Refleksi : Pejabat yang tidak hafal trik menghindari hukum adalah bukan pejabat NKRI, karena pada umumnya para pejabat NKRI bermartabat rendah penuh akal bulus tipu muslihat, maka oleh karena itu korupsi di segala bidang dan tingkat administrasi pemerintah tak pernah berakhir. Tiap hari bila dibuka surat khabar daerah maupun yang terbit di pusat kekuasaan rezim, ada saja berita korupsi. Tak pula keliru bila dibilang korupsi sudah mendarah daging di kalangan pejabat.
Akibat dari korupsi dan salah urus negara ini, maka sekalipun sudah 60 tahun lebih diteriak merdeka-merdeka, NKRI tetap maju daan mundur di tempat. Perbaikan ekonomi, dan sosial bagi rakyat masih jauh tertinggal dari tujuan dan makna membebaskan diri dari kolonialisme dan oleh sebab itu jutaan rakyat tetap miskin melarat, sementara hasil kekayaan alam dikuras habis-habisan, makin hari makin berkurang harta pusaka rakyat tsb. http://www.pikiran-rakyat.com/node/146597 Pejabat Sangat Hafal Trik Menghindari Hukum Jumat, 27/05/2011 - 14:56 YOGYAKARTA,(PRLM).-Pembersihan aparat korupsi sangat lamban dan terkesan sulit pelaksanannya karena para pejabat di instansi yang disasar sudah mengenali trik-trik supaya bisa menghindar dari jerat hukum. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dr Busyro Muqoddas menyatakan langkah radikal keluar dari kesulitan tersebut dengan memutus jaring pejabat dan politisi. Yang paling sederhana adalah melarang atau tidak menjadikan politisi atau aktivis partai politik menjadi pejabat publik seperti menteri dan pejabat tinggi lainnya. "Jika tidak diatasi secara tegas, negara hanya melahirkan eksekutif, yudikatif, legislatif yang terjerat masalah, dan bangsa ini tidak bisa keluar dari masalah (korupsi)," kata dia dalam forum pertemuan civitas akademika dan pejabat dari alumni Universitas Islam Indonesia (UII). Menurut dia jabatan apapun yang diorientasikan sebagai sumber dana parpol merusak kredibilitas dan sulit dijamin tidak terjadi korupsi. Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Mahfud MD menegaskan pandangan Busyro Muqoddas."Kalau tidak ada langkah-langkah yang jelas, Indonesia terus berada dalam bahaya. Pejabat sulit mengambil keputusan untuk menegakkan hukum secara tegas karena sudah tersandera oleh perbuatan atau kasus yang pernah dilakukan," kata dia, Jumat (26/5). Namun para pejabat sangat mengetahui bagaimana trik-trik tidak terjerat hukum. Trik paling favorit adalah menghindari ada bekas atau barang bukti dan saksi atas tindak kejahatan. Karena itu, ruang-ruang pejabat publik cenderung ditiadakan alat yang bisa merekam bukti kejahatan seperti CCTV (Technologi Close Circuit Television). Kejahatan itu hanya diketahui dua pihak yang terlibat saja. Rektor UII Prof *Edy Suandi Hamid menyatakan tekadnya untuk menyusun grand design untuk bisa melepaskan diri dari sandera tersebut dengan melibatkan para alumni UII. "Agar pelaksanaan keluar dari masalah bisa sukses, kita perlu kesepakatan untuk mulai dari titik nol atau melakukan pemutihan dengan berbagai pengaturannya," ujar dia. (A-84/kur)** [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
