---------------------------------------------------------------------
WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Senin 12 November 2001 14:50 UTC * MASALAH SEMEN PADANG: APA YANG BISA DIKERJAKAN LAKSAMANA SUKARDI? Laksamana Sukardi Menteri Negara Pembinaan BUMN akhir-kahir ini diterpa persoalan BUMN. Dalam hal ini pemisahan antara PT Semen Padang dan semen Gresik. Laksamana dinilai gagal karena tidak mampu menghasilkan dana-dana yang sangat dibutuhkan pemerintah untuk menutupi defisit anggaran pada APBN 2001. Laksamana dinilai tidak mampu menangani suatu masalah yang krusial. Akibatnya persoalan PT Semen Padang menjadi sebuah preseden yang bisa memicu preseden yang sama di daerah-daerah lain. Rencana pemerintah menjual saham PT Semen Gresik kepada Cemex SA, perusahaan semen asal Mexiko ini dimaksudkan untuk memperoleh dana 520 juta dolar atau Rp5 triliun untuk menutup defisit anggaran yang mencapai Rp54,1 triliun pada APBN 2001 melalui pelaksanaan put option (hak menjual saham pada harga tertentu) tersebut. Namun belum lagi batas waktu 'put option' berakhir, DPRD dan Pemerintah Daerah Sumatra Barat nekat mengeluarkan maklumat pengambilalihan Semen Padang. Maklumat yang ditetapkan dalam rapat paripurna istimewa DPRD beberapa waktu lalu didukung oleh sejumlah fraksi dan organisasi Islam dan adat. Keputusan tersebut menyebutkan terhitung sejak 1 November 2001 untuk sementara waktu Semen Padang berada di bawah penguasaan masyarakat dan diserahkan ke Pemda Sumatra Barat. Dan itu diawasi oleh DPRD sampai dilaksanakan spin-off atau dilepasnya Semen Padang dari Semen Gresik. Masyarakat Sumatra Barat berharap Semen Padang dikembalikan sebagai BUMN yang berdiri sendiri. Maklumat Masyarakat Sumatera Barat ini membuat dunia bisnis dan investasi langsung terguncang. Tindakan yang dilakukan oleh sekelompok masyarkat Sumatera Barat ini menjadi batu sandungan bagi pihak pemerintah yang sedang mengupayakan agar para investor mau membeli aset-aset di Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan juga privatisasi terhadap sejumlah BUMN. Negara-negara yang tergabung dalam CGI yakni lembaga pemberi bantuan bagi Indonesia, mengecam kejadian tersebut. Secara hukum, Semen Gresik, termasuk Semen Padang, dimiliki pemerintah pusat, Cemex, yang merupakan penghasil semen terbesar nomor tiga di dunia. Di samping itu publik pun memiliki andil di dalamnya. Pemerintah daerah sama sekali tidak memiliki saham di sana. Laksamana yang masih muda dan kurang berpengalaman itu kendati sempat geram kini terpaksa harus bersikap akomodatif terhadap maklumat tersebut. Sebenarnya preseden PT Semen Padang bukan semata kegagalan Laksamana, tapi juga para ekonom mafia Orde Baru. Tim yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dan didukung oleh Emil Salim, yang dibentuk sebelum maklumat tersebut muncul, telah gagal mengantisipasi dan mengeluarkan rumusan yang tepat dari tuntutan rakyat daerah. Mereka sadar bila rakyat Sumatera Barat mendesak Semen Padang menjadi BUMN murni, pemerintah harus menyuntikkan dana US$ 300 juta atau Rp 3 triliun. Bagi masyarakat Sumatera Barat tuntutan itu sendiri, bila dipenuhi, sebenarnya menguntungkan Semen Padang yang merupakan kebanggan masyarakat. Sebab, dengan menjadi BUMN murni, Semen Padang tidak perlu membayar utang-utang. Selama ini Semen Gresik yang memberikan jaminan atas pinjaman Semen Padang. Jumlahnya sekitar US$ 50 juta kepada bank-bank asing. Perlu diingat pula bahwa penolakan masyarakat Minang atas penjualan Semen Padang kepada pihak asing bukanlah yang pertama. Pengambilalihan Semen Padang dikhawatirkan Bank Dunia dan CGI akan menjadi preseden buruk yang menjauhkan Indonesia dari investor asing. Tetapi pemerintahan Megawati, khususnya Menteri Laksmana Sukardi tentu perlu memperhitungkan faktor pemilihan umum 2004. Cara penanganan kasus Semen Padang ini jelas akan mempengaruhi pula PT Semen Tonasa di Sulawesi Selatan yang juga akan dipertahankan oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Sedangkan Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan merupakan target PDI Perjuangan untuk mendulang suara pada pemilu 2004 mendatang. Kedua propinsi ini sulit dimenangkan oleh PDI Perjuangan, partai Megawati dan Laksamana Sukardi. PRRI dicetuskan oleh divisi Banteng ditahun-tahun 1956. Sedangkan Permesta dicetuskan di Makassar, Sulawesi Selatan 1957. Masalah otonomi daerah dengan sentimen daerahnya sangat kental di dua propinsi ini. Maka mungkin untuk bisa menang dalam pemilu 2004 mendatang, pemerintah Megawati harus rela mengeluarkan dana sebanyak 3 triliun rupiah untuk menjadikan PT Semen Padang menjadi sebuah BUMN. Bukanlah konglomerat sekelas Sinivasan yang dekat dengan Istana pun bisa memperoleh 3 triliun rupiah dengan mudah. k RantauNet http://www.rantaunet.com Isikan data keanggotaan anda di http://www.rantaunet.com/register.php3 =============================================== Mendaftar atau berhenti menerima RantauNet Mailing List di http://www.rantaunet.com/subscribe.php3 ATAU Kirimkan email Ke/To: [EMAIL PROTECTED] Isi email/Messages, ketik pada baris/kolom pertama: -mendaftar--> subscribe rantau-net [email_anda] -berhenti----> unsubscribe rantau-net [email_anda] Keterangan: [email_anda] = isikan alamat email anda tanpa tanda kurung ===============================================
