Karyawan PTSP Siap Demo ke IstanaPADANG, mimbarminang.com -- Kar-yawan PT Semen Padang mengan-cam melakukan mogok massal pa da 14 Desember 2001 mendatang, jika pemerintah tidak melakukan spin off (pemi-sahan) PT Semen dari PT Semen Gresik, sesuai aspirasi masyarakat yang dikuatkan dengan Maklumat Masyarakat Sumbar. Selain itu, karyawan yang tergabung dalam Forum Komu-nikasi Karyawan Semen Padang (FKKSP) menyatakan kesiapan untuk demo langsung ke Istana Negara Jakarta, 13 Desember mendatang, untuk meminta Pre-siden mengabulkan tuntutan masyarakat Sumbar tersebut. Seruan mogok massal tersebut, terungkap dalam Pernyataan Sikap Bersama Serikat Pekerja PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa. Dalam pernyataan sikap yang ditantangani Ketua Umum FKKSP Tresdi Arma dan Ketua Umum Serikat Karyawan Semen Tonasa M. Yusuf Ashad tertang-gal 8 Desember. Pernyataan sikap berisi tiga bu tir tersebut disampaikan FKKSP dalam jamuan berbuka puasa bersama, Sabtu (8/12/2001) di Restoran Taman Sari Padang. Ha dir dalam kesempatan itu Ketua I FKKSP Ir. Munadi Arifin, SE.Ak, beberapa pengurus, Sekretaris Perusahaan Aslim Saleh dan sejumlah wartawan. Pernyataan sikap kedua serikat pekerja kedua perusahaan semen itu adalah, tidak menjamin ter-ganggunya kelancaran operasi perusahaan. Tidak menjamin terhadap keputusan yang berla-wanan dengan tuntutan masyara-kat tersebut. Tidak menjamin terjadinya gangguan terhadap kelancaran operasi perusahaan akibat ketidakpuasan masyarakat. “Pernyataan sikap ini sebagai akibat sikap pemerintah yang tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat, baik masyarakat Sumbar maupun masyarakat Sula-wesi Selatan,” sebut Munadi. Sebelum ancaman itu terlak-sana, makanya pemerintah dimin-ta untuk tidak melaksanakan keinginan seperti digagas Meneg PBUMN 30 November, tentang put option Semen Gresik Grup kepada Cemex dan pembelian kembali (butback) saham PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa oleh pemerintah. Dalam kesempatan itu Meneg PBUMN Laksamana Sukardi berencana untuk melakukan put option PT Semen Gresik —dengan bahasa spin off yang win-win solution. “Serikat Pekerja PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa meminta pemerintah untuk tidak melaksanakan put option ataupun yang sejenisnya. Segera laksana-kan spin off PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa dari PT Semen Gresik,” kata Munadi, me-ngutip isi pernyataan sikap bersa-ma itu. Sebelumnya, Sabtu siang itu juga dilakukan jumpa pers tentang pernyataan sikap bersama itu di Jakarta. Tentang ancaman mogok massal yang bakal dilakukan 36 komisariat serikat pekerja di Semen Padang tersebut, bukan berarti karyawan tidak datang ke perusahaan. Melainkan, karyawan tidak melakukan aktivitas namun tetap berada di perusahaan. “Kalau karyawan libur, maka hal itu melanggar undang-undang ketenagakerjaan,” sebutnya. “Mogok massal itu langkah terakhir dan juga langkah yang paling pahit,” akunya. H. Muchni Muchtar, salah seorang karyawan Semen Padang lebih garang lagi. Jika pemerin-tah tetap memberikan kekuasaan kepada Cemex di Semen Padang, seperti kekuasaan pemegang saham 37,5 persen, maka segenap karyawan Semen Padang harus melakukan perlawanan. “Jika perlu kita melakukan jihad melawan Cemex,” katanya bersemangat saat itu. Kristenisasi Sementara kekhawatiran juga disampaikan Irwan, juga salah seorang karyawan. Menurut-nya, kehadiran orang Cemex di Semen Padang diyakini tidak sesuai dengan budaya dan kultur masyarakat Minang yang memiliki filosofi ‘adat basandi syarak’ syarak basandi kitabullah’. Tegasnya lagi, dalam prediksi Irwan, ancaman kristenisasi akan terjadi lagi. Dengan menye-butkan salah satu kasus di Sumbar, Irwan menilai, jika Cemex bercokol, bakal berdiri gereja di sekitar pabrik. Sementara ajakan agar karyawan Semen Padang melakukan demo ke Istana Negara 13 Desember yang disampaikan Drs. Mustafa Kamil, juga karyawan Semen Padang, bukan untuk anarkis. Akan tetapi untuk mendesak Presiden Megawati Soekarnoputri untuk mengabulkan tuntutan spin off. “Kalau tidak begitu, 14 Desember pemerintah sudah meneken surat keputusan. Makanya, sebelum diteken harus didahului,” sebutnya. Bagi Sekretaris Perusahaan Aslim Saleh sendiri, aspirasi dan tuntutan spin off bukanlah rekayasa para elit perusahaan. Akan tetapi aspirasi semua lapisan masyarakat, baik direksi, karyawan DPRD dan masyarakat Sumbar. “Dengan begini sudah jelas, bahasa itu sudah sama. Ibarat sebuah pohon, tuntutan spin off dari akar hingga ke pucuk,” katanya. Berhenti Massal Sebelumnya di Jakarta Sabtu siang, Ketua FKKSP Apris Hamid kepada wartawan juga menegaskan, bila pemerintah tetap ngotot menggolkan Cemex SA de CV menjadi pemegang saham melalui PT Semen Gresik di PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa sebagaimana yang diumumkan 30 November 2001, maka 9.000-an karyawan kedua perusa-haan itu siap berhenti massal. “Sepanjang Cemex masih dipertahankan sahamnya, baik langsung maupun tidak langsung di kedua perusahaan ini, maka kami para karyawan siap untuk melakukan mogok massal. Bila tetap ngotot juga, kami pun siap berhenti bersama,” kata Apris Sabtu itu, FKKSP bersama Serikat Karyawan Semen Tonasa (SKST) berhasil menelorkan sebuah kesepakatan bersama untuk menyikapi rencana pemerintah yang dinilainya masih ngotot mempertahankan Cemex SA de CV memiliki saham di kedua perusahaan ini melalui kepemilikan saham PT Semen Gresik. Kesepakatan berupa pernyataan sikap bersama itu, diumumkan langsung kepada wartawan oleh Ketua Umum SKST, M Yusuf Ashad didampingi Ketua Umum FKKSP, Tresdi Arma dan Desri Ayunda. Jika pemerintah tidak memperhatikan aspirasi karyawan yang memiliki tanggung jawab moral kepada perusahaan, kepada kepentingan masyarakat, dan kepentingan nasional secara utuh, maka mereka tidak dapat menjamin terganggunya kelancaran operasi perusahaan, tidak menjamin pelaksanaan keputusan yang berlawanan dengan tuntutan masyarakat tersebut dapat dilaksanakan, dan tidak menja-min terjadinya gangguan terhadap kelancaran operasi perusahaan akibat ketidakpuasan masyarakat. Sebagaimana pengumumam pemerintah akhir November lalu, seluruh sisa saham negara (51 persen) di PT Semen Gresik akan dijual kepada Cemex, sehingga investor asing itu memiliki 76,5 persen, dan 23,5 persen lagi milik publik. Setelah itu pemerintah akan membeli kembali saham PT Semen Padang dan Semen Tonasa dari PT Semen Gresik masing-masing hanya 51 persen. Dengan demikian, PT Semen Gresik di Semen Padang dan Tonasa tetap memiliki saham sebesar 49 persen. Meski angka kepemilikan PT Semen Gresik turun dari 100 persen, namun saham Cemex di kedua perusahaan justru naik dari 25 persen menjadi 37,5 persen.(hen/sal) |
