Dari Padang Ekspress 6 Mei 2000 kito baco. Mudah-mudahan barito ko mandapek
perhatian.
Mudah-mudahan DPRD dapek bakarajo samo jo suaro masyarakat di nagari-nagari
di Agam Tuo.
Salam,
Mak Ngah
http://www.padang-ekspres.co.id/padek/bukit/bukit2.html
DPRD Agam Ancam Datangi Mendagri
Jika Penolakan Perluasan Bukittinggi tak Digubris
Lubukbasung, PE
Unsur-unsur penting di Kabupaten Agam membentuk tin khusus untuk
mengaktualisasikan penolakan terhadap
PP nomor
84 tentang perluasan wilayah Bukittinggi yang dinilai akan amat merugikan
secara menyeluruh.
bahkan.
Diyakinkan-berpadunya seluruh potensi masyarakat Agam akan membuahkan hasil
menggembirakan
dimana PP
No.84 yang dinilai cacat hukum itu, bisa dibatalkan Presiden Gus Dur.
Kebulatan
tekad dan pembentukan tim khusus itu, diapungkan dengan pertemuan khusus
antara kalangan
pimpinan
DPRD Agam, Ketua-ketua fraksi dan Ketua-ketua komisi di ruang utama dewan
kemarin-menyangkut
perluasan
wilayah Bukittinggi dan aksi sepihak yang mulai dilakukan secara rahasia
oleh oknum aparat di
Pemdako
Bukittinggi yang terkesan mengabaikan dan cendrung melecehkan keberadaan
Pemda Agam.
Benang
merah dan pembentukan tim sukses-dirangkum dalam dialog khusus dengan Pers
Agam itu, menurut
Ketua DPRD
Agam, Drs. Putra Utama merupakan implementasi dari penolakan yang
diapungkan berbagai pihak
selama
ini, terutama masyarakat Agam Tuo yang tidak menginginkan dirusaknya
lembaga dan struktur dan
wilayah
Nagari yang bakal hancur dengan sendirinya jika perluasan wilayah itu
terjadi.
Dikatakan,
sebelumnya pihak dewan sudah melakukan dialog dengan tokoh-tokoh ninik
mamak, pemuka
masyarakat
dan alim ulama Agam Tuo yang tergabung dalam Limbago Agam Tuo dan Kerapatan
Anak Nagari
Agam Tuo
(KANAT) di DPRD Agam, yang intinya tetap pada komitmen awal "menolak"
rencana perluasan
wilayah
Bukittinggi.
Dikatakan
Putra Utama, perluasan itu tidak hanya akan merugikan Agam dan masyarakat
secara utuh, juga akan
merusak
sendi-sendi sejarah alam Minangkabau, apalagi daerah yang ''dicaplok''
tersebut merupakan daerah
sarat
potensi dengan mengabaikan tuntutan dari masyarakat Agam sendiri.
Berat Sebelah
Diakui
Putra Utama dan para Ketua fraksi dan Komisi DPRD kemarin, bahwa dalam
proses awal, sebetulnya
pihak kab.
Agam sudah ditekan oleh berbagai pihak yang mempunyai kepentingan dengan
perluasan tersebut,
sayangnya
sejak awal-Agam sudah kecolongan-apalagi dengan persetujuan dewan
sebelumnya yang
menyetujui
perluasan wilayah itu.
Saat ini,
DPRD Agam punya komitmen tegas, menolak dan itu sudah dibuktikan dengan SK
DPRD Agam
tentang
penolakan tersebut pada Mendagri. Nyatanya Mendagri mengabaikan hal itu,
malah mengeluarkan
Permendagri nomor 33,'' ini jelas sudah melecehkan lembaga DPRD Agam,
bantahan kita sama sekali tidak
diacuhkan
pemerintah pusat,'' tegas Komaruddin menimpali.
Disisi
lain, disebutkan bahwa turunnya PP No.84 yang dibuat mantan Presiden Bj
Habibie cacat hukum, yakni
dengan
kekuatan UU nomor 22 tentang otonomi, ''Yang lebih tinggi kekuatan hukumnya
adalah UU, lagipula UU
nomor 22
lebih duluan keluar ketimbang PP 84. Anehnya kebinet persatuan nasional
sekarang mau manut saja
dengan
produk kabinet reformasi Habibie yang nota benenya, hanya mendengar laporan
sepihak dari
Bukittinggi,'' tegas Putra Utama sengit.
Ditambahkan Yosiano Mukhtar, Wakil Ketua DPRD, pemerintah pusat dan
gubernur Sumbar terkesan berat
sebelah
dan cenderung menguntungkan Bukittinggi. Mendagri, disayangkan tidak ricek
ke daerah, apakah Agam
menyetujuinya atau tidak, jangan hanya menurut pada surat-surat lama yang
diketahui hasil Orde Baru yang
keberadaannya secara rill tidak diakui lagi.
Sementara
gubernur Sumbar sendiri, bisa diterima akal untuk berat sebelah dan lebih
membela Bukittinggi
ketimbang
Agam, terutama tujuannya untuk mengemankan posisi dan jabatannya selaku
gubernur, ''Mendagri
kan atasan
dia, jadi sudah untuk meluluskan keinginan Agam menolak PP itu,'' timpal
Drs. Aditiawarman, Ketua
Komisi B
DPRD Agam.
Datangi
Presiden
Menjawab
pertanyaan Padang Ekspres, tentang sikap dewan sendiri, terhadap aksi
sosialisasi rahasia yang
dilakukan
oknum aparatur Pemdako Bukittinggi termasuk beberapa oknum anggota dewan
setempat Putra
Utama
menyakinkan pihaknya bersama pemerintah dan tokoh ninik mamak dan alim
ulama Agam Tuo sudah
mempunyai
komitmen serius untuk mengantisipasi masalah itu, ''Setidaknya
Assalamulaiakum dulu pada Agam,
ini kan
tidak nyelonong saja, kan tidak etis,'' tegas Putra Utama.
Bahkan,
pihaknya bersama pemerintah, tokoh ninik mamak, alim ulama, pemuda Agam Tuo
termasuk Pers akan
langsung
menghadap Mendagri dan Presiden di Jakarta untuk menyampaikan penolakan
itu, ''Kalau surat tak
diacuhkan,
atau ada pihak yang sengaja menghilangkan surat bantahan penolakan
tersebut, kita akan kejar
langsung,
kita akan berangkat bersama wartawan bulan ini,'' tegas Putra Utama dengan
tegas. (men)
LAPAU RantauNet di http://lapau.rantaunet.web.id
Isi Database ke anggotaan RantauNet:
http://www.egroups.com/database/rantaunet?method=addRecord&tbl=1
=================================================
WEB-EMAIL GRATIS ... @rantaunet.web.id ---> http://mail.rantaunet.web.id
=================================================
Subscribe - Mendaftar RantauNet Mailing List, kirimkan email
Ke / To: [EMAIL PROTECTED]
Isi email / Messages: subscribe rantau-net email_anda
Unsubscribe - Berhenti menerima RantauNet Mailing List, kirimkan email
Ke / To: [EMAIL PROTECTED]
Isi emai / Messages: unsubscribe rantau-net email_anda
=================================================
WebPage RantauNet http://www.rantaunet.web.id dan Mailing List RantauNet
adalah servis dari EEBNET http://eebnet.com, Airland Groups, USA
=================================================
