http://www.mediaindo.co.id/cetak/news.asp?id=2001020701140340
Petani dari 14 Desa Unjuk Rasa di Padang. Tuntut Pengembalian Tanah Ulayat
Media Indonesia - Nusantara (07/02/2001 01:14 WIB)
PADANG (Media): Para petani dari 14 desa di Sumatra Barat berunjuk rasa
dengan mendatangi Gedung DPRD Sumbar, kemarin, menuntut pengembalian tanah
ulayat mereka yang tidak bisa lagi dijadikan lahan pertanian karena sudah
dicaplok pemerintah.
Koordinator Himpunan Petani Minang Peduli Lingkungan (HPMPL) M Datuk Bagindo
menyebutkan, unjuk rasa tahap pertama yang mengatasnamakan sekitar 1.000
petani tersebut bertujuan untuk mendesak pemerintah agar tidak lagi
menjadikan para petani sebagai objek pembangunan yang bisa diperlakukan
seenaknya.
"Selama ini segala kebijakan pembangunan di bidang pertanian didasarkan pada
kemauan dan keinginan pemerintah saja. Sedang petani tidak pernah
didengarkan suaranya. Akibatnya, banyak kegiatan pembangunan yang malah
menyengsarakan petani," kata Datuk Bagindo.
Aksi unjuk rasa para petani di gedung DPRD itu mendapat perhatian serius
pimpinan dan anggota DPRD Sumbar, serta Kapolda Sumbar Brigjen Didy
Kusumayadi. Sedang dari jajaran pemda tampak hadir Sekdaprov Sumbar Ali
Amran serta kepala dinas yang terkait dengan masalah pertanian dan
pertanahan.
Di hadapan Ketua Dewan Arwan Kasri serta Sekdaprov Ali Amran, para petani
mengungkapkan berbagai kasus pencurian kayu dan pembabatan hutan yang
melibatkan oknum aparat, serta kasus-kasus penyerobotan tanah ulayat yang
mengarah pada pembodohan para petani.
Di antara kasus yang dibongkar adalah Proyek Ketahanan Panganan (PKP) yang
`dimainkan` oleh aparat Dipertakab bekerja sama dengan mantri pertanian
maupun oknum kodim. "Untuk memberikan keuntungan kepada mereka yang jadi
kaki tangan penjual bibit, kami para petani disuruh menanam bibit berlabel
biru meski hasilnya rendah dan susah pemasarannya," kata Bagindo.
Masalah lain adalah korupsi dana untuk ternak sapi yang dikelola pejabat
pemerintah desa dan LKMD. Penyalurannya kepada petani tidak pernah
transparan. Selain itu oknum pemerintah telah bekerja sama dengan pedagang
pupuk melakukan penipuan terhadap petani dengan memaksa petani membeli pupuk
yang labelnya tidak sesuai dengan isinya.
Begitu pula penjualan pestisida palsu semakin marak tanpa ada upaya
penindakan dari aparat pemerintah terkait. Bagi petani yang tidak paham,
sangat mudah dirayu membeli produk tersebut. Padahal dampak pemakaiannya
sangat buruk terhadap kesehatan maupun lingkungan.
Penyaluran beras murah untuk keluarga prasejahtera, yang sebagian besarnya
adalah petani, telah dimanipulasi oknum aparat. Kepala desa atau lurah serta
kepala BKKBN yang jadi penyalurnya, tidak membagikan kepada yang berhak tapi
malah menjualnya kepada pedagang sebagai bahan campuran beras lokal yang
kemudian dijual lagi dengan harga lebih mahal.
Kepada Kapolda Sumbar juga dilaporkan mengenai aksi penebangan hutan dan
pencurian kayu di kawasan hutan Kab Pasaman, Kab Agam, Kab Pessel, Kab
Sawahlunto Sijunjung, dan Kab Solok yang melibatkan oknum aparat maupun
oknum Dinas Kehutanan setempat.
"Kayu-kayu di kawasan hutan lindung itu dibabat lalu ditampung oleh para
cukong. Dalam hal ini para cukong dan aparat memperalat atau membayar
anggota masyarakat untuk menebang kayu, sehingga kalau tertangkap selalu
yang disalahkan warga masyarakat," ujar Datuk Bagindo. (GT/N-1)
_________________________________________________________________
Get your FREE download of MSN Explorer at http://explorer.msn.com
RantauNet http://www.rantaunet.com
=================================================
Mendaftar atau berhenti menerima RantauNet Mailing List di
http://www.rantaunet.com/subscribe.php3
ATAU Kirimkan email
Ke / To: [EMAIL PROTECTED]
Isi email / Messages, ketik pada baris/kolom pertama:
- mendaftar: subscribe rantau-net [email_anda]
- berhenti: unsubscribe rantau-net [email_anda]
Ket: [email_anda] = isikan alamat email anda tanpa tanda kurung
=================================================
WebPage RantauNet dan Mailing List RantauNet adalah
servis dari EEBNET http://eebnet.com, Airland Groups, USA
=================================================
