Power game. Politik ngga bisa bersih 100%. Bermainlah yg cantik. Papua terlanjur dicekokin uang, bukan pendidikan. Bahkan politik "harus papua asli" yg diberlakukan pemda papua untuk setiap jabatan disemua strata posisi pemda papua justru menghambat kemajuan papua sendiri. Spirit papua raya yg digembar gemborkan sekelompok orang disana seperti orang "demam" tanpa dukungan SDM yang memadai. Belum seberapa pintar sudah mendiskriminasi. Orang Papua punya hak bicara, dan berpendapat, namun mereka juga terlibat dalam power game dimana semuanya akan menggunakan segala taktik dan sumber daya yg ada untuk berkuasa. Tapi yg memprihatinkan, dari setiap permainan kekuasaan ini seringkali menimbulkan tragedi kemanusiaan. -----Original Message----- From: "Sunny" <[email protected]> Sender: [email protected] Date: Sun, 27 Nov 2011 12:50:13 To: <Undisclosed-Recipient> Reply-To: [email protected] Subject: [proletar] Dialog Jakarta - Papua Harus di Tempat Netral
Refl: Di mana ada otsus berhasil untuk kepentingan perbaikan kehidupan rakyat setempat? Di Aceh? Di Kalimantan? Di Maluku? Prinsip dialog di tempat neutral adalah tepat dan lazim dipraktekan oleh masyarakat internasional untuk menyelesaikan konflik regional. Dialog antara Indonesia dengan Timor Leste diadakan di Singapura, Jenewa etc.Penyelesaian perang antara USA dan Vietnam di lakukan di Paris. Dapat diperkirakan bahwa terdapat dua strategi dalam dialog ini, yaitu pemerintah NKRI mengingingkan Papua hargamati tetap menjadi wilayah NKRI, karena Papua mempunyai kekayaan alam yang berlimpah-limpah, sedangkan delegasi Papua berkehendak Papua lepas bebas merdeka dari NKRI. Kemungkinan akan diambil jalan tengah yaitu referendum, tetapi mengingat dalam pemilu-pemilu yang dilakukan di NKRI terdapat banyak kecurangan, maka bisa diperkirakan bila referendum diadakan hasilnya akan berat sebelah untuk keuntungan pihak NKRI. http://www.cenderawasihpos.com/index.php?mib=berita.detail&id=4310 Jum'at, 25 November 2011 , 18:38:00 SDFGHIOPÅ Dialog Jakarta - Papua Harus di Tempat Netral JAYAPURA - Sejumlah isu penting tentang persoalan yang terjadi di Tanah Papua terungkap dalam diskusi yang dilaksanakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura dan Forum Jurnalis Papua, yang berlangsung di Lantai 11 Hotel Aston Jayapura, Kamis (24/11). Salah satu isu yang menonjol untuk menyelesaikan persoalan di tanah Papua ini adalah harus digelar dialog Jakarta – Papua di tempat yang netral. Dalam diskusi tersebut hadir penjabat Gubernur Papua Dr. Syamsul Arief Rivai,MS, Sekertaris Daerah dr.h.Costant Karma, Ketua DPRP Drs. Jhon Ibo,MM, Ketua MRP Timotius Murib dan juga aktivis garis keras Papua misalnya Buktar Tabuni selaku Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) serta pengurus intinya lainnya, termasuk diikuti pula perwakilan pemuda, LSM, tokoh adat, agama, dan wartawan lokal maupun nasional. Penjabat Gubernur Papua Dr. Syamsul Arief Rivai,MS mengakui jika diskusi seperti ini sangat baik untuk menampung aspirasi dari masyarakat, terutama tentang desakan akan adanya dialog Papua dan Jakarta. Hanya saja dirinya berharap agar semua komponen di Papua harus satu suara tidak boleh masing-masing dengan presepsinya sendiri-sendiri, sebab jika demikian maka sangat sulit jika nantinya ada dialog. “Dari diskusi ini saja, saya menilai belum ada kekompakan, sehingga ke depan saya harapkan harus bersatu, jika ingin persoalan ini sampai ke Jakarta,” kata Gubernur. Sementara itu Petrus Latumahina dari Komonitas Kayu Bakar mengatakan bahwa dialog Jakarta dan Papua harus diwujudkan, sebab sampai saat ini pelaksanaan Otsus terutama tindakan affirmative action belum sepenuhnya terlihat dalam menyentuh hak-hak dasar orang asli Papua, misalnya pengusaha Papua yang masih dikuasai oleh pendatang. Begitu juga dengan masih banyaknya pelanggaran HAM di Papua. “Saya juga sa2ngat sayangkan seharusnya dana Otsus dimakan juga oleh OPM, sebab mereka yang buat sampai Otsus ada di Papua, tapi kenyataannya lain, malah dimakan oleh orang yang tak pernah menjadi korban dari hadirnya Otsus di Papua,” ujarnya. Sementara itu Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib menolak pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang menjadi solusi pemerintah Jakarta untuk menyelesaikan masalah Papua. "Mestinya harus ada evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan UU Otsus Papua selama sepuluh tahun, bukan mendatangkan lagi program baru," katanya. Untuk itu, kata Timotius, pihaknya menyarankan pemerintah pusat di Jakarta sebaiknya melakukan evaluasi pelaksanaan Otsus dan juga kinerja pemerintah Provinsi Papua di era Otsus Papua saat ini. “Pemerintah pusat harus punya komitmen untuk bangun Papua. Selama ini kan seperti memberikan kewenangan, namun tetap memegang ekor. Buktinya Papua Barat dan MRP Papua Barat bisa hadir. Itu kan campur tangan pemerintah,” jelasnya. Di tempat yang sama, Buchtar Tabuni berpendapat bahwa UP4B hadir di Papua malah akan membuat masyarakat Papua menjadi korban kebijakan. “UP4B sedang mempersiapkan berapa lahan untuk menguburkan orang Papua? Sejak Otsus, lahan di Papua ini penuh dengan darah. Orang Papua meminta harga dirinya dihargai," katanya. Bahkan dirinya pun dengan tegas meminta agar dilaksanakan referendum untuk menghargai hak politik orang asli Papua. “Jangan lagi dengan program-program yang akan membuat Papua menjadi kacau,” tegasnya. Viktor Mambor, selaku pelaksana kegiatan dari AJI Kota Jayapura menjelaskan bahwa hasil dari diskusi ini akan dirangkum dalam suatu laporan tertulis yang nantinya akan diserahkan ke pihak-pihak berkepentingan. Dikatakannya, dari diskusi ini sudah terlihat dengan jelas bahwa semua elemen meminta adanya dialog Papua dan Jakarta di tempat netral, sehingga pihaknya akan bersama-sama dengan elemen masyarakat Papua yang lainnya untuk mendesak agar persoalan di Papua harus diselesaikan secara bermartabat. “Kita tidak bisa tinggal santai, harus ada tindakan, baik pusat, provinsi dan masyarakat Papua, serta korban HAM maupun OPM,” tambahnya. Viktor mengaku sempat kecewa dengan jalannya diskusi yang sempat memanas ketika penjabat gubernur dan rombongan hendak keluar dari ruangan. Di mana saat itu peserta diskusi malah menahan penjabat gubernur. “Ini suatu sikap yang kurang dewasa,” tukasnya.(cak/fud) [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
