Refleksi : Apakah tidak bagus bila korupsi mengila-gila? Bukankah hubungan 
antara politisi dan pebisnis atau sebaliknya adalah hubungan timbal balik 
satu jenis saling menguntungkan?

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/05/16/226342/126/101/Fenomena-Korupsi-kian-Menggila

Fenomena Korupsi kian Menggila

Penulis : Yose Hendra
Senin, 16 Mei 2011 03:21 WIB




ilustrasi--Caksono/rj

PADANG--MICOM:Persekongkolan politisi dan pebisnis adalah akar korupsi di 
Indonesia. Politisi ingin kekuasaan, sedangkan pengusaha ingin usahanya 
lancar dan menguntungkan.

Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch 
(ICW) Febri Diansyah di Kantor LBH Padang, Sumatra Barat, Minggu (15/5).

Dia menjelaskan, anggota dan mantan anggota DPR merupakan aktor terbanyak 
yang diproses KPK pada tahun 2010.

"Sejak KPK dibentuk, tercatat 42 anggota atau mantan anggota DPR maupun DPRD 
dari berbagai partai politik telah diproses karena terjerat masalah 
korupsi," ujarnya.

Hingga saat ini, lanjutnya, tersangka korupsi dari kalangan politisi 
tersebar di 8 kasus yakni, suap cek pelawat, suap aliran dana Bank 
Indonesia, suap alih fungsi hutan lindung, suap dermaga Indonesia Timur, 
suap kapal patroli Departemen Perhubungan, pemadam kebakaran, pembangunan 
gedung Pusdiklat, dan pengadaan mesin jahit di Departemen Sosial.

"Hal ini bikin DPR tak lagi berharga dimata rakyat," katanya.

Febri menambahkan, Presiden SBY sendiri masih bersikap setengah hati dalam 
upaya pemberantasan. "Kalau presiden punya kemauan kuat, dia bisa memberikan 
statement, tapi kalau tidak punya kekuatan, jangan basa-basi," ungkapnya.

Di Sumatra Barat sendiri, politisi yang terjerat masalah korupsi saat ini 
adalah mantan Walikota Bukittinggi Djufri. Dia menjadi tersangka kasus 
dugaan korupsi mark up dalam pembebasan tanah senilai 1,2 miliar ketika 
menjabat Wali kota Bukittinggi.

Dalam pemanggilan pertama oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar 5 Mei lalu, 
Anggota Komisi II DPR Fraksi Demokrat ini didampingi lima pengacara dari 
Divisi Advokasi dan bantuan Hukum DPP Partai Demokrat.

Hal ini sangat disayangkan oleh Febri, karena bertolak belakang dengan 
komitmen SBY dalam pemberantasan korupsi.

"Bukankah SBY menyatakan Partai Demokrat tidak akan melindungi kadernya yang 
terjerat masalah korupsi," paparnya.

"Partai Demokrat jangan intervensi dalam kasus Djufri," tegas Febri. (OL-12)
TERKAIT

  a.. Fenomena Korupsi kian Menggila
  b.. Kejagung Bidik Tersangka Lain Kasus Korupsi di Pemkab Batubara
  c.. Mantan Kadis Pariwisata Bali Divonis Satu Tahun Penjara 


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------------------

Post message: [email protected]
Subscribe   :  [email protected]
Unsubscribe :  [email protected]
List owner  :  [email protected]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [email protected] 
    [email protected]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [email protected]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke