***OrBa bisa berkuasa lama, selain karena bertangan besi, element utama adalah harga sandang pangan dijaga ketat oleh Bulog, rakyat mampu membeli beras dan pakaian. ***Melindungi pasar domestik akan mengakibatkan harga sandang pangan mahal, inflasi tinggi, nilai tukar IDR melemah. Menaikkan productivity adalah solusinya, bukan menyalahkan FTA. ***Kampanye menurunkan Ibu Mari Pangestu sudah dimulaii nih..... Pasar Domestik Harus Dilindungi Thursday, 13 October 2011 JAKARTA – Pasar domestik harus dilindungi dari serbuan produk-produk impor setelah adanya perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/ FTA) dengan negaranegara lain.
Perlindungan dilakukan dengan meningkatkan daya saing produk-produk dalam negeri. ”Pasar domestik harus kita jaga supaya barang-barang bisa kompetitif,selain di dalam negeri, juga untuk ekspor.Problemnya kan tidak kompetitif dengan China. Itu harus disikapi,” ujar Menteri Perindustrian MS Hidayat di Jakarta kemarin. Dari sisi regulasi,menurutnya, instrumen seperti safeguarddan antidumping bisa digunakan untuk melindungi pasar domestik. Adapun dari sisi konsumen, masyarakat harus bisa menerima dan memakai produk buatan lokal terlebih dulu sebelum mengenal produk impor. Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengusulkan agar berbagai perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan Indonesia dievaluasi lantaran melemahkan posisi dan kinerja perdagangan. Surplus neraca perdagangan yang semakin tergerus membuktikan Indonesia belum maksimal memanfaatkan FTA. Sebaliknya, kerja sama perdagangan bebas cenderung menjadikan pasar Indonesia sangat besar dibanjiri produkproduk negara lain. MS Hidayat menambahkan, industri nasional harus bisa memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga berdaya saing tinggi. Upaya ini harus ditopang ketersediaan infrastruktur yang memadai dan suplai gas. ”Kita bicara dengan BP Migas dan ESDM agar suplai gas diberikan. Lalu harga gas juga harus cocok. Masalah infrastruktur seperti pipa gas juga harus diperbaiki,”tandasnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa berpandangan, penurunan surplus neraca perdagangan tidak serta-merta berkorelasi dengan berbagai perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan negaranegara lain.Kendati demikian, menurutnya,pemerintah terus mengevaluasi berbagai perjanjian perdagangan bebas yang diikuti Indonesia. Dia mengatakan,dari aspek perdagangan internasional, harus ada upaya pembenahan budaya impor. Dia sependapat dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang meminta dunia usaha untuk tidak melakukan impor barang-barang yang tidak perlu.”Penting mengurangi ketergantungan impor,”tandasnya. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa menilai menurunnya surplus neraca perdagangan lantaran kondisi perekonomian dunia yang belum stabil. Mitra dagang Indonesia yang merupakan negara maju masih terbelit persoalan krisis keuangan di negara masingmasing. Namun, pada dasarnya hal itu tidak serta-merta bisa dijadikan pembenaran.Alasannya, komoditas utama Indonesia yang saat ini didominasi sumber daya alam (SDA) masih dibutuhkan banyak negara sehingga mudah mencari alternatif pasar ekspor. Adapun dari sisi impor,menurutnya, kenaikan didorong laju pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup tinggi dibandingkan negara lain. ”Harus diakui bahwa angka impor meningkat karena konsumsi kita meningkat sehingga barang-barang konsumsi menjadi semakin besar yang kita impor,”ucap Erwin. Alasan lain tingginya impor ke Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran dunia usaha dalam negeri yang seharusnya bisa memenuhi kebutuhan pasar domestik. Erwin mengatakan, insentif bagi dunia usaha yang kurang memadai mendorong pengusaha nasional malas menjadi produsen dan hanya ingin menjadi pedagang. ”Ini yang harus kita perbaiki,” tegasnya. Bila tidak ada pembenahan, dia khawatir Indonesia akan terus diserbu barang-barang impor.Kondisi tersebut sudah terjadi di Amerika Serikat (AS) dan membuat negara tersebut sulit menghilangkan ketergantungan impornya,terlebih dari China. Impor Produk Pertanian Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyetujui dilakukannya koordinasi untuk penentuan stok produk pertanian di dalam negeri. Koordinasi perlu dilakukan demi mengetahui total kebutuhan impor produk pertanian. Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar mengatakan, pemerintah, khususnya Kemendag, menyetujui jika ada koordinasi penentuan produksi dan stok produk pertanian untuk menentukan keputusan berapa jumlah kebutuhan impor. Produk pertanian itu bisa saja berupa kentang atau komoditas lain. ”Kami Kemendag siap mendukung koordinasi seperti itu,” katanya di Jakarta kemarin. Pernyataan itu menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan asosiasi dan petani yang menuntut penghentian impor kentang. Seperti diberitakan, Selasa (11/10), ratusan petani kentang menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kemendag untuk meminta pemerintah menghentikan impor kentang. Impor yang mayoritas dari China dan Bangladesh dianggap telah membuat harga kentang dalam negeri anjlok. Anggota Komisi XI DPR Kemal Azis Stamboel berpandangan, anjloknya harga komoditas pertanian di pasar domestik tidak terlepas dari perjanjian perdagangan bebas yang telah disepakati Indonesia. Menurutnya, serbuan produk impor akan mengancam usaha di dalam negeri. ”Kalau lokal kalah bersaing, akan ada ancaman PHK.Untuk itu,perlu kebijakan antisipatif dini. Langkah pemerintah belum terlihat jelas di sini,” tegasnya. Menurut dia, kebijakan antisipasi dini yang perlu diambil pemerintah adalah upaya mendongkrak kinerja usaha nasional dan daya saing. Termasuk perlunya pemberian insentif untuk dunia usaha, khususnya usaha mikro kecil dan menengah. Insentif bisa dari sisi perpajakan, subsidi bunga atau bisa juga berupa pembinaan dan pendampingan kepada para petani.”Selain itu, biaya logistik yang tinggi karena infrastruktur buruk selama ini juga telah cukup melemahkan daya saing,” katanya. wisnoe moerti/sandra karina/bernadette lilia nova [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
