[RantauNet] Politik Banjir, Banjir Politik (2)

[Indra Piliang]

Indonesiamu.com, 20-02-02 Politik Banjir, Banjir Politik Oleh   Indra J. Piliang   �Jika keesokan harinya matahari terbit dan menjanjikan hari yang baik, tak dapat aku menahan diri untuk berteriak: Nah, mereka telah menerima hadiah lagi dari langit, sekarang mereka mendapat bahan untuk saling merampas lagi. Tak ada yang tak dapat mereka jadikan bahan untuk saling merampok. Kesehatan, nama baik, kegembiraan, waktu istirahat!�   (Johann Wolfgang Goethe: 1749-1832)   Banjir telah menjadi komoditas politik paling akbar dan paling wahid mengawali tahun pelaksanaan AFTA ini. Mega yang membawa mendung, hujan, badai dan halilintar, turut dijadikan sebagai ajang saling hujat pelaku politik, lembaga swadaya masyarakat, bahkan juga elemen masyarakat. Seakan semuanya ingin menunjukkan diri sebagai singa Allah dalam perang Uhud, ketika Hamzah terbunuh. Semuanya berlangsung ketika sunyi dan kengerian datang ke tengah warga negara yang tinggal di loteng, tempat-tempat penampungan, bersama penyakit menular dan perut lapar. Do�a-do�a korban banjir itu seakan tak ada yang mengamini, untuk terlepas dari keberingasan alam yang sedang menggugat masturbasi kekuasaan dan pemerkosaan alam sekitar.   Lalu apa yang bisa kita tarik dari prosesi kepongahan itu? Dari kacamata politik, telah sangat telanjang ditunjukkan, bagaimana bendera partai atau ideologi ditancapkan dalam setiap tiang-tiang bantuan �kemanusiaan�. Ekonomi lumpuh, tertelan deru air. Trilyunan rupiah hilang percuma, menambah lagi beban ekonomi yang telah memperdaya rakyat selama empat tahun ini. Dan trilyunan rupiah lagi disiapkan, lengkap dengan kontraversi angka antara Sutiyoso yang menginginkan angka besar, dengan Kwik Kian Kie yang mementingkan efisiensi anggaran. Trilyunan rupiah yang hendak disiapkan itu, berada dalam keadaan krisis kepercayaan terhadap pejabat dan birokrasi yang menggunakannya. Uang negara yang dikelola ditengah ketidak-kepercayaan, akan menambah masalah baru, apalagi apabila tak diikuti dengan transparansi dan akuntabilitas publik, seperti halnya penggunaan APBD DKI yang lebih banyak untuk membeli kebutuhan personal pejabat dan biaya rutin penyelenggaraan pemerintahan, ketimbang mengalokasikannya kepada rakyat yang membutuhkan.   Lalu, ketika ada banyak keluhan atas lambannya penanganan pemerintah kepada korban banjir, DPP PDI Perjuangan berteriak: �Jangan politisasi masalah banjir!� Bahkan, seorang anggota DPR mengungkapkan sinyalemen, �Ada LSM yang hendak menumbangkan rezim Mega dan Hamzah!� Bagaimana bisa politisi berteriak agar masalah banjir jangan dipolitisir, sementara bendera partai dan satgas-satgas partai dengan enteng datang ke lokasi-lokasi bencana? Mestinya, agar persoalan banjir tak dipolitisasi, partai tersebut menanggalkan kaos partainya. Di sebuah koran, bahkan ada adegan Akbar Tanjung dengan berbaju Golkar merogoh dompetnya untuk membantu korban banjir, ketika mengadakan rapat di ruangan ber-AC. Apa bukan politisasi korban banjir namanya?   Banjir yang menggenangi Jakarta, dan banyak kota lainnya, adalah akibat dari perlakuan yang buruk terhadap alam dan manusia, selama bertahun-tahun. Ketika Mall Kelapa Gading dibangun, pohon-pohon tua berusia lebih dari 50 tahun ditebang oleh pengembang, atas izin Sutiyoso. Sebuah surat pembaca di media nasional menuliskannya, tetapi tak mendapatkan tanggapan berarti. Padahal, pohon-pohon tua adalah benteng alam. Pohon tua menyerap air untuk pertumbuhan ranting, akar, batang, dan daunnya. Pohon tua juga mengikat tanah agar tak mudah bergerak kian kemari, karena disapu air. Ketika pohon tua itu ditebang, pertanda perang terhadap alam dimulai, dan balasannya adalah banjir yang tak lagi menemukan senderan untuk berhenti sejenak. Pohon tua yang mati akibat pilihan strategi pengembangan kota yang mengedepankan pembangunan mall-mall yang memperbudak tanah, ditangisi oleh surat pembaca itu, juga oleh air yang kemudian menjadi liar.   Pilihan untuk tak melibatkan alam sebagai bagian dari unsur yang harus dipelihara dalam strategi pembangunan ekonomi, sungguh merupakan kecongkakan yang menunjukkan kekerdilan pikiran. Membangun benda-benda mati diatas humus tanah, rayap-rayap, cacing, atau unsur nabati dan hewani lainnya yang hidup, adalah penghinaan atas karya Tuhan yang maha indah itu. Baik dari sisi agama, maupun dari sisi ekonomi dan politik, strategi pembangunan material seperti ini tidak bisa dibenarkan. Apa gunanya trilyunan rupiah yang didapatkan, kalau akibatnya adalah kematian bagi alam?   Memperlakukan alam sebagai unsur yang terus-menerus dieksplotir adalah kemunduran paling besar dari peradaban manusia. Bahkan manusia zaman antik sekalipun, memperlakukan alam dengan sangat santunnya, hanya mengambil yang dibutuhkan, lantas menumbuhkan kembali yang sudah hilang. Kematian bagi alam adalah fase bunuh diri kolektif bagi masa depan manusia, yang anehnya dilakukan oleh orang-orang yang diberi amanah untuk memerintah dalam zaman modernisme.   Banjir memang tak usah dipolitisasi. Yang patut dipertanyakan adalah tanggung-jawab negara untuk melindungi warga negara. Apa gunanya teks-teks indah kenegaraan, tentang keadilan sosial, tentang negara kesejahteraan, tentang kemerdekaan, apabila untuk soal penanganan banjir saja negara seolah tak bisa berperan apa-apa? Sudah saatnya penyelenggara negara menyadari, bahwa ketika manusia yang diberlakukan bak hewan, dengan cara diserobot tanahnya, diruntuhkan tempat usaha kecilnya, diteror anak-istrinya agar pindah demi kepentingan pengembang; dan ketika manusia itu tak mampu melawan lagi, alam memberikan perlawanan dengan cara yang sulit diduga. Penyelenggara negara seakan lupa, bagaimana mungkin pra tumbangnya Soeharto, jutaan belalang datang menghabiskan setiap daun pohon yang disinggahinya? Dari mana belalang itu datang?   Air mata penderitaan rakyat mungkin sudah kering, tetapi airmata alam tak pernah mengering. Dua pertiga unsur bumi adalah air. Air yang menenggelamkan Benua Atlantis, melahap kapal Titanic dan kapal Tampomas II, juga memamah ummat nabi Nuh. Air juga yang merobohkan penguasa tiran seperti Fir�aun. Air tak pernah main-main, apabila menampakkan kemarahannya. Sayangnya, manusia yang kebetulan diberi amanah atas nama demokrasi, sering mempermainkan air, juga manusia yang tinggal diatasnya; atas nama pembangunan, atas nama keindahan, atas nama investasi, atau nama materi dan hedonisme.   Akhir bulan Februari ini, mudah-mudahan, ketika banjir menyurut, apa yang hendak dilakukan oleh para penyelenggara negara, termasuk politisi dan birokrasi? Kita tentu berharap ada perubahan kebijakan. Tetapi, sulit untuk berharap dari kekuasaan yang sudah kehilangan telinga dan nuraninya. Akan banyak lagi usaha menutupi kesalahan sendiri, akan banyak lagi upacara kemewahan diri. Seperti kisah pemuda Welther yang tak percaya sama Duta Besarnya, hasil impresi Gothe diawal tulisan ini, kita juga patut tak percaya para pemulung suara dalam event Pemilu ini akan mengubah sikapnya. Tanda-tandanya sudah jelas, tudingan satu telunjuk ke pihak lain, tanpa pernah mengingat adanya empat jari lain yang mengarah ke dada sendiri....   Indra J. Piliang Peneliti Politik dan Perubahan Sosial CSIS.