Assalamu'alaikum WW Pandapek Kanda Sony lai balaku nampaknyo, tingga kalanjutannyo,...
Wassalam Z Chaniago - Palai Rinuak http://www.kompas.com/kompas-cetak/0112/11/UTAMA/peme01.htm Pemerintah-DPR Sepakat Tunda Privatisasi Semen Gresik Jakarta, Kompas Berkaitan dengan kian meningkatnya reaksi penolakan masyarakat di sekitar lokasi pabrik semen PT Semen Padang (SP) di Sumatera Barat (Sumbar) dan PT Semen Tonasa (ST) di Sulawesi Selatan (Sulsel), pemerintah dan DPR akhirnya sepakat untuk tidak mengambil tindakan penyelesaian apa pun terhadap kasus PT Semen Gresik (SG) tahun ini. Demikian diungkapkan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN) Laksamana Sukardi usai rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Senin (10/12). Ditambahkan, dengan adanya perjanjian baru antara pemerintah dan PT Cemex, batas waktu (deadline) 14 Desember 2001 bagi pelaksanaan hak opsi (put option) penjualan 51 persen saham pemerintah di PT SG kepada PT Cemex Indonesia juga menjadi tidak berlaku lagi. Keputusan pemerintah dan DPR itu diambil, menyusul penolakan masyarakat Sumbar, Sulsel, serta para karyawan PT SG yang juga didukung oleh pemerintah daerah dan DPRD setempat, terhadap langkah penyelesaian yang akan ditempuh pemerintah berkaitan dengan put option dan tuntutan pemisahan (spin-off) PT SP dan PT ST dari PT SG. Dalam pernyataan dua pekan lalu, Laksamana menyatakan, pemerintah akan tetap melaksanakan rencana put option penjualan saham PT Semen Gresik (yang di dalamnya ada PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa) kepada PT Cemex. Selanjutnya, untuk mengakomodasi tuntutan spin-off, pemerintah merencanakan untuk membeli kembali saham PT SP dan PT ST, hingga kepemilikan pemerintah di kedua BUMN semen itu mencapai 51 persen. Namun, langkah ini ternyata mendapat penolakan dari masyarakat Sumbar dan Sulsel yang tidak menginginkan kepemilikan PT Cemex di PT SP dan PT ST. Bahkan, belakangan para karyawan PT SG yang didukung DPRD dan Pemerintah Daerah Jawa Timur (Pemda Jatim) juga menolak rencana put option tersebut, karena mereka tak menginginkan penguasaan PT Cemex atas PT SG. Dijelaskan Laksamana, penyelesaian privatisasi PT SG tidak mungkin dapat dituntaskan pada tahun ini, karena beberapa hal yang menyangkut perjanjian baru penjualan saham SG masih dibicarakan dengan PT Cemex dan belum mencapai kata sepakat. "Kalau dilihat keadaan tahun ini, pasti sulit dilaksanakan. Kita ada kesepakatan untuk cooling down, tidak memberikan statement-statement. Saya kira, masih banyak negosiasi dan perSaya juga minta kepada DPR untuk tidak memberikan pernyataan-pernyataan sepihak," ujar Laksamana. Ketua Komisi V DPR Surya Darma Ali menyampaikan hal senada. "Mengingat berkembangnya eskalasi di masyarakat sekitar Semen Padang dan Semen Tonasa, pemerintah dan DPR sepakat untuk tidak mengambil suatu keputusan apa pun tentang Semen Gresik. Kira-kira sampai Januari nanti," ujarnya. Surya Darma menambahkan, agar lebih terfokus, pembahasan mengenai PT SG akan dilakukan dalam rapat gabungan Komisi IX dan Komisi V DPR pada masa persidangan mendatang. Selama itu, Menneg BUMN juga diharuskan terus melakukan dialog dan musyawarah dengan berbagai pihak, termasuk dengan masyarakat di sekitar pabrik PT SP dan PT ST. Soekarno-Hatta batal Dari Jatim dilaporkan, ribuan karyawan PT SG, kemarin, kembali berdemonstrasi. Aksi ini merupakan kelanjutan dari aksi-aksi sebelumnya di Tuban dan Gresik. Kali ini, unjuk rasa mereka lakukan di DPRD Jatim. Tuntutan karyawan tidak berubah dari sebelumnya, yakni menolak rencana put option dan menuntut pemerintah mempertahankan saham sebesar 51 persen untuk menjaga stabilitas semen nasional. Jika ini tak dipenuhi sampai 14 Desember, seluruh pegawai PT SG akan mogok total. Sikap ini didukung oleh pimpinan DPRD Jatim yang menjanjikan akan mendampingi para karyawan ke Jakarta untuk bertemu pemerintah pusat. Sementara dari Batu Sangkar, Padang, Komisaris PT SP Djusril Djusan membantah pabrik semen tertua tersebut merugi. Dijelaskan, hingga Oktober 2001, PT SP telah membukukan keuntungan lebih kurang Rp 72 milyar. Angka ini diperkirakan meningkat hingga akhir tahun ini. Menurut Djusril, sebagai perusahaan yang sehat, memiliki utang dalam dollar merupakan hal wajar. Total utang saat ini 48 juta dollar AS. Sebelumnya, pada tahun 1999 total utang dalam bentuk valuta asing 91 juta dollar. "Soal utang, tak perlu diributkan, karena tahun 2003 utang tersebut diperkirakan lunas," ujarnya. Mengenai penerimaan privatisasi yang sejauh ini baru tercapai Rp 3,5 trilyun, Laksamana mengatakan, hasil tersebut tidak terlalu buruk. Angka ini berasal dari penjualan saham pemerintah di PT Telkom Tbk sebesar 11,9 persen pada harga Rp 2.600 sebanyak Rp 3,12 trilyun dan penjualan saham Sucofindo sebesar Rp 400 milyar. "Jumlah sebesar Rp 3,5 trilyun itu cukuplah dalam waktu tiga bulan. Apalagi setelah ada kejadian 11 September (tragedi World Trade Center di AS). Lagi pula, waktunya terlalu singkat. Menteri Keuangan (Menkeu) akan mencari jalan keluar, tetapi saya belum berbicara dengan beliau," ujar Laksamana. Secara terpisah, Pelaksana Harian Direktur Utama PT Angkasa Pura II Yayoen Wahyu memastikan, rencana privatisasi Bandar Udara (Bandara) Internasional Soekarno-Hatta akhir tahun ini batal dilakukan akibat lesunya minat investor di bidang penerbangan pascaserangan teroris 11 September di AS. Untuk itu, pemerintah memutuskan, menunda hingga situasi membaik. Kepemimpinan kuat Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Vikram Nehru mengutarakan, salah satu syarat suksesnya program privatisasi adalah kepemimpinan politik yang kuat karena privatisasi harus didukung oleh seluruh partai politik. Kepemimpinan politik kuat ini merupakan salah satu dari delapan hal yang perlu dipelajari oleh Indonesia dari negara lain yang sudah sukses melaksanakan privatisasi. Beberapa hal yang ditekankan Nehru adalah privatisasi harus menguntungkan kedua pihak. Agar privatisasi berhasil, juga diperlukan lembaga "kampanye publik", untuk memberikan penjelasan seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai bagaimana jalannya privatisasi serta biaya-biaya sosial yang mungkin timbul. Pemerintah juga diminta melakukan upaya untuk mencari tahu berapa besar biaya sosial yang harus dikeluarkan agar program privatisasi bisa menutup kompensasi, jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, monopoli juga harus dihilangkan, terutama di Indonesia yang industrinya sangat tinggi konsentrasinya. Terakhir Nehru mengingatkan perlunya pembenahan situasi politik agar pemerintah dan politisi dapat bersama-sama menjalankan program privatisasi. Jangan sampai proses privatisasi yang sudah dimatangkan pada tingkat pemerintah harus didebat ulang dari awal. Kepala Perwakilan Dana Moneter Internasional (IMF) di Indonesia David Nellor mengatakan, privatisasi merupakan langkah penting untuk mengurangi beban utang luar negeri. Dari privatisasi, Argentina berhasil mengurangi utang sebesar 40 persen, Mesir 25 persen, Hongaria 10 persen, dan Meksiko 60 persen. Bagi Indonesia, privatisasi penting untuk mendapatkan kembali kepercayaan investor dan meningkatkan efisiensi pada perusahaan yang diprivatisasi. (joe/har/boy/nal/edn/ds/tat) ====================================================================== Alam Takambang Jadi Guru ====================================================================== _________________________________________________________________ Get your FREE download of MSN Explorer at http://explorer.msn.com/intl.asp RantauNet http://www.rantaunet.com Isikan data keanggotaan anda di http://www.rantaunet.com/register.php3 =============================================== Mendaftar atau berhenti menerima RantauNet Mailing List di http://www.rantaunet.com/subscribe.php3 ATAU Kirimkan email Ke/To: [EMAIL PROTECTED] Isi email/Messages, ketik pada baris/kolom pertama: -mendaftar--> subscribe rantau-net [email_anda] -berhenti----> unsubscribe rantau-net [email_anda] Keterangan: [email_anda] = isikan alamat email anda tanpa tanda kurung ===============================================
