|
Iko nan pernah ambo tulis di Lippostar.com, tahun 2000.
Politisi:
Dulu dan
Kini Oleh Indra J.
Piliang Buku kecil
terbitan LKiS berjudul "Menjadi Politisi Ekstra Parlementer" sungguh menjadi
tawaran menyegarkan ditengah kejumudan politik di kalangan politisi konvensional
sekarang. Bagi LKiS kategori politisi ekstra parlementer itu adalah politisi
independen yang aktivitasnya berada diluar lembaga-lembaga resmi negara.
Politisi jenis ini bisa diperankan oleh seorang (mantan) politisi tulen, aktivis
organisasi masyarakat sipil, aktivis mahasiswa, pemuka agama/masyarakat atau
warga negara bebas. Merekalah yang nantinya bekerja layaknya seorang politisi
profesional. Sekalipun
begitu, saya masih melihat adanya kekurangan utama dari tawaran LKiS itu, yaitu
lebih menonjolkan apa yang diinginkan (das sein) daripada apa yang nyata
terjadi (das sollen). Untuk itulah
saya ingin lebih menggalinya dari sudut sejarah politik yang tentu saja mengarah
pada figur politisi ideal yang pernah hadir dalam panggung politik. Usaha ini
merupakan pengembangan lebih jauh dari tulisan saya mengenai "Menggagas Politik
Jalan Tengah" (Kompas, 9 November
2000). Dan usaha ini, saya mengambil figur politisi masa lalu dan
membandingkannya dengan politisi masa kini, mengingat memang kita belum
mempunyai politisi ideal sekarang ini. Sebagian
besar politisi generasi pertama kita, baik sebelum atau sesudah kemerdekaan,
berasal dari kalangan intelektual. Hanya basis pemikirannya saja yang berbeda.
Menurut SH Alatas, sebagian besar dari kalangan intelektual Indonesia ini
terpengaruh dengan sosialisme, baik murni maupun campuran. Mereka juga pejuang
kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya. Perjuangan mereka dimulai sejak usia
muda, dan tak sedikit juga mengalami perlakuan buruk dari kaum kolonial Belanda
dan Jepang. Profesi mereka juga beragam, mayoritas ahli di bidang kedokteran dan
hukum. Hanya sedikit yang mempelajari ilmu-ilmu teknik, atau ilmu ekonomi.
Ketika terjun ke politik, mereka meninggalkan kemewahan yang bisa didapatkan
dengan bekerja menjadi pegawai kolonial. Sekarang,
sebagian besar politisi kita bukanlah kaum intelektual, apalagi pejuang, baik
dalam arti kiasan atau dalam arti sebenarnya. Kalaupun ada yang "berjuang"
menjatuhkan mantan presiden Soeharto, perjuangan itupun bukan dilakukan sejak
muda dan lebih disebabkan oleh desakan kaum muda. Bahkan pemimpin-pemimpin
politik yang paling menonjol pun tidak ditemukan catatan perjuangannya di usia
muda. Rezim Soeharto tidak akan membolehkan pemimpin-pemimpin mahasiswa di usia
muda untuk tampil menjadi pucuk pimpinan politik. Dalam
kategori pejuang reformasi, Sri Bintang Pamungkas adalah kampiunnya, terlepas
dari kegagalannya dalam berpolitik. Ia tak hanya "akan ditangkap" -- sebagaimana
diungkapkan oleh seorang tokoh politik-- tetapi sudah ditangkap. Dan ia masih di
penjara ketika orang-orang berteriak di jalanan untuk menjatuhkan Soeharto.
Bukti autentik perjuangan Sri Bintang adalah buku berjudul "Saya Musuh Politik
Soeharto" yang dilarang beredar dan setumpuk dokumen yang dihasilkan oleh
buletin internalnya, termasuk naskah perubahan UUD 1945. Kalau ada adagium
"revolusi memakan anaknya sendiri" untuk tokoh Amir Syarifuddin dan kawan-kawan,
maka untuk Sri Bintang bisa dimasukkan istilah "reformasi membunuh bayinya
sendiri". Pilihan
untuk menjadi politisi dimasa sekarang juga bukan karena desakan keadaan,
sebagaimana kondisi yang dihadapi the
founding fathers. Politisi sudah menjadi profesi menarik karena menyediakan
jalan untuk menapak tangga kekuasaan. Politisi juga merupakan bagian dari
pekerjaan, atau memang semata-mata pekerjaan. Sayangnya pekerjaan para politisi
hanya mereka sendiri yang menilai. Kebanyakan mereka juga menggunakan hukum
ekonomi murni dengan memberikan harga tinggi untuk pekerjaannya, tak peduli
kalau uang yang dipakai membayar mereka didapatkan dari pajak rakyat. Kalau
perlu, alokasi anggaran lain juga diembat untuk membiayai mobilitas politik
mereka. Padahal
bagi H. Agus Salim dan politisi pra dan pasca kemerdekaan lainnya leiden is lijden (memimpin adalah
menderita). Politisi merupakan pelarian dari kekayaan dan kemewahan ketika
bekerja sebagai pegawai kolonial. Perbedaan dengan politisi sekarang seperti
antara langit dengan bumi. Seorang fungsionaris partai menceritakan dengan
bangga kepada penulis bahwa dia membiayai perjalanannya dari satu kota ke kota
lain dengan jalan mendapatkan proyek-proyek pemerintah daerah. Apabila badan
atau dinas pemerintah itu tidak memenangkan tendernya, maka temannya yang duduk
sebagai anggota DPRD dalam komisi yang membawahi pengalokasian anggaran untuk
badan atau dinas itu akan memotong anggarannya dalam rapat RAPBD. Ketika melakukan perjalanan dengan
seorang anggota parlemen yang berpenampilan seperti rakyat biasa dari Bandung ke
Jakarta, dan singgah di suatu rumah makan jam 22.00 WIB (malam), penulis
menemukan sejumlah anggota dewan yang masih memakai baju dinas dan tanda
terhormat di dadanya. Pada jam-jam dinas di sebuah apartemen di Jakarta,
lagi-lagi penulis menjumpai tanda anggota dewan di baju orang-orang yang
berkeliaran itu. Politisi
kemerdekaan kita gandrung akan demokrasi. Bagi mereka demokrasi bukanlah teori
yang dijejalkan dalam ruang-ruang seminar, di depan televisi, atau ditaruh di
rak-rak buku, tetapi menjadi kebiasaan sehari-hari. Ketika Soekarni c.s.
mendirikan Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS) untuk mengimbangi gerakan PKI yang
memobilisasikan kekuatan massa, Hatta yang sudah mengundurkan diri dari jabatan
Wakil Presiden, dalam suratnya kepada Anak Agung Gde Agung di penjara Madiun
tanggal 18 Desember 1964 menulis: "Soekarni
hanya pemimpin satu golongan yang dalam suatu DPR yang dipilih rakyat tahun
1955, yang anggotanya lebih dari 250 orang, hanya mempunyai wakil 3-4 orang
saja. Soekarni adalah seorang anarkis yang mau menjadi diktator dengan jalan
intimidasi. Sudah beberapa kali Ia terbentur, tetapi tidak jera-jera." Kita ingat, Soekarni c.s. pernah
menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Denklok ketika kemerdekaan hendak
dikumandangkan. Soekarni c.s. juga yang mensponsori naiknya Sjahrir memimpin
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), lalu menjadi perdana menteri
pertama. Malah,
lebih jauh, Hatta menulis: "Pemimpin-pemimpin
Murba sekarang (tahun 1964.Pen) tidak berhak menyebut dirinya pengikut Tan
Malaka. Betapapun pendirian dan politik Tan Malaka, satu sifat yang harus dipuji
padanya ialah bahwa ia tidak sanggup membungkukkan tulang punggungnya. Ia tunduk
kepada putusan yang terbanyak, sebagai minoritas bersedia menerima sesuatu yang
sudah dipersoalkan (diputuskan.Penulis). Tetapi tunduk kepada perintah
orang-seorang, Ia tak sanggup. Stalin pun ditentangnya". Dengan
tulisan itu, Hatta tidak sedang membela PKI, atau Soekarno. Hatta hanya
menunjukkan kekeliruan jalan berpikir aktivis-aktivis Murba, yaitu menempuh
cara-cara yang diluar jalur demokrasi. Sebagai minoritas di parlemen, Soekarni
c.s. mestinya lebih realistik, tidak mencoba mengikuti cara-cara yang dipakai
PKI waktu itu untuk merebut kekuasaan politik. Bagi Hatta, jatah dua kursi di
kabinet untuk Partai Murba, yaitu Adam Malik dan Chaerul Saleh, sudah cukup
layak bagi representasi politiknya. Selain
gandrung akan demokrasi, bukan berarti para politisi itu meninggalkan fungsinya
sebagai wakil rakyat, sekalipun berbeda pandangan dengan pemerintah. Hatta,
lagi-lagi, menunjukkan perhatian yang begitu besar atas kelaparan yang melanda
sejumlah daerah di Indonesia, justru ditengah kesibukan Soekarno mengkampanyekan
sikap anti pembentukan negara Malaysia yang dianggap sebagai boneka negara
imperealis Inggris. Hatta benar-benar membedakan dirinya antara seorang politisi
dan seorang pemimpin rakyat. Inilah yang mungkin dimaksud oleh LkiS sebagai
salah satu stereotipe politisi ekstra parlementer. Ketika
Hatta didesak oleh kawan-kawan dan pengikutnya untuk kembali ke pemerintahan,
Hatta menulis dalam suratnya tertanggal 18 Agustus 1964 kepada Anak Agung Gde
Agung yang waktu itu ada di penjara Madiun: "�Saya
selalu menjawab bahwa dalam struktur dan jentera pemerintahan sekarang, tidak
ada kemungkinan bagi saya akan ikut serta dalam pemerintahan, dalam kedudukan
yang ikut menentukan haluan negara dan dasar-dasar pembangunan. Suatu
kemungkinan yang dapat saya lakukan ialah mengusulkan secara incedentil apa yang
baik dilakukan untuk kepentingan rakyat. Ini sudah beberapa kali saya lakukan
(dengan menemui Soekarno.Pen). Diterima atau tidak oleh presiden (kesantunan
Hatta dapat dibaca disini. Ia selalu menulis Presiden Soekarno atau Presiden
saja, dan tidak pernah menulis Soekarno saja.Pen) dan pemerintah, itu terserah.
Sekembalinya dari Sumatera, saya sampaikan kesan-kesan saya kepada presiden,
yang kelihatannya ada bekasnya padanya. Apakah dikerjakan apa yang saya usulkan
untuk perbaikan, itu terserah kepadanya dan pada kesanggupan pemerintahnya
melaksanakan suatu idea yang realistik, yang juga di daerah rupanya disetujui
oleh rakyat." Lalu apa
yang dikerjakan oleh politisi-politisi sekarang dimasa krisis? Kita tentu sudah
mengetahuinya. Mereka melakukan kompromi-kompromi politik jangka pendek yang
sama sekali jauh diluar kaedah demokrasi. Suara rakyat dimanipulasi dengan
alasan-alasan yang bisa dicarikan sebagai alat legitimasi. Ketika seorang
politisi duduk di lembaga eksekutif, ia akan mendukungnya, sekuat apapun. Tetapi
ketika ia sudah keluar dari birokrasi, iapun menyerangnya dengan tujuan suatu
saat ia akan masuk lagi. Praktek ini diperlihatkan secara sangat telanjang oleh
politisi-politisi Orde Baru dan diikuti oleh politisi-politisi
sekarang. Perbandingan
historis diatas baru sedikit mengungkap jomplangnya etika politik yang dimiliki oleh
politisi sekarang dan dulu. Sejarah memang selalu mengandung unsur-unsur
positif, dan negatif. Ditonjolkannya sisi-sisi positif masa lalu, dan sisi
negatif masa kini, tidak lebih dari upaya mencari kebaikan bagi perilaku
politisi masa kini. Dalam upaya menjatuhkan Gus Dur, misalnya, mestinya jalur
yang dipakai adalah jalur konstitusional, baik lewat MPR, DPR atau Pemilu.
Sebaliknya, kalau Gus Dur menuduh seseorang yang menyebabkan instabilitas
politik, mestinya ia diproses secara hukum kalau tuduhan itu keliru. Sesadis
apapun Muso yang digambarkan buku-buku sejarah, tetap saja dia menempuh jalur
demokrasi dengan mengelilingi Jawa untuk mengukur diri dan kampanye, apakah
rakyat mendukung dia atau Soekarno-Hatta.
Muso tidak langsung memberontak. Dengan keadaan politisi konvensional yang kita
miliki, penulis melihat terbuka peluang untuk menjadi politisi pelintas batas.
Politisi jenis ini harus lebih peduli kepada kepentingan rakyat, ketimbang
kepentingan pimpinan partai. Sejumlah aktivis partai sudah memperlihatkannya,
ketika lebih mengedepankan hati nuraninya, ketimbang menuruti kemauan pimpinan
partai. Politisi semacam ini memang tidak populer di Indonesia, apalagi apabila
pimpinan partainya mempunyai pendukung fanatik. Akan tetapi untuk kepentingan
membangun demokrasi dalam jangka panjang, politisi pelintas batas ini harus
tetap ada. Tan Malaka, Mohammad Hatta, dan Sri Bintang Pamungkas dalam beberapa
perilaku politiknya termasuk kategori ini. Mereka lebih memilih mundur atau
menentang perintah pimpinan politiknya, dan mengikuti hati nurani. Masalahnya,
apakah politisi sekarang yang mempunyai kecenderungan bertentangan dengan
pimpinan partainya harus juga memilih jalan mundur, atau tetap bertahan dalam
partai? Kita tunggu saja. Jakarta,
12 November 2000. |
