http://www.ambonekspres.com/index.php?option=read&cat=42&id=33177

SELASA, 27 Juni 2011 | 2054 Hits


Moh. Ilham A. Hamudy :Staf BPP Kementerian Dalam Negeri

Tipu-tipu Pengangkatan Tenaga Honorer

Tenaga honorer (TH) adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina 
kepegawaian (PPK) atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan 
tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah, adapun penghasilannya menjadi 
beban APBN/APBD. 


TH diangkat untuk memenuhi keterbatasan jumlah PNS yang ada di instansi 
pemerintah. Khusus di daerah, kebanyakan TH diposisikan sebagai guru; tenaga 
kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan; tenaga penyuluh di bidang pertanian, 
perikanan, peternakan; dan tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan 
pemerintah daerah (pemda).

Mengacu pada PP No 48 Tahun 2005 jo PP No 43 Tahun 2007, pengangkatan TH 
sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) saat ini menjadi prioritas tersendiri 
dalam rekrutmen pegawai, terutama di daerah. Hampir setiap tahun pemda 
mengajukan formasi pengangkatan TH. 

Di lingkup Pemprov Sulsel, misalnya, ada sekira 600-an TH. Namun, Kepala Badan 
Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel mengatakan, untuk tahun ini Sulsel belum 
mendapat jumlah formasi pasti TH yang akan diangkat. Lazimnya, sekira 50 TH 
diangkat setiap tahun (Fajar, 17/6). Menurut Kepala BKD Sulsel, biasanya 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) 
memberikan jatah maksimal 45 persen, untuk pengangkatan honorer kategori I 
(yang dibiayai APBN/APBD). 

Kementerian PAN-RB menargetkan, penyelesaian masalah TH ini tuntas pada 2012. 
Pengangkatan CPNS dari honorer kategori I akan dilakukan tahun ini. Sedangkan, 
honorer kategori II (tidak dibiayai APBN/APBD) akan dituntaskan pada 2012. 
Untuk honorer kategori II akan dimasukkan dalam formasi CPNS 2011 dan dites 
tahun ini. Sedangkan pemberkasan nomor induk pegawainya (NIP) dilakukan pada 
awal 2012.

Senyatanya, jumlah TH tidaklah sedikit. Data yang dimiliki Badan Kepegawaian 
Negara menunjukkan, jumlah TH di bawah tahun 2005 yang ada di Indonesia 
mencapai lebih dari 600.000 orang. Oleh pemerintah, atas dasar kemanusiaan 
karena pengabdiannya yang dianggap sudah cukup lama, TH diusahakan untuk 
diangkat sebagai CPNS. Oleh karena itu, MenPAN-RB memprioritaskan formasi TH 
tahun ini untuk segera diangkat menjadi CPNS.

Meski begitu, seluruh TH itu tidak bisa langsung dinaikkan statusnya menjadi 
CPNS. Hanya yang lolos verifikasi yang berhak menjadi CPNS. Pasalnya, TH yang 
mencapai 600.000 itu, ada yang tidak bisa memenuhi persyaratan, seperti umur, 
masa kerja, dan bidang pekerjaan mereka yang tidak sesuai dengan formasi yang 
dibutuhkan. Semua kriteria tersebut merupakan persyaratan kumulatif. Maksudnya, 
apabila tidak terpenuhi salah satu persyaratan yang dimaksud, maka TH tidak 
bisa diangkat menjadi CPNS. 

Namun, pada praktiknya, persyaratan itu kerap diakali. Banyak pihak menduga, 
pengangkatan TH diselimuti praktik manipulasi data dalam proses pendataan TH. 
Bahkan, indikasi ini terjadi hampir di seluruh Indonesia. Sejak awal 
dikeluarkannya Surat Edaran Menteri PAN-RB No 5 Tahun 2010 tentang Pendataan TH 
yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah, kekhawatiran akan adanya 
praktik manipulasi data memang sudah muncul. 

Yang menjadi titik rawan adalah adanya praktik "jalan pintas" memaksakan nama 
TH yang tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam database kepegawaian. Celah ini 
muncul karena pihak pejabat yang berwenang di instansi/lembaga yang 
bersangkutan memang memberi peluang untuk melakukan penyimpangan, atau lebih 
tepatnya lagi: kecurangan dalam proses pengajuan data kepegawaian. Setidaknya, 
ada dua modus yang biasa dilakukan. 

Pertama, masa kerja TH yang bersangkutan sebenarnya tidak memenuhi syarat alias 
masih honorer baru. Maka, dibuatlah surat keputusan (SK) dadakan (fiktif) yang 
menunjukkan, seolah-olah TH itu sudah lama bekerja di satuan kerja perangkat 
daerah (SKPD) yang bersangkutan, lengkap dengan daftar penerimaan gaji dan 
daftar kehadiran (presensi). Modus operandi yang dilakukan para oknum itu 
adalah memundurkan tanggal dan tahun pengangkatan TH sebelum tahun 2005. 
Padahal, TH itu baru bekerja setelah tahun 2005.

Untuk keperluan tersebut, mereka tidak segan-segan mencari mantan Kepala SKPD 
yang bertugas tahun 2005 ke bawah guna diminta menandatangani SK honorer yang 
telah direkayasa. Contoh, ada TH yang diangkat tahun 2007, tiba-tiba memiliki 
SK tahun 2004.

Kedua, benar bahwa TH itu bekerjanya sudah sejak tahun yang lama, bahkan sangat 
lama, tetapi dia tidak bekerja secara terus-menerus alias bolong-bolong. Maka 
dibuatlah SK-SK perpanjangan kontrak yang runut dan tentu saja dilengkapi 
daftar terima gaji dan presensi sang honorer.

Dalam proses tipu-tipu itu, PPK juga acap terlibat. Pasalnya, PPK-lah yang 
mempunyai kewenangan mengusulkan ke pemerintah pusat apakah TH-nya perlu atau 
tidak diangkat menjadi CPNS. PPK di sini adalah pimpinan kementerian, lembaga 
pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan pemda. 
Misalnya menteri, jaksa agung, kapolri, gubernur, dan bupati/walikota. Dan, 
sudah menjadi rahasia umum kalau PPK kerap bermain dalam penentuan kelulusan TH 
menjadi CPNS.

Sebagai solusinya, nama-nama TH yang lolos kriteria pengangkatan sebagai CPNS 
di daerah harus diumumkan secara terbuka. Misalkan, diumumkan di kantor-kantor 
UPTD di kecamatan dan SKPD terkait. Dengan diumumkannya nama-nama tersebut, 
masa kerja TH dapat diketahui oleh TH lainnya. Ini untuk mencegah pemalsuan 
data, sehingga akan membantu BKD dalam melakukan cek ulang bagi mereka yang 
lolos.

Tipu-tipu di sebalik pengangkatan TH senyatanya hanya sebagian kecil dari 
permasalahan kepegawaian di daerah. Hal lain yang mesti dicermati juga adalah 
jumlah TH yang terlampau banyak. Bayangkan, proporsi penggunaan dana alokasi 
umum (DAU) di daerah tidak berimbang, 70 persennya tersedot untuk membayar gaji 
pegawai. Kalau tidak mengurangi jumlah TH, bagaimana daerah bisa membangun?

Selama ini, daerah menganggap DAU merupakan hadiah yang diplot untuk membayar 
gaji pegawai. TH yang ada sejatinya tidak semua boleh diangkat menjadi CPNS. 
Jika diangkat semua, daerah bisa bangkrut. Dengan jumlah PNS yang ada sekarang 
saja, beban APBD sudah sangat berat.

Sudah sepatutnya dalam penetapan formasi dan rekrutmen pegawai dikaji ulang 
secara mendalam tentang berapa sebenarnya rasio kepegawaian yang proporsional. 
Seharusnya, pemda melakukan pembedaan kepegawaian. Antara PNS, pegawai kontrak, 
TH atau outsourching perlu dipetakan rasionya.

Rasio PNS yang proporsional adalah 30 persen. Tujuannya, agar pemda tidak 
memboroskan uang hanya untuk membayar gaji pegawai. Yang perlu diperbanyak 
adalah pegawai kontrak dan TH atau outsourcing. 

Mereka dikontrak 5-10 tahun, kalau bagus diperpanjang lagi. Tetapi, tidak perlu 
diangkat menjadi CPNS! 
Dengan cara ini, anggaran pembangunan yang tertata dalam APBD tidak akan 
tergerus. Selain itu, dengan porsi 30 persen, struktur dan fungsi kerja PNS 
akan berubah ke arah profesional.

KOMENTAR BERITA "Tipu-tipu Pengangkatan Tenaga Honorer" 

[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------------------

Post message: [email protected]
Subscribe   :  [email protected]
Unsubscribe :  [email protected]
List owner  :  [email protected]
Homepage    :  http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/proletar/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [email protected] 
    [email protected]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [email protected]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke