Rekomendasi-nya garing bgt.... :-)
Namun demi menghormati rekomendasi tsb ambo cukiakan lah di RN....dan karena telah di publish di http://www.cimbuak.com/articles.php?lng=in&pg=474
KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMANTAPKAN DAN PEMULIHAN EKONOMI MENGHADAPI PASAR BEBAS
Oleh : Ir.Kuartini Deti Putri,Msi
Kasubid Produksi Bappeda Sumatera Barat
Pendidikan : S-1 Budidaya Perikanan Univ. Bung Hatta
S-2 Magister Perencanaan Pembangunan Univ. Andalas
I. PENDAHULUAN
1. Kebijaksanaan pembangunan daerah Sumatera Barat dalam bidang ekonomi disusun mengacu kepada kebijakan nasional dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah. Kebijakan tersebut diarahkan kepada pemulihan ekonomi daerah setelah mengalami penurunan akibat krisis moneter dan ekonomi yang berlangsung sejak pertengahan tahun 1997,
2. Kegiatan ekonomi daerah Sumatera Barat lebih didominasi usaha-usaha skala kecil dan menengah maka dari itu kebijakannya diarahkan kepada pemberdayaan usaha kecil dan menengah tersebut dalam rangka meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah,
3. Menghadapi pasar bebas, kebijakan yang akan dilakukan adalah meningkatkan daya saing daerah, dari hal ini diharapkan dapat dilahirkan produk-produk yang mempunyai daya saing tinggi sehingga mampu memasuki atau bersaing dalam pasar bebas tersebut.
II. KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH
1. Pada tahun 2001 nilai PDRB Sumatera Barat adalah sebesar Rp.25,19 triliun. Sebelum terjadi krisis moneter yang berlanjut pada krisis ekonomi tahun 1997 perekonomian Sumatera Barat mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Pada tahun 1994 pertumbuhan ekonomi daerah adalah sebesar 7,45 %, selanjutnya pada tahun 1995 dan tahun 1996, masing-masing sebesar 8,93 % dan 7,43 %. Kemudian pada tahun 1997 yang mulai dipengaruhi oleh dampak krisis moneter mengalami penurunan menjadi 5,14 % dan berlanjut terus dengan krisis ekonomi pada tahun 1998 yang menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi menjadi minus 6,78 %, tetapi jauh lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional yang sekitar minus 13 %. Sejak tahun 1999 perekonomian daerah sudah mulai membaik dengan pertumbuhan sebesar 1,59 %, pada tahun 2000 sebesar 3,85 % dan pada tahun 2001 sebesar 3,56 %.
2. Perekonomian daerah Sumatera Barat masih didominasi oleh sektor pertanian. Pada tahun 1996 kontribusi lapangan usaha pertanian adalah sebesar 20,98 %; industri pengolahan sebesar 15,36 %; perdagangan hotel dan restoran sebesar 16,21 % serta jasa-jasa sebesar 15,82 %. Sedangkan pada tahun 2001 kontribusi lapangan usaha pertanian meningkat menjadi 21,16 %; industri pengolahan sebesar 16,34 %; perdagangan hotel dan restoran sebesar 16,67 % serta jasa-jasa sebesar 16,28 %.
3. Mata pencaharian penduduk Sumatera Barat juga di dominasi oleh lapangan usaha pertanian. Pada tahun 2001 penduduk yang bekerja di lapangan usaha ini mencapai 49,62 % dari angkatan kerja yang bekerja, sedangkan di sektor industri hanya sekitar 7,44 %; pada lapangan usaha perdagangan, rumah makan dan hotel mencapai 19,96 %. Selama 5 tahun terakhir tidak banyak terjadi pergeseran yang terlihat dari penduduk yang bekerja pada sektor pertanian pada tahun 1996 ada sekitar 51,08 % dan industri sebesar 5,77 %;
4. Berdasarkan nilai PDRB Sumatera Barat yang dikemukakan diatas, maka sebagai gambaran tentang rata-rata tingkat pendapatan penduduk secara regional dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita atau dari pendapatan regional (pendapatan netto) per kapita. Meskipun angka ini belum tentu mencerminkan pendapatan penduduk yang sebenarnya karena sangat tergantung dari bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan, tetapi sebagai suatu indikator sudah bisa memberikan indikasi tentang gambaran umum rata-rata pendapatan penduduk di suatu wilayah. Pada tahun 1996 PDRB perkapita Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 2.179.000 dan pada tahun 2001 meningkat menjadi Rp. 5.895.031. Sementara itu pendapatan regional perkapita pada tahun 1996 adalah sebesar Rp.2.023.000 dan pada tahun 2001 meningkat menjadi Rp. 5.460.771.
5. Inflasi yang menggambarkan kenaikan harga barang-barang kebutuhan masyarakat tentu sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah, pada saat angka inflasi lebih tinggi dari peningkatan pendapatan masyarakat maka akan terjadi penurunan daya beli masyarakat. Pada waktu sebelum terjadi krisis moneter tahun 1997 angka inflasi selalu di bawah dua digit yaitu pada tahun 1994 hanya 8,73 % dan tahun 1996 sebesar 7,32 %. Tetapi pada tahun 1997 pada waktu mulai berlangsungnya krisis moneter angka inflasi meningkat menjadi 10,72 dan melonjak secara tajam pada tahun 1998 menjadi sebesar 87,20 %. Angka ini melebihi angka inflasi yang terjadi secara nasional yang hanya sebesar 77,63 %. Namun pada tahun 1999 perekonomian sudah mulai agak stabil dengan tingkat inflasi di Sumatera Barat sebesar 5,03 %, kemudian pada tahun 2000 sebesar 9,50 % dan tahun 2001 sebesar 9,86 %.
6. Investasi sebagai faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah, sejak terjadinya krisis ekonomi ada kecenderungan mengalami penurunan. Pada tahun 1999 nilai investasi dari PMDN adalah sebesar 348,03 milyar kemudian pada tahun 2001 turun menjadi Rp. 183,88 milyar. Sedangkan investasi dari PMA pada tahun 1999 adalah sebesar US $. 81,15 juta dan pada tahun 2001 meningkat menjadi sebesar US $ 107,57 juta. Kenaikan ini merupakan realisasi dari persetujuan dan pengembangan usaha yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.
7. Pada beberapa tahun terakkhir, perkembangan volume ekspor Sumatera Barat sampai pada tahun 1999 cenderung mengalami peningkatan yaitu dari 1.889.436 ton tahun 1996 menjadi 3.948.830 ton tahun 1999 tetapi pada tahun 2000 mengalami penurunan menjadi 2.815.043 ton dan tahun 2001 sebesar 2.527.000 ton. Sedangkan nilai ekspornya cenderung mengalami penurunan yaitu dari US $ 338.729 ribu pada tahun 1996 menjadi US$ 243.040 ribu tahun 1999, sebesar US $ 237.346 ribu tahun 2000 dan US $ 208.180 tahun 2001. Keadaan ini disebabkan oleh terjadinya flutuasi harga dari komoditi ekspor di pasar luar negari. Komditi ekspor Sumatera Barat masih didominasi oleh karet, kayu lapis, semen, minyak sawit, kasiavera, batu bara dan komoditi lainnya.
III. FAKTOR PENDUKUNG DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
1. Potensi daerah terutama dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang didasari oleh keunggulan komparatif yang selanjutnya dapat dikembangkan untuk menghasilkan produk yang lebih kompetitif, seperti di bidang :
1) Pertanian, daerah ini memiliki kondisi alam yang memungkinkan dikembangkan berbagai komoditi pertanian seperti komoditi pangan, sayuran, komoditi perkebunan (karet, teh kopi, gambir, kasiavera) peternakan sapi dan ayam buras,
2) Potensi kelautan dengan panjang pantai sekitar 375 km belum digarap secara optimal terutama perikanan laut dalam,
3) Potensi industri kecil dengan jumlah yang sangat banyak dengan berbagai jenis produk yang dapat dikembangkan. Disamping itu potensi industri pengolahan hasil pertanian sangat besar sekali karena selama ini pemasaran produk pertanian masih dalam bentuk bahan baku,
4) Kekayaan sumberdaya di bidang pariwisata yang sangat besar baik keindahan alam dan kondisi iklim maupun budaya daerah yang spesifik,
5) Memiliki sumberdaya mineral sebagai bahan tambang yang belum banyak dimanfaatkan seperti pasir kwarsa, granit, obsidian dan lain-lain,
2. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi seperti:
1) Skala usaha yang ada relatif kecil dan umumnya terpencar-pencar sehingga tidak efisien karena tidak memenuhi skala ekonomi,
2) Keterbatasan kemampuan sebagian besar pelaku usaha skala kecil dalam hal penguasaan teknologi, manajemen usaha, permodalan, informasi dan pemasaran produk yang dihasilkan,
3) Kurang berkembangnya kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara usaha skala kecil dan menengah yang dapat mendorong pengembangan usaha skala kecil tersebut,
4) Belum berkembangnya investasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil-hasil pertanian yang dapat menjadi jaminan pasar terhadap hasil pertanian yang menjadi sumber pendapatan sebahagian besar penduduk,
5) Belum terbentuknya jaringan pemasaran yang dapat memberikan jaminan pasar dan harga terutama terhadap produk yang dihasilkan oleh usaha-skala kecil,
6) Belum optimalnya pelaksanaan promosi terhadap potensi daerah dalam rangka menarik investasi di berbagai bidang seperti pariwisata, industri pengolahan, pertambangan dan lain-lain,
7) Di bidang pengembangan investasi, permasalahan yang dihadapi adalah belumm pulihnya perekonomian nasional, kekhawatiran pengusaha terhadap keamanan berusaha dan kepastian hukum, isu kebijakan yang kurang kondusif di era otonomi daerah (pembebanan pajak yang memberatkan).
3. Perkembangan global yang menuntut peningkatan daya saing produk yang dihasilkan, memerlukan :
1) Peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk yang dihasilkan daerah,
2) Peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha untuk menekan biaya produksi per unit barang,
3) Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi menuju perdagangan elektronik,
4. Keterkaitan pembangunan antar wilayah baik dalam dan luar negeri, antara lain :
1) Dengan tetap menjaga dan meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah yang sudah berjalan selama ini,
2) Menjalin kerjasama dengan daerah-daerah yang diperkirakan berkembang lebih cepat seperti daerah kawasan timur Sumatera,
3) Mengembangkan keterkaitan ekonomi antara desa dan kota dalam rangka lebih mendorong pembangunan ekonomi perdesaan,
4) Meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara tetangga atau dengan negara lainnya yang berpeluang untuk dilakukan,
IV. KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1. Kebijaksanaan diarahkan kepada upaya pencapaian sasaran pembangunan di bidang ekonomi terutama pemulihan ekonomi sehingga dapat menurunkan angka pengangguran, penurunan jumlah penduduk miskin dan terciptanya struktur ekonomi yang kuat berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sasaran pertumbuhan ekonomi yang sudah dirumuskan dalam Propeda Sumatera Barat adalah sebesar 4,57 % tahun 2002; 5,33 % tahun 2003; 5,93 % tahun 2004 dan sebesar 6,21 % pada tahun 2005,
2. Pencapaian sasaran pembangunan tersebut tentu sangat tergantung dari realisasi investasi yang dapat menggerakkan sektor ekonomi, baik yang berasal dari swasta, masyarakat dan pemerintah. Disamping itu sangat dipengaruhi pula oleh peningkatan kemampuan pengelolaan kegiatan ekonomi yang tergambar dari angka ICOR,
3. Kebijaksanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi sesuai dengan prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut :
1) Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan mekanisme pasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan. Dalam hal ini pembinaan usaha skala kecil lebih ditekankan kepada pengembangan kelembagaan, peningkatan akses ke sumber modal, perbaikan teknologi dan manajemen dalam proses produksi dan pemasaran hasil,
2) Pemanfaatan potensi sumber daya alam secara optimal untuk pengembangan sektor prioritas yang menjadi dasar kekuatan ekonomi daerah seperti sektor pertanian, industri, pariwisata, pertambangan, perdagangan dan jasa. Pengembangannya diarahkan kepada penciptaan usaha yang lebih profesional dengan produktivitas dan efisiensi usaha lebih tinggi sehingga menghasilkan produk yang dapat bersaing dalam pasar global,
3) Mengembangkan produk unggulan yang didasarkan kepada dukungan potensi sumberdaya baik sumberdaya alam maupun sumber daya manusia untuk menghasilkan produk yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif. Pengembangan komoditi unggulan dilakukan dengan pendekatan kawasan sehingga tercapai skala usaha ekonomi yang memungkinkan dapat dibangun suatu keterkaitan kegiatan baik ke belakang maupun ke depan (proses pengolahan dan pemasaran) pada kawasan tersebut,
4) Menciptakan iklim yang kondusif dalam meningkatkan daya tarik investasi terutama untuk pengembangan usaha pariwisata, pertambangan dan industri berbasis pertanian (agro-industri) bagi peningkatan nilai tambah produk pertanian yang selama ini dipasarkan dalam bentuk produk primer. Usaha ini diharapkan dapat memberikan jaminan pasar terhadap produk pertanian dan meningkatkan pendapatan serta perluasan lapangan kerja bagi masyarakat,
5) Membangun pola kemitraan antara usaha skala besar dengan usaha skala kecil/menengah dengan prinsip saling menguntungkan diantara kedua belah pihak. Dalam hal ini perlu diiringi dengan peningkatan kemampuan pelaku usaha skala kecil agar mempunyai "bargaining power" yang memadai untuk bermitra dengan usaha skala besar,
6) Mengembangkan ekonomi yang berorientasi keluar dengan menjalin kerjasama dengan propinsi tetangga dan luar negeri baik dalam pengembangan investasi maupun perdagangan,
7) Mempersiapkan tenaga terampil untuk dapat mengisi kebutuhan tenaga kerja yang diprediksi akan meningkat secara tajam di kawasan Timur Sumatera sejalan dengan perkembangan ekonomi yang akan berjalan lebih cepat di kawasan tersebut. Disamping itu kita juga mendorong masyarakat yang mempunyai jiwa kewirausahaan untuk dapat mengisi aktivitas ekonomi yang berkembang lebih cepat di kawsan timur, baik dalam bentuk usaha yang bersifat informal maupun usaha-usaha berbadan hukum terutama usaha yang mempunyai keterkaitan dengan daerah ini,
8) Melaksanakan pembangunan sesuai dengan keseimbangan ekosistem dalam artian tidak menimbulkan dampak yang merusak lingkungan. Pemanfaatan sumberdaya yang sesuai dengan daya dukungnya dan memperhatikan daya regenerasinya khusus untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable).
9) Penyediaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, jalan kereta api, Bandara, listrik, air bersih, pos dan telekomunikasi untuk menunjang kelancaran pembangunan ekonomi. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan lebih diarahkan kepada kawasan-kawasan sentra produksi dan menuju ke kawasan timur Sumatera,
V. PENINGKATAN DAYA SAING MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS
Menghadapi era perdagangan bebas, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan daya saing daerah sehingga mampu menghasilkan produk (barang dan jasa) yang berdaya saing tinggi dan siap memasuki perdagangan bebas. Untuk hal ini beberapa kebijakan dan program yang dilakukan akan mencakup beberepa aspek yaitu :
1. Peningkatan Efisiensi dan Pemanfaatan Potensi Daerah
1) Memberdayakan usaha skala kecil dan menengah yang umumnya berada pada lapangan usaha pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa melalui pengenalan teknologi, perbaikan manajemen usaha, peningkatan kelembagaan, fasilitasi permodalan yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas hasil usaha,
2) Mendorong pengembangan investasi dengan meningkatkan pelayanan kepada pihak swasta yang akan menanamkan modalnya di daerah dengan penyediaan informasi yang dibutuhkan, memfasiltasi kerjasama usaha, percepatan waktu pelayanan dan lain sebagainya,
3) Pengembangan komoditi unggulan dan kawasan sentra produksi pada wilayah yang mempunyai potensi dan memiliki keunggulan komparatif untuk dapat menghasilkan produk yang mempunyai daya saing (memiliki keunggulan kompetitif),
4) Mendayagunakan potensi perantau untuk menggerakkan perekonomian di kampung halaman dengan gerakan pulang kampung dan mengarahkan kiriman perantau kepada pembiayaan usaha yang produktif,
2. Meningkatkan Hubungan Ekonomi Antar Daerah dan Negara Lain
1) Tetap menjaga dan meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah (perdagangan antar daerah) yang sudah berjalan selama ini,
2) Menjalin kerjasama dengan daerah-daerah kawasan timur Sumatera yang diperkirakan berkembang lebih cepat,
3) Meningkatkan kerjasama ekonomi di bidang investasi dan perdagangan dengan negara tetangga atau dengan negara lainnya yang berpeluang untuk dilakukan,
3. Mendorong Peningkatan Peran Lembaga Keuangan
1) Melakukan pembinaan terhadap usaha skala kecil untuk dapat memanfaatkan dana perbankan yang sebetulnya cukup besar dapat dimanfaatkan jika dilihat dari tingkat tabungan masyarakat,
2) Menyediakan dana bergulir untuk usaha skala kecil yang masih belum punya kemampuan untuk memanfaatkan dana perbankan, seperti bunga yang dirasakan tinggi dan sulit memenuhi persyaratan pinjaman di lembaga perbankan,
3) Diharapkan ada kebijakan nasional tentang penyediaan kredit dari Lembaga Perbankan yang ada untuk dapat memberikan kemudahan kepada usaha skala kecil dan menengah dalam hal mendapatkan kredit perbankan,
4. Peningkatan Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
1) Meningkatkan prasarana transportasi seperri jalan, pelabuhan laut dan Bandar Udara untuk meningkatkan akses ekonomi ke berbagai daerah ataupun ke luar negeri. Hal ini antara lain dengan meningkatkan jalan ke wilayah Timur dengan mempersiapkan pembangunan jalan layang di kelok-9, mengoptimalkan pemanfaatan pelabuhan Teluk Bayur, percepatan pembangunan Bandara Ketaping dan pembangunan Pelabuhan Perikanan di Carocok Pesisir Selatan,
2) Melakukan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan melakukan tindakan pengendalian pemanfaatannya untuk menghindari menurunnya kualitas lingkungan. Sumber daya di bidang kelautan, keindahan alam, bahan mineral dan lainnya masih tersedia untuk mendorong pembangunan daerah,
3) Mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung perdagangan melalui media elektronik (e-commerce), dengan menyediakan bantuan peralatan dan fasilitas lainnya bagi pengusaha kecil yang mempunyai potensi untuk pengembangan usahanya,
5. Pengembangan Teknologi
1) Mengembangkan teknologi tepat guna bagi peningkatan kualitas dan produktivitas usaha kecil di bidang pertanian dan industri rumah tangga dengan melakukan rekayasa teknologi sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti alat dan mesin pertanian,
2) Memasyarakatkan teknologi hasil temuan yang telah diujicobakan kepada pelaku usaha skala kecil melalui bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan,
3) Memberikan bantuan penyediaan teknologi melalui dana bergulir dalam rangka mendorong peningkatan teknologi dalam berusaha, seperti mesin pengolahan pakan ternak dan lain sebagainya,
6. Peningkatan Sumber Daya Manusia
1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi (pembangunan prasarana pelayanan, penyehatan kesehatan lingkungan, perbaikan manajemen pelayanan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, penyediaan peralatan dan obat-obatan)
2) Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan terutama pada jenjang pendidikan pra-sekolah sampai sekolah menengah,
3) Meningkatkan moral melalui peningkatan keimanan dan ketaqwaan yang dilaksanakan antara lain melalui program kembali ke surau dan pencegahan maksiat yang sudah didukung oleh Peraturan Daerah,
4) Meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan atau memfasilitasi untuk mengikuti magang pada usaha yang sudah lebih maju yang dikelola secara professional,
7. Penegakan Hukum, Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban
1) Mendorong terciptanya penegakan hukum yang dilandasi prinsip-prinsip keadilan (peradilan masih kewenangan pusat) terutama dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih,
2) Meningkatkan kualitas produk hukum daerah sesuai kewenangan yang dimiliki serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum yang dikeluarkan kabupaten/kota, untuk menghindari lahirnya produk yang memberatkan masyarakat,
3) Memelihara kondisi keamanan ketertiban yang cukup kondusif di daerah dengan melakukan antisipasi terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamananan dan ketertiban,
8. Penyelenggaraan Pemerinatah,
1) Melakukan penataan organisasi pemerintahan daerah propinsi dengan melakukan penyesuaian struktur organisasi untuk dapat mendukung tugas dan fungsi pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki,
2) Penataan pemerintahan di tingkat bawah dengan kembali ke pemerintahan nagari yang diharapkan dapat mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,
3) Menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan prinsip-prinsip demokratis, tranparansi dan akuntabel yang menjadi bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang baik (good governance),
4) Melakukan evaluasi terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah daerah, apabila dirasakan ada yang memberatkan masyarakat dan swasta dalam mengembangkan usahanya,
V. PENUTUP
1. Pembangunan ekonomi daerah dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki seperti di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, industri kerajinan, pertambangan, perdagangan dan jasa serta pariwisata, dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi dan perkembangan lingkungan global yang mempengaruhi perkembangan ekonomi.
2. Prioritas pembangunan ekonomi daerah diletakkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan yang ditujukan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan berkeadilan.
3. Menghadapi persaingan pada era perdagangan bebas diambil kebijakan yang diarahkan kepada peningkatan daya saing daerah sehingga dapat melahirkan komoditi yang mempunyai daya saing tinggi.
===============eof=================================
Pertanyaannya berapa persen yang terealisasi dari bab IV yaitu KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH , mudah-mudahan 100 %.
Jikalau Penulis sudah bergabung diharapkan jawabannya.... ,
Wassalam
Z Chaniago - Palai Rinuak -http://photos.yahoo.com/bada_masiak/
====================================================================== Alam Takambang Jadi Guru ======================================================================
From: "M. Ismet Ismail" <[EMAIL PROTECTED]>
Ambo rekomendasikan untuak dibaco poleh Palai Rinuak, samoga barmanfaat
----- Original Message -----
From: Dewis Natra
Artikel baru di cimbuak " KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMANTAPKAN DAN PEMULIHAN EKONOMI MENGHADAPI PASAR BEBAS"
Iko makalah dari Ir.Kuartini Deti Putri,Msi (Kasubid Produksi Bappeda Sumatera Barat)
Iko jadi informasi bagi awak dirantau untuak kebijakan pemerintah Sumbar.
_________________________________________________________________
All the action. All the drama. Get NCAA hoops coverage at MSN Sports by ESPN. http://msn.espn.go.com/index.html?partnersite=espn
____________________________________________________
Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://groups.or.id/mailman/options/rantau-net
____________________________________________________
