|
INILAH korupsi paling kompak. Dilakukan oleh 43 orang
dari 55 wakil rakyat Provinsi Sumatra Barat. Pengadilan Negeri Padang pun
memvonis 24 hingga 27 bulan penjara terhadap orang-orang parlemen itu.
Mereka terbukti melakukan korupsi dana APBD senilai Rp5,9 miliar.
Inilah keputusan berani, tegas, dan tentu saja
melegakan bagi para pendamba penegakan hukum. Karena itu, kita
mengapresiasinya.
Vonis itu agaknya menjadi warta paling memalukan dalam
sejarah perjalanan wakil rakyat kita selama ini. Sebab, ini justru
dilakukan oleh para anggota dewan yang dipilih pada era reformasi. Sebuah
era yang kita isi dengan semangat untuk mengganti rezim lama yang otoriter
dan korup.
Selain vonis terhadap para wakil rakyat provinsi, yang
tidak kalah dahsyat dan kini masih dalam proses persidangan, adalah dugaan
korupsi terhadap 45 anggota DPRD Kota Madya Padang. Jumlah uang rakyat
yang mereka tilap pun lebih besar lagi dari "kakaknya", yakni Rp10.4
miliar.
Artinya, jika nanti mereka terbukti bersalah seperti
yang dilakukan para anggota DPRD provinsi, akan ada 45 orang lagi anggota
dewan yang bakal menjadi orang bui. Luar biasa! Betapa buruk moralitas dan
tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat. Alih-alih membela kepentingan
rakyat, malah mengembat uang rakyat.
Kita memang sungguh kaget karena korupsi kolektif
terbesar itu justru terjadi di Sumatra Barat. Provinsi yang masyarakatnya
dikenal memegang teguh nilai-nilai adat dan agama. Adat basandi sara,
sara basandi kitabullah adalah sebuah bingkai kultural dan keagamaan
yang padu, yang menjadi pegangan masyarakat Minang.
Tetapi, selain kaget, vonis terhadap para anggota
Dewan juga menyemaikan harapan. Harapan bahwa hukum ternyata masih bisa
ditegakkan. Harapan bahwa masa depan Indonesia ternyata belum habis.
Harapan bahwa memberantas korupsi itu bisa. Asal ada iktikad dari para
penegak hukum itu sendiri. Sebab, kuncinya memang ada pada mereka.
Keberanian menegakkan hukum di Sumatra Barat, mestinya
menjadi spirit polisi, jaksa, dan para hakim di tempat-tempat lain dalam
memberantas korupsi. Siapa tahu di provinsi lain korupsi anggota
legislatifnya lebih gila-gilaan. Tetapi, karena para penegak hukum bermain
mata dengan para koruptor, kasus-kasus korupsi pun menguap laksana
buih-buih lautan ditiup angin. Menghilang ....
Yang juga patut ditiru dari masyarakat Minang
--kecuali anggota legislatifnya-- bahwa mereka sepenuhnya menyerahkan
persoalan hukum kepada pengadilan. Kepada mereka yang dipercaya untuk
menegakkan hukum. Sepanjang yang kita pantau, mereka tidak melakukan
dukung-mendukung yang sering dilakukan oleh para broker politik seperti di
daerah lain, yang ujung-ujungnya adalah teror terhadap pengadilan.
Law enforcement (pelaksanaan hukum) memang
butuh keberanian dan kesungguhan. Dan, para penegak hukum di Sumatra Barat
telah menunjukkan kesungguhan
itu! | 
