|
Bung Urpas yang baik,
Assallamualaikum Wr. Wb.
Terus terang saya salut atas tanggapan Bung yang
sangat terbuka dan tanpa tedeng aling-aling terhadap pendapat-pendapat saya.
Lebih dari itu, saya juga salut bahwa Bung secara berani buka kartu bahwa Bung
bekerja di perusahaan asing yang sedikit banyak ada sangkut pautnya dengan
perdagangan saham dan valas di pasar modal. Di sini saya tidak ingin menanggapi
keluh kesah Bung mengenai pembubaran Indonesia. Komentar saya akan saya batasi
sejauh berkaitan dengan tuduhan Bung bahwa saya sedang melakukan kampanye anti
asing yang cenderung tidak proporsional.
Begini Bung Urpas, sebelum Bung memberi tanggapan
sesungguhnya saya sudah merasa akan banyak yang salah tangkap terhadap posisi
saya terhadap segala sesuatu yang berbau asing. Karena memang, jika dibaca tanpa
kelapangan dada, lebih-lebih bagi mereka yang sedang bekerja pada perusahaan
asing, pendapat-pendapat saya akan tampak sebagai penghujatan tanpa ampun
terhadap sepak terjang mereka.
Tapi Bung Urpas, justru disitulah letak masalahnya.
Sebagai Muslim saya diajarkan untuk tidak boleh bersikap rasialis, anti asing,
anti Jawa, anti Amerika, atau anti entitas komunal jenis apa pun. Menurut Islam
yang saya pelajari, sesungguhnya Al Qur'an itu adalah pembeda antara yang haq
dengan yang bathil. Sebab itu, kategorisasi haq dan bathil itulah yang saya
pakai dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran saya. Dalam bahasa agama, saya
mencoba secara maksimal untuk beramar ma'ruf nahi mungkar.
Bung Urpas mungkin benar bahwa bangsa Indonesia,
para pemimpinnya, perusahaan-perusahaannya, BUMN-nya, serta sebagian warganya
bejat dan bobrok. Sebaliknya, Bung mungkin juga benar bahwa negara-negara asing
tertentu seperti AS, Jepang, Inggris dan anggota G7 lainnya, para pemimpin
mereka, perusahaan-perusahaannya, BUMN-nya (jika ada), serta sebagian warganya
jauh lebih baik daripada kebanyakan umat manusia lainnya. Tapi saya khawatir,
sebab itu saya menggunakan kata mungkin, persepsi itu Bung bangun tanpa secara
sungguh-sungguh memperhatikan sejarah dan fakta.
Pertama, dari segi sejarah, bukankah Bung Urpas
tahu, bahwa negara-negara yang sekarang tercatat sebagai negara maju itulah dulu
yang menjajah hampir seluruh dunia. Dan Bung juga tahu, bahwa perang dunia kedua
baru berakhir sekitar setengah abad yang lalu. Maksud saya Bung, apakah dalam
tempo setengah abad nilai-nilai yang mendorong mereka untuk menjajah dunia itu
sudah sirna sama sekali?
Saya garis bawahi Bung, yang saya persoalkan
bukanlah soal ke asingannya, ke Belandaannya, atau ke Inggrisannya, tetapi
nilai-nilai yang menyebabkan mereka sampai hati memperbudak bangsa Afrika,
memaksa rakyat kita melakukan kerja rodi, dan menguras harta dunia untuk
memperkaya diri mereka sendiri. Kebetulan, contoh yang
sangat mengenaskan ada di depan mata. Menurut Bung, atas dasar piagam hak
azasi manusia manakah AS merasa berhak membombardir sebuah negara berdaulat
seperti Afghanistan? Menurut Bung dimanakah prinsip 'presume of innosence'
disembunyikan oleh AS ketika melakukan tindakan yang mengakibatkan pengungsian
sekitar 1,5 juta penduduk sipil tersebut?
Ah, jangan-jangan Bung menuduh saya sedang
melakukan kampanye anti AS. Sama sekali tidak Bung. Teman-teman saya,
orang-orang yang kritis terhadap TNC, orang-orang yang kritis terhadap casino
capitalism, dan bahkan kaum Muslim, juga banyak terdapat di AS. Jadi atas
dasar alasan apa saya melakukan kampanye anti AS. Yang saya persoalkan,
sekali lagi, adalah nilai-nilai yang diamalkan oleh pemerintahannya,
TNC-nya.
Kedua, dari segi fakta, saya terpaksa
membeberkan fakta kesenjangan ekonomi AS agar Bung Urpas tidak terlalu
mengidolakan perekonomian negeri tersebut.
Who Own What in the
USA?
__________________________________________________________________
Bottom
90% Top
10% Top
1%
__________________________________________________________________
Stocks
15%
84%
42%
Bonds
9% 90%
55%
Bussines Assets
7%
92%
71%
__________________________________________________________________
Sources: Federal Reserve Board, 1995
Nah Bung, bagaimana pendapat Bung mengenai struktur
kepemilikan aset di negeri yang menjadi promotor ekonomi neoliberal tersebut?
Saya terus terang kehilangan selera untuk mengagumi perekonomian yang sangat
timpang seperti itu. Islam mengajarkan, "janganlah hendak harta itu beredar di
kalangan tertentu saja di antara kamu."
Kondisi Indonesia mungkin lebih buruk dari itu.
Tapi, sekali lagi, yang saya persoalkan bukanlah masalah ke Amerikaan atau ke
Indonesiaannya. Yang saya persoalkan adalah masalah ketidakadilannya. Bagi saya
tidak terlalu penting apakah ia orang Amerika, orang Indonesia, orang Jawa, atau
orang Minang sekali pun, jika ia memiliki komitmen untuk memperjuangkan
keadilan maka ia adalah kawan saya. Sebaliknya, jika ia sekedar memikirkan
keuntungan pribadinya, maka dengan sangat terpaksa saya akan
memilih untuk berseberangan dengannya.
Ketiga, mungkin ada baiknya juga saya komentari
mengapa saya sama sekali tidak mengemukakan sisi-sisi baik dari segala yang
berbau asing tersebut. Jawabannya jelas, karena yang saya persoalkan bukanlah
soal keasingannya, maka bagi saya tidak ada persoalan sama sekali dengan
sisi-sisi baik tersebut. Lagi pula, jangankan terhadap sisi-sisi baik, fenomena
yang ada dihadapan kita adalah adanya kecenderungan yang sangat kuat untuk
mengagumi segala sesuatu yang berbau asing secara membabi buta. Nah,
sikap mental sebagai bangsa terjajah itulah saya
tentang secara habis-habisan.
Selain itu Bung, bukankah saya juga pernah
mengusulkan agar kita membaca tulisan Prof Jo Stiglitz? Bukankah ini secara
tidak langsung merupakan pengakuan saya bahwa ada juga yang baik, bahkan dari
kalangan penganut neoliberal itu sendiri? Saya tidak usah menyebut nama Amartya
Sen, Susan Goerge, Noam Chomsky, peristiwa Seattle, kelahiran Koperasi di
Rochdale atau yang lainnya.
Sebaliknya Bung, bukankah saya juga sudah
mengemukakan bahwa Gebu Minang sudah terlanjur menerima kredit dari
Citibank yang dijamin oleh deposito PT SMGR? Mengenai conflict of interest
para direksi PT SP tentu sangat jelas bagi saya. Tapi Bung kan tahu, para
direksi itu adalah sekedar bawahan dari pemerintah pusat? Dengan menyatakan
dukungan terbuka terhadap spin-off, bukankah mereka sesungguhnya sedang
mempertaruhkan jabatan mereka kepada atasannya. Ah Bung, apalah susahnya bagi
Laksamana Sukardi atau Megawati, untuk sewaktu-waktu mengganti para direksi
tersebut?
Jadi saya sama sekali tidak ada urusan dengan soal
mempertahankan jabatan para anggota Dewan Komisaris atau para Direksi PT
SP. Yang prinsip bagi saya adalah, kekayaan PT SP adalah kekayaan saya juga
sebagai warga negara Indonesia, kekayaan seluruh rakyat Sumbar, dan kekayaan
seluruh rakyat Lubuk Kilangan. Selama ini ia mungkin dijadikan sapi perah oleh
para pejabat Indonesia. Walau pun begitu, menjualnya secara obral sekedar
untuk membayar utang haram, bagi saya bukanlah cara yang tepat untuk
menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi bangsa ini.
Kalau mau berhitung soal kesulitan keuangan
pemerintah pusat, bukankah Bung juga tahu bahwa pada hampir semua departemen
terdapat dana-dana haram yang dikenal sebagai dana non-budgeter. Bahkan, biaya
operasional TNI, 70 persen diantaranya berasal dari hasil pengelolaan dana-dana
non budgeter ini. Mengapa tidak persoalan dana non-budgeter ini yang segera
diselesaikan oleh pemerintah?
Keempat, saya sangat berterima kasih atas
keterusterangan Bung bahwa masalah put option pada dasarnya bukanlah masalah
'sekedar' mendapatkan duit. Seperti Bung katakan, tindakan itu perlu dilakukan
sebagai signal kepada para investor asing bahwa bangsa ini bersungguh-sungguh
dalam memprivatisasi aset-asetnya. Seperti kata Bung, signal kesungguhan ini
sangat penting artinya untuk mengundang minat para fund manager itu guna
menghidupkan pasar modal tempat perusahaan Bung berkiprah (?).
Menurut saya, dalam hal ini Bung cenderung
mengada-ada. Bagaimana mungkin sekedar melakukan put option PT SMGR, Telkom, dan
mendivestasi Guthrie atau BCA, dapat dijadikan sebagai tolok ukur bahwa
bangsa ini bersungguh-sungguh ingin mengundang masuknya investor asing? Bagi
saya, yang sama sekali tidak anti investor asing, kesungguhan itu harus
diperlihatkan dengan cara menjauhkan konflik dalam proses pelaksanaan
privatisasi dan divestasi tersebut. Sebab itu, sebagaimana sudah saya
kemukakan, proses privatisasi di Indonesia perlu dipayungi dengan Undang Undang.
Sebab itu, proses privatisasi di Indonesia harus dilakukan dengan
memperhatikan aspirasi warga masyarakat, termasuk masyarakat
daerah. Semua ini penting Bung, sebab pada
akhirnya soal kepastian hukum dan jaminan stabilitas inilah yang akan menentukan
masuk atau larinya investor darimana pun (asing atau
domestik).
Tapi Bung, serta merta saya mengemukan hal ini
(mudah-mudahan saya keliru), Bung akan segera beralih pada argumen bahwa
bukankah pemerintah saat ini sedang terdesak untuk mendapatkan sejumlah dana
guna menutupi defisit APBN? Padahal, membuat Undang-Undang, mendengarkan
aspirasi masyarakat (belum lagi kalau ditambah dengan saran saya agar pemerintah
meminta hair cut, menyelesaikan persoalan dana non-budgeter dan lain
sebagainya), membutuhkan waktu yang lama. Kalau sudah begitu, kesimpulan saya
sederhana Bung, golongan yang pro put-option dan anti spin-off pada dasarnya
hanya ingin mengikuti kehendak mereka sendiri. Pokoknya, put option.
Titik.
Wah, wah, kalau sudah begitu, saya akan mengatakan
secara tegas, negara ini bukan hanya milik pemerintah yang sedang berkuasa.
Bukan hanya milik para ekonom neoliberal. Bukan hanya milik golongan yang
pro put option. Apalagi sekedar milik para 'spekulan' yang mencari hidup dengan
cara menukar uang dengan uang. Intinya Bung Urpas, untuk keluar dari krisis,
bangsa ini memerlukan konsesus baru. Ishlah nasional dalam bahasa agamanya.
Model menang-menangan, termasuk dengan menggunakan pendekatan militeristik ala
AS, sama sekali bukan merupakan jalan yang memberi
harapan. Sekali Bung berpikir untuk menggunakan cara kekerasan, maka pada
saat yang sama Bung sesungguhnya sedang mewariskan cara tersebut untuk
ditiru oleh generasi-generasi berikutnya. Wallahualambishawab.
Wassallamualaikum Wr. Wb.
Revrisond Baswir
(Potong Utang Haram, Tolak Utang Baru,
Hapuskan Dana Non-Budgeter, Gantung Para Koruptor, dan
Hentikan Privatisasi!)
|
