Gus Choi: Di Arab, TKW seperti Budak!
Ary Wibowo | Robert Adhi Kusumaputra | Kamis, 23 Juni 2011 | 15:45 WIB
Dibaca: 7404
KOMPAS/LASTI KURNIA ILUSTRASI
TERKAIT:
* Kisah Rosita yang Lolos dari Hukuman Pancung
* Menlu: KJRI Telah Upayakan Pengampunan
* Iwan Fals: Dipancung di Negeri Orang
* Pelajar SD Doa Bersama dan Galang Koin
* Saudi Lecehkan Indonesia
JAKARTA, KOMPAS.com Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Effendy
Choirie, mengatakan, untuk mengurangi kasus yang sama dengan Ruyati binti
Sapub, tenaga kerja wanita (TKW) yang dihukum mati di Arab Saudi, pemerintah
terlebih dahulu harus memerhatikan skill para tenaga kerjanya yang ingin
bekerja di negara Timur Tengah, termasuk di Arab Saudi.
Pasalnya, dia menilai, skill tersebut merupakan salah satu cara untuk
beradaptasi dengan kultur beberapa negara di wilayah tersebut yang memang
mempunyai kultur keras, terlebih dengan para buruh migran yang bekerja sebagai
pembantu rumah tangga (PRT).
"Kultur di sana (Arab Saudi) itu memang keras. Kultur mereka pembantu itu
dianggap budak sehingga sering kali tenaga kerja kita disiksa di sana. Jadi,
kalau pengiriman tenaga kerja yang tidak pakai skill itu lebih baik
diberhentikan secara total. Itu artinya pemerintah harus mencarikan atau
membangun kesempatan kerja bagi mereka di dalam negeri ini, Karena tidak ada
jaminan keselamatan kalau mereka ke sana," ujar politisi yang akrab dengan
panggilan Gus Choi ini seusai mengikuti sebuah diskusi di Jakarta, Kamis
(23/6/2011).
Gus Choi menambahkan, pemerintah juga tidak dapat lepas tanggung jawab, jika
warga negaranya yang bekerja di Timur Tengah melakukan tindakan-tindakan
pidana. Menurut dia, sebagian besar para pekerja di negara tersebut melakukan
tindakan pidana karena memang telah diperlakukan secara kasar dan tidak
mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai kultur dari negara yang akan dituju.
"Selain itu, juga ada faktor-faktor yang tidak pernah diungkap. Contohnya, kita
lihat saja, mereka ke sana karena di sini tidak ada pekerjaan. Lalu ketika di
sana keterampilannya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak dididik. Kenapa
tidak dididik? Karena yang mengirim tidak mendidik. Lalu, kenapa kok jika
dididik, boleh dikirim ke sana? Ya, karena pemerintah memperbolehkan. Di
sinilah peran pemerintah," ungkapnya.
"Dan, ketika di sana mereka diperlakukan dengan kultur yang keras sehingga
mereka melakukan berbagai tindakan pidana itu. Nah, ini faktor-faktornya.
Inilah akibatnya jika hilirnya saja dilihat, tetapi hulunya tidak," imbuhnya.
Karena itu, lanjut Gus Choi, pemerintah harus tegas dalam mengatasi kasus ini.
Dia mengharapkan agar kementerian dan instansi-instansi yang terkait dengan
permasalahan tenaga kerja mampu bekerja secara maksimal agar kasus-kasus
kekerasan terhadap TKI di Timur Tengah dapat diatasi.
"Apalagi kan kemarin itu masih ada 23 orang yang lagi yang sedang menunggu
vonis. Jadi, pemerintah harus serius. Kalau memang tidak bisa menjamin
keselamatan warga negaranya, lebih baik stop saja pengiriman TKI kita ke sana
secara permanen, tidak usah pakai istilah moratorium, masyarakat tidak akan
ngerti. Dan, saya yakin itu bisa jika pemerintah ini kreatif," tukasnya.
------------------------------------
Post message: [email protected]
Subscribe : [email protected]
Unsubscribe : [email protected]
List owner : [email protected]
Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
[email protected]
[email protected]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[email protected]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
