Ref: Terpenting data kemiskinan harus sesuai dengan kehendak rezim berkuasa, jadi tidak perlu berdasarkan kenyataan, karena kalau sesuai kenyataan akan seperti ucapan dalam bahasa Melayu kuno : "Potong hidung rusak muka".
http://www.antaranews.com/berita/258403/data-pemerintah-soal-kemiskinan-tidak-sesuai-kenyataan Data Pemerintah Soal Kemiskinan Tidak Sesuai Kenyataan Jumat, 13 Mei 2011 11:07 WIB | Jakarta (ANTARA News) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Poppy Dharsono, menilai data pemerintah yang menyatakan telah menurunkan angka kemiskinan di Indonesia hingga 13 persen tidaklah sesuai dengan kenyataan di lapangan. "Dari kunjungan saya selama reses ke Provinsi Jawa Tengah, saya melihat banyak masyarakat miskin di desa-desa," kata Poppy Dharsono di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jumat. Pada kunjungannya selama masa reses, Poppy mengaku dirinya datang ke desa-desa untuk melihat langsung kehidupan masyarakat desa, serta berdialog baik dengan petani, ulama, pelaku usaha kecil, pemerintah kecamatan, maupun dengan kalangan akademisi di dua kampus ternama di Jawa Tengah. Dari seluruh dialog yang dilakukannya, Poppy mendapat jawaban yang seluruhnya menyatakan hal yang sama yakni penduduk miskin masih banyak dan bertambah banyak. "Data pemerintah yang telah menurunkan angka kemiskinan di Indonesia terjadi karena adanya perbedaan definisi dan kriteria," kata anggota DPD RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah ini. Menurut dia, berdasarkan kriteria pemerintah, penduduk dikategorikan miskin jika berpenghasilan Rp6.000 per hari atau sekitar Rp180.000 per bulan. Dengan kriteria tersebut, berdasarkan data pemerintah penduduk miskin di Indonesia saat ini ada sekitar 43 juta atau 13 persen. Sedangkan berdasarkan data Bank Dunia, masih kata Poppy, kriteria penduduk miskin adalah jika berpenghasilan 3 dolar AS per hari atau Rp25.000 per hari atau Rp750.000 per bulan. "Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk miskin di Indonesia lebih dari 100 juta jiwa," katanya. Menurut Poppy, adanya perbedaan definisi dan kriteria ini memberikan realitas jumlah penduduk miskin yang jauh berbeda. Dengan demikian, lanjut Poppy, pernyataan pemerintah bahwa penduduk miskin terus menurun sejak 2004 hingga saat ini belum sesuai dengan realita di lapangan. Mantan pragawati ini juga menambahkan, kenyataannya banyak petani yang lahannya semakin sempit dan hasil panennya terus menurun. Bahkan sejumlah daerah yang dulunya menjadi lumbung padi, seperti Sukoharjo dan Klaten, saat ini masyarakatnya justru mengkonsumsi beras miskin (raskin). Poppy berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan nasib rakyatnya terutama yang tinggal di desa-desa, dengan memberikan pelatihan serta membangun industri yang dapat menyerap banyak tenaga kerja sesuai dengan karakter masing-masing daerah. "Jika kemiskinan tidak segera diatasi maka ini dapat berpotensi memunculkan konflik sosial dan dalam jangka panjang bisa memicu disintegrasi bangsa," kata Poppy. (ANTARA) http://www.antaranews.com/berita/258610/mensos-program-pengentasan-kemiskinan-belum-maksimal Mensos: Program Pengentasan Kemiskinan Belum Maksimal Minggu, 15 Mei 2011 01:27 WIB | 113 Views Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri (kiri) ( ANTARA/Widodo S. Jusuf) Batam (ANTARA News) - Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan hasil tenaga pendamping dalam program pengentasan kemiskinan melalui kelompok usaha bersama belum maksimal karena jumlahnya masih kurang. "Jumlah pastinya saya belum tahu, tapi masih sangat kurang. Seharusnya setiap dua sampai lima kelompok ada satu pendamping kelompok usaha bersama (kube)," kata Menteri di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu. Menteri mengatakan pendamping memiliki tugas memberikan arahan dan bimbingan hingga kube bisa mandiri. Menurut Menteri, usaha pengentasan kemiskinan hanya sampai pada penyaluran bantuan ke masyarakat sasaran, sedangkan pelaksanaan kurang arahan dan bimbingan. "Tanpa pendamping yang memberikan arahan akhirnya usaha mereka banyak yang gagal," kata dia. Jufri juga mengimbau, setiap kepala daerah memiliki program sendiri dalam pengentasan kemiskinan yang disesuaikan dengan kondisi daerah setempat. "Kepala daerah yang paling tahu daerah dan cara mengatasi kemiskinan di daerah mereka," kata dia. Sekretaris Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kemensos Hartono Laras, mengatakan pada 2011 ada 125 ribu kepala keluarga yang menjadi sasaran program kube dengan total anggaran sekitar Rp430 miliar. "Satu kelompok terdiri dari 10 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta," kata dia. Hartono menambahkan, bila kelompok mampu menjalankan usahanya bantuan yang diberikan pada periode berikutnya menjadi Rp30 juta.(*) Berita Terkait a.. Laporkan Perkembangan Program Kemiskinan Sesuai Fakta b.. Data Pemerintah Soal Kemiskinan Tidak Sesuai Kenyataan c.. Ical Ajak Elite Parpol Berdayakan Ekonomi Rakyat d.. Tentang Kemiskinan Kota dan Bagaimana Mengentaskannya e.. UU Fakir Miskin Diharapkan Rampung Tiga Bulan Video a.. DPR Bahas Serius RUU Fakir Miskin [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
