Bahaya nyata dari calon perseorangan di sektor eksekutif (capres, cagub, cabup) adalah majunya penjahat-penjahat berkantong tebal. Kemampuan mereka memborong suara jelas lebih besar ketimbang kemampuannya memimpin. Calon perseorangan masih bisa diterima untuk sektor legislatif seperti yang berlaku pada DPD.
2014 (atau lebih cepat dari itu :) boleh siapa saja asal dia sanggup bekerja menebus kegagalan reformasi. Lebih disukai dari angkatan '90an (atau lebih muda lagi). Angkatan '66, '74, '78, bahkan '82 sudah kehabisan waktu. Era para toku itu harus segera disudahi. Untuk menggairahkan kehidupan rakyat jelas yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang dinamis & inspiratif. Oleh karena itu bukakan jalan pada angkatan muda untuk memberi darah segar dalam menerjemahkan UUD'45 secara progresif. Karena reformasi sudah gagal maka produk hukumnya juga harus dinyatakan batal. Kembali saja dulu ke UUD'45 tetapi minus Bab IV tentang DPA. --- "suryana" <gsuryana@...> wrote: > Calon Independen untuk Presiden, sebaiknya tidak ada, selama ada > partai maka sebaiknya capres dipilih oleh rakyat melalui kendaraan > partai. > Yang menjadi masalah dan perlu di amandemen adalah pilkada > Kabupaten/Kota, sebaiknya kepala daerah tingkat 2 berasal dari > kalangan birokrat bukan berdasarkan partai, dan dipilih oleh DPRD > setempat, sehingga selain menghemat biaya juga minimal memiliki > kemampuan cara bekerja sesuai dengan sistim ketatanegaraan yang > ada, silahkan lihat, dari sekian ratus pilkada tingkat > Kabupaten/Kotamadya yang tergolong sukses bisa dihitung oleh > sebelah jari tangan, Selama pilkada di tingkat Kabupaten/Kotamadya > dipilih langsung oleh rakyat maka perintah dari pusat belum tentu > didengar, dan bisa terjadi pusat tidak peduli dengan daerahnya > karena kepala daerahnya bukan berasal dari partai milik kendaraan > Presiden ( terbukti ketika SBY memberi kata selamat ketika lulusan > Lemhanas akan di wisuda, sampai ada yang menguap, karena menganggap > siapa eloe ). > > SMI tidak cocok jadi capres, selain 'cengeng' juga kurang tegas > didalam mengambil keputusan, dimana SMI sampai rela di 'buang' > begitu saja ke WB bagian yang sebenarnya tidak banyak menggunakan > otak. > Mahfud pun idem, terlalu bergaya diplomatis, padahal isinya bolak > balik idem ditto, kurang berani mengatasi masalah penting ( ketika > terjadi pelanggaran di KPU terutama di Pilkada Jatim, yang > akibatnya dijadikan alat untuk di Pilpres 2009 ). > > Untuk Pilkada Gubernur, masih bolehlah dari partai maupun > independen, hanya bila jumlah pemilihnya seperti di pulau Jawa ( > asumsi Jabar dengan jumlah pemilih 20 juta an minimal ), berapa > persen fotocopy KTP sebagai syarat untuk bisa maju jadi cagub ? ) > > sur. > ----- Original Message ----- > From: "ajeg" <ajegilelu@...> > > > Itu bukan rumor, tapi humor. > > Pasti lucu tuh kalau orang seperti Mahfud atau > > Sri Mulyani mau jadi capres partai yang bentar lagi > > nyebur laut :) > > > ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
