Tulisan ini juga disajikan dalam website http://umarsaid.free.fr/
yang sampai sekarang sudah dikunjungi 714 680 kali
======================================
Di bawah berikut ini disajikan sebuah tulisan/makalah tentang Supersemar 11
Maret, yang layak menjadi bahan renungan kembali bagi semua orang yang ingin
mengetahui tentang berbagai hal tentang pengkhianatan Suharto bersama
sejumlah jenderal-jenderal Angkatan Darat terhadap Bung Karno, dan terhadap
revolusi 45.
Makalah yang bagus dan penting ini, meskipun agak panjang, disajikan
selengkapnya sekaligus, supaya para pembaca tidak terpotong-potong
membacanya. Dengan menyimak tulisan ini, maka kelihatan sebagian kecil dari
dosa-dosa Suharto bersama jenderal-jenderalnya, kepada bangsa dan negara,
termasuk kepada generasi-generasi yang silih berganti di masa-masayang akan
datang.
Supersemar yang selama 32 tahun pernah diuar-uarkan oleh pendukung-pendukung
Orde Baru (terutama pimpinan TNI-AD dan Golkar !!!) setinggi langit
terus-menerus, dan secara luas serta sistematis, ternyata adalah hasil
konspirasi jahat besar-besaran untuk menggulingkan kekuasaan Bung Karno dan
melumpuhkan kekuatan PKI, yang merupakan pendukung politik Bung Karno yang
utama.
Supermar adalah sumber segala kejahatan, segala dosa, segala tindakan
pelanggaran HAM, yang pernah dilakukan sekelompok pengkhianat bangsa, yang
mendatangkan kesengsaraan, penderitaan, dan kesedihan bagi banyak sekali
orang-orang yang tidak bersalah.
Marilah sama-sama kita renungkan berbagai hal yang berkaitan dengan
Supersemar, yang pernah merupakan noda hitam dalam sejarah bangsa kita.
Paris, 10 Maret 2011
1.. Umar Said
= = = =
MENGENANG KEMBALI SUPERSEMAR
PADA 11 MARET 2011
TIDAK ADA SALAHNYA PADA 11 MARET 2011 KALI INI SAYA MENURUNKAN KEMBALI
MAKALAH SAYA TENTANG SUPERSEMAR. MENURUT SAYA MASIH RELEVAN KARENA
SUPERSEMAR ASLI BELUM DITEMUKAN.
Makalah Seminar Nasional dan Diskusi Interaktif "Impilkasi Wafatnya
Soeharto terhadap Kebenaran Sejarah Supersemar."
Makalah Seminar Nasional dan Diskusi Interaktif "Implikasi Wafatnya
Soeharto terhadap Kebenaran Sejarah Supersemar" diselenggarakan oleh
Fakultas Hukum Universitas YARSI di Ruang Auditorium Universitas YARSI,
Jakarta, Selasa, 25 Maret 2008. Penulis adalah Direktur Eksekutif Lembaga
Pengkajian Sejarah Supersemar (LPSS) dan Penulis Buku: Jenderal TNI Anumerta
Basoeki Rachmat dan Supersemar. Nara sumber lain adalah: Dr.Anhar Gonggong
(Sejarawan), Atmadji Sumarkidjo (Wapemred RCTI dan Penulis Buku: Jenderal
M.Jusuf Panglima para Prajurit dan Abdul Kadir Besar (Sekretaris Umum MPRS
1966).
Supersemar, Sumber Sejarah yang Hilang
Oleh : Dasman Djamaluddin
Mantan Presiden RI kedua Soeharto yang wafat pada hari Ahad, 27
Januari 2008, memunculkan berbagai polemik sekitar pemerintahannya selama 32
tahun. Banyak di antaranya mendukung, tetapi banyak pula yang mengecam. kita
berharap kepergian Soeharto merupakan awal dari terbukanya tabir kegelapan
sejarah bangsa Indonesia yang selama ini ditutup-tutupi.
Kepergian orang nomor satu di Indonesia tersebut mendapat tempat yang
istimewa di berbagai media massa. Ini membuktikan, lengsernya Soeharto
sebagai seorang Presiden pada 21 Mei 1998 tidak memudarkan pengaruh yang
telah dibinanya selama ini, karena hingga menghembuskan nafas terakhirnya,
masih banyak para pejabat atau mantan pejabat dalam dan luar negeri
berkunjung ke rumahnya di Jalan Cendana.
Selain itu, keterkaitan Soeharto dengan hilangnya Supersemar tidak
dapat diragukan, karena naskah asli tersebut dipegang oleh beliau :
"Naskah asli Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang tidak
diketahui keberadaannya selama 40 tahun saat ini berada di tangan mantan
Presiden Soeharto," ujar Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dalam
sambutannya pada peluncuran buku memoir Jenderal M.Jusuf Panglima para
Prajurit di Jakarta, Jumat malam (10 Maret) 2006. foot note : "Naskah asli
Supersemar Dipegang Soeharto," Media Indonesia (Sabtu, 11 Maret 2006): 12
Kepergian Soeharto seakan-akan telah diatur sebelumnya, karena hari
wafatnya berselang tidak lama dengan tahun peringatan ke-42 lahirnya Surat
Perintah 11 Maret (Supersemar/ 11 Maret 1966-11 Maret 2008) yang merupakan
titik tolak seorang anak dari Desa Kemusuk (Jawa Tengah) itu menapak
langkahnya menjadi Presiden.
Hari ini dengan diselenggarakannya Seminar Nasional bertema:
"Implikasi Wafatnya Soeharto terhadap Kebenaran Sejarah Supersemar," juga
merupakan langkah terpuji buat seorang ilmuwan untuk mengkaji lebih mendalam
tentang kebenaran sejarah 42 tahun lalu. Tujuannya antara lain untuk
kepentingan umum. Ini pula yang dimaksud oleh Vaclav Havel (foot note:
Vaclav Havel adalah Presiden Pertama dan terakhir Republik Cekoslovakia
sesudah tahun 1989. Dia bukan berasal dari politikus, tetapi dari seorang
seniman, penulis dan lakon teater yang berhasil mengantar rakyatnya membuang
sistem komunis. Tetapi tidak lama kemudian dia sangat kecewa dengan hasil
referendum di mana rakyatnya terpecah menjadi dua, bergabung dengan Ceko dan
Slovia) bahwa seorang ilmuwan tugasnya adalah membaktikan hidupnya untuk
berpikir demi kepentingan umum dan bahkan menafikan kepentingan pribadinya.
Jika seseorang sudah lebih banyak memikirkan dirinya sendiri dan mengabaikan
kepentingan
umum, maka boleh jadi keilmuawan seseorang tersebut perlu diragukan,
karena biasanya seorang ilmuwan atau juga disebut dengan intelektual,
cendekiawan atau cerdik pandai mempraktikan hidup dalam kesederhanaan, jujur
dan rela berkorban. Sehingga seorang cendekiawan, agamawan dan seniman di
dalam menjalankan fungsinya masing-masing punya getaran gelombang yang sama.
Mempelajari dan menggali sejarah masa lalu buat seorang ilmuwan tidak
mudah. Dia dihadapkan dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan dari mana
sumber bahan penulisannya diperoleh. Kalau sumbernya telah ditemukan, maka
masih ada sederet pertanyaan yang harus diajukan. Apakah sumber yang
diperolehnya itu otentik (asli), apakah sumbernya shahih, sah dan benar
(validity), terpercaya, sungguh-sungguh benar (realibility) dan kuat
(perihal dapat dipercaya tadi /kredebility) ? Jika hl ini telah terpenuhi,
barulah ilmuwan tersebut memenuhi kreteria sebagaimana diungkapkan oleh
W.S.Rendra bahwa seorang cendekiawan harus "berumah di angin", tidak mau
terikat oleh suatu sistem yang menghalangi kebebasannya.
"Ia harus bebas pula dari ikatan bathin sehingga konsekuen menurut
keyakinan intelektualnya dan jangan terjadi sebagaimana Julien Benda katakan
sebagai 'pengkhianatan kaum cendekiawan'," ujar W.S.Rendra yang baru saja
memperoleh Doktor Kehormatan dari Universitas Gajah Mada (foot note: Dick
Hartoko (ed), Golongan Cendekiawan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan
PT.Gramedia, 1980), hal.ix)
Penghilangan Sumber
Sumber sangat penting bagi kemajuan sebuah bangsa, bahkan maju atau
tidaknya peradaban sebuah bangsa ditentukan oleh sumber-sumbernya. Itulah
sebabnya ketika sebuah bangsa berkeinginan menghancurkan bangsa lainnya,
yang dilkukannya pertama kali adalah menghancurkan kebudayaannya dengan
menghancurkan perpustakaan, museum dan pusat-pusat kesenian lainnya. Atau
dengan istilah lain," menghancurkan peradabannya."
Jika hal tersebut telah dilakukan, maka bangsa tersebut tidak lagi
punya harga diri dan tidak punya lagi sumber-sumber kebudayaan yang patut
dibanggakannya, sehingga masuklah kebudayaan bangsa si penyerang sebagai
pengganti budaya bangsa yang diserang.
Apa yang terjadi di Indonesia di masa Orde Baru--sebuah istilah yang
sejak awal tidak saya setujui, karena istilah tersebut berkonotasi
merendahkan apa yang telah dihasilkan pemerintahan sebelumnya, Orde
Lama--sangat mirip dengan "penghilangan sumber" yang pernah dilakukan
bangsa-bangsa terdahulu. Bedanya, di masa Orde Baru "penghilangan sebuah
sumber" dilakukan oleh bangsanya sendiri, bukan oleh bangsa lain.
Berbagai penghilangan sumber di masa Orde Baru, salah satunya apa yang
pernah diungkapkan oleh Majalah TEMPO, 28 Juli 2002. Majalah tersebut
mengungkap penghilangan dokumentasi tentang aktivitas parlemen Indonesia
sejak era Konstituante hingga MPRS. Dokumen ini dimusnahkan pemerintah Orde
Baru. Buku yang diterbitkan sebnyak 120 jilid, berjudul Laporan MPRS
1966-1972 tidak lagi kita temukan di perpustakaan-perpustakaan sebagai pusat
kebudayaan bangsa untuk mencerdaskan generasi penerus, begitu pula di Arsip
Nasional. Pada tahun 1972, pemerintah melarang peredaran buku tersebut dan
buku yang berhasil ditemukan dibakar.
"Abdul Kadir Besar, sejumlah pengurus MPRS, dan pengelola Percetakan
Siliwangi malah sempat diinterogasi. Tudingannya seram, membocorkan rahasia
negara. Pak Nasution dicekal dari tahun 1972 sampai 1993, sejak itu,
penjagaan dan fasilitas ditarik. Bahkan air PAM di rumah dicabut. Setiap
hari intelijen mengamati kami. Semua yang dekat-dekat Pak Nas akan dibikin
susah, sehingga orang takut datang. Yang setia adalah Surono dan Wiyogo
Admodarminto, Soepardjo Roestam juga pernah datang, tapi cuma sebentar, lalu
pergi. Yang lain menjauh. Seolah-olah kami ini penderita lepra. Sewaktu Adam
Malik meninggal, Bapak datang. Tiba-tiba ada tentara yang menarik Bapak dan
menyuruh mundur dengan cara yang tidak sopan. Kurang ajar sekali mereka,"
ujar isteri Pak Nasution, Yohana Sunarti Nasution.
Selanjutnya Bu Nas mengatakan:
"Pak Nas bilang sudah memaafkan Pak Harto. Cuma ada satu orang yang
tidak mau dia maafkan. Tapi saya tak akan bilang siapa. Bapak bilang TNI
sudah meninggalkan tugas seharusnya. TNI harusnya dekat dengan rakyat, bukan
ikut memeras rakyat. Mengapa sekarang jadi begini ? TNI sekarang masuk ke
segala peran. Orang jadi mempermasalahkan Pak Nas sebagai penggagas dwi
fungsi. Padahal dwifungsi yang dilakukan Pak Harto bukan yang dimaksud Pak
Nas. Prinsipnya TNI punya hak juga di negeri ini. Tapi jangan di semua
tempat."
Selain itu, tidak ditemukannya naskah pidato Presiden Soekarno pada
bulan Mei 1966 di Sekretariat Negara, juga menjadi tanda tanya. Hal ini
terungkap dari pernyataan Asvi Warman Adam, Sejarawan dan Peneliti Senior
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indoneisa (LIPI) di dalam kata pengantar buku:
Revolusi Belum Selesai.
Buku yang diterbitkan dalam dua jilid itu berisi kumpulan sebagian
pidato Presiden Soekarno, yang dimulai sejak pasca peristiwa Gerakan 30
September. Mengherankan, pidato politik yang disampaikan sebanyak 103 kali
tersebut tidak memperoleh tanggapan dari rakyatnya. Majalah TEMPO memberi
perhatian besar terhadap terbitnya buku tersebut dan berkomentar:
"...pidato itu juga melukiskan kesunyian seorang Bung Besar.
Perintahnya tak dituruti, pidatonya hanya menjadi kembang api, membuncah
lalu hilang bersama malam. Hampir dua tahun suara Bung Karno nyaris tidak
terdengar. Ia seperti tokoh dalam novel Gabriel Garcia Marquez, lelaki yang
melewati waktunya dalam 100 tahun kesendirian."
Sepertinya penghilangan dokumen masih saja terjadi hingga sekarang.
Baru-baru ini, hilangnya berkas penyelidikan pro justia kasus pelanggaran
hak asasi manusia berat dalam tragedi Trisakti tahun 1998, Semanggi I dan
Semanggi II, serta peristiwa penghilangan orang yang ada di Kejaksaan Agung,
sungguh disesalkan.
Peranan TNI
Orde Baru juga disebut kemenangan TNI (dulu istilahnya ABRI) terhadap
Partai Komunis Indonesia (PKI), karena pada Masa Sistem Politik Demokrasi
Terpimpin, golongan militer tidak mendapat kesempatan lebih besar dalam
kegiatan politik. Peranan militer semakin jelas terlihat ketika sedang
membahas konsep Orde Baru di dalam Seminar Angkatan darat (AD) II 1966 yang
berlangsung di Graha Wiyata Yudha, Seskoad Bandung, 25 - 31 Agustus 1966.
Wlaupun terdapat kalangan sipil, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Tujuan
seminar pada waktu itu adalah untuk mengoreksi total serbagai
ketimpangan-ketimpangan di masa Orde Lama. Jadi koreksi total adalah
semangat Orde Baru.
Sangat jelas, bahwa di saat-saat mendirikan Pemerintahan Orde Baru,
peranan TNI khususnya Angkatan Darat sangat besar. Itulah sebabnya mengapa
para pelaku sejarah Supersemar adalah dari kalangan militer, termasuk
Jenderal TNI Anumerta Basoeki Rachmat yang bukunya telah diterbitkan thun
1998 dan sebelumnya telah memperoleh persetujuan keluarga untuk ditulis pada
tanggal 7 November 1996.
Pada masa Orde Baru, TNI tidak hanya berpengaruh terhadap salah satu
partai politik saat itu (Golkar), walaupun saat itu enggan disebut sebuah
partai, tetapi juga terhadap posisi TNI yang secara terang-terangan berada
di lingkaran kekuasaan. TNI tidak hanya menunjukkan pengaruhnya di
pemerintahan, tetapi di parlemen berlaku aturan-aturan khusus untuk TNI. Hal
tersebut dinyatakan dengan tegas dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat
Gotong Royong (DPR-GR) pada bulan Februari 1967, di mana Fraksi ABRI
mengemukakan, bahwa ikut sertanya ABRI dalam politik adalah suatu keharusan
dalam kehidupan sistem politik di Indonesia. Dengan dalih menjaga
kekompakan, maka masuknya wakil-wakil ABRI dalam badan perwakilan haruslah
dengan pengangkatan. Sehingga Soeharto di masa Orde Baru memegang tiga
wewenang sekaligus. Dia adalah Panglima Tertinggi ABRI, Kepala Eksekutif dan
Ketua Dewan Pembina Golkar.
Tetapi bagaimana selanjutnya ? Pada satu sisi Pemerintahan Orde Baru
berkeinginan mengoreksi total berbagai ketimpangan-ketimpangan di masa Orde
Lama, tetapi pada saat bersamaan pula pemerintah Orde Baru juga membuat
kekeliruan di dalam menjalankan roda pemerintahan selama 32 tahun.
Pertama, di dalam hal membuabarkan sebuah partai, yaitu PKI. Soeharto
tidak mengacu kepada penetapan Presiden Republik Indonesia No.7 tahun 1959
yang masih berlaku saat itu. Di mana di dalam pasal 9 ayat 1 nya dinyatakan
bahwa :
Presiden, sesudah mendengar MA dpat melarang dan/atau membubarkan
partai yang:
1. Bertentangan dengan azas dan tujuan negara
2. Programnya bertentangan dengan azas dan tujuan Negara
3. Dan melakukan pemberontakan
4. Tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan.
Dengan ketentuan ini jelaslah bahwa tindakan Soeharto membubarkan PKI
telah menyalahi aturan hukum. Hanya dengan berbekal Supersemar, Soeharto
yang mengatasnamakan Presiden Soekarno dapat membubarkan sebuah partai,
yaitu PKI.
Kedua, Supersemar meningkat menjadi Tap MPRS sebenarnya menjadi tinggi
sekali dan menjadi Sumber Hukum Tata Negara, tetapi pada dasarnya tidak
layak. Supersemar tidak lebih hanyalah merupakan surat perintah, tidak
termasuk di dalam perundang-undangan dan bukan pula suatu peraturan
kebijakan. Jika dinyatakan bahwa Supersemar tersebut tidak perlu
dipersoalkan lagi karena setelah dikeluarkan dan suratnya berlaku selesai,
permasalahannya bukan terletak pada manfaat surat pada saat itu, tetapi
kembali kepada uraian di atas, bahwa bangsa ini setelah masa reformasi tidak
hanya mereformasi peraturan-peraturan atau lembaga-lembaga peraturan, tetapi
yang lebih penting adalah mereformasi budaya hukumnya.
Supersemar muncul dalam ketetapan MPRS No.XIX/MPRS/1966 tentang
Sumber, Tertib Hukum dan Tata Urutan Perundangan RI. Urutan Sumber Tertib
Hukum pada waktu itu adalah: Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus
1945, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Undang-Undang dasar Proklamasi 1945 dan
Surat Perintah 11 Maret 1966.
Selanjutnya terlihat sangat jelas bagaimana Soeharto sudah
dipersiapkan menjadi Presiden. Hal ini dapat dibaca dalam Ketetapan MPRS
No.XV/MPRS/1966 tentang Pemilihan/Penunjukan Wakil Presiden dan Tata Cara
Pengangkatan Pejabat Presiden. Pada dasarnya dinyatakan bahwa berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan politik psychologis, MPRS menganggap lebih baik
tidak mengisi lowongan jabatan Wakil Presiden. Selanjutnya ditegaskan, oleh
karena itu dipandang perlu untuk membuat ketentuan mengenai pejabat
Presiden, apabila Presiden sewaktu-waktu berhalangan, mangkat, berhenti,
atau tidak dapat melakukan kewajibannya guna menghindarkan kekosongan dalam
Pimpinan Negara dan Pemerintahan.
Ketiga, adanya Surat Perintah Presiden Soekarno, tanggal 13 Maret 1966
yang tidak diindahkan Soeharto. Surat tersebut dikeluarkan sebagai koreksi
terhadap penyelewengan pelaksanaan Supersemar. Surat sepanjang satu pragraf
itu baru disebarluaskan pada hari Senin, 14 Maret 1966. Isi surat tersebut
diungkapkan kembali dalam pidato Bung Karno pada 17 Agustus 1966. Nasib
surat ini sama dengan Supersemar, yaitu "hilang."
Keempat, telah terjadi penangkapan-penangkapan tanpa prosedur,
termasuk penangkapan-penangkapan di jajaran eksekutif (para menteri Kabinet
Dwikora yang tanpa sepengetahuan Bung Karno) dan anggota legislatif,
sehingga memuluskan jalan bagi Soeharto mengemukakan gagasan-gagasannya.
Pembersihan oknum-oknum partai di Parlemen bertujuan untuk membersihkan
orang-orang yang dekat dengan sikap Bung Karno. Praktis di MPRS, Bung Karno
tidak punya kekuatan. Pada komposisi MPRS yng demikian, Sidang istimewa
berlangsung, maka menjadi hal yang sangat wajar bila Pidato
Pertanggungjawaban Bung Karno, berjudul: Nawaksara ditolak.
Pada Sidang Istimewa yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 7-12
Maret 1967 melalui Ketetapan No.XXXIII/MPRS/67, MPRS menetapkan mencabut
kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno dan dengan ketetapan yang
sama, MPRS mengangkat Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/66, Jenderal
Soeharto sebagai Pejabat Presiden hingga dipilihnya Presiden oleh MPR hasil
pemilihan umum.
"untuk sementara waktu kami akan memberlakukan beliau sebagai Presiden
yang tidak berkuasa lagi, sebagai Presiden yang tidak mempunyai kewenangan
apa pun di bidang politik,kenegaraan dan pemerintahan." /foot note: Robert
Edward Elson, Suharto Sebuah Biografi Politik (Suharto: a Political
Biography), diterjemahkan oleh Satrio Wahono dan IG Harimoerti Bagoesoka
(Jakarta: Pustaka Minda Utama, 2005), hal.298-299.
Pertanyaan yang muncul, siapa yang menandatangani surat keputusan
pembentukan Kabinet Ampera yang Disempurnakan, karena pembentukan kabinet
tersebut disebutkan berdasarkan Keputusan Presiden No.171 tahun 1967, apakah
di dalam berbagai peraturan diperbolehkan seorang pejabat Presiden
mengatasnamakan Presiden untuk menandatangani sebuah surat keputusan atau
sejauh manakah sahnya sebuah surat keputusan bila ditandatangani oleh
seorang presiden yang kekuasaannya telah dicopot ?
Jika kita kembali sejenak ke belakang, sejarah mencatat,bahwa telah
terjadi pula berbagai penangkapan anggota PKI dan anggota organisasi yang
terkait. Sampai Oktober 1965, sudah 1.334 orang di wilayah Jakarta yang
ditahan dengan alasan terlibat PKI./foot note: Ibid, hal.239. Banyak sumber
yang memberitakan jumlah pembantaian tahun 1965/1966 terutama di Jawa,
Sumatera dan Bali, merupakan jumlah terbesar. Jumlah pembantaian itu tidak
mudah diketahui persis, tetapi dari 39 artikel yang dikumpulkan Robert Cribb
(1990:12), jumlah korban berkisar 78.000 jiwa hingga dua juta jiwa /foot
note: Asvi Warman Adam,"Pembantaian 1965, Kekerasan Terbesar dan
Rekonsiliasi," Kompas (4 Desember 2000): 40.
Selanjutnya Robert Cribb mengatakan bahwa pembantaian tahun 1965
dilakukan dengan memakai alat sederhana, seperti pisau, golok dan senjata
api. Caranya juga sederhana, tanpa harus terlebih dulu dimasukkan ke kamar
gas seperti dilakukan Nazi. Orang yang akan dieksekusi juga tidak dibawa
jauh-jauh sebelum dibantai,biasanya mereka bunuh di dekat rumahnya. Ciri
lain dari kejadian itu biasanya dilakukan pada malam hari.Pembunuhan
berlangsung relatif cepat, hanya beberapa bulan. Nazi memerlukan waktu
bertahun-tahun dan Khmer Merah melakukannya dalam empat tahun. Bahkan kasus
kekejian tahun 1965 tersebut sempat menjadi perhatian mantan Ibu Negara
Perancis, nyonya Francois Mitterand, yang bersama rombongan menyempatkan
diri mengunjungi Klaten dan menengok lokasi "killing field" (ajang
pembantaian) di daerah sekitar Pandansimping./footnote:Lihat Bernas, 4
September 2000,'Mantan Ibu Negara Perancis ke Klaten Tertarik Cerita
"Killing Field" di Pandansimping. Lihat
juga cerpen GM Sudarta, Kompas, 10 Februari 2005.
Pembersihan sisa-sisa PKI tidak hanya di Jawa, tetapi juga di Sumatera
Utara.Pembersihan sisa-sisa PKI dilakukan tanpa mengindahkan rasa
kemanusiaan. Ada nuansa balas dendam politik yang memang tak terelakkan.Ia
menjadi soal, lantaran korban dendam itu tidak hanya dirasakan oleh mereka
yang diduga terlibat G.30.S, teapi juga keturunan mereka. Tidak cuma antek,
tetapi juga keturunan mereka. Tidak cuma anak, tetapi cucu dan menantu.
Stigma PKI khas Orde Baru benar-benar membuat berjuta anak Indonesia
mengalami kematian perdata./foot note: Tim Investigasi,"Sejarah Hitam Pasca
G-30-S, Majalah Tajuk No.23, TH.II (3 Januari 2000):68-71.
Kelima, pers mengalami apa yang dinamakan "pemasungan", sehingga
peristiwa-peristiwa pada saat peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada
Soeharto banyak yang tidak diketahui dengan pasti oleh masyarakat. Hal ini
terkait dengan peristiwa sebelumnya, di mana pada bulan Februari 1965,
Menteri Penerangan Achmadi melarang terbit 21 surat kabar di Jakarta dan
Medan karena mendukung Badan Pendukung Soekarno (BPS). Hanya yang leluasa
memberitakan peristiwa-peristiwa itu adalah media-media yang sangat dekat
dengan kekuasaan militer, seperti Harian Angkatan Bersenjata dan Berita
Yudha. Kedua surat kabar ini pula yang memberitakan masalah Supersemar.
Harian Angkatan Bersenjata memberitakan tanggal 12 Maret 1966 pagi dan sore,
anehnya harian itu sudah tahu lebih dahulu tentang Supersemar. Sedangkan
Berita Yudha memberitakan tanggal 13 Maret 1966.
Keenam, Soeharto sebagai Menpangad pada waktu itu tidak lagi patuh
kepada Presiden Soekarno, sebagaimana diungkapkannya :
"Beliau mempunyai satu pendirian, saya punya pendirian lain. Tetapi
saya tidak menentang begitu saja. Saya sebagai bawahan, sebenarnya harus
taat. Apa yang diperintahkannya seharusnya saya patuhi. Tetapi saya sebagai
pejuang tidak mungkin patuh begitu saja." /foot note: G.Dwipayana dan
Ramadhan, K.H., Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya
(Jakarta:PT.Citra Lamtoro Gung Persada, 1989), hal.167.
Sebaliknya Presiden Soekarno, sejak awal telah menganggap Soeharto
sebagai perwira yang "begudul" (kepala batu). Hal tersebut diungkapkan
beliau pada pidato 20 November 1965 di depan ke empat panglima angkatan di
Istana Bogor.
Bung Karno mengatakan bahwa ada perwira yang begudul. "Begudul! Itu
apa ? Hei, Bung, apa itu begudul? ya, Kepala Batu. Saya yang ditunjuk MPRS
menjadi Panglima Besar Revolusi. Terus terang bukan Soebandrio. Bukan
Leimena. Bukan engkau Soeharto, bukan engkau Soeharto..." berbeda dari nama
lain, Soeharto disebut dua kali secara berturut./foot note: Setiyono,
loc.cit.
Supersemar dan Perang Dingin
Faktor penting munculnya Supersemar tidak dapat dilepaskan dari
terjadinya "Perang Dingin" antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Dimulai
dengan konsep pembendungan komunisme melalui Doktrin Truman (Truman Doctrin)
yang diumumkan pada tahun 1947 sebagai reaksi Amerika serikat terhadap
ekspansi komunisme Uni Soviet setelah Perang Dunia II di Eropa Tengah dan
Eropa Timur, dan yang kelihatan akan menjalar ke wilayah Laut Tengah,
termasuk Turki dan Yunani./foot note: Lie Tek Tjeng, Percaturan Politik Di
Kawasan Asia Pasifik Dilihat dari Jakarta (Jakarta: PT.Karya Unipress,
1983), hal.37
Konsep Doktrin Truman disusul oleh Marshall Plan yang bertujuan
membantu rehabilitasi Negara-negara Eropa yang telah hancur sebagai akibat
Perang Dunia II. Kemudian disusul dengan pembentukan Pakta Pertahanan
Atlantik Utara (NATO) yang merupakan persekutuan militer raksasa Barat untuk
membendung komunisme mulai dari Samudera Atlantik sampai ke Laut Tengah.
sasaran utamanya adalah Uni Soviet.
Pada tanggal 1 Oktober 1949 negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT)
berdiri sebagai akibat kemenangan kaum komunis terhadap Koumintang. Tugas
Amerika Serikat dan sekutunya dalam hal membendung komunisme bertambah
berat. Untuk membendung komunisme dari RRT ini, Amerika Serikat dan
sekutunya menganggap perlu membentuk Pakta Pertahanan di Timur. Pada tahun
1954 dibentuklah SEATO (Southeast Asia Treaty Organization), sebuah kekuatan
pertahanan militer di Asia Tenggara beranggotakan Amerika Serikat, Inggeris,
Perancis, Australia dan Selandia Baru serta negara-negara Asia: Filipina,
Thailand dan Pakistan. Dalam hal ini, Indonesia menolak pembentukan pakta
militer tersebut dan sejak saat ini hubungan Indonesia-Amerika Serikat
mendingin, meskipun tidak bermusuhan. Pada saat bersamaan pertentangan dua
kekuatan antara Barat dan Timur semakin memuncak, hal tersebut terlihat dari
pecahnya Perang Korea (1950-1953), Pemisahan Berlin dengan tembok (Agustus
1961), Krisis
Kuba (1961-1962).
Di dalam situasi Dunia yang tidak menentu ini, Indonesia lalu
memprakarsai Konferensi Asia Afrika pada tanggal 18 April 1955 di Bandung
dan pada akhirnya menjadi landasan buat negara-negara yang tidak memihak ke
Barat atau ke Timur, mendirikan sebuah gerakan bernama: Gerakan Non-Blok di
Beograd tahun 1961. Pada saat bersamaan, bulan Mei 1955, Uni Soviet dan
sekutunya membentuk pula sebuah pertahanan militer bernama Pakta Warsawa.
Perkembangan di luar negeri berpengaruh besar terhadap perkembangan di
dalam negeri Indonesia, begitu pula sebaliknya. Munculnya PKI, setelah Hatta
sebagai Wakil Presiden RI mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No.X (huruf
eks, bukan angka 10 hitungan Romawi, tetapi abjad ke-24) dan ditindaklanjuti
dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 menjadi perhatian Amerika
Serikat dan sekutunya. Apalagi secara tak terduga. di dalam Pemilihan Umum
pertama di Indonesia pada tanggal 29 September 1955, yang hasilnya baru
diumumkan tanggal 1 Maret 1956, PKI berhasil menduduki posisi ke-empat dalam
jumlah pengumpulan suara untuk Parlemen/DPR (16,3 persen), setelah PNI (22,1
persen), Masyumi (20,9 persen) dan NU (18,4 persen).
Ketika Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) menyatakan
berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1958,
Amerika Serikat mulai ikut membantu PRRI dengan persenjataan. Pada saat ini
dikerahkan Armada Ketujuh Pasifik Amerika Serikat dengan membentuk Satgas 75
yang ditempatkan di Singapura. Dalam hal ini Menteri Luar Negeri PRRI
Kolonel Maludin Simbolon pernah disarankan pihak Amerika Serikat untuk
meledakkan instalasi tambang minyak Caltex di Riau agar ada alasan Armada
VII Amerika Serikat mendaratkan pasukan marinirnya. Tetapi ditolak Maludin
Simbolon karena dia tidak menghendaki Indonesia mengalami seperti yang
terjadi di Korea Utara dan Korea Selatan atau "balkanisasi" negara dan
bangsanya./foot note: Payung Bangun, Kolonel Maludin Simbolon, Liku-liku
Perjuangannya dalam Pembangunan Bangsa (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
1996), hal.257.
Pemisahan PRRI ini tidak terlepas dari mundurnya Wakil Presiden
Mohammad Hatta pada tanggal 1 Desember 1956. Sejak saat ini PKI semakin
leluasa mempengaruhi Bung Karno. Buktinya, ketika pada 21 Februari 1957,
pukul 20.05, Bung Karno berpidato di Istana Merdeka dan secara terus terang
mengatakan bahwa dirinya menginginkan agar kaum komunis ikut serta di dalam
menyelenggarakan pemerintahan. Pidato Soekarno tersebut sangat mengejutkan
berbagai pihak, terutama kelompok-kelompok yang sejak awal tidak menghendaki
kehadiran PKI di Indonesia, terutama kelompok militer. Soekarno mengatakan :
"Yah. Saya tahu saudara-saudara misalnya terhadap PKI ada beberapa
saudara-saudara atau pihak yang keberatan dia duduk dalam kabinet. Saya
bertanya dengan setenang-tenangnya, saudara, apakah kita dapat terus menerus
mengabaikan satu golongan yang di dalam pemilu mempunyai suara enam juta
manusia ? Sungguh. saudara-saudara, saya tidak memihak. Saya sekedar
menghendaki adanya perdamaian nasional. Saya sekedar ingin mengadakan cara
pemerintah gotong royong dengan tidak memihak sesuatu pihak."/foot note:
Presiden Soekarno, Menyelamatkan Republik Proklamasi Konsepsi Bung Karno.
Catatan Stenografis dari Pidato Presiden Soekarno tanggal 21 Februari 1957
jam 20.05 di Istana Merdeka (Jakarta: Kementerian Penerangan RI, 1957),
hal.13
Oleh karena itu, adalah hal wajar apabila Amerika Serikat dan
sekutunya sejak awal mengamati perkembangan di Indonesia. Kegigihan Amerika
Serikat membendung komunisme di Asia Tenggara dengan menggelorakan bahkan
memperluas Perang Vietnam sampai ke Laos dan Kamboja, yang ditentang keras
oleh Indonesia, menjadi salah satu bukti ada keterkaitan pihak Amerika
Serikat dengan Indonesia di era "Perang Dingin" tersebut. Apalagi setelah
Indonesia membentuk poros Jakarta-Phnom Penh- Hanoi-Beijing-Pyongyang yang
sudah dianggap oleh Amerika Serikat bahwa Indonesia semakin masuk ke kubu
Komunisme yang justru adalah musuh utama negara adidaya itu. Tetapi
bagaimana pun juga kita kembali ke konsep semula. Sebagai seorang ilmuwan
yang berpikir untuk bangsanya, perlu adanya sebuah kejujuran dibalik
peristiwa apa pun yang melatar belakanginya. Konsep seorang ilmuwan sangat
jelas, yaitu berkeinginan melihat sejarah sebuah bangsa tidak dimanipulasi
oleh
kepentingan-kepentingan sesaat, termasuk di dalam hal melihat Sejarah
Supersemar. Oleh Karena itu perlu kiranya kita menemukan sumber asli
Supersemar tersebut.
DAFTAR BACAAN
A.BUKU
Amirmachmud. Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) Tonggak Sejarah
Perjuangan Orde Baru (tanpa penerbit dan tahun. Ditulis ketika menjadi Ketua
MPR/DPR-RI).
Bangun, Payung. Kolonel Maludin Simbolon. Liku-liku Perjuangannya
dalam Pembangunan Bangsa. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1996.
Budiawan. Mematahkan Pewarisan Ingatan. Jakarta: Elsam, 2004.
Djamaluddin, Dasman. Jenderal TNI Anumerta Basoeki Rachmat dan
Supersemar. Jakarta: PT.Grasindo. 1998.
Dwipayana, G dan Ramadhan,K.H. Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan
Saya. Jakarta: PT.Citra Lamtoro Gung Persada, 1989.
Elson, Robert Edward. Suharto Sebuah Biografi Politik (Suharto: a
Political Biography), diterjemahkan oleh Satrio Wahono dan IG Harimoerti
Bagoesoka. Jakarta: Pustaka Minda Utama, 2005.
Feith, Herberth. Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin. Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 1995.
Green, Marshal. Dari Sukarno ke Suharto. Jakarta: Pustaka Utama
Grafiti, 1995.
Hari-Hari Terakhir Bung Karno (tanpa penerbit dan tahun. Seri
Dokumentar).
Hartoko, Dick (ed). Golongan Cendekiawan. Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia dan PT.Gramedia, 1980.
May, Brian. The Indonesia Tragedy. Singapore: Graham Brash Ltd.1981.
Nasution,A.H. Kepemimpinan. Jakarta: tanpa penerbit, 1977.
Nawaksara. Jakarta: Central Klender Plaza, tanpa tahun.
Nishihara, Masashi. Sukarno, Ratna Sari Dewi dan Pampasan Perang.
Jakarta: Grafiti, 1994).
Scott, Peter Dale. CIA dan Penggulingan Sukarno. Yogyakarta: Lembaga
Analisis Informasi, tanpa tahun.
Sd, Subhan. Langkah Merah. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996.
Setiyono, Budi dan Bonnie Triyana. Revolusi Belum Selesai. Jilid I.
Jakarta: Messias, 2003.
Shill, Edward. The Intellectuals and the powers and other Essay.
Chicago & London: The University of Chicago Press, 1972.
Soebandrio. Kesaksianku tentang G30S. Jakarta: Forum Pendukung
Reformasi Total, 2001.
Soekarno, Presiden. Menyelamatkan Republik Proklamasi Konsepsi Bung
Karno. Catatan Stenografis dari Pidato Presiden Soekarno tanggal 21 Februari
1957 jam 20.05 di Istana Merdeka. Jakarta: Kementerian penerangan RI, 1952.
Supersemar. Jakarta: Badan penerbit Almanak RI/B.P.Alda. 1977.
Suryohadiprojo, Sayidiman. Kepemimpinan ABRI Dalam Sejarah dan
Perjuangannya. Jakarta: Penerbit Intermasa, 1996.
Tjeng, Lie Tek. Percaturan Politik Di Kawasan Asia Pasifik Dilihat
dari Jakarta. Jakarta: PT.Karya Unipress, 1983.
B. Surat Kabar:
Adam, Asvi Warman."Pembantaian1965, Kekerasan Terbesar dan
Rekonsiliasi", Kompas (4 Desember 2000):40.
."Seabad Kontroversi Sejarah," Kompas (17 Januari 2000) : 4
Luhulima, James."Peristiwa G30S Titik Balik Soekarno,"Kompas ( 1 Juni
2001): 69.
"Naskah Asli Supersemar Dipegang Soeharto", Media Indonesia (Sabtu, 11
Maret 2006): 12
C. Majalah
Anom, Andari Karina."Setumpuk Buku 30 Tahun yang lalu" dan"Kami
Dijauhi Seperti Penderita Lepra,"Majalah TEMPO ( 28 Juli 2002) : 64 dan 69.
Iqra."Bung Karno 100 Tahun dalam Sunyi", Majalah TEMPO (26 Oktober
2003) : 71.
Tim Investigasi."Sejarah Hitam Pasca G-30-S."Majalah Tajuk No.23,
Th.II (3 Januari 2000) : 68-71.
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
Post message: [email protected]
Subscribe : [email protected]
Unsubscribe : [email protected]
List owner : [email protected]
Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
[email protected]
[email protected]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[email protected]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
