EDITORIAL Inpres Moratorium Miskin Apresiasi SBY yang selalu dituding mementingkan politik citra justru sangat lemah dalam pengelolaan public relations." PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan instruksi presiden soal perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI). Inpres yang dibacakan di Istana Negara, kemarin, itu berisi antara lain moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi mulai 1 Agustus; pembentukan konsulat hukum dan HAM di setiap kedutaan negara tujuan; dan membentuk satuan tugas pembela TKI yang terancam hukuman mati. Itu berarti sejak 2006, telah tiga kali SBY mengeluarkan inpres yang isinya mirip-mirip tentang perkara yang sama. Dua inpres yang lain ialah Inpres 3/2006 tentang Penempatan dan Perlindungan serta Inpres 3/2010 tentang Pembentukan BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI). Namun, inpres yang dikeluarkan enam hari setelah pemancungan Ruyati binti Satibi, TKI asal Bekasi, oleh aparat hukum Arab Saudi itu miskin apresiasi publik.
Publik yang kecewa karena pemerintah tidak menge tahui pemancungan Ruyati tetap menganggap pemerintah gagal melindungi warga negara. Kekecewaan dipicu penjelasan tiga menteri, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menlu Marty Natalegawa, dan Menkum dan HAM Patrialis Akbar, yang sangat defensif. Sebaliknya, SBY bertindak sebagai moderator. Publik tidak membutuhkan berapa jumlah warga Filipina yang di pancung dan berapa warga Indonesia yang bernasib sama. Publik tidak memerlukan berapa kali menteri berkunjung ke Arab Saudi dan bertemu siapa di sana. Yang amat mengecewakan ialah fakta bahwa Ruyati dipancung tanpa ada otoritas negara Indonesia yang tahu. Jangan cuma menyalahkan Arab Saudi yang melanggar tata pergaulan internasional ketika lalai memberi tahu. Warga Filipina ada juga yang dipancung. Yang membedakan Filipina dan Indonesia ialah komitmen dan kesungguhan pembelaan para pemimpin dan otoritas negara terhadap warga. Bila harus dipancung, publik memaafkan karena pemerintah membuktikan telah bekerja sungguh-sungguh. Dalam kasus Ruyati, pemerintah tidak mampu membuktikan bahwa aparatur mereka telah bekerja sungguh-sungguh membela warga negara. Celakanya, untuk menjelaskan kesungguhan itu dipilih format pidato tiga menteri yang sangat defensif dan sangat terlambat pula. Yang menjadi pertanyaan serius ialah mengapa publik sangat pelit mengapresiasi kerja aparatur? Aparatur pemerintah sangat gampang menuduh media berkepentingan menonjolkan yang jelek dan mengabaikan yang baik. Namun, harus diingat bahwa media, termasuk televisi, merupakan refleksi suara publik. Media tidak mengarang pendapat orang. Sebuah prestasi negara/pemerintah yang tidak mendapat apresiasi publik bisa disebabkan banyak hal. Pertama, memang pemerintah miskin prestasi. Kedua, pemerintah selalu terlambat bereaksi. Ketika kejengkelan publik memuncak, reaksi apa pun--apalagi defensif--tidak ada gunanya. Ketiga, dan ini yang paling ironis, SBY yang selalu dituding mementingkan politik citra justru sangat lemah dalam pengelolaan public relations. http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/06/24/ArticleHtmls/EDITORIAL-Inpres-Moratorium-Miskin-Apresiasi-24062011001006.shtml?Mode=1 Berbagi berita untuk semua http://goo.gl/KKHtihttp://goo.gl/fIWzb [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
