Bisnis masa kini, berskala Internasional. Hemat BBM hingga 30%!! Plus mendapatkan penghasilan dalam US$...!! LUAR BIASA !! Anda pasti MAU..!! Kami memberikan bukti, bukan janji !!
Segera reply e-mail dari [EMAIL PROTECTED] ini, beserta nama lengkap dan no HP Anda. Dapatkan informasinya segera! DPR Persilakan Pemerintah Naikkan BBM Lagi http://www.kompas.com/read/xml/2008/06/26/14324718/dpr.persilakan.pemerintah.naikkan.bbm.lagi KOMPAS/ALIF ICHWAN Kepala BP Migas R Priyono, Direktur Utama Pertamina Ari Sumarno, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusg iantoro (kiri ke kanan) membahas sebuah laporan, sebelum pertemuan pelaku industri minyak dan gas nasional dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (11/6). Kamis, 26 Juni 2008 | 14:32 WIB Laporan Wartawan Kompas Orin Basuki JAKARTA,KAMIS - Pemerintah dipersilahkan untuk menyesuaikan harga bahan bakar minyak atau BBM di dalam negeri untuk kedua kalinya pada tahun 2009 jika dipandang jarak antara harga jual BBM domestik dengan luar negeri semakin melebar. Itu dimungkinkan karena DPR kembali memberikan ruang kebijakan yang sama seperti kewenangan yang diberikan dalam APBN Perubahan 2008. Dalam APBN Perubahan 2008 pemerintah diberi tiga kewenangan kebijakan energi tanpa harus berkonsultasi lagi dengan DPR, yakni menyesuaikan harga BBM dalam negeri, melakukan penghematan konsumsi BBM bersubsidi, dan melaksanakan kebijakan fiskal lainnya. Pada akhirnya, pemerintah menggunakan kewenangan tersebut u ntuk menaikkan harga BBM dalam negeri rata-rata 28 persen pada akhir Mei 2008. Ketua Panitia Kerja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan Rancangan APBN 2009 DPR, Harry Azhar Aziz mengungkapkan hal tersebut seusai menghadiri Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom di Jakarta, Kamis (26/6). Menurut Harry, dalam pembicaraan tingkat awal RAPBN 2009, pihaknya memberikan beberapa kewenangan yang hampir sama dengan kewenangan yang diberikan pada APBN Perubahan 2008. Salah satu kewenangan itu adalah, pemerintah dipersilahkan menetapkan jumlah anggaran subsidi BBM dengan ditambah dengan anggaran cadangan fiskal. Anggaran cadangan fiskal tersebut ditetapkan maksimal pada harga minyak mentah rata-rata 130 dollar AS per barrel. "Dengan adanya batasan itu, artinya pemerintah diberi kewenangan lagi untuk menetapkan hal yang sama seperti yang kami berikan tahun ini," ujar Harry.
