Assalamu'alaikum WW Dari KOmpas , katonyo PaK Gub mengkritik perda maksiat... btw apo ZB alah punyo konsep yang labiah hebat nan sasuai standar ?? Wassalam Z Chaniago - Palai Rinuak http://www.kompas.com/kompas-cetak/0109/11/DAERAH/gube23.htm >Slasa, 11 September 2001 Gubernur Sumbar Kritik Ranperda Pemberantasan Maksiat - Dinilai Tidak Memenuhi Standar Pembentukan Perda Padang, Kompas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemberantasan Maksiat (Pekat) yang telah disetujui DPRD Sumbar mendapat kritikan tajam dari Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar. Kritikan itu disampaikan dalam sidang DPRD Sumbar, Senin (10/9). Ia menilai, Ranperda Pekat tersebut tidak memenuhi standar pembentukan peraturan daerah."Peraturan yang lebih rendah tidak boleh mengatur hal-hal yang sudah diatur oleh peraturan yang lebih tinggi. Ranperda Pekat yang diajukan DPRD Sumbar dalam banyak hal substansinya sudah diatur oleh peraturan yang lebih tinggi, bahkan dalam bentuk undang-undang," kata Zainal Bakar. Ia mengungkapkan, peraturan yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan hak-hak masyarakat. Peraturan daerah yang akan dibentuk harus memperhatikan hak-hak masyarakat sehingga pada pasal-pasal dalam peraturan daerah dimaksud harus dihindari intervensi terhadap hak-hak asasi manusia. Jika maksiat dalam arti luas ini diatur melalui sebuah perda yang berlaku secara kondisional untuk masyarakat tertentu, akan menemukan kendala-kendala di lapangan, baik kendala yuridis maupun kendala sosiologis, bahkan dapat membuka peluang untuk melakukan maksiat berikutnya. Karena, jika masyarakat terlalu diatur dengan ketentuan yang sangat ketat, mereka akan berupaya mencari celah untuk melanggarnya. Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Sumbar, Gubernur Zainal mengatakan, dari aspek sosial, upaya pemberantasan maksiat setidaknya perlu memperhatikan dua hal. Pertama, aspek struktural, yakni perlu peraturan yang mengikat dan berlaku secara menyeluruh sesuai sasaran yang dituju. Kedua, aspek kontekstual, yakni dengan melihat secara sosiologis kenyataan dalam masyarakat, sejauh mana perilaku masyarakat menyimpang dari norma-norma sosial yang disepakati dan telah menjadi kaidah umum. Kritik lain yang disampaikan Zainal adalah tentang kenapa tanggapan Gubernur baru dimintakan setelah DPRD menyetujui Ranperda itu. "Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001, tanggapan Gubernur seharusnya disampaikan sebelum Ranperda ini ditetapkan sebagai usul inisiatif Dewan. Sedangkan pembahasan selanjutnya mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan ranperda atas prakarsa kepala daerah," tambahnya. Kita, lanjut Zainal, memahami Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden, di mana dinyatakan bahwa pembatalan sebuah perda dapat disebabkan oleh karena perda itu sendiri bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, dalam arti mekanismenya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tingkatannya lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum. Tidak tepat Pada bagian lain, Gubernur Zainal juga menilai Ranperda yang diberi judul Pemberantasan Maksiat itu tidak tepat. Karena dalam bahasa hukum dan perundang-undangan mencerminkan hal itu sudah terjadi, dengan kata lain delik telah terjadi secara sempurna. Jika perbuatan itu telah terjadi, maka undang-undang nasional telah mengaturnya, seperti dalam KUHP, Undang-Undang tentang Psikotropika, Narkotika, dan Undang-Undang tentang Penyiaran. Sedangkan yurisdiksi yang dapat diatur dalam perda adalah norma-norma yang mengatur tentang pencegahan sebelum terjadinya delik. Menanggapi tentang saksi pidana dalam perda, Zainal mengatakan, seharusnya tetap merujuk pada peraturan yang lebih tinggi seperti KUHP. Seharusnya perda tidak memuat hukuman minimal, tetapi hukuman maksimal. Hukuman minimal nantinya ditentukan oleh hakim sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku berdasarkan bukti-bukti yang ada. "Dan, sesuai dengan hasil rapat bupati/wali kota se-Sumatera Barat, 20 Agustus 2001, menyarankan agar perda yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan maksiat sebaiknya dalam bentuk peraturan daerah payung yang akan dijadikan pedoman oleh kabupaten/kota untuk menetapkan peraturan daerah yang lebih bersifat operasional di daerahnya masing-masing," papar Zainal ====================================================================== Alam Takambang Jadi Guru ====================================================================== _________________________________________________________________ Get your FREE download of MSN Explorer at http://explorer.msn.com/intl.asp RantauNet http://www.rantaunet.com Isikan data keanggotaan anda di http://www.rantaunet.com/register.php3 =============================================== Mendaftar atau berhenti menerima RantauNet Mailing List di http://www.rantaunet.com/subscribe.php3 ATAU Kirimkan email Ke/To: [EMAIL PROTECTED] Isi email/Messages, ketik pada baris/kolom pertama: -mendaftar--> subscribe rantau-net [email_anda] -berhenti----> unsubscribe rantau-net [email_anda] Keterangan: [email_anda] = isikan alamat email anda tanpa tanda kurung ===============================================
