www.sabili.co.id JIL: Kebebasan yang Kebablasan Semangat dan kesadaran umat untuk menerapkan syariat Islam kini menghadapi tantangan serius dari Jaringan “Islam Liberal” (JIL). Meski dibungkus dengan kemasan “ilmiah” yang memukau, sesungguhnya gagasan sekularisasi mereka sangat rapuh. Kesesatan dibalut kebebasan? Sore itu, Selasa(8/1) Aula Pesantren Tinggi Al-Husnayain, Pekayon, Jakarta Timur tampak mempunyai kesibukan ekstra. Sejumlah ulama, aktivis dakwah, penulis dan wartawan muslim berkumpul. Mereka menggelar diskusi serius seputar Jaringan “Islam Liberal”.
Acara tersebut, menurut shahibul bait, KH Khalil Ridwan terselenggara atas desakan berbagai kalangan yang merasa gerah dengan kian gencarnya kampanye sekularisasi yang dilancarkan JIL. Berbekal dana yang cukup, mereka memanfaatkan jaringan surat kabar, jaringan radio, penerbitan bookleet dan website. Itulah sebabnya, menurut Ketua Badan Koordinasi dan Silaturrahmi Pondok Pesantren Seluruh Indonesia (BKSPPI) tersebut, pertemuan itu merupakan ajang urun-rembuk para ulama dan aktivis dakwah untuk menyamakan pandangan dan sikap dalam mengantisipasi propaganda yang membahayakan keyakinan umat itu. “Kalau kita biarkan, maka korbannya adalah masyarakat awam. Secara perlahan akidah mereka mengalami pendangkalan yang berakhir dengan kesesatan,” tandas Khalil Ridwan. Hal senada disampaikan Sekjen KISDI Adian Husaini, yang juga salah seorang pemrakarsa pertemuan itu. “Karena mereka telah melakukan kampanye secara serius, maka kami menghadapinya secara serius pula.” Pernyataan Khalil dan Adian tampaknya mewakili kegeraman sejumlah kalangan. Terutama mereka yang selama ini dianggap JIL sebagai kaum fundamentalis Islam. Pasalnya, dalam website-nya (Islamlib.com), mereka menyatakan secara blak-blakan bahwa kemunculan JIL dipicu oleh bangkitnya ekstremisme dan fundamentalisme agama. Indikasinya, menurut mereka, antara lain munculnya kelompok dan media Islam militan, perusakan gereja, penggunaan kata jihad untuk mengesahkan memerangi agama lain serta menjamurnya partai-partai yang berasas Islam. Dalam wawancaranya dengan majalah Tempo edisi 30 Desember 2001, salah seorang penggagas JIL, Ulil Abshar Abdalla, menyebut dengan jelas kelompok yang dimaksudnya sebagai Islam militan. Mereka adalah kelompok yang selama ini getol memperjuangkan isu penerapan syariat Islam seperti Laskar Jihad, Partai Keadilan serta sejumlah partai Islam di parlemen. Menurut Ulil dan kawan-kawan, tuntutan kalangan militan untuk penerapan syariat Islam itu sangat kontraproduktif. Pasalnya, akan terjadi kerancuan antara wilayah privat dan wilayah publik. Menurut mereka, dalam kehidupan pribadi, agama memang memegang peranan. Sedangkan dalam kehidupan bermasyarakat, agama sekadar memberikan inspirasi. Intinya adalah sekularisasi, memisahkan secara tegas antara agama dan kehidupan negara. “Negara sekuler lebih utama daripada negara Islam ala fundamentalis. Karena dia menampung energi keshalihan dan kemaksiatan sekaligus,” tandas Ulil. Ironisnya, ketika dikonfirmasi lebih lanjut ihwal pernyataannya tersebut, Ketua Lakpesdam NU itu, terkesan bimbang. “Sekarang ini, yang terbaik adalah negara sekuler. Negara yang memisahkan antara agama sebagai tindakan privat dan negara sebagai wilayah publik. Hubungan agama dengan negara adalah hubungan antara ruh dan jasad. Jadi agama adalah semangat dan negara sekuler adalah jasad,” tandasnya kepada SABILI. Tampaknya Ulil lupa, jasad dan ruh memang dua hal yang berbeda. Tapi memisahkankan keduanya akan menimbulkan petaka kematian. Karena itu, dengan logika yang sama, mayoritas umat Islam yakin bahwa memisahkan antara agama dan negara hanya akan melahirkan kehancuran. Di samping logika, untuk memperkuat gagasan sekularisasinya, Pemimpin Redaksi Jurnal Tashwirul Afkar itu tak lupa menyitir dalil. Menurutnya, satu-satunya hadits yang menyuruh umat Islam mencontoh tindakan Nabi hanyalah pernyataan Rasulullah, ”Shalatlah sebagaimana kalian lihat aku shalat.” Implikasinya, kata Ulil, dalam bidang ritual, umat Islam memang hanya meniru Nabi hingga ke detail-detailnya. Tapi dalam segi-segi kehidupan lain, Nabi sama-sekali tak pernah menganjurkan untuk meniru mentah-mentah. “Tak ada hadits yang mengatakan, ‘Susunlah model kemasyarakatan sebagaimana model yang pernah aku laksanakan’,” jelas Ulil. Tak hanya itu, di harian Jawa Pos edisi Minggu (2/12/01), dengan sinis Ulil pun menyindir kalangan “fundamentalis” yang menjadikan Rasulullah saw benar-benar sebagai anutan. “Kaum fundamentalis Islam dalam pandangan saya, tidak mengemban beban sejarah dengan baik, karena kehendak mereka hanya diarahkan untuk membuat replika dari sejarah Muhammad dengan mengabaikan sejarah progresif. Alangkah mudahnya menunaikan beban sejarah itu sendainya kita hanya meniru “eksemplar” Nabi. Alangkah mudahnya kalau kita sekadar menjadi imitator.” Tafsiran Ulil tersebut menurut Adian Husaini, sudah sangat ngawur. Ulil seperti menutup mata pada sejumlah nash al-Qur’an dan hadits yang mewajibkan umat Islam menjadikan Rasulullah sebagai panutan. Untuk itu Adian mengutip ayat 31 surah Ali Imran. “Katakanlah (Muhammad),’Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.’ Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Jika agama dan negara telah dipisahkan, maka jangan harap syariat Islam bisa diterapkan. Bahkan, Dr. Moeslim Abdurrahman, kontributor JIL di Jawa Pos (16/9/01), mengatakan, ketika syariat Islam diterapkan, maka ada tiga pihak yang dikorbankan. Pertama, kaum perempuan, karena harus menerapkan hijab. Kedua, kelompok non muslim yang akan menjadi warga kelas dua. Dan korban ketiga adalah adalah orang-orang miskin, karena rentan melakukan pencurian. Sekjen Dewan Dakwah Islamiyah (DDII) sangat keberatan dengan tuduhan Moeslim. Menurutnya, ajaran Islam sesungguhnya sangat inklusif dan toleran. Karenanya kaum muslimin tak pernah menolak keragaman dan senantiasa menghargai setiap perbedaan. Tak ada alasan bagi siapapun untuk khawatir, kalau syariat Islam diterapkan. Jangankan mengorbankan kaum perempuan dan orang-orang miskin, justru di dalam syariat Islam hak-hak kalangan non muslim akan mendapatkan jaminan perlindungan. Sebaliknya Ketua KISDI itu pun mengingatkan bahwa tuntutan penerapan syariat Islam adalah hak asasi kaum muslimin yang tak boleh diabaikan. “Islam itu sangat menghargai pluralisme dan inklusivisme. Kalau sekarang kalangan “Islam liberal” ingin menampilkan Islam yang lebih pluralis, maka yang bagaimana? Bukankah Islam selama ini sudah cukup pluralis di Indonesia. Tapi sekarang yang sedang diperjuangkan adalah hak asasinya untuk menerapkan syariat Islam di Aceh, Sulsel, Cianjur dan sebagainya. Hal ini adalah bagian dari demokrasi,” ujarnya. Da’i kharismatis ini pun memperingatkan agar kalangan JIL mampu menilai kelompok Islam yang kadung mereka sebut gerakan radikal itu, secara jujur dan obyektif. Siapa sesungguhnya yang memancing benturan sehingga menghancurkan hubungan antarumat beragama yang sebelumnya penuh toleran. Jangan sebaliknya, dengan dalih toleransi dengan kalangan non muslim justru mereka menempatkan saudara seagama secara berhadapan. “Kalau tujuannya untuk menghadapi Islam yang dianggap radikal, hendaknya teman-teman di JIL itu jujur melihat. Umpamanya dalam peristiwa Maluku dan Ambon, itu akibat dari satu sebab. Teman-teman di JIL agar menelusuri siapa yang memulai peristiwa Ambon dan Poso. Siapa yang disebut kalangan garis keras. Jangan sampai teman-teman yang ikhlas berkorban untuk menegakkan agama digolongkan garis keras. Kalau DDII dianggap sebagai garis keras, kita tidak keberatan. Kalau ukurannya menegakkan yang hak, kami akan tetap istiqomah. Yang hak itu hak dan yang batil itu batil,” tambahnya. Bagaimana pandangan JIL tentang amar ma’ruf nahi munkar? Komentar A Sahal yang juga penggagas JIL terhadap tuntutan penutupan hiburan di bulan Ramadhan yang dimuat Jawa Pos (18/11/01) tampaknya bisa menjelaskan. “Saya melihat tuntutan menutup tempat hiburan di bulan Ramadhan adalah satu simptom, suatu gejala dari kecenderungan pemimpin Islam dan juga para khatib Jum’at yang pandangan keagamaannya sangat harfiah dan kaku dalam melihat teks agama, tapi tanpa dibarengi dengan pengetahuan yang memadai tentang kenyataan itu sendiri. Jadi, kalau ada ajaran amar ma’ruf nahi munkar, mereka main larang saja. Tanpa ambil pusing dengan kompleksitas persoalannya. Tanpa mau tahu apakah tindakan main larang itu akan efektif untuk menyelesaikan persoalan atau justru kontraproduktif,” tandas Sahal. Alumnus pondok pesantren Futuhiyyah Mranggen ini mengajukan sebuah alasan, ”Kalau semua tempat hiburan ditutup, sementara kita hidup dalam masyarakat yang bermacam-macam agamanya, bagaimana dengan hak non muslim untuk mendapatkan hiburan? Kalau kalangan umat Islam menuntut toleransi pihak lain untuk menghormati mereka yang berpuasa, kenapa umat Islam tidak toleran terhadap hak-hak masyarakat agama lain yang tak punya kewajiban puasa?” Meski terasa pedas, Ketua Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab menanggapinya dengan dingin. “Kalau kita meladeni mereka secara berlebihan, itu merupakan propaganda mereka. Artinya, sama saja dengan iklan gratis,” katanya lantang. Menurut Rizieq, akar pemikiran Islam liberal itu sesungguhnya adalah pendewaan terhadap akal. Pada masa silam, ia menyebut gaya berpikir liberal seperti itu pernah dicontohkan oleh kalangan Mu’tazilah. Bedanya, bagaimana pun rasionalnya, kata Rizieq, Mu’tazilah masih memiliki rambu-rambu. “Mu’ tazilah itu punya rambu-rambu. Sedangkan JIL tampaknya terjun bebas. Jadi Islam mereka itu, bukan Islam kebebasan melainkan kebablasan. Karena kalau bicara kebebasan, Islam tak pernah mengekang umatnya. Syariat Islam itu bukan untuk mengekang hamba-Nya, tapi untuk kemaslahatan dan kebahagian mereka,”imbuhnya. Rizieq tampaknya tidak mengada-ada. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan salah seorang kontributor JIL, Haidar Bagir, yang dimuat Jawa Pos (30/12/01). Ia menyebut akal sebagai rasul di dalam diri manusia sebagaimana rasul merupakan akal di luar diri manusia. Tesis tersebut menurut Haidar merujuk pada hadits Rasulullah. Sayangnya, ia tak menyebut secara jelas hadits mana yang dikutipnya dan dalam konteks apa Rasulullah menyampaikannya. “Kalau kita membaca al-Qur’an, dengan sangat tegas ayat-ayatnya memberikan penghargaan kepada independent reasoning meskipun dengan tidak memutlakkannya. Tapi saya kira seorang pembaca al-Qur’an yang baik pasti mampu melihat itu. Bahkan, kalau saya kutip sebuah hadits, dikatakan bahwa akal itu adalah rasul dalam diri manusia, sementara rasul adalah akal di luar diri manusia. Sesungguhnya wahyu yang dibawa para rasul itu membawa kita ke satu titik yang akal juga bisa membawa kepadanya,” tutur Haidar. Pendapat yang lebih radikal justru dilontarkan oleh Ulil Abshar. “Setelah wafatnya Rasulullah, maka tak ada sumber kebenaran yang paling bisa dipegang kecuali akal manusia. Jika akal salah maka akan dikoreksi oleh akal yang lain.” Konsekuensinya, setiap nash al-Qur’an dan Sunnah senantiasa dipahami dengan pendekatan logika. Mereka tak mau memahami nash apa adanya. Termasuk dalil-dalil yang dikategorikan para ulama sebagai qath’iy. Misalnya tentang hukum potong tangan. Menurut Ulil, yang qath’iy adalah esensinya, yaitu keadilan. Sedangkan bentuk hukumannya, disesuaikan dengan metode yang berkembang pada zamannya. Kalangan “Islam liberal” melihat hukum potong tangan sebagai tradisi penduduk Arab yang masih nomaden. Cara berpikir mereka saat itu sangat praktis. Karenanya, menurut mereka kini hukuman seperti itu tak bisa dipertahankan lagi. Penafsiran yang sama, dilakukan atas makna hijab bagi kalangan perempuan. Bagi “Islam liberal”, hijab tidak selalu harus diartikan dengan jilbab, tapi kehormatan. “Jilbab itu tidak harus. Yang diharuskan adalah menjaga kehormatan. Dan terjemahan itu bisa fleksibel sesuai dengan adat masing-masing kaum atau masyarakat,” kata Ulil Adian Husaini, melihat penafsiran seperti itu sangat rapuh. Tak ada satupun rujukannya dalam nash maupun khazanah pemikiran ulama-ulama Islam masa silam. Penalaran yang mereka kemukakan terkesan sekenanya karena tak paham sistem. “Itu terlalu jauh. Yang namanya syariat itu maknanya hukum, bukan moral. Sedangkan hukum itu harus dilembagakan. Tak ada satu pun ulama mazhab yang memaknai kalimat faqtha’uu aidiyahumaa itu selain potong. Saya lebih percaya pada ulama-ulama terdahulu. Hadits-hadits Rasulullah sudah jelas, kok. Kapan, kenapa dan bagaimana seorang pencuri itu dipotong tangannya. Kalau seorang terpaksa mencuri karena lapar, dia tak akan dijatuhi sanksi. Malah akan disantuni.” Tak heran kalau Adian melihat gerakan-gerakan sekularisasi itu sesungguhnya merupakan bagian dari upaya untuk menundukkan umat Islam. Lihat saja jargon-jargon mereka persis seperti yang dipakai kalangan Barat. “Yang membahayakan hegemoni Barat adalah kalangan yang ingin menerapkan syariat Islam secara kaffah. Bayangkan kalau sebuah negara mampu menerapkan sistem politik, hukum dan ekonomi Islam. Barat akan cemas karena tidak akan lagi tergantung pada produk-produk mereka. Mereka bisa goyah.” Walau demikian Adian yakin, bahwa pada akhirnya kalangan “Islam liberal” itu, akan bosan dengan pemikiran mereka sendiri. Pasalnya mereka tak menemukan kerangka pijakan yang jelas dan kuat untuk beragama. “Akhirnya, aturan apa yang mereka pakai. Mereka menikah menggunakan hukum apa. Toh akhirnya akan kembali ke syariat Islam lagi.” Kerapuhan “Islam liberal” juga diakui oleh Rizieq Shihab. Karena itu bagaimanapun canggihnya kampanye mereka, FPI akan bisa mengatasi. “Kita keluar masuk desa dan turun-naik gunung. Sekali tabligh bisa menyedot 10.000-an orang. Itu media yang kita punya. Kita tak punya koran dan radio karena tak punya dana. Tapi kita punya panggung dakwah yang lebih interaktif lebih dari radio dan koran. Kita bisa bertatap wajah, bersalaman, berpelukan dan berdialog dengan umat. Itu jauh lebih efektif. Insya Allah da’i-da’i FPI akan terus keluar masuk kampung. Kita kampanyekan anti liberalisme dan AS. Saya telah cukup menarik nafas di bulan Ramadhan,” tantangnya. Senada, bagi Ketua Departeman Penerangan Majelis Mujahidin, Fauzan Al-Anshari, kerapuhan “Islam liberal” janganlah sedikit pun mengurangi kewaspadaan. Perlu upaya serius untuk mengcounternya. “Bagaimanapun ghazwul fikri (perang pemikiran) itu sangat berbahaya. Mereka tak sekadar melahirkan kerancuan tetapi sudah melakukan action. Apalagi lawannya sama-sama muslim. Mestinya kita juga membuat jaringan seperti mereka,” ujarnya menawarkan solusi. Tawaran Fauzan tampaknya, perlu ditindaklanjuti serius. Apalagi yang dihadapi adalah sebuah jaringan yang memiliki fasilitas media dan dukungan dana yang cukup dari lembaga internasional sekaliber Asia Foundation. Saatnya umat Islam menggalang kekuatan, memperkuat basis intelektual untuk menumbangkan kesesatan yang dibungkus dengan kemasan “ilmiah”. Misbah Muhammad Arfian [EMAIL PROTECTED] 81-44-861-0217 81-90-3909-5742 RantauNet http://www.rantaunet.com Isikan data keanggotaan anda di http://www.rantaunet.com/register.php3 =============================================== Mendaftar atau berhenti menerima RantauNet Mailing List di http://www.rantaunet.com/subscribe.php3 ATAU Kirimkan email Ke/To: [EMAIL PROTECTED] Isi email/Messages, ketik pada baris/kolom pertama: -mendaftar--> subscribe rantau-net [email_anda] -berhenti----> unsubscribe rantau-net [email_anda] Keterangan: [email_anda] = isikan alamat email anda tanpa tanda kurung ===============================================
