|
SUARA PEMBARUAN
DAILY
Banten: Jawara dan Pustaka
Indra J Piliang
Persoalan terbesar Lebak adalah miskinnya SDM dan investor. Uniknya, seiring dengan proses otonomi daerah, local leader otomatis beralih ke kalangan penduduk asli. Dalam soal ini, peranan utama dimainkan oleh kalangan yang disebut sebagai jawara, informal leaders yang memiliki organisasi rapi dan penuh disiplin. Kalangan inilah yang banyak berpengaruh di Lebak, khususnya, dan Banten, umumnya, dengan tingkat mobilisasi dan aktivitas yang relatif tinggi dalam persoalan politik lokal. Kini ada ruang yang relatif kosong dalam persoalan yang menyangkut tenaga-tenaga ahli, khususnya tenaga berpendidikan yang sekaligus mengerti dengan nilai-nilai lokal masyarakat Banten. Jarak yang terbentang antara kelompok jawara dengan kalangan berpendidikan begitu jauh, sehingga menyulitkan bagi advokasi kebijakan terutama dari kalangan aktivis NGO dan akademisi lokal. Semuanya terhubung dengan fatsoen politik, alias ewuh-pakewuh yang merupakan soal sensitif. Komponen gerakan mahasiswa Banten, misalnya, kesulitan melakukan kritikan. Akibatnya, diperlukan terobosan-terobosan yang bersifat alternatif bagi gerakan mahasiswa lokal dalam memainkan perannya, di luar mainstream gerakan mahasiswa di tingkat nasional yang biasanya menghasilkan pemimpin-pemimpin instan yang mudah ditundukkan. Pola partnership merupakan satu jalan keluar, tak hanya gerakan yang bersifat massif dan militan, karena golongan jawara sudah sangat terbiasa dengan militansi sejenis dan kemasifan yang justru lebih besar jumlahnya dari gerakan mahasiswa. Dari sanalah, gerakan mahasiswa Banten idealnya lebih banyak diarahkan sebagai gerakan yang menonjolkan pemikiran alternatif, ketimbang aksi massa. Mutlak dibangun lembaga-lembaga think tank yang lebih menjanjikan sebuah dialog pencerahan, ketimbang aksi menolak laporan bupati, misalnya. Sudah saatnya dipikirkan agar lembaga-lembaga think tank yang selama ini berbasiskan nasional, melakukan peran yang lebih signifikan di basis lokal.
Akan sangat menggairahkan, apabila lembaga semacam CIDES, CSIS, LIPI, LP3ES, dan lain-lainnya hadir di aras lokal, dan berdasarkan kebutuhan lokal, juga diisi oleh masyarakat lokal.
"Hadiah Abadi'' Sebagai provinsi baru, Banten belum mempunyai perguruan tinggi negeri, sama halnya dengan Provinsi Bangka Belitung. Padahal, kebutuhan hadirnya sebuah universitas tak bisa lagi ditawar-tawar. Untuk itu, kebijakan yang pernah ditempuh oleh Soekarno dengan membangun universitas di provinsi-provinsi sebagai "hadiah abadi'' penting juga ditempuh oleh rezim Megawati. Kalau partai-partai politik sudah masuk sampai ke level desa, kenapa universitas dan lembaga pendidikan lainnya tidak? Universitas bukan hanya penting bagi Banten, tetapi juga bagi Indonesia secara keseluruhan, mengingat universitaslah yang relatif bisa diharapkan sebagai lembaga independen yang memasok kebutuhan sumber daya manusia, baik dalam level teknis, maupun dalam level yang lebih makro, misalnya sebagai filosof di tingkat lokal berdasarkan local genius dan local knowledge. Begitu juga lembaga riset di tingkat lokal. Soedjatmoko, satu-satunya orang Indonesia yang pernah menjadi Rektor Universitas Perserikatan Bangsa-bangsa, (1984: 12) menggarisbawahi: ...pelaksanaan program-program pemerintah pusat makin lama makin memerlukan penglihatan permasalahan dari dalam dan dari bawah, agar program-program itu dapat berakar kepada dinamik masyarakat sendiri, dan dapat hidup dari kekuatan sendiri dan bukan dipaksakan dari atas. Soedjatmoko juga lebih maju lagi, ...perlunya para peneliti mulai mawas diri dan mencoba mengungkapkan dalam dirinya sendiri class bias-nya yang secara tidak sadar mempengaruhi sikap penghadapan dirinya sebagai peneliti dan design penelitiannya. Class bias ini juga nampak pada sangat kurangnya penelitian-penelitian tentang elite Indonesia sendiri, misalnya tentang perubahan-perubahan di dalam susunan dan dinamika intern golongan elite, proses-proses pengambilan keputusan, struktur kekuasaannya, serta hambatan-hambatan yang berakar padanya yang menghalangi pelaksanaan yang efektif program-program pembangunan. Salah satu buku yang sangat baik dan detil tentang elite Indonesia ditulis oleh Ann Gregory, Recruitment and Factional Patterns of The Indonesian Political Elite: Guided Democracy and The New Order, terbitan Colombia University, 1976. Kini buku-buku serupa juga sudah mulai ditulis, antara lain tentang kelas dan kasta di Bali. Beberapa buku dengan kualitas yang sangat amburadul, terkesan hanya sebagai propaganda murahan dan kutipan tanpa sumber, juga terbit, menyangkut "pengabdian'' seorang walikota di Sumatra Barat. Uniknya, buku ini diberi kata pengantar oleh seorang pakar terkenal otonomi daerah. Seorang Bupati di Kalimantan juga menulis buku yang lumayan baik. Dalam persoalan politik lokal, Kurpan Sinaga dari Simalungun menulis "Buku Putih'' berjudul Menginterupsi Pusat yang diberi kata pengantar oleh Eep Saefullah Fatah dan Mulyana W. Kusumah. Buku yang sangat bagus, detil, dan visioner adalah buku tentang Batam yang justru ditulis seorang praktisi ekonomi.
Kutu Buku Kini, diperlukan lebih banyak buku membangun daerah. Satu-satunya kutu yang tidak berbahaya di dunia adalah kutu buku. Kutu buku inilah yang kian diperlukan di daerah, terutama oleh kalangan mudanya, pelajar, mahasiswa, juga aktivis NGO dan bahkan wartawan dan buruh di daerah. Sayangnya, nasib perbukuan dan perpustakaan di daerah ini sudah lama tak diperhatikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Kalaupun terdapat buku-buku di perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintahan Daerah, juga instansi-instansi resmi, kebanyakan berisi aturan-aturan penyelenggaraan negara, atau buku-buku P-4 yang dulu begitu banyaknya. Mahasiswa dan pelajar di Lebak juga bermasalah dengan buku, di samping bermasalah dengan anggaran pendidikan yang kian tinggi. Seorang mahasiswi bercerita dalam forum diskusi di Rangkas Bitung itu bahwa hanya cita-cita yang tinggi yang menyebabkan dia meneruskan sekolah dan kuliah, karena dari segi penghasilan orangtuanya sangat tidak mencukupi. Keadaan serupa juga kita temukan di daerah lain, terutama ketika menjelang Reformasi Mei 1998 sedang meluap-luapnya. Satu yang saya paling ingat dari tayangan di televisi itu adalah jangankan membeli buku, bahkan membeli "maaf'' pembalut wanitapun para mahasiswi tidak mampu. Tapi ada beberapa daerah yang akrab dengan buku dan pustaka, antara lain Sumatra Barat dan Yogyakarta. Majalah Tempo (19/08/2001) menyajikan ironi tentang nasib Perpustakaan Muhammad Hatta. Bak sebuah rumah gadang yang terlupakan, perpustakaan itu jauh dari perawatan. Sunyi, senyap, tanpa aura intelektual. Padahal, di dinding belakang dan di lantai dua perpustakaan itu terdapat serangkaian rak buku yang menampung 21 ribu buah buku...dalam sehari, setidaknya ada 5 hingga 10 orang pengunjung yang tak lebih dari sekadar membaca koran dan majalah. Pemerintah kota hanya memberikan dana Rp 5 juta per tahun untuk membeli buku, membayar gaji pegawai, dan memenuhi biaya operasional, tulis Tempo. Bandingkan dana-dana itu dengan program pengadaan buku di berbagai industri pers atau lembaga penelitian seperti CSIS, yang mengalokasikan dana ratusan juta rupiah per tahun. Pantas saja kalau kini Sumatra Barat mengalami degradasi intelektual dan pendidikan yang luar biasa, karena kebanyakan pemimpinnya lebih hormat kepada gelar adat, pangkat, dan mobil-mobil mewah, juga dana asuransi jiwa yang diambil dari APBD! Dibutuhkan uluran tangan berbagai komponen masyarakat, kalangan berpunya, atau yang peduli pada buku dan perpustakaan untuk mengembalikan kondisi pemberdayaan pengetahuan dan tradisi intelektual di daerah, termasuk Lebak. Yang terutama diharapkan tentunya alokasi dana pendidikan, juga dana perbukuan, dalam APBN dan APBD. Juga semakin penting untuk mempertanyakan, memantau, atau memberikan masukan tentang alokasi dana-dana pendidikan dan perbukuan yang bersifat hibah yang selama ini masuk ke berbagai instansi pemerintah. Apabila dana-dana hibah itu juga diselewengkan, yang terjadi bukan lagi korupsi atas dana masa lalu dan masa sekarang, tetapi sudah masuk kategori pembunuhan bibit-bibit intelektual masa depan. Kalau para pembakar buku tahun 2001 lalu membeli buku dengan uangnya sendiri, penyelewengan dana perbukuan jauh lebih parah lagi, menghancurkan sekaligus membunuh masa depan peradaban. Sekaligus juga semakin penting agar lembaga-lembaga internasional yang sering memberikan bantuan pembelian buku agar langsung menyalurkan ke dae-rah-daerah tujuan, tanpa harus melewati rantai birokrasi.
Penulis adalah peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta
Last modified: 30/5/2002 |
indrapil.gif
Description: GIF image
s.gif
Description: GIF image
