Padang Ekspres Online : http://www.padangekspres.com/, April-2004 Laporan Nasrian Bahzein-Solok Selatan
* Negeri Kaya yang Terabaikan ====================== Wajah kusam lekat menempel di Kabupaten Solok Selatan. Siapapun tidak menyangkal, negeri yang kaya raya ini, ternyata jauh dari kesan makmur bila dilihat dari fisik daerah yang terletak di perbatasan Provinsi Sumatera Barat dan Kerinci, Provinsi Jambi itu. Kabupaten Solok Selatan menyimpan kisah miris yang di alami sebagian besar masyarakatnya. Di negeri nan subur dan kaya itu, siapa sangka, masih ditemui sejumlah perkampungan terisolir di daerah tersebut. Hampir 59 tahun negeri ini merdeka, sebagian masyarakatnya praktis belum menikmati fasilitas jalan yang memadai. Kecamatan Sangir Batang Hari, adalah daerah yang memiliki sejumlah perkampungan terisolir terparah di Solok Selatan, di samping Kecamatan Sangir Jujuan dan Kecamatan Sungai Pagu. Kehidupan masyarakatnya jauh dari hiruk pikuk kebisingan kendaraan, karena memang sulit dilalui kendaraan roda dua, apalagi roda empat. Bukan tidak pernah masyarakat setempat menuntut pembangunan jalan ke kampungnya itu, sehingga mereka tetap bertahan hidup di tanah kelahirannya yang terisolir tersebut. Namun, mereka mengaku letih setelah hampir 53 tahun lamanya, merindukan pembangunan jalan dari kampungnya itu menuju pusat kota. "Kami sudah kenyang diberi janji-janji oleh pemerintah. Namun, 53 tahun sudah aspirasi itu kami sampaikan, hingga kini tidak kunjung terealisasi," aku Walinagari Dusun Tangah Kecamatan Sangir Batang Hari, Bukhari Kali dalam perbincangannya dengan Ketua DPRD Sumbar, Arwan Kasri Sabtu (3/4) lalu. Potret perkampungan terisolir di Kabupaten Solok Selatan itu, terkuak dalam kunjungan kerja (Kunker) Ketua DPRD Sumbar, Arwan Kasri bersama dinas terkait di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumbar, yakni Wakil Dinas Perhubungan, Syafrizal J, Kasi Dinas Prasarana Jalan dan Pemeliharaan Jembatan, Moelyono dan Kasi Penanggulangan Bencana dan Pembangunan Irigasi Dinas PSDA Sumbar, Thamrin. Kunker ini sengaja dilakukan untuk melihat kondisi perkampungan "pedalaman" di Solok Selatan. Kecamatan Sangir Jujuan hingga ke Nagari Bidar Alam, Dusun Tangah dan Bukik Ulang-Aling di Kecamatan Sangir Batang Hari, merupakan perkampungan yang selama ini terabaikan pembangunannya oleh Pemerintah Kabupaten Solok. Untuk tiba di daerah tersebut, kita harus melalui jalan tanah berbukit-bukit selama tiga jam dari Ibukota Kabupaten di Padang Aro. Kondisi topografinya yang berbukit-bukit, seolah memutuskan hubungan kecamatan ini dengan negeri luar. Untuk memutuskan keterisoliran daerah ini, dibutuhkan sejumlah jembatan untuk menghubungkan perkampungan itu dengan perkampungan lain. Kecamatan Sangir Batang Hari, misalnya, memerlukan sebuah jalan alternatif agar bisa menembus ke Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. "Keberadaan jalan itu sangat dibutuhkan masyarakat kami. Sepanjang jalan itu belum dibangun, selama itu pula kampung kami seperti-seperti ini juga. Miskin dan terpencil," tutur Bukhari Kali dalam bahasa Minang. Sulitnya akses transportasi ke kecamatan itu, juga diikuti dengan minimnya sejumlah fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh masyarakat setempat. Bangunan sekolah, tempat ibadah, puskesmas dan lain sebagainya, kondisinya sangat memprihantinkan. Tak bisa dipungkiri, Solok Selatan praktis terabaikan selama ini. Negeri yang kaya, namun dengan daerah yang miskin. "Memang ironis, Solok Selatan dengan potensi dan penghasilan daerahnya yang besar, ternyata tidak diikuti dengan kondisi daerahnya. Ini menjadi cacatan penting bagi semua pihak, terlebih Pj Bupati Solok Selatan, guna menggenjot ketertinggalan sentra perkebunan teh Sumbar itu pasca dimekarkannya daerah ini menjadi kabupaten baru," ungkap Arwan Kasri yang didampingi Syafrizal J di sela-sela kunjungannya. (***) * Tertinggal Dibanding Daerah Lain ======================== Sejak Solok Selatan ini masih menjadi wilayah Kabupaten Solok, selama itu pula negeri nan subur ini terpinggirkan. Minimnya sarana dan prasarana di daerah tersebut, tidak sebanding dengan kekayaan yang dimiliki oleh daerah yang berbatasan dengan Kerinci, Provinsi Jambi. Solok Selatan merupakan negeri yang kaya. Daerah ini memiliki potensi besar dalam bidang perkebunan dan pertanian. Sejumlah perusahaan besar seperti PT TKA, PT TSS, PT Incasi Raya di sektor perkebunan, ternyata belum memberikan pengaruh pada taraf kehidupan dan pembangunan bagi daerah tersebut. Kondisi alamnya yang yang subur, juga menjanjikan bagi daerah ini sebagai penghasil produk-produk pertanian. Akan tetapi, karena sulitnya akses transportasi dan ketiadaan sarana irigasi yang mendukung sektor tersebut, sehingga muncul keengganan masyarakat untuk menggarap lahan-lahan tersebut menjadi lahan pertanian. "Baa lo caronyo kami ka mengolah ladang-ladang tuh, samantaro biaya untuak manjua hasil-hasil pertanian kami tuh indak tangguang payahnyo. Tapaso lo kami bajalan sakitar 24 Km, baru bisa naik oto. Sahinggo ladang yang kami garap tuh sakadar untuk makan se lah cukuik," tutur Silon Dt Bando, tokoh masyarakat Nagari Alam Pauh Duo dalam kunjungan Ketua DPRD Sumbar, Arwan Kasri bersama Wakil Dinas Perhubungan Sumbar, Syafrijal J, Kimpraswil dan Dinas Pengelola Sumber Daya Air Provinsi Sumbar ke Solok Selatan, Jumat (2/4) hingga Sabtu (3/4). Masyarakat Solok Selatan memang telah "kenyang" dengan janji-janji yang diberikan pemerintah. Namun hingga kini, janji tinggal janji, masyarakat pun harus hidup dengan segala ketertinggalan. "Setiap ada pejabat yang mengunjungi Solok Selatan, selalu berjanji akan membangun jalan-jalan untuk menghubungi perkampungan-perkampungan yang terisolir di daerah ini, tapi nyatanya hingga kini belum ada realisasinya," aku Walinagari Dusun Tangah Kecamatan Sangir Batanghari. Padahal, di daerah inilah pernah sebagai tempat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) selama 3,5 bulan pada Tahun 1949. Situs-situs sejarah peninggalan PDRI, seperti Markas Ketua PDRI Mr Syafruddin Prawiranegara sebagai tempat berlangsungnya sidang-sidang kabinet PDRI di Bidar Alam 1949, Masjid Raya Mr Syafruddin Prawinegara, Tugu PDRI, Stasiun Radio PDRI dan rumah tempat persembunyian Mr Syafruddin Prawiranegara, tampak kusam tak terawat. Ketua DPRD Sumbar, Arwan Kasri sangat menyayangkan kondisi tersebut. Ia sangat sedih melihat tidak adanya perhatian pemerintah, baik itu Pemkab Solok maupun Pemprov Sumbar, untuk melestarikan tempat bersejarah tersebut. "Sejak dua tahun lalu kami dari DPRD Sumbar telah mengajukan kepada pemerintah pusat agar menjadikan tanggal 19 September sebagai hari nasional peringatan PDRI 1949 di Bidar Alam. Namun hingga kini belum ada jawabannya. Jangankan untuk melestarikan benda-benda bersejarah dari PDRI, jalan untuk menuju ke lokasi itu saja sungguh memprihantinkan," ungkap Arwan Kasri. Ia menyebutkan, betapa banyak potensi yang bisa dikembangkan bagi Kabupaten Solok Selatan itu. Tapi nyatanya pemerintah selama ini belum tertarik untuk mengarahkan pembangunan ke daerah tersebut. Bahkan, dari 15 Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kecamatan Sangir Batanghari, ternyata hanya memiliki 55 orang guru dengan satu guru agama untuk masing-masing sekolah. Belum lagi kondisi gedungnya yang memprihatinkan. Syafrijal J, tokoh masyarakat Bidar Alam mengatakan bahwa ini tantangan bagi segenap komponen masyarakat Solok Selatan untuk bangkit mengejar segala ketertinggalan daerah ini. Pembangunan jalan, infrastruktur dan irigasi, merupakan prioritas utama dalam mengatasi segala persoalan di Solok Selatan itu. * Harapan Tertumpu di Kabupaten Baru ============================ Sejak Solok Selatan berpisah dari kabupaten induknya, praktis seluruh proyek pembangunan infrastruktur yang sedang, dan atau akan dilaksanakan di daerah perbatasan Provinsi Sumbar dan Kerinci, Provinsi Jambi itu, terhenti seiring dengan adanya perimbangan dana pembangunan antara kabupaten induk dengan kabupaten pemekaran. Dengan dimekarkannya Solok Selatan menjadi kabupaten baru, sejuta harapan kini tertumpu pada elit-elit birokrat di pemerintahan kabupaten yang memimpin daerah tersebut. Penjabat (Pj) Bupati Solok Selatan, Alimin Salim beserta jajarannya, tampaknya harus kerja keras guna memenuhi harapan dan impian masyarakatnya, setelah 53 tahun lamanya merindukan lahirnya sebuah kabupaten baru di daerah di bagian selatan Solok tersebut. Besarnya harapan masyarakat Solok Selatan itu, merupakan tantangan bagi pejabat-pejabat baru yang telah dipercayakan masyarakat kepadanya. Proyek-proyek yang terhenti pembangunannya oleh Pemkab Solok itu di antaranya Pembangunan. Namun demikian, di tengah besarnya kebutuhan pembangunan di daerah tersebut, ternyata Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan masih tergantung pada pemerintah kabupaten induk. Sehingga, berbagai pembangunan yang diharapkan pelakanaannya dapat dilakukan pada tahun ini juga oleh masyarakat, terpaksa mesti bersabar hingga tuntasnya penyerahan pendanaan, personil, prasarana dan dokumentasi (P3D) oleh pemerintah kabupaten induk kepada pemerintah kabupaten pemekaran. "Masalah dana merupakan persoalan pelik dan krusial yang kini dihadapi oleh kami di Kabupaten Solok Selatan ini. Jangankan untuk biaya pembangunan, untuk biaya operasional pemerintahan saja kini mengalami kewalahan. Karena itu, sulit untuk berharap kepada Pemkab Solok Selatan ini bisa melaksanakan pembangunan-pembangunan infrastruktur pada tahun 2004 ini, demi percepatan pembangunan di daerah ini," keluh Alimin Salim kepada Ketua DPRD Sumbar, Arwan Kasri pada saat kunjungan kerjanya ke Solok Selatan, Jumat (2/4) hingga Sabtu (3/4) lalu. Alimin Salim menyebutkan, dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Solok Selatan itu, kini pihaknya mengandalkan dana DPBD Kabupaten Solok Tahun 2004 yang dianggarkan sebesar Rp4,8 miliar. Akan tetapi, hingga kini dana yang rencananya digunakan untuk biaya operasional Pemkab Solok Selatan itu, belum juga bisa menetes dari pemkab induk. Sesuai dengan RPKK Solok Selatan, rincian dana Rp4,8 miliar itu masing-masing diperuntukkan Rp1,2 miliar Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN), Rp850 juta DAU Kecamatan, Rp450juta RSU Muara Labuh, Rp200 juta Puskesmas, Rp200 juta cabang-cabang dinas dan Rp1,7 miliar Dinas Pendidikan. "Saat ini kami tidak bisa berbuat apa-apa karena belum turunnya dana dari APDB Kabupaten Solok 2004 itu. Sebab, dari dana itulah baru kami bisa bergerak melaksanakan program-program kerja yang telah kita gariskan. Itupun baru sebatas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, karena memang untuk Tahun 2004 ini kita tidak memiliki anggaran sedikitpun untuk pembangunan fisik, sebagaimana yang diharapkan masyarakat," aku Alimin Salim. Kendati begitu, Alimin Salim tetap berjuang agar daerah yang dipimpinnya itu bisa melakukan pembangunan infrakstruktur di daerahnya tersebut melalui dana dekosentrasi pemerintah provinsi (Pemprov) Sumbar, yang sedianya cair pada pertengahan tahun dari pemerintah pusat. "Inilah satu-satunya harapan bagi kami agar bisa melaksanakan pembangunan fisik di daerah ini," ujarnya. Selain masalah dana, ternyata Pemkab Solok Selatan juga terkendala dalam hal rekrutmen personil. Alimin Salim mengaku bahwa dengan kondisi struktur organisasi tata kerja (SOTK) yang dibentuknya saat ini, pihaknya membutuhkan personil sebanyak 130 orang. Kenyataannya, hingga kini ia baru memiliki 30 orang personil di lingkungan Pemkab Solok Selatan. "Masalahnya bukan karena Bupati Solok yang tidak mau menyerahkan pegawainya ke Pemkab Solok Selatan, tapi pegawai itulah yang tidak mau pindah ke tempat kami ini. Dalam kondisi seperti ini, tampaknya mereka masih enggan untuk pindah ke kabupaten baru ini. Jadi, untuk mencari orang yang betul-betul ingin mengabdi pada kampung halamannya itu, memang sangat sulit dirasakan," keluhnya. Guna mempercepat penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Solok Selatan itu, Alimin mengatakan bahwa ia senantiasa menjalin koordinasi dan konsultasi dengan Bupati Solok, Gamawan Fauzi, terutama dalam hal penyerahan P3D dari Kabupaten Solok ke Kabupaten Solok Selatan. "Insya Allah tanggal 15 April mendatang akan dilakukan penyerahan P3D tersebut," tukasnya. Kasi Prasaran Jalan dan Pemeliharaan Jembatan Dinas Prasarana Jalan Sumbar, Moelyono yang diminta tanggapannya tentang kondisi perkampungan terisolir di Solok Selatan mengatakan, untuk mengatasi keterisoliran sejumlah nagari-nagari di Kabupaten Solok Selatan itu, setidaknya dibutuhkan 22 jembatan. Sesuai dengan perencanaan Dinas Prasarana Jalan Sumbar, kebutuhan pembangunan jembatan dan jalan di sejumlah nagari di Solok Selatan ini, sejalan dengan program pembangunan jalan alternatif yang menghubungkan antara lintas tengah Sumatera dengan Lintas Barat Sumatera. "Bila ini bisa terwujud, dengan sendirinya akan membuka keterisoliran Kabupaten Solok Selatan sehubungan dengan lancarnya akses dari daerah ini ke Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya," demikian katanya. *** ____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://groups.or.id/mailman/options/rantau-net ____________________________________________________
