Dari Kopitime Rabu, 12 Juli 2000 - 02.45 wib, kito bzco: Enam Rekomendasi Mukhtamar Muhammadiyah kopitime - Mukhtamar ke-44 Muhammadiyah, berakhir sudah. Dibuka oleh Prssiden Abdurrahman Wahid Ahad lalu, dan Selasa malam Wapres Megawati menutupnya di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta. Selain telah memilih Prof Dr Ahmad Syafii Ma'arif sebagai ketua umum PP Muhammadiyah untuk periode 2000-2005, mukhtamar ormas Islam yang cukup berpengaruh itu, juga berhasil merumuskan enam butir rekomendasi. Pertama, Muhammadiyah mendesak pemerintah secara sungguh-sunguh melakukan pemulihan ekonomi nasional dengan menetapkan konsep yang jelas, tegas, transparan dan melaksanakannya secara konsisiten. Untuk itu, perlu segera diakhiri berbagai pernyataan yang kontroversial dan membingungkan, serta menindak tegas berbagai bentuk penyelewengan. Kedua, Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk segera membubarkan lembaga ekonomi non struktural, seperti DEN (Dewan Ekonomi Nasional) dan DPUN (Dewan Pengembangan Usaha Nasional). Alasannya, Muhammadiyah menilai dalam prakteknya, lembaga tersebut hanya menimbulkan kerancuan dan duplikasi dalam penataan ekonomi nasional. Bahkan sering menimbulkan isu kontraproduktif yang menganggagu stabilitas nasional dan mengganggu masyarakat. Ketiga, Muhammadiyah menyerukan kepada para pimpinan nasional dan ahli politik untuk menyadari, bahwa ketidakpastian kehidupan politik dan kecenderungan disintegrasi telah menempatkan negara di ambang kehancuran. Untuk itu, pemerintah segera mencari jalan keluar bagi tercapainya rekonsiliasi. Keempat, Muhammadiyah menilai untuk mengembalikan stabilitas politik pemnerintah dan DPR serta kekuatan seluruh politik dituntut untuk menegakkan etika dan moral politik dengan mengurangi akrobatik politik yang menimbulkan kebingungan dan kegoncangan sosial. Kelima, Agar terwujud supremasi hukum, perlu segera dilakukan langkah konkrit untuk mengakhiri bentuk praktek politisasi hukum, dipisahkannya secara tuntas lembaga yudikatif dan eksekutif, dibersihkannya aparat penegak hukum, hakim, polisi dan pengacara dari praktek penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etika profesi, serta perlu ditegakkannya hukum dan UU yang berlaku. Keenam, Muhammadiyah mengimbau agar segera dilaksanakan perdamaian antar pihak yang bertikai selama ini di Maluku agar tidak terjadi saling bunuh. Perdamaian harus diupayakan dengan memprihatinkan keadilan dan penegakan hukum. Pemerintah hendaknya menjadi inisiator dan pelaksana perdamaian di Maluku. Muhammadiyah menolak campur tangan asing dengan alasan apapun dalam penyelesaian konflik Maluku. (nur) LAPAU RantauNet di http://lapau.rantaunet.web.id Isi Database ke anggotaan RantauNet: http://www.egroups.com/database/rantaunet?method=addRecord&tbl=1 ================================================= WEB-EMAIL GRATIS ... @rantaunet.web.id ---> http://mail.rantaunet.web.id ================================================= Subscribe - Mendaftar RantauNet Mailing List, kirimkan email Ke / To: [EMAIL PROTECTED] Isi email / Messages: subscribe rantau-net email_anda Unsubscribe - Berhenti menerima RantauNet Mailing List, kirimkan email Ke / To: [EMAIL PROTECTED] Isi emai / Messages: unsubscribe rantau-net email_anda ================================================= WebPage RantauNet http://www.rantaunet.web.id dan Mailing List RantauNet adalah servis dari EEBNET http://eebnet.com, Airland Groups, USA =================================================
