Refleksi : Kalau berada di alam cerita seribu satu malam bisa saja dibilang bahwa raja Nebukadnezar memberantas korupsi tanpa pengecualian, tetapi kita berada dibawah kekuasaan SBY dan konco-konconya.
Kasus korupsi mantan presiden NKRI Jenderal Haji Muhammad Soeharto, telah dinyatakan oleh badan PBB bernama Stolen Asset Recovery [StAR] bahwa Soeharto menyembunyikan hasil panen korupsinya diberbagai penjuru dunia. Diperkirakan panen koruspi yang disembunyikan itu berjumlah antara US$ 30 miliar dan US$ 50,- miliar. Jadi kalau mau diusut korupsi tanpa pengecualian, maka sudah tentu sejak semula kekuasaan SBY telah dilakukan pengusutan kasus Soeharto, tetapi apa kenyataannya, SBY dan rezimnya berlagak pilon, berpura-pura tidak tahu menahu tentang kasus Soeharto. Mereka pandai mendongeng, bukan mendongeng tetapi pandai menipu dengan membodohkan anggota masyarakat. http://www.suarapembaruan.com/tajukrencana/usut-korupsi-tanpa-pengecualian/7193 Usut Korupsi Tanpa Pengecualian Kamis, 26 Mei 2011 | 11:58 Dewan Kehormatan Partai Demokrat memberhentikan kadernya, Muhamad Nazaruddin yang duduk dalam kepengurusan pusat partai itu. Meski Nazaruddin sudah dicopot sebagai bendahara umum Partai Demokrat, goncangan yang mendera partai yang sedang berkuasa itu tidak kunjung reda. Kemarin, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, SBY mengumpulkan seluruh fungsionaris partai itu, termasuk para kadernya yang duduk sebagai anggota DPR. Konsolidasi menjadi agenda utama pertemuan di rumah pribadi SBY yang juga Presiden RI di kawasan Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Tokoh sentral Partai Demokrat itu berpesan kepada seluruh kadernya agar tetap menjaga kekompakan, di tengah kegaduhan yang tengah mendera partai penopang utama pemerintahan Presiden SBY itu. Sebagai sebuah partai besar pemenang Pemilu 2009, dugaan keterlibatan kadernya yang mempunyai peran penting sebagai pengumpul dan pengelola dana dalam sebuah kasus korupsi, bisa menjadi noda yang mencemarkan citra partai. Terlebih lagi, Presiden SBY sosok paling berpengaruh dalam partainya selalu menyerukan kepada rakyat negeri ini untuk memberantas korupsi. Rakyat yang dipimpinnya pun selalu mengingat ucapannya yang menyatakan berdiri paling depan untuk memerangi korupsi. Bukankah menjadi noda yang mencoreng citra, apabila dalam tubuh partai itu bercokol orang-orang yang tindak tanduknya berseberangan dengan niat pemimpinnya yang hendak menjadikan partainya bersih dari perbuatan-perbuatan tercela? Memberhentikan bendahara umum bisa menjadi bukti para petinggi Partai Demokrat ada kemauan untuk membersihkan partai dari kader yang melanggar etika. Namun sesungguhnya, memecat Nazaruddin sebagai bendahara umum partai tanpa memberhentikannya sebagai anggota DPR dan juga kader partai belum menjadi suatu bukti yang cukup meyakinkan Partai Demokrat tidak melindungi anggotanya yang bermasalah dan terindikasi tersangkut masalah hukum. Dalam kasus suap pembangunan wisma atlet untuk SEA Games di Palembang, juga muncul sinyalemen, ada peran kader partai itu di dalamnya. Seorang tersangka yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) di kantor Menteri Pemuda dan Olahraga itu sempat membeberkan keterlibatan Nazaruddin. Kini kasus itu tidak hanya berhenti kepada tersangka Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wahid Muharam, dan Mindo Rosalina Manulang serta Muhammad El Idris. Beragam spekulasi pun bermunculan, termasuk adakah peran Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dalam kasus itu. Terlebih lagi Andi Mallarengan dalam Partai Demokrat mempunyai posisi penting sebagai sekretaris Dewan Pembina. Di tengah upaya KPK mengusut kasus suap yang masuk sebagai tindak pidana korupsi itu, menjadi penting meminta keterangan dari Andi Mallarangeng guna memperoleh klarifikasi mengenai ada atau tidaknya keterlibatan dia. Partai Demokrat melalui Dewan Kehormatan juga patut menggali keterangan kadernya itu guna memastikan benar atau tidaknya tudingan yang menyebutkan ada peran sang menteri untuk memuluskan perusahaan tertentu sebagai kontraktor utama proyek wisma atlet itu. Pemeriksaan terhadap seluruh kader partai tanpa pengecualian menjadi pertanda bahwa partai itu memang tidak melindungi orang-orangnya. Dengan begitu, sikap tegas partai sejalan dengan instruksi SBY sebagai ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang tidak akan melindungi kader yang sedang bermasalah, termasuk yang terlilit masalah hukum. Dengan begitu, Partai Demokrat turut mendampingi SBY yang menjanjikan berdiri terdepan dalam upaya besar memberantas korupsi. Layak bagi publik berharap kepada KPK untuk bergerak cekatan dan bersikap objektif untuk memeriksa Nazaruddin dan siapa saja yang dicurigai terlibat dalam kasus suap itu. Apabila KPK hanya menjerat tiga tersangka dalam kasus tersebut tanpa berupaya menelusuri mengenai kemungkinan keterlibatan orang lain, maka semakin menambah pesimistis masyarakat bahwa badan antikorupsi itu kian tumpul. Jangan sampai menjadi kenyataan anggapan banyak orang yang menilai KPK bertindak keras terhadap lawan-lawan politik penguasa tapi bersikap lunak terhadap partai yang sedang berkuasa. Akan hancur citra KPK bila pengusutan sebuah tindak pidana korupsi dengan memilah-milah atau pengecualian mana yang bisa menjadi tersangka dan mana yang cukup menjadi saksi. Sebagai lembaga independen yang diberikan banyak kewenangan luar biasa, KPK patut membuktikan sebagai penegak hukum yang masih layak dipercaya dan diandalkan untuk memberantas korupsi. KPK perlu ingat, rakyat berada di belakangnya meski harus berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai pengaruh kuat dan memiliki akses dengan pusat kekuasaan. Kalau seorang kepala negara sudah berdiri paling depan menghadapi korupsi, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi tekad bersama bangsa ini untuk mengenyahkan korupsi dari bumi Indonesia. Siapapun itu, mulai dari rakyat biasa hingga ke petinggi negara berkedudukan sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada satu pribadi pun yang bisa berdiri dengan pongah melawan gerakan bersama memberantas korupsi. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
