betul itu dan saya juga setuju dgn p' Siswono juga buya Syafi'i, dan p' sis juga kan tidak bilang akan membumi hanguskan (menghalang- halangi) tegaknya syari'at islam spt yg ia bilang "Tapi itu semua tidak perlu diatur oleh negara. Biarlah individu-individu yang melaksanakan ini" dan juga seluruh paket capres sudah sepakat juga ttg hal ini dgn kata lain tidak ada capres saat ini atau lima tahun mendatang yg akan mampu berkata akan merubah landasan negara dari Pancasil menjadi SI, krn capres itu ngerti bahwa yang merubah dan mengamandemen UUD dan Dasar Negara itu adalah lembaga legislatif (DPR/MPR/Mahkamah Konstitusi).
Jadi kalau ada keinginan untuk merubah landasan konstitusi negara maka wadah yang tepat adalah mencari partai yg secara lugas dan jelas menyatakan akan siap merubah landasan negara dari UUD'45 yg tlh diamandemen dan Pancasila menjadi Syari'at Islam sejauh ini belum ada partai yg secara lugas dan tegas menyatakannya, kebanyakan masih bermain dalam retorika umum yaitu pemberantasan korupsi -- klo ga' salah ini juga kan bagian dari SI kan? Sebagaimana yang juga dikatakan AR tadi malam di Indosiar, AR mengisti lahkannya dengan politik garam maksudnya terasa asinnya tapi tidak terlihat ujudnya dan menghindari politik kibar bendera tinggi-2 yang hanya menuai ketegangan. Saya jadi ingat ketika AR mengusung ide fede ralisme dijawab dgn bahasa yg kurang lebih artinya sama hanya saja contohnya beda untuk wacana fed. AR mengkiaskan teh botol Dan saya sangat setuju dgn angku Darul biarlah masy. ini menjalani SI itu secara sadar, kata teman saya yg ikut pengajian manhaj salaf dia bilang pelaksanaan SI itu tidak perlu formalisasi krn setiap indivi du bisa melaksanakannya misalnya memanjangkan janggut, memakai isbal dll. wassalam, harman -----Original Message----- From: Sukmawat, Dian [mailto:[EMAIL PROTECTED] Sent: Tuesday, June 22, 2004 7:13 PM To: [EMAIL PROTECTED] Subject: [EMAIL PROTECTED] ] FW: Siswono: Negara Tidak Perlu Mengatur Syariat Islam Bagaimana dengan yang ini........ p'siswono tidak akan menerapkan Syariat Islam sebagai landasan Negara, baa pulo iko.......... Thank's dian -----Original Message----- From: Azhari [mailto:[EMAIL PROTECTED] Siswono: Negara Tidak Perlu Mengatur Syariat Islam Kamis, 17 Juni 2004 | 11:58 WIB TEMPO Interaktif, Denpasar: Sebelum melakukan kampanye terbuka di Lapangan Kapten Japa Padanggalak, Denpasar, Bali, Kamis (17/6) siang nanti, calon wakil presiden (cawapres) Siswono Yudhohusodo bertemu dengan para nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kedonganan Jimbaran, pengrajin di Agung Rai Museum of Art (ARMA) Ubud dan singgah di Pasar Sukawati Gianyar. Kepada para wartawan, Siswono menegaskan, dirinya tidak akan menerapkan syariat Islam sebagai landasan negara. Menurut Ketua Himpunan Kerukunan Tani dan Nelayan itu, sesuai dengan Pasal 1 Undang Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen beberapa kali, dasar negara adalah Pancasila. "Walau dalam pasal lain dikatakan, UUD boleh diamandemen, tapi khusus untuk pasal 1, ini sudah final dan tidak boleh diamandemen," kata Siswono. Menurut Siswono, pelaksanaan syariat Islam memang diwajibkan terhadap pemeluk Islam, sama seperti kewajiban umat Hindu menjalankan ajarannya yang dalam istilah Islam adalah syariat Hindu. "Tapi itu semua tidak perlu diatur oleh negara. Biarlah individu-individu yang melaksanakan ini," kata Siswono yang didampingi Ketua Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) Erso Djarot dan beberapa petinggi dari Partai Amanat Nasional (PAN). Pada kesempatan itu, Siswono juga menolak usulan beberapa daerah yang ingin diperlakukan sebagai daerah khusus. Karena dalam undang-undang otonomi daerah, semua aspirasi lokal sudah terakomodir. "Cukuplah hanya Aceh dan Papua," kata Siswono. Untuk itu, Siswono mengajak masyarakat Bali untuk mengoptimalkan kekhasan Bali dalam kerangka otonomi daerah. ____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://groups.or.id/mailman/options/rantau-net ____________________________________________________
