Refl. Dalam berita ini tidak dicantumkan bahwa ada lampiran lagu ini : http://www.youtube.com/watch?v=qG4pYu6tdfU&feature=related hehehe
http://www.gatra.com/hukum/31-hukum/1999-surat-cinta-sby-nazaruddin Surat Cinta SBY-Nazaruddin Selasa, 23 Agustus 2011 12:33 2 Komentar Surat untuk presiden (ANTARA/Yudhi Mahatma) Politik di negeri ini penuh dengan dagelan. Dan dagelan di era reformasi yang paling menggelikan adalah ‘surat cinta’ presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Nazaruddin. Surat pertama dikirimkan Nazaruddin, tersangka kasus suap atlet SEA Games di Palembang, setelah tertangkap di Kolombia. Aktor utama pembobolan beberapa proyek yang didanai APBN itu meminta segera dipenjara tanpa proses hukum dengan syarat presiden tidak menggangu keluarganya. Surat konyol itu langsung direspon oleh presiden dengan bahasa diplomasi yang cukup lebay, lengkap dengan kop surat berlambang Garuda. Kontan saja, surat-suratan SBY-Nazaruddin itu memancik kontroversi. Beberapa pihak yang selama ini menulis surat ke presiden namun tidak pernah mendapat tanggapan pun segera bereaksi. Salah satunya korban kasus penembakan di Trisakti yang memicu gerakan reformasi. Hingga kini kasus yang masuk kategori pelanggaran HAM itu tidak pernah tuntas. Ribuan korban lumpur Lapindo dari 45 rukun tetangga di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pun merasa iri kepada Nazaruddin. Seperti Nazaruddin, pada Kamis (18/8/2011) lalu, mereka juga mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, sampai sekarang surat itu tidak mendapat tanggapan. Terakhir, tangan aktor senior Pong Hardjatmo pun gatal untuk turut berkirim surat ke presiden. Hai ini, Selasa (23/8/2011), dia mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyampaikan suratnya, agar diteruskan ke Presiden SBY. “Saya sebagai rakyat Indonesia juga berhak menyurati presiden, seperti halnya Nazaruddin. Dan saya minta surat ini segera dibalas, seperti juga suratnya Nazaruddin. Ini urusan keadilan,” kata Pong. Dalam suratnya, Pong mempertanyakan kasus-kasus besar lain yang tidak direspon oleh SBY. Hal itu menunjukkan ketidaktegasan dan kejujuran SBY. “Itu kasus Semanggi dan Trisakti, kok tidak dibalas, surat dua janda pahlawan juga nggak ditanggapi. Jangan pilih kasih dengan rakyatnya,” tegasnya. Terkait surat balasan presiden kepada Nazaruddin, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua meminta agar publik idak salah persepsi. Apalagi membandingkan sikap Presiden yang tak kunjung membalas surat korban lumpur Lapindo dan surat-surat lain. “Karena substansi surat Nazaruddin itu berbeda dengan surat lain. Surat Lapindo, misalnya, diberikan atau dikirimkan untuk meminta perhatian pemerintah terhadap kasus yang terjadi antara PT Lapindo Brantas dengan korbannya. Sedangkan surat Nazaruddin itu direct to the point. Artinya, dari surat itu terlihat, dia meminta langsung kepada Pak SBY,” ujar Max. Max menilai, surat Nazaruddin dibuat seolah-olah ia memiliki kedekatan dengan Presiden SBY, sehingga menimbulkan pertanyaan publik. Padahal, tanpa disurati, Presiden tidak mungkin melakukan intervensi terhadap kasus Nazaruddin. Oleh karena itu, Max menganggap wajar klarifikasi yang dilakukan Presiden melalui surat balasan. Namun, dalam pandangan pengamat politik Yudi Latief, tindakan Presiden SBY membalas surat Nazaruddin, tersebut telah menjatuhkan martabatnya sendiri sebagai seorang kepala negara. “Dunia politik kita diarahkan ke dunia sandiwara. Presiden sebagai kepala negara tidak harus menanggapi hal sentimentil. Bisa jadi surat Nazaruddin itu merupakan rekayasa tertentu untuk dapat simpati publik,” ujarnya. Yudi berpendapat, ada hal tersirat yang ingin disampaikan Nazaruddin melalui suratnya kepada Presiden. Melalui surat ini, Nazaruddin mencoba melakukan cara persuasif dengan SBY. Dengan kata lain, menunjukkan bahwa Nazaruddin dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam suratnya, boleh jadi, Nazar ingin mengungkapkan bahwa dengan menyelamatkan istri dan anaknya, maka SBY akan terselamatkan juga. Nah, menurut Yudi, Presiden seharusnya cukup arif menanggapi hal semacam itu. “Dengan membalas surat Nazaruddin, seolah-olah menunjukkan ketakutan Presiden,” ungkapnya. Mestinya Presiden tidak berbalas pantun dengan tersangka korupsi. Apalagi dirilis ke publik. “Ini mengundang pertanyaan publik,” ujar Yudi. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ikrar Nusa Bhakti bahkan menilai bahwa surat-sratan Nazaruddin dengan presiden SBY merupakan suatu hal yang lucu. Sebab, surat kepada Presiden umumnya dikirimkan terpidana setelah putusan pengadilan untuk permohonan grasi. “Tapi dalam kasus Nazaruddin, belum diadili sudah mengatakan akan masuk penjara tapi anak dan istri harus dibebaskan. Belum tentu istrinya tidak terlibat,” tutur Ikrar. Lebih lucu lagi, seperti dikatakan kuasa hukum Nazaruddin, OC Kaligis, minggu (21/8/2011) kemarin, Nazaruddin berniat membuat surat kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSN) dan pers. Melalui peran LSM dan pers, diharapkan penanganan kasusnya di Komisi Pemberantasan Korupsi dapat terkontrol dan terawasi. “Nazaruddin minta kami (kuasa hukum) membuat konsep surat kepada LSM dan pers,” ujar Kaligis. Dalam konsep surat itu, intinya Nazaruddin meminta LSM dan pers benar-benar mengontrol dan mengawasi penanganan kasusnya oleh KPK. Sebab, Nazaruddin tidak percaya dengan penanganan kasusnya oleh KPK saat ini. Para pengacara Nazaruddin kini kerap ‘bernyanyi’ menggantikan lantunan suara Nazaruddin yang bungkam saat dipenjara. Tentu mereka sangat paham dengan hukum di negeri ini. Bahwa surat menyurat seperti yang dilakukan Nazaruddin tidak berpengaruh terhadap proses hukum. Tetapi, bisa jadi, para pengacara Nazaruddin paham betul bahwa surat-surat itu bisa menciptakan opini publik. Jika para pengacara sampai membuatkan konsep surat Nazaruddin dan pers, bukan dalam rangka proses hukum, bukankah para pengacara itu sudah menjalankan fungsi PR (public relation) bagi Nazaruddin? Sungguh lucu. Mulai dari tersangka, pengacara, aparat, bahkan presiden, semua tiba-tiba menjadi pelawak dalam kasus megasuap yang melibatkan para elit Partai Demokrat, partai penguasa di negeri ini! (HP) Komentar 0 #2 Bambang 2011-08-23 14:14 Negeri ini boleh jadi ladang lawakan, tapi dalam penegakkan hukum JANGAN ada lawakan,Belanda sudah jauh hari membuat hukum guna KEADILAN, bukan buat lucu2an,dan nyatanya negeri Belanda baik baik aja penegakkan hukumnya.Yang salah Masuk PRODEO, yang benar yah bebas melenggang,jadi NAZARUDDIN biar aja dia MAMPUS berdasarkan putusan pengadilan,kalu pun tidak menyeret elit politik Partai Demokrat yah BODOHNYA aja si Nazaruddin.pintarnya ANAS URBANINGRUM tentunya. Quote 0 #1 pemikir 2011-08-23 12:57 maklum jangan jangan sudah bebrapa tahun ini tapi sst...sst...beliau kena demensia. Semua urusan yg bisa ..bisa...bisa...bisa.. Seperti sidoardjo dll. Itu lupa semua. turun aja jadi presiden napa? [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
