Bisnis dan Otonomi Daerah
Oleh: Rhenald Kasali
Minggu lalu, di
Program Studi Ilmu Manajemen Pascasarjana Universitas Indonesia, saya mengundang
sejumlah eksekutif, usahawan, gubernur, dan bupati untuk mendiskusikan bagaimana
respons dunia usaha terhadap pelaksanaan otonomi daerah (otda). ”Every
beginning is difficult,” setiap hal baru pasti sulit. Begitulah pesan para
usahawan kepada para bupati agar jangan menyerah.
Bagi dunia usaha, respons
pemerintah daerah yang berbeda-beda di setiap kabupaten cukup merepotkan. Tapi,
tentu saja bukan cuma kesulitan yang mereka temui. Ada kalanya ditemui juga
bupati yang ”probisnis”. Mereka ini biasanya adalah mantan usahawan
yang sekarang mewirausahakan pemerintahannya.
Mereka mendorong pengambilan
keputusan yang cepat dan sangat berhati-hati terhadap pengenaan retribusi. Ciri
lainnya adalah mereka tidak cengeng begitu melihat pembagian duit dari
pemerintah pusat hanya cukup untuk membayar gaji karyawan. Bagi mereka, yang
harus disejahterakan pertama-tama adalah rakyatnya, bukan pemda.
Namanya
juga sedang berada pada tahap membongkar, maka yang terlihat adalah pemerintahan
daerah dengan segala ketidakteraturan dan kekacauan. Nanti tentu akan tampak
mana bupati yang cakap dan mana bupati yang salah kamar. Bupati-bupati yang
salah kamar cenderung sangat reaktif terhadap tekanan-tekanan keuangan yang ada
di wilayahnya. Mereka tidak punya keberanian mengambil langkah tidak populer,
karena tidak yakin terhadap masa depannya.
”Pemerintah itu bergerak di
bidang bisnis informasi,” demikian kata Michael R. Nelson, Direktur
Kebijakan Teknologi pada Federal Communications Commission (FCC). Itu sebabnya
di negara-negara maju pemerintahnya menanamkan investasi besar-besaran untuk
menyajikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Informasi tentang cuaca,
pajak, hasil-hasil penelitian, angka-angka statistik, perubahan penduduk,
potensi usaha, sumber daya alam, susunan pemerintah, nama-nama pejabat dan
pengusaha, rencana pemerintah ke depan, fasilitas yang tersedia, kondisi
keuangan pemerintah, jumlah bank dan uangnya yang berputar, dan lain sebagainya.
Informasi-informasi itu digunakan untuk menjawab pertanyaan ”Mengapa kita
membutuhkan pemerintah?” Jawabannya adalah karena kita membutuhkan rasa
aman, nyaman, dan sejahtera.
Data tentang Rusia malah lebih tersedia
Bagi dunia usaha, informasi adalah faktor produksi yang sama pentingnya
dengan modal. Bahkan, informasi mendahului datangnya modal. Karena tidak ada
informasi yang jelas, Indonesia sekarang menjadi pengimpor kulit kina. Padahal
dulu Indonesia adalah eksportir kina terbesar. Petani yang putus asa menebang
pohon kina, menggantinya dengan kopi ketika harga kina anjlok. Sekarang, ketika
harga kulit kina naik, tak mudah menanamnya kembali karena dibutuhkan waktu
panjang untuk memanennya kembali.
Seorang investor lain menghubungi bupati
dan menyatakan kesediaannya membuka lahan sekian ratus hektare untuk suatu jenis
tanaman. Setelah diteliti dan teknologinya ada, bupati mendukung, barulah
dimulai riset untuk mengembangkan. ”Karena keahlian tidak ada, kami
berangkat ke Thailand, belajar di sana. Belakangan kami tahu riset seperti itu
sudah ada di salah satu balai riset di Bogor,” ujar pengusaha tadi.
Padahal, di Thailand mereka sudah mengeluarkan biaya riset ratusan ribu dolar.
Mengapa hal itu terjadi? Karena di sini tidak ada informasi itu. Pengusaha
ternyata lebih mudah mendapatkan informasi tentang potensi usaha di Rusia dan
India ketimbang di kabupaten-kabupaten di Indonesia. Mengapa pemda kabupaten
tidak mulai dengan mengumpulkan dan menyebarkan informasi yang dimilikinya?
Mungkin mereka juga tidak tahu, tapi mungkin juga tidak merasa perlu untuk tahu.
Upaya mencari tahu dengan mengumpulkan data-data itu, lalu menyediakannya lewat
media-media yang mudah diakses seperti internet adalah awal untuk menggerakkan
perekonomian daerah.
Bagi investor yang menggarap seluruh wilayah Nusantara,
bangkitnya daerah-daerah tentu merupakan kabar baik sekaligus kabar buruk. Kabar
baik karena izin investasi di daerah bisa lebih cepat diperoleh kalau bupatinya
”probisnis”. Kabar buruknya, ya apalagi kalau bukan perilaku bupati
yang ”antibisnis” dan hanya peduli terhadap kesejahteraannya
sendiri.
Bagi marketer yang memasarkan barang-barang massal kebutuhan
sehari-hari, tentu ini saatnya melakukan resegmenting, relocation, dan
redifferentiation. Bagi pemda, keunggulan kompetitif alias competitive advantage
pada dasarnya adalah fungsi dari strategi pemasaran, implementasi, dan
konteksnya. Ketiga faktor ini harus sama kuatnya. Tanpa memperhatikan konteks,
misalnya, strategi pemasaran yang kuat adalah sia-sia.
Demikian pula tanpa
kepemimpinan yang kuat, implementasi tidak akan berjalan dengan baik. Dalam hal
ini, daerah harus mengembangkan mekanisme yang pas untuk melahirkan pemimpin
yang cocok dengan tuntutan zaman. Bisnis hanya merespons positif kalau mereka
membaca pemda-pemda itu dikelola orang-orang yang memang layak memimpin dan
memiliki akar kuat.
(KONTAN, No. 49/V Tanggal 3 September 2001)
