http://www.mediaindo.co.id/editorial.asp?id=2004061801431606
Jum'at, 18 Juni 2004
EDITORIAL
--------------------------------------------------------------------------
Sekali Berbohong tetap Berbohong
KELAKUAN yang memalukan kembali dipertunjukkan oleh anggota DPR.
Lembaga yang tugasnya antara lain mengontrol pemerintah itu, terlibat dengan
kebohongan publik. Bahkan, inilah kebohongan berlipat ganda.
Kebohongan itu bermula dari rencana Pertamina menjual dua tanker
raksasa miliknya. Penjualan yang kontroversial, karena menimbulkan pro dan
kontra yang hebat. Yang pro, didukung argumentasi yang kuat, karena keuangan
Pertamina sedang gawat. Likuiditas perusahaan minyak itu terancam defisit
akibat membengkaknya biaya pengolahan bahan bakar minyak, karena tingginya
harga minyak dunia. Maka, untuk menyelamatkan cash flow perusahaan, sejumlah
proyek yang memberatkan perlu ditinjau ulang, termasuk pembuatan dua tanker
yang sedang dibangun di Korea Selatan. Inilah pandangan direksi Pertamina
yang sekarang.
Yang kontra penjualan beralasan bahwa ada dugaan tindak pidana korupsi
dalam proses pelaksanaan penjualan kedua tanker tersebut. Sebuah dugaan yang
kuat karena terjadi penunjukan langsung tanpa tender kepada Goldman Sachs
selaku penasihat keuangan maupun pengatur dalam penjualan tanker tersebut.
Hal ini misalnya disuarakan oleh Serikat Pekerja Pertamina Seluruh
Indonesia, yang telah melaporkan kasus ini kepada Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
Di tengah kontroversi itulah kemudian sejumlah anggota Komisi VIII DPR
melakukan perjalanan ke Hong Kong dan Korea Selatan. Inilah perjalanan untuk
meninjau dari dekat hal ihwal penjualan kedua tanker itu. Sebuah perjalanan
dinas dan sekaligus pelesir -- di antaranya membawa istri - dan dibiayai
pula oleh Pertamina.
Tentu saja berita dibiayai Pertamina itu kemudian dibantah dengan
sangat keras, tidak saja oleh anggota Komisi VIII tetapi juga oleh Ketua DPR
Akbar Tandjung. Katanya, karena mendadak, Komisi VIII hanya meminjam uang
Pertamina, untuk kemudian dibayar kembali. Tetapi, kemudian terbongkarlah
dokumen bahwa semua pembiayaan perjalanan itu memang menjadi tanggungan
Pertamina. Terbongkarlah sebuah kebohongan kolektif dan hierarkis.
Setelah semua fakta busuk itu bocor, Komisi VIII DPR terpaksa mengakui
bahwa semua itu dibiayai Pertamina dan berjanji akan membayar kembali uang
Pertamina itu. Komisi VIII DPR sedang menanti rincian tagihan dari
Pertamina.
Ekor lainnya ialah Komisi VIII merekomendasikan agar Pertamina
membatalkan penjualan dua tanker raksasa itu. Alasannya, antara lain, karena
pemasaran tanker lambung ganda di masa yang akan datang sangat prospektif.
Sebuah kesimpulan yang melecehkan kecerdasan rakyat, karena dapat dibuat
tanpa perlu menghabiskan uang dan waktu pergi ke Hong Kong dan Korea
Selatan.
Sebuah kebohongan memang memerlukan kebohongan baru untuk menutupinya.
Semakin banyak kebohongan, kian banyak pula kebohongan lain diperlukan untuk
menutupinya. Begitulah kebohongan menjadi beranak-pinak, berlipat ganda, dan
karena seringnya berbohong tidak tahu lagi beda antara kebohongan dan
kejujuran.
Meluasnya kebohongan publik yang dilakukan elite adalah fakta yang
amat telanjang. Apa yang dilakukan anggota Komisi VIII DPR adalah contoh
yang terbongkar. Sesungguhnya, kebohongan kepada publik telah menjadi
kelaziman yang dilakukan tanpa rasa dosa dan malu.
Adalah mengerikan membayangkan kelakuan DPR nanti, mengingat sebagian
yang suka berbohong itu masih terpilih kembali menjadi anggota DPR. Itulah
yang misalnya terjadi dengan anggota Komisi VIII yang sekarang melakukan
kebohongan publik, tetapi dengan terhormat masih akan duduk di kursi DPR
hingga lima tahun mendatang.
Mengerikan, karena mereka meyakini prinsip, sekali berbohong tetap
berbohong.
____________________________________________________
Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke:
http://groups.or.id/mailman/options/rantau-net
____________________________________________________
