SUARA PEMBARUAN DAILY
Last modified: 9/3/01

Kultur Jawa dalam Kekuasaan Modern

Oleh F Rahardi

Selama ini kultur Jawa lebih banyak dibangga-banggakan sebagai warisan
budaya bangsa yang adiluhung. Kenyataannya, kultur Jawa memang banyak menarik
minat para peneliti serta pakar bangsa asing. Sebagai kesenian, baik sastra,
musik, tari, teater maupun seni rupa, kultur Jawa memang luar biasa. Wayang kulit
purwo adalah bentuk teater yang sangat kompleks dengan melibatkan hampir
seluruh cabang kesenian yang ada. Dimensi keempat dalam lukisan-lukisan Picasso
diakui berangkat dari bentuk tatahan wayang kulit, terutama pada figur
raksasa. Sikap dasar kultur Jawa yang sangat ketat menjaga harmoni pikiran (jiwa),
sangat menarik untuk kajian modern UNDP yang secara rutin mengeluarkan
laporan indeks kesejahteraan hidup negara-negara anggota PBB, kadang-kadang heran
karena standar baku yang sudah ada agak sulit untuk diterapkan guna mengukur
tingkat kesejahteraan orang Jawa. 

Sikap nrimo (berserah diri pada nasib) inilah yang telah menyebabkan budaya
Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Tao dan peradaban Eropa dengan mudahnya masuk
ke tanah Jawa. Tetapi, kultur asing itu begitu masuk ke Jawa dengan mudahnya
pula segera dijawakan. Wayang kulit yang penulis sebutkan di atas, sebenarnya
merupakan salah satu reaksi kultur Jawa terhadap Islam. Sebelum Islam masuk,
orang Jawa lebih mengenal wayang beber. Yakni pembacaan naskah Mahabarata
dan Ramayana yang diiringi musik (gamelan) dan disertai dengan ilustrasi
gulungan gambar yang digelar (dibeber). Karena Islam melarang penggambaran bentuk
manusia maka diciptakanlah figur pewayangan itu dalam bentuk yang sangat
deformatif hingga tidak lagi menunjukkan bentuk manusia melainkan hanya mewakili
watak-watak yang diceritakannya. Menontonnya pun dari balik layar hingga yang
dilihat hanya bayang-bayangnya (wayang).

Konsep harmoni dalam kultur Jawa menjadi negatif ketika dihadapkan pada
masalah lingkungan hidup, HAM dan kekuasaan negara. Hutan di Pulau Jawa tinggal
sekitar 22 persen dari total luas wilayahnya. Harimau jawa telah punah. Badak
jawa tinggal 50 ekor di Ujungkulon. Hutan yang di Jawa Tengah, khususnya di
lereng Sindoro/Sumbing, Merbabu/Merapi dan Lawu, paling rusak dibandingkan
hutan serupa di Jawa Barat dan Timur. Kebiasaan mengurung burung (perkutut,
jalak, prenjak/ anis), telah menyebabkan populasi satwa itu di alam mendekati
kepunahan.

Sikap represif pemerintah dengan berbagai tindak kekerasan yang dilakukan
oleh aparat militer adalah kelanjutan dari sikap represif dan brutal yang
dilakukan oleh kebanyakan raja-raja Jawa, baik pada zaman Hindu maupun Islam.
Rupanya kultur Jawa hanya menarik sebagai kesenian. Sebagai falsafah hidup hanya
cocok untuk menipu rakyat agar tidak memberontak kepada raja. Dan kultur Jawa
akan menampakkan kebengisannya apabila digunakan menjadi landasan sistem
kekuasaan.

Kultur Jawa sangat kaya dengan perlambang dan gejala eufemisme
(penghalusan). Ini semua dengan mudah dapat disalahgunakan oleh kekuasaan untuk
menyembunyikan kenyataan. Sesuatu yang busuk dapat dengan mudah dikemas dengan slogan,
semboyan dan kalimat yang penuh dengan eufemisme. Pegawai keraton, tukang
sapu atau tukang kebun, misalnya, bukan secara lugas disebut sebagai buruh atau
kuli dan digaji cukup, tetapi diberi gelar hebat-hebat sekadar untuk
menyembunyikan gajinya yang kecil. Kisah tragis Sekar Pembayun, bisa diartikan
sebagai peran luar biasa seorang putri raja untuk menghindarkan perang besar dan
mempersatukan negeri. Tetapi bisa juga dilihat sebagai kekejaman kekuasaan
hingga dengan tega raja menempatkan cinta sekadar sebagai alat untuk membunuh Ki
Ageng Mangir, musuh politik Panembahan Senopati sang pendiri dinasti Mataram.


Seremonial
Pernahkah Anda masuk ke ruang kerja seorang menteri Indonesia? Atau paling
tidak seorang dirjen atau direktur BUMN? Pertama-tama kita akan sampai ke
gerbang halaman kantor dan di sana ada satpam. Di lobi utama kembali ada satpam.
Biasanya di bangunan bertingkat, kantor menteri ada di lantai atas. Dan di
tiap lantai ada satpam. Lalu kita akan bertemu dengan staf sekretaris dan
diminta menunggu.

Setelah staf sekretariat lapor ke sekretaris atau ajudan menteri, kita akan
diminta menunggu pula tetapi ruangannya berpindah. Baru kemudian kita akan
diizinkan masuk ke ruang menteri yang bisa menempati seperempat bahkan separo
lantai gedung saking luasnya. Dan kebanyakan tamu yang datang ke menteri,
dirjen, gubernur bahkan juga presiden, hanya membicarakan hal-hal yang sebenarnya
tidak perlu dibicarakan. Misalnya minta untuk membuka acara, meresmikan
pertemuan atau bangunan, merestui satu kegiatan dan lain-lain. Di negara-negara
maju, bertemu menteri itu tidak rumit, ruang kantornya juga sederhana tetapi
yang dibicarakan memang penting dan harus diputuskan oleh menteri
bersangkutan.

Dalam kultur Jawa, pernik-pernik berupa kegiatan seremonial menjadi sangat
penting hingga esensinya lebih sering diabaikan. Misalnya, kegiatan-kegiatan
ilmiah yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, baik diskusi panel,
seminar maupun ceramah. Semua perlu dibuka oleh pejabat pemerintah, perlu keynote
speaker yang juga seorang pejabat. Hasil dari kegiatan itu lalu disusun
sebagai prosiding dan dicetak serta dijilid mewah dan disebarluaskan ke
''instansi terkait''. Tetapi setelah itu akan dibiarkan berdebu di rak buku atau
terbengkalai di gudang. Sebab esensi dari kegiatan itu memang tidak pernah
penting.

Seminar-seminar di luar negeri, tidak usah jauh-jauh ke Eropa atau Amerika,
di Thailand pun, acaranya sederhana. Kadang-kadang memang juga dihadiri dan
dibuka oleh pejabat. Tetapi waktunya singkat dan padat. Dan lebih sering
acara-acara demikian berjalan tanpa adanya campur tangan pejabat. Tetapi hasil
dari seminar-seminar seperti itu akan menjadi rujukan penting untuk menentukan
kebijakan maupun aplikasi di lapangan. Kegiatan kesenian dan olahraga di
negara-negara maju, lebih banyak terkait dengan masalah bisnis daripada dengan
struktur kekuasaan. Hingga kejuaraan tinju atau pergelaran musik hanya dilihat
sebagai kegiatan olahraga/kesenian dan bisnis. Tidak pernah kedengaran ada
embel-embel kejuaraan tinju atau pentas musik dikait-kaitkan dengan keharuman
nama bangsa dan lain-lain. Tinggal dilihat apakah kegiatan itu amatir atau
profesional. Selebihnya hanyalah urusan prestasi dan uang.

Di Indonesia, kesenian dan olahraga adalah urusan kekuasaan. Karenanya
pengurus organisasi olahraga harus pejabat pemerintah. Pengurus kegiatan kesenian
(dewan kesenian) diangkat oleh pemerintah. Dan pentas kesenian atau kejuaraan
olahraga Indonesia di luar negeri adalah demi nama bangsa. Penguasa berhak
untuk campur tangan di hampir semua kegiatan masyarakat. Bahkan kalau bisa
mimpi-mimpi rakyat pun harus dikontrol dan disensor. 

Pernahkah Anda menyusuri jalan raya dari Jakarta ke Semarang? Di perbatasan
Jawa Barat dan Jawa Tengah di perbatasan kabupaten, perbatasan kota madya,
akan Anda temui gerbang-gerbang yang sangat besar dan megah. Lengkap dengan
slogan-slogannya. Misalnya saja, Selamat Datang di Tegal Kota Bahari. Orang
asing akan bingung. Ini kota Tegal atau kota Bahari? Di Purwokerto lebih aneh
lagi ''Selamat Datang di Kota Adipura''. Ternyata Wonosobo juga kota Adipura,
Temanggung juga kota Adipura. Banyak sekali kota di Jawa yang bernama Adipura.

Di gang-gang di desa, slogannya berbunyi, ''Wonorejo Desa Pelopor P4'',
''Seloporo Desa Pelopor P4''. Di mana-mana ada desa pelopor P4. Mungkinkah
pelopor itu lebih dari satu? Di Malaysia, juga Thailand, batas negara bagian,
provinsi atau Kota berstandar internasional. Hanya papan nama besar, biasnaya biru
atau hijau spotlight dengan tulisan putih yang juga besar-besar dan jelas
yang menunjukkan nama negara, provinsi atau kota. Siapa pun yang lewat akan
segera tahu, ''O, saya sampai di Kedah, di Ipoh, di Lampun atau di Chang Mai''.

Pola Pikir
Kekonyolan utama kultur Jawa adalah dalam hal pola pikir, terutama ketika
menyikapi kekuasaan. Baik rakyat menyikapi penguasa maupun penguasa menyikapi
rakyat. Dalam kultur Jawa, rakyat harus berserah diri secara total kepada
penguasa, baik penguasa jagat raya (Tuhan) maupun penguasa dunia (raja). Berserah
diri secara total kepada Allah memang benar. Tetapi berserah diri secara
total kepada penguasa dunia, entah itu raja, presiden, gubernur, bupati, atau
direktur, sama saja dengan memper-Tuhan-kan manusia. Sebutan gusti dalam kultur
Jawa memang diberlakukan untuk Tuhan (Gusti Allah), dan sekaligus juga untuk
raja (Gusti Prabu), pejabat pemerintah (Gusti Patih, Gusti Pangeran), bahkan
juga untuk majikan (Gusti Bendoro). Jadi tidak mengherankan kalau pemerintah
Orde Baru dengan mudahnya memanfaatkan aparat birokrasi untuk memenangkan
Golkar selama 30 tahun lebih dengan konsep monoloyalitas. Sebab jangankan
pegawai negeri (abdi dalem), rakyat pun hukumnya wajib untuk berserah diri kepada
penguasa. 

Meskipun dituntut untuk loyal kepada penguasa gaji pegawai negeri di
Indonesia sangat rendah dan tidak rasional. Paling tidak jika dibandingkan dengan
gaji pegawai swasta. Gaji menteri hanya Rp 7.000.000 sementara gaji seorang
direktur perusahaan swasta (besar) sudah di atas Rp 10.000.000 per bulan. Pola
ini memang disengaja oleh penguasa untuk menyeleksi individu-individu yang
benar-benar loyal. Kalau dalam dunia raja Jawa, abdi dalem yang setia diberi
hadiah dan kedudukan yang lebih tinggi. Bahkan kadang-kadang diminta untuk
nglungsur (alih pakai) salah seorang selirnya. Dalam pemerintahan Orde Baru,
pegawai negeri yang aktif di Golkar akan mendapatkan proyek yang menggunakan
anggaran ''pembangunan'' bukan anggaran rutin yang memang kecil. Pola demikian
berlaku sangat transparan secara nasional. Mereka yang loyal akan dapat proyek
dan cepat naik pangkat sementara yang kritis dan vokal akan tersingkir atau
terhenti kariernya.

Untuk menopang pola hidup aparat pemerintah sipil dan militer yang gung
binatoro model Jawa itu memang diperlukan dan yang sangat besar. Dana itu diambil
dari BUMN dan perusahaan swasta yang mendapatkan ''fasilitas'' dari sang
penguasa. Karenanya perusahaan-perusahaan pun ganti menekan buruhnya. Dan agar
buruh mau dibayar murah tetapi tidak mogok atau demo, beras yang menjadi
kebutuhan utama buruh juga harus berharga murah. Ganti petani ditekan untuk
menanam padi dengan pola yang ditetapkan pemerintah dan harga yang juga sudah
dibakukan.

Petani yang hidupnya susah perlu lauk yang murah, yakni ikan asin. Tiba
gilirannya nelayan ditekan dengan membiarkannya terisolasi secara fisik hingga
sulit untuk memasarkan produk mereka dalam keadaan segar. Dan rakyat gembel
yang terdiri atas buruh, petani dan nelayan hanya bisa berserah diri secara
total kepada kehendak ''Gusti Prabu'' beserta seluruh aparat di bawahnya.

Memang ada satu dua rakyat yang karena pengaruh kultur non-Jawa, termasuk
kultur asing, berani untuk bersikap tidak nrimo. Untuk mereka itu, ''Gusti
Prabu'' akan segera menerapkan dengan sangat canggih teori Michaeavelli. Bung
Karno di masa Demokrasi Terpimpin memenjarakan Syahrir dan dengan cara sangat
halus menyingkirkan Bung Hatta. Pak Harto di masa Demokrasi Pancasila
menyingkirkan Sri Sultan, Jenderal Nasution, Ali Sadikin, dan GPK serta kelompok
kritis lainnya dibasmi dengan sadis. Itu sama dengan yang pernah dilakukan oleh
Panembahan Senopati. Ki Ageng Mangir, musuh bebuyutannya yang sangat sakti itu
tidak dihadapinya secara kesatria. Dia suruh putrinya, Sekar Pembayun untuk
menyamar sebagai pengamen tari dan memikat hati sang musuh. Sekar Pembayun
berhasil memikat Ki Ageng Mangir. Tetapi dia keterusan lalu menikah dan hamil.
Ketika sang menantu sungkem, Senopati dengan teganya membenturkan kepala Ki
Ageng Mangir ke Selo Gilang (batu tempat kaki raja) hingga tewas. 

Kecenderungan kekuasaan terutama di negara-negara berkembang, memang korup
dan sewenang-wenang. Untuk itu bukan hanya diperlukan konstitusi yang rinci
dan jelas serta hukum yang lugas dan memenuhi rasa keadilan. Rakyat juga harus
sadar bahwa kultur Jawa yang lemah lembut dan adiluhung itu hanya baik untuk
berkesenian dan berserah diri pada Tuhan. Untuk sang penguasa duniawi,
lebih-lebih yang korup dan sewenang-wenang, diperlukan sikap dengan kultur Aceh,
Batak, Dayak, Menado atau Ambon. Lugas, terbuka dan apa adanya. 

Sayangnya selama pemerintahan Orde Baru, kultur Jawa itu telah dengan sangat
efektif merasuk ke relung seluruh etnis di Indonesia. Kalau Bung Karno
dinilai masyarakat telah berhasil membuat etnis Jawa menjadi bangsa Indonesia,
maka Soeharto juga telah sangat berhasil menjadikan bangsa Indonesia berkultur
Jawa. 

Penulis adalah penyair, tinggal di Jakarta.


-- 
Sent through GMX FreeMail - http://www.gmx.net


RantauNet http://www.rantaunet.com

Isikan data keanggotaan anda di http://www.rantaunet.com/register.php3
===============================================
Mendaftar atau berhenti menerima RantauNet Mailing List di
http://www.rantaunet.com/subscribe.php3

ATAU Kirimkan email
Ke/To: [EMAIL PROTECTED]
Isi email/Messages, ketik pada baris/kolom pertama:
-mendaftar--> subscribe rantau-net [email_anda]
-berhenti----> unsubscribe rantau-net [email_anda]
Keterangan: [email_anda] = isikan alamat email anda tanpa tanda kurung
===============================================

Kirim email ke