Assalamu’alaikum Wr.Wb, Uda Indra J Piliang Saya mencoba menjawab kritikan uda thd tulisan saya. Tapi sebelumnya, salam kenal dari saya. fendi KOTO (30th), sekampung dengan Syahril Sabirin, tapi beda kampung/nagari. Dia di Gadut, Tilkam, saya di Kamang, Tilkam.
IJP: Dalam beberapa hal, FHB berbeda pandangan dengan Mafia Berkeley ini. Harap dibedakan antara ekonom pemerintah dengan ekonom non pemerintah. Emil Salim, Frans Seda, Wijoyo, etc, sampai sekarang masih berkantor di Depkeu sebagai Penasehat Ekonomi Presiden. Sedangkan Mas Soni, FHB, dll, ekonom non pemerintan. FHB saya kenal sejak Orba, bersuaran lantang terhadap Mobil nasional, BPPC, etc. Anak-anak UI mengenalnya sebagai simbol gerakan 98 di kalangan cendekiawan/dosen. Kalau dia "ngomong di koran" seperti yang anda bayangkan, saya kira memang begitulah koran kita. Saya kira Mas Soni bisa ikut nimbrung, sebetulnya tak ada perbedaan prinsipil di kalangan ekonom non pemerintah. ------------------------------------------------------------------------------------------------- fendi.K: Saya setuju memang dalam beberapa hal FHB beda pendapat dengan yang namanya mafia Barkley-UI, tapi pada umumnya analisis dalam tulisan lebih condong ke sana. Dan saya kira uda bisa analisis sendiri. Saya tahu beda antara ekonom pemerintah ataupun non pemerintah. Bedanya tentu dari posisinya saja. Mengenai misi atau visi apa yang diembannya dalam setiap analisis ekonomi, tentu tergantung dari pribadi individunya sendiri. Trus, FHB bersuara lantang, bahkan sampai dikenal sebagai simbol ’98, emang gitulah media massa di Indonesia, dimana lebih meng-update tulisan-tulisan ekonom yang pro-liberal. Perlu diketahui, bahwa baik proyek Mobnas ataupun BPPC yang sekarang tidak ada lagi, bukanlah karena suaranya lantang FHB. Proyek Mobnas gagal adalah karena desakan oleh negara industri automotive seperti Jepang dan Jerman memenangkan perkaranya di WTO. Lalu, BPPC yang pernah terdaftar sebagai state trading enterprise (STE) di WTO, juga bukan karena suara lantang FHB. Tapi juga atas desakan negara seperti AS dan Inggris yang terhambat oleh monopoli BPPC terhadap cengkeh dan menuntutnya di WTO, terlepas dari menajemen BPPC yang sarat KKN. Patut uda analisis juga relasi bisnis-pemerintah. Thomas Hobbes (1588-1679), filsuf Inggris, menggambarkan kekuasaan negara sebagai Leviathan. Ia sejenis buaya raksasa laut yang memangsa dan menakutkan. Cuma, sejak rentetan demam deregulasi-liberalisasi modal yang memperanakkan globalisasi ekonomi, kekuasaan dan kapasitas hampir semua lembaga negara semakin dilucuti (dan tunduk pada) kekuasaan bisnis. Jadi, siapa yang sesungguhnya lebih berkuasa? Akan halnya sikap IMF atau Bank Dunia terhadap KKN di Indonesia, mengandaikan KKN ini begitu berat sebelah. Secara lugas mesti dikatakan, locus KKN bukan sekadar tindakan sewenang aparatur negara, melainkan juga praktik predatory-parasitic, namun banyak pelaku bisnis yang membuat aparatur negara nampak semau gue. Dalam hal KKN, banyak pelaku bisnis juga merupakan free riders. Gejala ini juga sekaligus menunjukkan jenis orientasi ideologis yang melekat pada badan-badan keuangan seperti IMF dan Bank Dunia. Tentu, badan-badan keuangan itu bukannya tidak melihat peran banyak pelaku bisnis dalam gejala KKN. Namun dari berbagai publikasi dan program kebijakannya, nampak jelas bahwa mereka tidak cukup mengintegrasikan malpraktik bisnis sebagai faktor penjelas (explanans) gejala korupsi yang sama statusnya dengan penyalahgunaan kekuasaan aparatur negara. Nah, dalam hal ini, berlaku pula apa yang ditunjuk oleh orang yang sangat hafal dengan beragam malpraktik bisnis, George Soros (2000): “Ritual demokrasi bisa saja ditaati, namun kapasitas negara untuk mengelola urusan bersama kita sesungguhnya sudah dilucuti oleh kepentingan privat kelompok-kelompok bisnis.” Memang, bahkan dalam gejala korupsi, sebuah kekuatan pemangsa sedang bersembunyi secara rapi, yaitu neo-liberalisme ekonomi. --------------------------------- IJP: Privatisasi ala FHB bukan berarti bertujuan memiskinkan rakyat, menjual harga diri bangsa. Tetapi menyehatkan perusahaan. Toh perusahaan-perusahaan sehat itu kan main juga di pasar global. Semen Padang, misalnyua, apa tak diekspor keluar negeri? Jadi agak berlebihan, kalau ekonomi sekarang mirip zaman barter seperti dahulu. Internet ini, misalnya, atau MTV, sebagai barang ekonomi, ya, menembus batas-batas negara. ------------------------------------------ fendi.K : Privatisasi ala FHB bukan untuk memiskinkan rakyat, lalu ala siapa yang benar memiskinkan rakyat?. Privatisasi atau menswastakan kepentingan publik menjadi milik individu (tarohlah investor asing), apa akan dapat memakmurkan rakyat?. Saya kira, it’s impossible. Lha, dari kata dasarnya saja udah jelas beda. Mana ada orang berbisnis bila tidak mencari profit.Dan pasti ada pihak yang dirugikan.Wah....wah.... Emang, Indonesia kaya akan sumberdaya alam dan para pakar-pakar. Nah kenapa dari 250 juta penduduk ini tidak satupun yang bisa mencari jalan keluar selain menjual ke orang asing (kasus semen padang ke cemex). Pikirkan dan do it something yang bermamfaat buat orang banyak. Pernah baca buku HMT Oppusunggu “Berhentilah berbicara, seruan bagi ekonom Indonesia” yang pro-liberal. Bahkan Oppusunggu bersama Jeffrey Winter mencium adana skandal BI yang dibekingi IMF, yang sebenarnya juga skandal politik Golkar. Trus, semen apakah tidak diekpor ke LN. Yah, bedakan juga dong antara produk dengan kepemilikan. Kok mudah aja memperjual-belikan kepemilikan. Bisa-bisa istri sendiri juga diprivatisasi lalu ditenderkan ke investor (ha...ha...ha). Dari dulu orang Indonesia cuma bisa menjual aja. Nah di era globalisasi ini orang kaya gampang aja memperjual-belikan perusahaan, demi untung tentunya. ------------------- IJP: Lagian, saya koq tak melihat apa kritikan anda soal TULISAN FHB. Kalau anda menilai FHB-nya, saya khawatir anda salah, karena tak mengenal seluruh karya ilmiahnya. ------------- fendi: Yah, pecuma saya kritik secara menyeluruh, cukup menyimpulkan saja bahwa FHB pro-liberal, meskipun sekali-kali memang ada juga tulisannya yang pro rakyat, mungkin sewaktu atau sebelum jadi fungsionaris PAN (tujuan politik kali ya). ------------------------------------- IJP: Saya kira tak begini. Bandingkan gaji buruh di perusahaan multi nasional yang menjalankan prinsip good corporate governance dengan yang bukan. Petronas saja sudah menembus pasar Global. Justru yangsaya lihat buruh-buruh korban PHK berasal dari perusahaan-perusahaan yang merupakan hasil rent seeking economy Orba, kebanyakan berasal dari pengusaha Korea, Jepang, atau China. Yang penting bagi mereka adalah menaruh seorang jenderal di jajaran komisaris. ----------------------------------- fendi: Soal itu saya juga tahu mah. Uda tahu gimana nasib buruh di perusahan sepatu Nike, trus di Sangrilla Hotel, dan masih banyak lagi contohnya. Catatan, untuk Sangrilla Hotel, kepemilikan saham terbesar masih dimiliki oleh BNI, berupa dana pensiunan dan tercatat dibursa saham BEJ. Berarti ini perusahaan publik. Tapi kenapa dengan menajemen asing sebagai pemilik saham ke dua malah mem-PHK, bahkan menuntut ganti rugi karyawan atau buruh? Mungkin ini contoh hasil rent seeking economi Orba juga ya. ----------------------------------------- IJP: Justru nasib buruh baik sekali di negara-negara yang anda sebut neo liberal itu. Buruh malah punya saham di perusahaan. Kepemilikan pribadi diatur sedemikian rupa dengan UU Anti Monopoli. Indofood, Indomobil, Indononi, atau perusahaan monopoli lainnya akan dikemplang. Lihat saja kiprah Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang salah satu anggotanya FHB. ----------------------------- fendi: Bedakan dong capasity building antara buruh Indonesia dengan luar. Tentu lebih unggul mereka. Lagi pula misi serikat-serikat buruh mereka juga semata untuk kesejahteraan buruh, bukan untuk tujuan politis individu, seperti yang sering terjadi di Indonesia. Ketua serkat ini, kemudian bikin partai, misalnya, atau anggota PDIP. Sama aja, UU Anti Monopoli keluar karena desakan IMF juga. Selanjutnya melalui mekanisme pasar bebas akan tumbuh lagi monopoli-monopoli corporate baru (TNCs) yang mempunyai kekuatan modal besar. Malah akan menggilas semua unit-unit usaha rakyat kecil. Lihat saja nanti. Coca-cola menggilas perusahaan limun. ------------------------------------ IJP: dan lihat perusahaan-perusahaan strategis yang dikuasai pemerintah, taruhlah dikuasai Habibie dulu. Semuanya tak punya daya saing. IPTN, BPPT, Batan, macam-macam. Juga BUMN. Kan sumber korupsi, sumber kebangkrutan. ----------------------------------- fendi: Udah jelas tidak mampu bersaing, kok malah membuka persaingan yang lebih lebar lagi? (kompetisi global).Emang benar, seperti yang saya utarakan diatas bahwa telah terjadi malpraktek kekuasaan akibat relasi bisnis-pemerintah. Semua orang tau, sebab krisis multidimensi di Indonesia adalah akibat ulah rejim Orba ini, bahkan sampai sekarang rejim Orba ini masih kuat. Menurut saya, pernah diusulkan oleh Emil Salim (meskipun dicap sebagai anggota mafia Barkley-UI), tapi dia juga pernah menawarkan konsep ekonomi kerakyatan. Nah, gimana para ekonom dan pakar-pakar seperti uda bisa menasionalisasikan konsep ini di tingkat pemerintahan dan publik. Saya kira konsep ini lebih bisa diterapkan. Jadi, jangan dibanding-bandingkan juga dengan hal-hal yang telah usang. -------------------------- IJP: Justru terbalik. Sekalipun saya tak begitu sependapat dengan prinsip-prinsip neo liberal, tetapi penjelasan anda ini saya kira bukan dari orang sana. Kaum liberal telah belajar banyak dari kaum Marxis. Yang anda tuliskan kan mirip dengan kritikan Karl Marx terhadap kapitalisme. Upah buruh di Inggris bisa 10 kali atau 20 kali dari di Indonesia. ----------------------------------------------- fendi: Apa maksud anda bukan dari orang yang sana? Gimana sehat atau cukup pangan masyarakat, kalau pelayanan bagi mereka dikurangi oleh IMF melalui LoI?. Contoh, dicabut subsidi pupuk, apa dampaknya bagi sektor pertanian. Tentu produktivitas di tingkat petani akan berkurang. Lalu, masuk beras impor murah, dan untuk rakyat miskin disalurkan melalui program JPS, tapi banyak yang di sunat juga. Bagi petani (mayoritas penduduk Indonesia : 60 %), jelas akan menghantam produksinya. Dan seperti yang pernah dianalisis DJ. Rachbini, nilai tukar petni turun, alias rugi. Misalnya satu keluarga tani beranggota 3-4 orang. Berapa jumlah penduduk yang miskin jadinya akibat liberalisasi perdagangan pertanian ini? Ingat lho, kemiskinan identik dengan ketahanan pangan. ------------------------ IJP: Ini lain lagi, menyangkut ekonomi makro. Kalau dilihat, sebetulnya berapa banyak sih komponen utang luar negeri dalam pembiayaan pembangunan? Tulisan mas Soni di Sinar harapan kemarencukup memberikan data-datanya. saya memang tak setuju dengan rendahnya tingkat pengawasan IMF/WB atas utang yang diberikan ke negara-negara berkembang. Tapi jangan lupakan juga utang itu masuk ke pemerintahan yang korup, dipakai untuk main di pasar uang, membangun simbol-simbol atau patung-patung yang tak produktif bagi uang itu untuk berputar. digunakan untuk bikin pesawat terbang yang gampang jatuh, atau untuk membeli kapal rongsokan hingga mudah tenggelam -- seperti Tampomas II --. ------------------------- fendi: Bukankah ekonomi makro juga akan berpengaruh terhadap mikro ekonomi? Buat pembangunan, saya tidak pernah katakan lebih banyak didanai oleh utang. Malah, uda sendiri tahu, ratusan triliun utang cuma untuk restrukturisasi perbankan. Perlu data? BLBI, sekarang KLBI berupa kredit BI terhadap bank-bank mengalami kesulitan likuiditas. Akan tetapi melalui program penjaminan oleh pemerintah (syarat IMF), hak tagih BI dialihkan ke pemerintah. Maka untuk membayar hak tagih tersebut pemerintah menerbitkan obligasi (surat utang) senilai Rp 164,53 triliun dan juga menerbitkan surat utang untuk program penjaminan sebesar Rp 53,77 triliun. Meskipun hakekatnya pinjaman dengan persyaratan suku bunga dan jangka waktu tertentu, pada akhirnya akan menjadi pengurrasan uang negara yang dilakukan oleh bank-bank penerima ataupun oleh pejabat-pejabat BI sendiri. Laporan audit BPK 31 Juli 2000, mengungkapkan dugaan penyimpangan sebesar Rp 144,53 triliun (per 29 Januari 2000). Potensi kerugian negara adalah 138,44 triliun (95,78%) dari danan penyaluran BLBI. Sementara penyimpangan dari bank penerima BLBI sebesar Rp 84,84 triliun yang dilakukan oleh 48 bank penerima. Dampaknya terhadap APBN, jelas luar biasa. SehinggaTahun 2001 ini angsuran dan bunga obligasi mencapai Rp 55,7 triliun, atau 18,9% dari APBN hanya buat bayar beban utang BLBI. Tengok APBN buat subsidi masyarakat, cuma 16,4% (Rp 48,2 triliun), dan buat pembangunan cuma 11,3% (Rp 33,3 triliun). Yang jelas, sejak Oktober 1997, (terbit LOI) hingga April 2001, dana dan kebijakan IMF tidak pernah menyembuhkan perekonomian Indonesia. Utang yang US$ 43 milyar jelas tidak akan jatuh ke tangan rakyat (mamfaatnya). Tapi untuk membayar kreditor asing dan utang-utang kroni rejim Orba. Sayangnya orang kita sering dikibuli oleh ekonom-ekonom pro IMF yang menyatakan supaya patuh sama IMF. -------------------------------------------------------------- IJP: Ini berbeda antara teori dengan prakteknya. Di Kalimantan, buah-buah luar negeri jauh lebih murah dari buah lokal. begitu juga dengan beras, gula, etc. kalau beras impor lebih murah, emang kenapa? kan rakyat yang untung? beras dari Vietnam jauh lebih murah, dari beras lokal. kenapa? karena memang produksi beras lokal yang kecil, adanya tengkulak-tengkulak yang mempermainkan harga, juga orang-orang di Bulog. sebetulnya, kalau melihat ongkos produksi, trasportasi, dllnya, beras lokal mestinya lebih murah dong. kenapa mahal? ya, karena ekonomi biaya tinggi ini. yang untung bukan petani, tetapi tengkulak, atau oknum di Bulog. dengan membebaskan bea masuk, beras lokal sebetulnya bisa bersaing, asal jangan lewat tengkulak. ------------------------------ fendi: Memang faktor tengkulak amat besar juga bagi tingkat kesejahteraan petani (artinya, menjadi tidak sejahtera). Kalau di Kalimantan atau taroh di Indonesia secara keseluruhan produk pertanian murah dan dapat dijangkau oleh konsumen, pada jangka pendek tidak kelihatan biasnya, artinya posistif. Tapi coba uda telusuri juga, kehidupan petani di sentra-sentra produksi. Pahit! Adalah gejala umum bila Bulog yangs sekarang dicabut peranannya, dan sudah bisa dikatakan perum, bukan STE lagi, pas akan panen raya, selalu mengimpor komoditas luar. Jelas mempermainkan harga pasar. Saya setuju, bila beras lokal akan mampu bersaing dengan beras luar. Itu tergantung dari pemerintah juga. Perlu diingat bahwa dalam rangka liberalisasi perdagngan pertanian melalui WTO (AoA, Agreement on Agriculture), ada tiga komponen yang diatur. Yaitu, perluasan akses pasar dengan mengurangi sampai menghapus hambatan dalam perdagangan. Kedua, pengurangan sampai penghapusan subsidi pemerintah bagi pembangunan pertanian. Dan ketiga, penguangan sampai penghapusan subsidi ekspor. Negara berkembang seperti Indonesia sering posisinya kalah. Untuak bea tarif, melalui LoI 1998, dari BM Beras :160% yang terdaftar di WTO, turun menjadi 30%, bahkan pernah nol persen. Subsidi pupuk dicabut. Gimana petani bisa bersaing bila kemampuan untuk berproduksi sudah dibatasi oleh pasar bebas. Trus, negara maju, seperti Jepang, untuk bea tariffnya masih tinggi (untuk beras), yaitu 300%. Inilah distorsi dalam era perdagangan bebas. Artinya, liberalisme yang berat sebelah. ------------------------------- IJP: Apa hubungan antara BUMN dengan rakyat banyak? nyaris tak ada. BUMN kita hampir semuanya merugi sepanjang tahun. periksa saja laporan tahunannya. kenapa rugi? karena inefisiensi, KKN, tak menerapkan prinsip manajemen dengan baik. saya pernah bicara dengan orang-orang KADIN Pusat, mereka nggak ngerti good corporate governance. mereka hanya bermodal lobby, atau mengikuti tender fiktif dalam proyek-proyek pemerintah. begitu juga BUMN, kebanyakan menjadi sapi perah politisi, juga jenderal-jenderal. dan tak ada tuh yang demi kepentingan rakyat. ------------------------------------ fendi: Saya setuju dengan maksud uda bahwa BUMN tidak lebih sebagai sapi perah penguasa. Saya berbicara dalam konteks sekarang, meskipun persoalan sekarang umumnya datang dari masa lalu. Apa salahnya kalau BUMN tersebut dijadikan semacam perusahaan publik (bukan investor asing) dan yang kontrolnya juga oleh publik juga. Lha, rakyat aja tidak pernah diberikan kesempatan. Nah, disana barangkali peran pakar untuk memajukan pemahaman demokrasi di tingkat basis serta daya keintelektualan mereka. Artinya jangan perbodoh bangsa sendiri, dan jangan diplintirkan pemahaman yang benar. Sekaligus, perbaikan mutu pendidikan. Secara umum, orang kita budaya adalah pemalas, mungkin karena kaya akan SDA.Nah, dari sini tidak ada kreatifitas berfikir secara bijak. Gitu aja barangkali. Bukankah SDM juga merupakan capital dalam pembangunan? Orde baru sampai sekarang memnggap kapital hanya dalam bentuk fisik. --------- IJP : Pertanyaan saya pada anda: ulasan FHB yang mana? fendi:Yaitu ulasan tentang privatisasi serta usulan buka kran impor komoditas penting di Kompas, (karena saya berlangganan itu). ------------------------- IJP: Saya kira nggak begitu. kalau anda tak mau ada perusahaan asing di tempat anda, silakan saja. kalau anda tak mau ada McD atau KFC, silakan saja. kalau anda tak mau pakai sepatu, jeans, TV, komputer, etc, yang milik individu tertentu, silakan saja. Untuk perusahaan macam McD, cuma 5% yang pergi ke USA, sebagai lisensi (hak milik nama perusahaan), sedangkan sisanya masuk ke peternak-peternak ayam di Sukabumi, atau anak Sudharmono. ----------------- fendi: Wah...wah, anda rupanya semangat benar terhadap liberalism ini. McD atau KFC, secara tidak langsung merupakan imbas dari globalisasi sosial, yakni merubah pola kehidupan orang zaman sekarang, tentu dengan serangkaian iklan-iklan di TV. Contoh ada Mc Kids di acara TV swasta, berhasil mempengaruhi anak-anak untuk mencintai makanan tersebut. Kalau tidak, dibilang tidak keren. Dan jangan uda hanya ambil contoh Mc D atau KFC atau CFC doang. Bagaimana dengan Coca-cola, meskipun bisa menyerap tenaga kerja, tetapi imbasnya menggusur peusahaan-perusahaan limun rakyat. Ujung-ujungnya orang kita cuma bisanya kuli doang, tanpa punya keinginan lebih. ------------------------- IJP: Dan, apa sih yang disebut hak komunitas itu? ------------ fendi: Hak Komunitas atau hak komunal, tentunya juga merupakan salah satu hak dasar setiap masyarakat. Ini tercermin dalam agenda 21 versi PBB. Salah satunya menyangkut hak atas tanah (land reform). Contohnya, tanah adat milik masyarakat Lubuk Kilangan. Karena bersifat komunal, maka sulit untuk diperjual-belikan. --------------------------------- IJP: Itulah keungggulan kaum liberal. mereka bisa memperbaiki diri dari dalam. saya sudah membaca sejumlah buku, termasuk Amartya Sen. Tetapi konteksnya beda dengan Indonesia. Sen mensyaraktkan demokrasi, kebebasan, juga hukum, untuk mencapai keadilan ekonomi. Indonesia kan masih belum bisa dibanggakan. Kalau menyebut pemerintah, pemerintah yang mana? benarkah mereka dipilih rakyat, atau hanya di;ilih oleh segelintir oknum di MPR? 238 anggota MPR itu kan tidak dipilih. Hanya 462 yang dipilih. dan "dipilih" itupun dalam arti bukan one man one vote, tapi memilih tanda gambar. Dan sampai sekarang belum da tuh mekanisme laporan pertanggung-jawaban anggota DPR-MPR asa Sumbar kepada rakyat Sumbar sebagai pemilihnya. Sistem politik kita masih jauh dari demokrasi. ------------------------------------- fendi: Jelas unggul. Lha, sejak dahulu sejarah mencatat bahwa bangsa ini lebih maju. Dan mereka lah yang memulai abad kolonialism. Ngak ada bangsa Asia selain hanya Jepang yang menjajah bangsa Asia sendiri, meskipun Jengis Khan pernah memasuki sebagian kawasan tersebut. Tambah pula UU atau produk hukum sebagian introduksi peninggalan penjajah. Artinya dalam konteks sekarang, meskipun ribuan pakar berteori, namun tidak satupun produknya yang bisa dijadikan unggulan. Semuanya teori saduran, bukan perenungan atau penelitian mendalam. Hal ini tidak terlepas dari sistim pendidikan kapitalism yang subur di Indonesia. Contoh aja, BPPT bikin produk tempe, cuma dapat paten baru 2. Jepang atau AS sudah memiliki 15 –20 paten. Apanya yang hebat. Malah dadiah makanan tradisional dari Sumbar juga telah dipatenkan Jepang produk atau prosesnya. Kalau mampu, buktikan aja sendiri. Bangun kesadaran publik, jangan mau jadi corong kepentingan kelompok tertentu. ------------------------------------------- IJP: Anda sepertinya tak membaca Perda-perda itu. Bukan menghambat kepentingan orang asing, tapi kepentingan dunia usaha. KADIN malah merekomendasikan ribuan Perda untuk dibatalkan, bukan hanya 60-an seperti diusulkan IMF. Koq gampang sekali anda mengambil kesimpulan? ----------------------------------------- fendi: Perlu saya tekankan disini, bahwa saya tidak membatasi antara asing dan lokal dalam hal menyangkut ekspansi kekuatan kaum neo-liberalist. Uda juga tahu, meskipun Perda itu, KADIN yang merekomendasikan, bukankah KADIN berisikan orang-orang yang mengnut paham neo-liberalism? Lalu, apa bedanya kepentingan usaha orang asing dengan dunia usaha lokal. Bukankah, telah saya jelaskan diatas bahwa sekarang ini yang muncul adalah koloborasi antara pengusaha lokal, pemerintah, individu, dan perusahaan luar. Seburuk-buruknya citra usaha lokal, bagi saya lebih baik ketimpang terjajah dari pada orang asing. Bukan saya berfaham komunism atau sosialism. Jalan keluarnya, mungkin konsep ekonomi kerakyatan. --------------------------------------------- IJP: Sepertinya anda tak mengerti apa itu filsafat. Filsafat itu bukan doktrin baku. Asal muasal filsafat adalah bertanya. Mazhab Frankfurt mempopulerkan filsafat kritis. Saya kira itu juga yang sebetulnya ada dalam filsafat Minang. "Alam takambang jadi guru", misalnya, kan tergantung alam sekarang, bukan alam masa lalu. ---------------- Fendi: Justru karena pendekatan diri ke Tuhan dan sekalian alam, juga diri (lahir dan bathin), dengan sikap kritis tersebut, permasalahan akan mudah diselesaikan.”Banang nan kusuik” mudah diperbaiki. Lagi pula, uda jangan meninggal alam lampau, sekurangnya untuk referensi ke alam sekarang atau mendatang. Apa yang harus diperbuat dengan gejala alam yang seperti ini dengan berpatokan ke alam silam. -------------------------------------- IJP: Makanya, dalam Islam filsafat itu dilarang, kecuali oleh penganut Islam Liberal. Al Ghazali kan terkenal sebagai anti filsafat. ---------------------- fendi: Saya minta bukti, tentunya di Al-Qur’an (ayat) yang melarang berfilsafat? Lagi pula saya tidak berhak mengatakan atau membedakan mana yang murni dan mana yang liberal Islamnya, karena itu hak Tuhan. Patokan saya sebagai pemeluk Islam hanya Al Qur’an dan Hadist nabi. Tapi yang lebih utama kitab suci yang diyakini dan dipercayai ajaran Islam. Bukankah dalam Al Qur’an sendiri kita disuruh meminta ke jalan yang Benar (Surat Al Fatihah). Apa itu jalan benar, yaitu jalan Tuhan. Apakah Al Ghazali anti filsafat, itukan tafsiran dari orang lain. Yang saya tahu dia ulama sufi. Lagi pula saya melihat referensi uda masih berasal dari referensi orang Barat yang sebenarnya lebih bar-bar dari orang Timur (alias terkebelakang). Apakah kemajuan teknologi ciptaan barat uda katakan itu adalah sesuatu kemajuan? Dalam dunia semu memang benar suatu kemajuan. Tapi bagi saya itu kemunduran. Kenapa, akibat teknologi, merembes ke pengurasan sumberdaya alam berimplikasi pada kemunduran (usia alam). Akibat teknologi, terjadi perubahan iklim, sekarang kita kepanasan. Kemajuankah itu? -------------------------------------- IJP: Urang Minang itu kan istilah sosial, konstruksi sosial. Memang, secara biologis juga lebih bersifat genetika. artinya ada gen dari darah pendahulunya yang orang Minang. -------------------------------------------- fendi: Dari segi ilmiah emang benar, exactly. Tapi,maksud saya orang minang disini tentunya daya pikir orang minang dulunya yang memahami hakekat” Alam Takambang jadi Guru”, seperti uda utarakan. ----------------- IJP: Selebihnya, saya tak mengerti maksud anda apa.... ----------------- fendi: Emang, kalau uda telah dulu antipati dengan kritikan saya, tentu sulit mencerna secara sehat. Lagi pula, mungkin uda telah merasa menguasai alam pikiran tersebut. Sehingga gitu jadinya. Sakitu dulu dari ambo, maaf sabalunnyo ado kato-kato ambo nan indak pado tampeknyo. Hanyo sabateh diskusi sajo. Cieklai, ambo pernah dulu (1998) ka CSIS nan di Tanah Abang tu. Wassalam fendi KOTO PS: Tolong Da Indra, kalau mangecek sasamo urang awak jan pakai kato-kato ‘anda’ juo lai, sabab tampak bajarak. Kesannyo juo agak manyombongkan diri. Jawaban ambo saketeknyo mabaleh tanggapan Sdr. Dedi. Dan tarimo kasih ka Uda Soni nan tatap anti neo-liberalisme dengan serangkaian tulisannyo, semoga bisa menggugah hati pakar-pakar yang loyal. -- Sent through GMX FreeMail - http://www.gmx.net RantauNet http://www.rantaunet.com Isikan data keanggotaan anda di http://www.rantaunet.com/register.php3 =============================================== Mendaftar atau berhenti menerima RantauNet Mailing List di http://www.rantaunet.com/subscribe.php3 ATAU Kirimkan email Ke/To: [EMAIL PROTECTED] Isi email/Messages, ketik pada baris/kolom pertama: -mendaftar--> subscribe rantau-net [email_anda] -berhenti----> unsubscribe rantau-net [email_anda] Keterangan: [email_anda] = isikan alamat email anda tanpa tanda kurung ===============================================
