Kamis, 6/12/2001 07:45 wib
PADANG, mimbarminang.com -- Direksi PT Semen Padang menolak konsep
pemi-sahan PT Semen Padang yang telah diputuskan pemerintah, Jumat
(30/12) pekan lalu. Alasannya, konsep tersebut malah lebih mengikat
mana-jemen PT Semen Padang de-ngan PT Semen Gresik mengingat dominasi
saham PTSG di PTSP menjadi lebih besar. Direktur Utama PT Semen
Padang, Ir. Amrul Ikhdan Nizar menjawab Mimbar Minang, usai acara
berbuka puasa bersama dengan Pengurus PWI Sumbar dan jajaran pers
daerah ini, Rabu (5/12/2001) malam, menyatakan sangat keliru jika
pemerintah menyebut keputusan yang telah diambilnya sudah sesuai
dengan aspirasi spin off.

“Bagi saya ini bukan realisasi dari pemisahan PTSP, malah lebih
mengikat manajemen PT Semen Padang dengan PT Semen Gresik. Karena,
struktur saham yang dikuasai oleh Cemex menjadi lebih besar
dibandingkan posisi sebelumnya,” kata Ikhdan Nizar.

Sebagai contoh, Ikhdan memaparkan kembali struktur saham Cemex
seperti telah dikemu-kakan Menneg BUMN Laksanama Sukardi, ketika
mengumumkan keputusan pemerintah Jumat (30/12) lalu. Menurut dia,
saat ini Cemex menguasai 76,5 persen saham PT Semen Gresik sekaligus
menjadi pemegang saham mayoritas.

Di luar itu, katanya, Cemex juga menjadi pemegang saham terbesar
kedua di PT Semen Padang dengan menguasai 37,5 persen saham. Kondisi
ini, tegasnya, membuka peluang yang lebih besar bagi Cemex untuk
mengintervensi manajemen PT SP.

“Sebab, ketika masih menjadi pemegang saham minoritas di PTSG Cemex
sudah melakukan berbagai trik yang merugikan perseroan. Apalagi
dengan komposisi saham mayoritas seperti sekarang, kekuasaan Cemex
akan menjadi lebih besar lagi,” katanya.

Menanggapi pertanyaan mengenai langkah yang akan diambil PT Semen
Padang terhadap kondisi persahaman itu, Ikhdan secara diploma-tis
mengatakan, “Direksi hanya memegang STNK, soal apakah kendaraan akan
dijual atau tidak, tergantung yang memegang BPKB,” katanya sambil
tertawa.

Soal Utang

Dalam kesempatan yang sama Dirut PT Semen Padang ini juga menjelaskan
kinerja perseroan yang sempat dicap sejumlah media sebagai sangat
jelek. Menurut Ikhdan, PTSP saat ini memang masih memiliki utang
sebesar 48 juta dolar AS. Posisi utang ini jauh lebih kecil
dibandingkan utang akhir 1999 lalu yang mencapai 79 juta dolar AS.

Tetapi, lanjutnya pula, keberadaan utang tersebut secara akuntansi
perusahaan masih sangat aman dan dipastikan akan selesai dibayar pada
tahun 2003 mendatang. Alasannya, perolehan keuntungan perusahaan
setiap tahunnya diyakini mampu menutup beban utang itu.

“Sebagai ilustrasi, sampai akhir Oktober 2001 ini perolehan untung
sementara perseroan sudah mencapai Rp72 miliar. Secara absolut
perolehan untung ini cukup untuk mengangsur utang tersebut,” katanya.

Namun, tegas Ikhdan lagi, sesuai dengan prinsip holding antara PTSG
dengan PT Semen Padang seluruh utang tersebut memang dijamin oleh PT
Semen Gresik. Penjaminan ini, ujarnya, bukan berarti PT Semen Padang
tidak kredible dimata kreditur, tapi memang sudah sesuai dengan
prinsip korporasi yang berintegrasi dengan PTSG sejak jauh hari
sebelumnya.

Apakah PTSP bisa membayar utang itu sendiri? Menurut Ikhdan, sangat
mungkin. Sebagai contoh, dia mengungkapkan saat ini PTSP sedang
melakukan negosiasi dengan satu sindikasi perbankan menyangkut
pembayaran utang itu. “Itu artinya, posisi PTSP masih sangat
dipercaya oleh kreditur,” katanya.

Tanggapi KAN Luki

Sementara, ketika menjawab pertanyaan wartawan mengenai tuntutan KAN
Lubuk Kilangan kepada PTSP, Ikhdan Nizar mengaku sangat menyayangkan
sikap beberapa tokoh masyarakat Nagari Lubuk Kilangan yang mengekspos
tuntutan mereka secara luas di Jakarta. Padahal sembilan tuntutan
yang mereka suarakan tersebut bisa dibicarakan di tingkat direksi
PTSP.

“Saya tak habis pikir kenapa (aspirasinya) mesti dibawa kemana-mana.
Ke menteri dan ke tempat-tempat lain di Jakarta. Padahal masalah ini
bisa dibicarakan di tingkat direksi PTSP di Padang ini. Tapi kok
diumbar kemana-mana,” kata Ikhdan.

Dia juga mengaku heran dengan perluasan tuntutan yang diajukan KAN
Luki. Sebelumnya, jelas Ikhdan, mereka hanya menuntut lima poin saja.
Diantaranya menyangkut tanah seluas 412 hektar dan hak mendapatkan
jatah Rp5/kg dari penjualan semen.

Untuk dua hal yang terakhir, jelas Ikhdan, pihaknya telah
menyampaikan kepada KAN Lubuk Kilangan bahwa PTSP belum akan membeli
tanah itu, karena masih akan dibutuhkan dalam waktu yang lama.
Tetapi, ujarnya lagi, KAN Lubuk Kilangan tetap memaksa PTSP untuk
membelinya.

Kemudian, lanjutnya, menyangkut tuntutan pembayaran Rp5 dari setiap
kg penjualan semen Padang juga telah dijawab oleh PTSP bahwa hal itu
tidak bisa dilakukan tanpa dilandasi oleh aturan hukum yang jelas.

Jika PTSP tetap melakukan pembayaran, katanya, maka manajemen PTSP
akan menghadapi beberapa kendala. Pertama, pembayaran itu bisa
diartikan sebagai tindakan pungli (pungutan liar). Dalam posisi ini,
katanya, kedua belah pihak (PSTP dan KAN Luki) akan terkesan sanksi
hukum yang sama.

Resiko lainnya, jelas Ikhdan, apabila tuntutan itu tetap dilaksanakan
maka manajemen PTSP akan terkena beban pembayaran pajak yang cukup
besar, sebab pengeluaran itu dalam sistem akuntasi dianggap sebagai
pengeluaran yang berbeban pajak. “Padahal, aturan main yang mengatur
itu tidak include dengan aturan perpajakan. Artinya, yang bakal
terkena dampaknya adalah manajemen PTSP sendiri,” papar ikhdan.

Ditambahkannya, tuntutan kontribusi Rp5/kg dari penjualan semen
tersebut meliputi jumlah yang sangat besar yaitu mencapai Rp25 miliar
per tahun. Perhitungan ini didasarkan dengan asumsi penjualan semen
PTSP sebesar 5 juta ton per tahun. Artinya lagi seperempat dari
sekitar Rp100 miliar perkiraan keuntungan per-tahun PTSP harus
diserahkan secara cuma-cuma kepada masyarakat setempat.

“Khusus soal pencemaran kita itu sudah memiliki ISO 1400. Itu sebuah
standar pengendalian lingkungan yang akurat sekali. Saya bertanya
apalagi jaminan soal lingkungan ini, selain ISO 14000 itu. Itu
internasional,” jelasnya.

Tetapi menanggapi tuntutan KAN Luki lainnya, Ikhdan tak mau
berkomentar jauh. Sebab dari 9 tuntutan tersebut, terdapat tuntutan
yang dianggapnya ‘baru’. Misalnya, tuntutan penggantian semua direksi
dan kepala kompartemen/biro PTSP, menjadikan Nagari Luki sebagai
distributor tunggal dan bubarkan semua distributor yang ada sekarang,
menjadikan anak nagari Luki sebagai komisaris dan Direksi. “Saya tak
maulah berkomentar soal ini. Mungkin saya tak berani, ataukah saya
kurang arif?, ha ha, “ kata Ikhdan.

Sikap PWI Sumbar

Sebelumnya, Ketua PWI Sumbar Haji Masri Marjan S.H sempat
mengeluarkan statemen ‘mengejutkan’ soal dukungan organisasi
kewartawan Sumbar ini terhadap pemisahan PT Semen Padang.

Selama ini, kata Masri Marjan, pihaknya selaku Ketua PWI Sumbar tidak
pernah berpihak, baik kepada perjuangan spin off PTSP maupun put
option PT Semen Gresik. Padahal, katanya, sekretaris PWI Sumbar
Basril Basyar adalah pendukung Cemex.

Alasan yang diambilnya, tambah Masri lagi, karena ingin memposisikan
PWI sebagai organisasi yang netral sesuai dengan prinsip komunitas
jurnalis nasional itu.

Tetapi melihat perkembangan terakhir, tegas Masri, pihaknya sekarang
memiliki keyakinan baru bahwa dari dua pilihan, spin off PTSP atau
menjual PTSP kepada Cemex, pihaknya cenderung untuk mempertahankan
posisi PTSP sebagai BUMN yang mandiri. “Kita tak ingin Cemex
menguasai PTSP,” kata Masri Marjan yang juga anggota Komisi A DPRD
Sumbar itu.(isr/ang/awe)



Get your Free E-mail at http://minangkabau.zzn.com
____________________________________________________________
Get your own FREE Web and POP E-mail Service in 14 languages at http://www.zzn.com.

RantauNet http://www.rantaunet.com Isikan data keanggotaan anda di http://www.rantaunet.com/register.php3 ==============================================Mendaftar atau berhenti menerima RantauNet Mailing List di http://www.rantaunet.com/subscribe.php3 ATAU Kirimkan email Ke/To: [EMAIL PROTECTED] Isi email/Messages, ketik pada baris/kolom pertama: -mendaftar--> subscribe rantau-net [email_anda] -berhenti----> unsubscribe rantau-net [email_anda] Keterangan: [email_anda] = isikan alamat email anda tanpa tanda kurung ==============================================

Kirim email ke