Refl: 6.000 pelanggaran HAM setiap tahun ini terlalu banyak ataukah sangat sedikit jumlahnya? Apa yang bisa atau harus dilakukan agar pelanggaran HAM tidak dilakukan oleh pihak berkuasa seperti TNI atau POLRI termasuk petinggi mereka?
http://www.lampungpost.com/berita-utama/17560-6000-pelanggaran-ham-setiap-tahun.html 6.000 Pelanggaran HAM Setiap Tahun Minggu, 04 December 2011 23:42 JAKARTA (Lampost.Com): Pelanggaran hak asasi manusia secara nasional setiap tahun yang dilaporkan sebanyak 5.000—6.000 kasus. "Berdasarkan catatan kami, jumlah kasus tersebut selama empat tahun terakhir ini adalah berkisar di angka itu," kata Wakil Ketua Bidang Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Nur Kholis, saat dihubungi dari Denpasar, Minggu (4-12). Dia mengatakan dari jumlah pelanggaran sebanyak itu, yang menempati tiga posisi paling tinggi adalah tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan swasta. Tiga pelanggaran teratas yang banyak dilaporkan itu, kata Nur Kholis, adalah tindakan polisi, perusahaan, dan pemerintah daerah. "Sedangkan secara keseluruhan ada sekitar 50 institusi pemerintahan dan swasta yang dilaporkan ke kami, dengan dugaan pelanggaran HAM," ujarnya. Kholis menjelaskan untuk kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh polisi, rata-rata setiap tahunnya sebanyak di atas 1.000 laporan. Namun, dia tidak bisa memberikan angka secara perinci. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan perusahaan besar di bidang agrobisnis juga cukup tinggi, yakni sekitar 1.000 atau di bawahnya. "Hal yang lebih memprihatinkan dari kasus tertinggi kedua, yakni cukup banyaknya masalah sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat belum juga diselesaikan sejak masa Orde Baru sampai sekarang," katanya. Nur Kholis berharap perusahaan dapat memikirkan dampak dari sengketa lahan tersebut sehingga tidak banyak lagi kasus serupa di kemudian hari. Menurut dia, perlu juga ada aturan yang jelas dan tegas mengenai sengketa lahan sehingga perusahaan yang terbukti bersalah mendapatkan sanksi. Saat ini penyelesaian pelanggaran HAM oleh penegak hukum masih sulit dilakukan. Jaksa Agung Basrief Arief pernah mengakui pembentukan pengadilan HAM masih sulit diwujudkan saat ini. Masalah regulasi hingga kemauan politik penguasa menjadi hambatan utama pembentukan pengadilan yang telah lama dinanti keluarga korban pelanggaran HAM itu. (MI/U-4) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Post message: [email protected] Subscribe : [email protected] Unsubscribe : [email protected] List owner : [email protected] Homepage : http://proletar.8m.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/proletar/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
