Lama nggak muncul, Maruli Tobing ternyata belum kehilangan ketajamannya.
Ini sekaligus menambah gugatan terhadap Nobel yang memang cuma bicara selera, bukan kualitas. - Kompas Minggu, 10 April 2011 Peperangan yang Dikobarkan Peraih Nobel Perdamaian Maruli Tobing Sabtu (19/3) subuh, dua hari setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No 1973, kapal-kapal perang AS dan Inggris yang berada di Laut Mediterania menembakkan lebih dari 110 rudal jelajah Tomahawk ke sejumlah lokasi di Libya. Peristiwa ini menandai dimulainya operasi militer koalisi internasional di Libya. Pesawat-pesawat tempur dan pengebom AS, Inggris, dan Perancis secara bergelombang membombardir negara berpenduduk 6,5 juta jiwa ini. Dalam sekejap, negara kaya minyak dengan pendapatan per kapita 15.000 dollar AS, porak- poranda. Kekerasan kini bergerak menurut logikanya sendiri. Banyak pengamat di Timur Tengah khawatir, Libya akan mengalami nasib seperti Irak. Rakyat yang tadinya hidup sejahtera kembali ke titik nol. Sekjen Liga Arab Amr Moussa, yang sebelumnya getol meminta Barat memberlakukan zona larangan terbang di Libya, terperanjat. Ia tidak mengira akan terjadi serangan seperti ini. Moussa mengatakan, koalisi internasional bertindak berlebihan dan melanggar Resolusi DK PBB No 1973. Dalam jumpa pers bersama Sekjen PBB Ban Ki-moon, di gedung Liga Arab, Kairo, Mesir, 21 Maret, Amr Moussa memprotes serangan tersebut dan mendesak koalisi internasional segera menghentikannya. Kecaman mengalir dari Rusia, China, Uni Afrika, dan negara-negara Amerika Selatan. PM Rusia Vladimir Putin menyebut Resolusi DK PBB No 1973 penuh cacat dan mengingatkan kita pada panggilan Perang Salib. "Melindungi penduduk'' Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Protes makin keras terdengar dari hari ke hari, tetapi hujan bom tetap berlanjut. Minggu, 27 Maret, misalnya, AS mengatakan, dalam waktu 24 jam terakhir, koalisi menembakkan 16 rudal Tomahawk dan sebanyak 153 serangan udara (Global Research, 27/3). Jika setiap pesawat tempur rata-rata membawa 1,5 ton bom, pada hari itu saja sedikitnya 230 ton bom berdaya ledak tinggi dijatuhkan di kota-kota di Libya. Walaupun tidak disebutkan dalam resolusi DK PBB, Presiden AS Barak Obama serta rekannya, PM Inggris David Cameron dan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, mendesak Khadafy agar segera mundur. Ketiganya mengatakan, serangan udara semata-mata untuk melindungi penduduk sipil dari serangan tentara Khadafy. Mereka tidak menaati resolusi DK PBB yang menetapkan gencatan senjata. Khadafy sendiri sudah dua kali menyatakan gencatan senjata melalui televisi nasional dan radio pemerintah. AS dan sekutunya tak menanggapinya dan melancarkan serangan udara. Penasihat Presiden AS Bidang Keamanan, Tom Donilon, mengatakan, usulan gencatan senjata hanya akal-akalan Khadafy dan tidak perlu ditanggapi (Press TV, 21/3). Memilih perang Presiden AS Barack Obama, peraih Nobel Perdamaian dua tahun lalu, sejak awal memang memilih perang ketimbang jalan damai. Ia tidak berusaha menghentikan perang saudara di Libya atau mengirim utusannya menemui Khadafy. Upaya Uni Afrika dan Presiden Venezuela Hugo Chavez mencari solusi damai malah tidak digubrisnya. Obama mengabaikan rasionalitas politik, bahwa perang merupakan pilihan terakhir ketika perundingan gagal mencapai kata sepakat. Maka, tidak mengherankan, ia hanya mengutus Menteri Luar Negeri Hillary Clinton hilir-mudik ke Timur Tengah dan Eropa, termasuk melobi Liga Arab dan NATO, dalam menggalang dukungan internasional merontokkan kekuasaan Khadafy. Pemimpin Kuba Fidel Castro mengomentari, perundingan memang tak dibutuhkan karena sejatinya tujuan imperialis adalah menguasai kekayaan minyak Libya (Global Research, 3/3). Pendapat Castro tidak berlebihan. Menurut Prof Michel Chossusdovsky, pemberontakan bersenjata di Libya merupakan bagian dari operasi rahasia intelijen Barat. Direncanakan berbulan-bulan sebelum pecahnya gerakan prodemokrasi (Global Research, 20/3). Surat kabar The New York Times (31/3) menulis, CIA dan pasukan khusus Inggris (SAS) telah berada di Libya beberapa pekan sebelum koalisi internasional melancarkan serangan udara. Obama sendiri ternyata telah mengeluarkan surat perintah rahasia kepada CIA untuk membantu pemberontak (The Sydney Morning Herald, 1/4). Singkatnya, intervensi militer koalisi internasional dan pemberontakan bersenjata merupakan satu paket. Sementara "perlindungan penduduk sipil" hanyalah sekadar pembenaran bagi intervensi militer. Tujuannya sangat jelas dari pernyataan Presiden Obama, PM Inggris David Cameron, dan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, yakni "Khadafy harus pergi". Namun kegembiraan koalisi internasional tidak berlangsung lama. Kongres AS gusar karena Obama mengerahkan kekuatan militer menyerang negara lain tanpa memberi tahu dan persetujuan Kongres. "Otoritas melakukan intervensi militer bukan di PBB, melainkan di tangan rakyat AS, melalui wakil-wakilnya. Wakil rakyat AS hanya ada di Kongres dan bukan di PBB,'' tulis anggota Kongres dari Partai Republik, Jason Chaffetz, di portal CNN.com (23/3). Kelompok antiperang dari Partai Republik maupun Demokrat mengecam kebijakan Obama menyeret AS dalam perang baru, sementara saat ini masih ada sekitar 50.000 prajurit AS di Irak dan 100.000 orang di Afganistan. Lebih tidak masuk akal lagi, sasaran operasi adalah Libya, yang bukan merupakan ancaman keamanan nasional AS. Membalas surat Obama, Ketua Kongres AS John Boehner menulis (23/3), Anda mengatakan pergantian rezim di Libya merupakan tujuan kebijakan luar negeri AS dan intervensi militer AS di Libya untuk melaksanakan resolusi DK PBB. Padahal, kedua hal ini tidak sejalan. Resolusi DK PBB tidak mencakup pergantian rezim. Khawatir tekanan Kongres dan melorotnya citra dalam pemilu mendatang, Obama buru-buru memutuskan AS mundur sebagai pemimpin koalisi internasional, tidak lagi melancarkan serangan udara, dan menyerahkan tanggung jawab soal Libya kepada NATO (28/3). NATO sendiri awalnya goyah karena tidak semua anggotanya mendukung invasi militer, seperti Jerman dan Turki. Tetapi perubahan drastis mulai terjadi. Sekjen NATO Jenderal Anders Fogh Rasmussen menegaskan, sesuai resolusi DK PBB, tugas koalisi internasional hanya melindungi penduduk sipil. NATO akan bertindak imparsial terhadap gangguan. Sabtu (2/4) lalu, disengaja atau tidak, pesawat tempur koalisi membombardir posisi pemberontak yang berusaha merebut kota Brega dari tangan pemerintah. Sedikitnya 13 pemberontak dilaporkan tewas. ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
