Pembredelan opini di Internet: Berikut penjelasan dari kawan yg ada di ID-SIRTII
Muhammad Salahuddien Manggalanny: cak Wawan Setiawan di indonesia itu tdk ada institusi yg punya wewenang breidel terhadap media & internet. kejadian kayak di afrika utara tdk akan terjadi di sini. di peraturan dan perundangan yg ada jg tdk memungkinkan. yg dilakukan oleh pemerintah skrg ini adalah mendorong para penyelenggara yg dikuasai kaum kapitalis liberal utk bertanggung jawab kepada publik dg mengendalikan, mencegah konten yg dilarang oleh UU yaitu pornografi dan perjudian. kedua hal itu jelas kriminal bkn kebebasan berekspresi. tindakan filtering itu amanah UU kewajiban dr penyelenggara telekomunikasi (NAP, ISP dll.) tertuang dlm lisensi modern yg mereka tanda tangani dan sanggupi. tetapi opini di internet selama ini sengaja dibuat mislead oleh sekelompok orang yg mengaku aktivis seolah2 ini tindakan pemerintah yg ujungnya akan melakukan represi sampai ke citizen jurnalism, blogger, social media bahkan pers. wich is itu nonsens secara aturan seperti aku sampaikan di atas tdk ada peluang itu. pers itu ada UU sendiri yg mengatur, ada KPI utk pengendalian penyiaran, ada dewan pers utk konflik jurnalistik. kriminalisasi juga sdh dihindari digantikan mediasi. seharusnya mislead ini diluruskan sebab kalau isu ini terus dilemahkan maka yg akan untung adalah para industrialis kapital liberal yg menguasai bisnis telekomunikasi serta media, penyiaran yg cenderung permisif terhadap konten negatif serta tdk punya tgg jwb utk turut serta membentuk karakter bangsa serta menjaga moral generasi kita. semata hanya cari untung. tuntutan masyarakat luas sangat keras kepada pemerintah dan DPR agar dilakukan upaya pengendalian dampak pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan internet sebagaimana keluhan2 terhadap keberadaan media dan penyiaran yg kondisinya juga setali tiga uang. bisnis doang tanpa tata nilai. masalahnya negara sdh terlanjur tdk punya kendali terhadap sektor ini yg sejak 1999 sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar (liberalisasi). apakah kita akan membiarkan kondisi semacam ini? tentu hrs dilakukan sesuatu. seharusnya langkah berani pemerintah utk mendorong pelaku usaha agar menjalankan dg sungguh2 kewajibannya tsb mendapatkan apresiasi yg patut dr masyarakat. bukannya malah disalahpahami hanya krn mungkin tdk suka menterinya genit di twitter :)) konteks dan perspektif dasarnya hrs kita pahami jgn malah terus ikutan melakukan pembodohan pd masyarakat kita sendiri. fakta statistiknya sangat memprihatinkan, sebagai orang tua pasti ngeri melihat berbagai fenomena akibat industri porno serta maraknya perjudian online. di asia pasifik indonesia adalah pasar sekaligus pemasok nomor satu. kekalahan timnas garuda dr malaysia itu juga adalah fakta tdk terbantahkan bagaimana mafia judi online itu mencengkeram bangsa kita sbg pasar. 2 minggu sebelum laga bersejarah tsb pemerintah malaysia memberikan lisensi baru pd 2 operator judi online. kita punya musuh industri bernilai ratusan milyar dolar dan mereka tdk segan menggunakan isu kebebasan berekspresi utk menyerang balik. pilihannya, kita berada di sisi membela kepentingan bangsa atau ikut euphoria freedom of expression yg keblinger dan cuma jadi alat kapitalis? ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
