http://epaper.korantempo.com/PUBLICATIONS/KT/KT/2011/11/29/index.shtml?ArtId=007_004&Search=Y
Tiga Kementerian Terbelit Suap JAKARTA "KPK harus melihat ada apa di balik kondisi tersebut." JAKARTA — Survei Komisi Pemberantasan Korupsi mendapati tiga kementerian belum berubah dalam hal pemberantasan transaksi suap. Ketiganya adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Agama, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah. “Mereka belum melakukan perbaikan sejak 2009,” kata Wakil Ketua KPK M. Jasin, saat mengumumkan hasil survei itu di kantornya, di Jakarta kemarin. Jasin mengatakan praktek suap terjadi di unit pelayanan masyarakat tiap kementerian. “Hasilnya akan kami serahkan ke Presiden dan DPR untuk perbaikan,”ujar dia. Untuk Kementerian Tenaga Kerja, praktek suap terjadi di layanan izin menggunakan tenaga kerja asing. Adapun di Kementerian Agama terjadi pada perpanjangan izin kelompok bimbingan ibadah haji serta pendaftaran maupun perpanjangan izin penyelenggaraan ibadah haji khusus. Sementara itu, di Kementerian Koperasi, praktek suap terjadi pada pelayanan data akses pasar domestik. “Pencegahan korupsi masih sangat rendah,” ujar Jasin. “Pemicunya terjadi pada perilaku pengguna layanan yang memberikan duit lebih kepada petugas.” Jasin menjelaskan, adanya transaksi-transaksi suap itu membuat nilai integritas publik ketiga kementerian tersebut paling rendah. Poin yang diberikan KPK di bawah 6 persen dari 43 unit layanan pusat. Kementerian Koperasi mendapat poin 5,52 persen, Kementerian Tenaga Kerja 5,44 persen, serta Kementerian Agama 5,34 persen. Jasin mengatakan nilai integritas ini diperoleh dengan cara memberikan pertanyaan kepada 1.290 responden. Menteri Koperasi Syarif Hasan kaget kementeriannya dinilai buruk. “Kami ingin lihat seperti apa penelitiannya, karena kami dapat predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan,“kata Syarif. Syarif mengatakan bahwa mereka sudah mengetatkan pengawasan internal. Dia menilai kualitas pelayanan akses data domestik justru membaik karena kapasitas ditingkatkan, kemampuan akses dinaikkan, akses perbankan dipermudah, dan pendampingan ke UKM pun dilakukan. Kepala Bagian Humas Kementerian Tenaga Kerja, Suhartono, mengatakan Kementerian akan memperbaiki diri. “Kami belum dapat hasilnya rinci. Tapi, prinsipnya, hasil penelitian dan rekomendasi KPK akan kami jalankan,“kata dia. Soal praktek suap, Suhartono menilai secara teknis pelayanan izin sudah lebih baik karena dilakukan secara elektronik. Selain itu, pengawasan dilakukan secara berkala. Sementara itu, Kementerian Agama mengakui pelayanan haji selama ini belum maksimal. Tapi, “Penilai, dalam hal ini KPK, harus melihat ada apa di balik kondisi tersebut,“ kata Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar. Nasaruddin mengatakan pelayanan haji amat kompleks. Problem yang terjadi pun berganti tiap tahun. “Tingkat kesulitan mengurus 200 ribu anggota jemaah itu tinggi. Jadi, jangan menganggap kami tidak berbuat apa-apa,“ ujarnya. TRI SUHARMAN | ISMA SAVITRI | DEDDY S [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
