Assalamu'alaikum wr.wb.Urang asiang ko ado-ado se. Mancikaraui bana urusan dapua awak. Tapi raso cameh urang tu tantu ado alasanno, dan bagi awak ambo raso iko mancadi palacuik supayo kito dimaso datang manjadi labiah barasiah. Daerah nan paliang barasiah, rancak, kamek, capek, dan padek tantu sanang hati urang nak kamancaliak jo ka bakunjuang nan pado akhianyo adolah namuahno mamamianpitihno di daerah kito.Ko nyo aaaah.Dn
Otonomi Cemaskan Investor
Asing
Reporter: Nurul Hidayati
Reporter: Nurul Hidayati
detikcom - Jakarta, Pemberlakuan desentralisasi alias otonomi daerah
di
Tanah Air pada 1 Januari 2001 mendatang, mencemaskan para investor
asing. Mereka khawatir pejabat pemerintahan daerah akan
menyalahgunakan kekuasaannya yang baru saja mereka dapatkan akibat
otonomi daerah.
Tanah Air pada 1 Januari 2001 mendatang, mencemaskan para investor
asing. Mereka khawatir pejabat pemerintahan daerah akan
menyalahgunakan kekuasaannya yang baru saja mereka dapatkan akibat
otonomi daerah.
Demikian dilaporkan harian International Herald Tribune (IHT)
edisi
Sabtu (30/12/2000). “Para analis mengatakan bahwa para investor,
lembaga keuangan internasional dan pemerintahan negara asing yang
memberi utang dan bantuan pada Indonesia khawatir bahwa kebijakan itu
akan mendorong korupsi di pemerintahan lokal,” tulis IHT yang terbit di
Australia ini.
Sabtu (30/12/2000). “Para analis mengatakan bahwa para investor,
lembaga keuangan internasional dan pemerintahan negara asing yang
memberi utang dan bantuan pada Indonesia khawatir bahwa kebijakan itu
akan mendorong korupsi di pemerintahan lokal,” tulis IHT yang terbit di
Australia ini.
Mereka juga mengkhawatirkan kebijakan itu akan menghalangi
investasi
asing dan akan meningkatkan pajak. “Pengalihan sebagian besar
sumber-sumber negara ke pemerintahan lokal yang mempunyai
pengalaman di masa silam akan berisiko pada penyalahgunaan dana,”
demikian peringatan Bank Dunia dalam laporan terbarunya.
asing dan akan meningkatkan pajak. “Pengalihan sebagian besar
sumber-sumber negara ke pemerintahan lokal yang mempunyai
pengalaman di masa silam akan berisiko pada penyalahgunaan dana,”
demikian peringatan Bank Dunia dalam laporan terbarunya.
“Banyak daerah ingin mendapatkan uang sekarang, lebih disukai
bila
pembelanjaan itu tidak ada pertanggujawabannya (pada pusat),” sambung
Bank Dunia. Hasilnya, sambung Bank Dunia, desentralisasi akan
“membawa risiko-risiko yang signifikan”.
pembelanjaan itu tidak ada pertanggujawabannya (pada pusat),” sambung
Bank Dunia. Hasilnya, sambung Bank Dunia, desentralisasi akan
“membawa risiko-risiko yang signifikan”.
Sejumlah kasus 'perang' antara perusahaan asing dengan Pemda
lokal
sempat terjadi belakangan ini. Misalnya saja 'pertikaian' antara PT
Newmont dengan Pemda Sulawesi Utara atau pun PT Freeport dengan
warga Irian Jaya. Pemerintah pusat tidak banyak berkutik akibat
perseteruan itu.
sempat terjadi belakangan ini. Misalnya saja 'pertikaian' antara PT
Newmont dengan Pemda Sulawesi Utara atau pun PT Freeport dengan
warga Irian Jaya. Pemerintah pusat tidak banyak berkutik akibat
perseteruan itu.

