http://www.siwalimanews.com/post/wibawa_fatwa_haram_1
Saturday, 02 July 2011 Wibawa Fatwa Haram MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) berencana menerbitkan fatwa haram orang kaya membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. MUI mewacanakan fatwa haram itu setelah Ketua MUI Ma'ruf Amin bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedy Saleh. Itulah episode mutakhir dari gonjang-ganjing kebijakan BBM bersubsidi. Episode itu memperlihatkan pemerintah ingin membawa kebijakan harga BBM ke domain agama. Hal itu juga menunjukkan pemerintah sepertinya sudah putus asa karena gagal mendapatkan kepatuhan dari warga negara. Pemerintahan yang gagal memperoleh kepatuhan warga negara adalah pemerintahan yang kehilangan kewibawaan. Kesimpulan itu layak diambil ketika Menteri ESDM meminta fatwa, yang tiada lain berarti meminta suntikan kewibawaan ulama untuk menambah wibawa pemerintah. Kita tahu pemerintah secara masif mengimbau masyarakat, terutama yang berpunya, untuk tidak mengonsumsi BBM bersubsidi. Kenyataannya, masyarakat memandang sebelah mata imbauan itu. Tindakan masyarakat membeli BBM bersubsidi sesungguhnya logis dan rasional. Orang kaya sekalipun pasti akan membeli barang yang harganya lebih murah. Itu bukanlah dosa. Yang irasional dan tak becus justru pemerintah. Di tengah harga minyak dunia selangit, lebih dari US$100 per barel, pemerintah masih mematok asumsi harga minyak dunia US$80 per barel pada APBN 2011 dan mempertahankan harga premium Rp 4.500 per liter. Lebih tidak rasional lagi, pemerintah mempertahankan subsidi BBM itu jangan-jangan bukan karena sungguh-sungguh ingin membantu orang tak berpunya, melainkan demi menjaga citra. Bukankah citra merupakan barang yang bersifat emosional? Bukankah yang emosional itu irasional? Harga pertamax sekarang ini Rp8.350 per liter atau hampir dua kali harga premium. Disparitas harga terpaut hampir 100%, sehingga maklum jika masyarakat tergiur mengonsumsi premium. Akibatnya, subsidi BBM membengkak dan nyaris menjebol APBN. Namun pemerintah berkukuh mengucurkan subsidi untuk premium dan membiarkan pertamax mengikuti harga pasar. Itu disertai harapan orang kaya mematuhi himbauan tidak membeli premium. Ketika gagal mendapat kepatuhan warga negara, pemerintah membawa-bawa ulama untuk mengeluarkan fatwa. Padahal, belum tentu umat kelak mematuhi fatwa itu. Jika kelak MUI menerbitkan fatwa orang kaya haram membeli BBM bersubsidi dan umat mengabaikannya, runtuhlah pula wibawa ulama. Karena itu, MUI jangan mau ditarik ke urusan subsidi BBM. Cukuplah pemerintah yang kehilangan wibawa akibat ketidakbecusan mengurus harga BBM. ( [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
