|
Sinar Harapan, 18 Juni 2002 Batam, Satu Kapal Dua Kemudi (Indra J. Piliang) Anda pernah membaca tentang Batam? Atau mendengarkan tentang Batam? Atau
berkunjung kesana, untuk pertama kalinya? Apa kesan pertama anda?
Beberapa orang yang saya tanya, dari rombongan peserta, pembicara atau
pengamat Rakernas Partai Amanat Nasional (PAN) di Batam langsung menyebut
keterkejutannya. Bahkan ada yang sudah empat kali ke Batam, seperti Faisal
Basri. Kesannya, Batam jauh dari bayangan sebagai kota-pulau yang disejajarkan
dengan kota-pulau lain tetangganya, katakanlah Singapura dan Johor Malaysia.
Bahkan Batam disebut tak mengalami perubahan signifikan, malah mengalami
berbagai kesemrawutan, bagi orang yang pernah menetap disana.
Perjalanan dari bandara Hang Nadim ke pusat kota Batam di pinggir
sepanjang jalan yang mulus itu terdapat spanduk-spanduk, terutama spanduk
partai-partai yang mengadakan kegiatan. Bahkan Front Revolusi 2002 yang
dikomandani oleh Sri Bintang Pamungkas juga punya spanduk besar di persimpangan
jalan. Jumlah spanduk dan bendera di kota Batam bahkan lebih banyak dari
Jakarta, kalau melihatnya sekilas. Acara cafe, pertunjukan artis, dan pagelaran
apa saja memajang banyak spanduk. Spanduk dan slogan, kian menggeser pandangan
orang awam terhadap isi kota Batam. Jangan-jangan memang pembangunan kawasan Otorita Batam ini berdasarkan
spanduk dan slogan juga. Juga demokrasi yang dibangun lebih pada level spanduk
dan slogan, bahkan mungkin liberalisasi perdagangan, dengan tingkat kerja keras
yang buruk dan pelaksanaan yang lemah hingga menimbulkan defisit, baik atas
demokrasi atau atas konsep ekonomi yang hendak dibangun.
Puluhan tahun yang digunakan untuk membangun Batam, lewat proyek
mega-raksasa trilyunan rupiah, hanya menghasilkan kota yang timpang itu.
Ada daerah-daerah yang tingkat pembangunannya tinggi sekali, di sekitar
Nagoya, dengan hotel-hotel yang saling berdekatan, dan sebagiannya masih
dibangun. Sementara, di bukit-bukit terlihat juga ada bangunan besar dan mewah
ditengah-tengah hutan, sendirian. Dan di banyak kawasan pinggiran, gubuk-gubuk buruk bertaburan, termasuk
di kawasan jembatan Barelang (penghubung pulau Batam, Rempang dan Galang).
Kontruksi jembatan Barelang yang menyerupai konstruksi jembatan di negara-negara
maju, seperti Jepang dan Amerika, yang maju hanya konstruksinya, tetapi bukan
keelokan rupa, kesesuaian dengan alam, sehingga sangat tidak eksotis, apalah
lagi moderen atau gabungan keduanya.
Kawasan yang saling berdekatan dan padat juga kawasan perumahan, terutama
terlihat memerah dan menguning dari udara, karena pola pembangunan yang mirip
dengan kota-kota lain yang kekurangan lahan dengan meneruka dan meratakan tanah.
Sangat tak bersahabat dengan lingkungan, tidak alamiah, seperti pertautan antara
rumpun bambu dengan jurang yang saling menyangga. Kalau ada puncak-puncak bukit
yang diperlukan sebagai pelepas pandangan, pembangunannya mirip dengan Puncak di
Bogor. Entahlah, apakah karena pengembangnya kebanyakan orang Jakarta, atau
memang ilmu tentang ekologi arsitektur tidak berkembang baik.
Padahal,
pertumbuhan ekonomi Batam luar biasa, sebagaimana data yang dikeluarkan Badan
Otorita Batam (BOB). Dari
mulai periode persiapan (tahun 1971-1976), periode konsolidasi (tahun 1976-1978)
yang menetapkan seluruh Pulau Batam sebagai kawasan berikat (bonded zone)
dan periode pembangunan (1978 sampai sekarang) banyak mengubah wajah Kota Batam
sebagai kota pencetak "dollar". Dari jumlah perusahaan industri, misalnya, semula hanya 10 industri kini
menjadi 9.577 industri. Jumlah tenaga kerja yang semula hanya 2.240 orang
bertambah menjadi 157.283 orang. Bahkan Batam yang memiliki luas wilayah
1.647,83 kilometer persegi (1.035,30 kilometer persegi laut dan 612,53 kilometer
persegi daratan) ini pertumbuhan investasinya pun begitu cepat dan tinggi.
Semula, jumlah investasi sebesar 201.350.307 dollar AS (investasi pemerintah dan
swasta) naik menjadi 8.010.000.000 dollar AS. Bahkan ketika pertumbuhan ekonomi
secara nasional tahun 2000 sebesar 4,8 persen, di Batam sudah mencapai 7,6
persen atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 6,38 persen (Kompas, 22 Mei
2001). Laut kota Batam juga tak berair jernih. Banyak berisi sampah, kecuali
memang ditempat-tempat yang belum disentuh pembangunan kawasan. Justru dari atas
udara, Batam dan pulau-pulau sekitarnya, ibarat untaian zamrud khatulistiwa,
hijau dan indah betul dipandang mata. Saya membayangkan, di pulau-pulau itulah
perahu-perahu lintas etnis bermarkas, sebelum menyerang Malaka yang jatuh ke
tangan Portugis tahun 1511. Pulau-pulau itu juga yang digunakan sebagai
pangkalan armada Inggris menyerang Portugis di Malaka, hingga takluk, lalu
dibangun oleh Raffles. Pulau-pulau itu juga tempat persinggahan Tan Malaka
sebelum menyeberang ke Sumatera dari Singapura, hingga luput dari pantauan
intel-intel Jepang dan Belanda, seperti diceritakan dalam buku Dari Penjara
ke Penjara. Perdebatan
Keras
Pulau-pulau itu juga yang digunakan untuk menyeludupkan hasil alam atau
minyak Indonesia untuk dijual ke Singapura, lalu uangnya digunakan membeli
senjata di pasar-pasar gelap dalam era revolusi kemerdekaan. Kini, mungkin,
pulau-pulau itu juga sebagai pintu satu dan pintu dua bagi manusia-manusia
Indonesia yang diseludupkan ke Malaysia oleh para tekong, setelah hidup dalam
kamp-kamp penampungan yang mirip kamp karantina untuk manusia-manusia pelarian
yang belum punya status kebangsaan. Pulau itu ibarat jembatan alami, atau
rangkaian rel kereta, untuk membangun komunikasi lintas
pulau. Belum lagi rumah-rumah kumuh, jalan yang berbelok-belok, ditambah dengan
sarana angkutan seperti ojek, taksi, atau mobil yang berkejaran. Kemacetan di
Jakarta ternyata juga sudah dipindahkan ke kota Batam, seolah-olah tak ada lagi
lahan yang bisa dibuat untuk melebarkan jalan. Dibandingkan dengan arsitektur
dan master plan pembangunan kota Batavia dalam abad ke 17-18-19, Kota Batam jauh
dari rupawan. Mengunjungi jalan-jalannya adalah peristiwa menjemukan karena tak adanya
kejutan, kekhasan, apalah lagi pancaran semangat untuk dibawa pulang sebagai
oleh-oleh ingatan. Kalaupun
terkejut, jadinya hanya omelan, seperti taksi yang bisa membawa penumpang
rame-rame, tiap sebentar berhenti mengambil penumpang, persis seperti mobil
angkot.
Padahal, Batam dibangun lewat perencanaan yang melelahkan. Kini juga
sedang berlangsung perdebatan keras antara Badan Otorita Batam (BOB) dengan
Pemerintah Daerah Kota Batam (Pemkot) tentang siapa the real king maker
atas Batam. Keduanya merupakan
bagian dari pemerintahan, sekalipun konsentrasinya berbeda antara ekonomi dengan
politik. Besarnya wewenang Pemkot atas dasar UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan
Daerah, termasuk di bidang ekonomi dan kependudukan, telah menaikkan aspirasi
Pemkot untuk menjadi penentu hitam-putihnya Batam. Sementara, selama ini, sumber
daya manusia terkonsentrasi dalam BOB, baik dari segi recruitment, pembinaan,
penggajian, sampai jenjang karier. Adalah mustahil mengalihkan banyak sekali pekerjaan BOB kepada Pemkot.
Jadilah Batam menjadi satu mobil dengan dua setir dan sopir, atau satu perahu
dengan dua kemudi dan nahkoda. Batam, sebagaimana halnya Indonesia, adalah pusat pergumulan berbagai
kepentingan. Ia benteng pertama dalam menghadang gelombang globalisasi. Ia masuk
sebagai kawasan Free Trade Area. Makanya, barang-barang elektronik buatan
luar, terutama dengan merek Malaysia, membanjiri toko-toko di kawasan Nagoya.
Harganya lumayan murah. Yang termurah adalah harga mobil. Tetapi jangan harap mobil murah itu
bisa dibawa langsung ke Jakarta, karena akan dikenai bea masuk oleh petugas Bea
dan Cukai. Ketika ada usaha dari
Jakarta menaikkan harga bea masuk di Batam, wartawan, pejabat dan pengusaha
Batam ramai-ramai menolaknya. Tak hanya itu, potensi wisata pun menjadi �magnet� baru bagi daerah
berpenduduk 462.000 jiwa ini. Batam telah menjadi favorable place sesudah
Bali. Ranking nasional menyebut, Batam yang kini memiliki 66 Unit Hotel dengan
5.600 kamar sebagai daerah tujuan kedua yang paling banyak dikunjungi sesudah
Bali, dengan jumlah kunjungan sebanyak 1,2 juta wisatawan, pada tahun 2001 lalu
atau rata-rata 1,1 juta orang per tahun (Sinar Harapan, 4 Maret 2002).
Sekalipun, dalam pandangan sekilas, industri pariwisata Batam juga berarti
�pariwisata politik� mengingat banyak partai politik yang menyelenggarakan
kegiatan disana, sepanjang tahun. Juga sekaligus �pariwisata seksual� mengingat hanya hotel-hotel tertentu
saja yang bebas dari para perempuan yang menjajakan diri dengan pola canggih:
lupa nomor kamar, salah tekan nomor telepon, lalu menawarkan transaksi seksual.
Ketika seorang anggota DPR dari PAN mengatakan hanya dapat kamar di sebuah
hotel, orang Batam atau yang sudah sering ke Batam langsung tertawa, karena
hotel itu termasuk hotel merah. Pariwisata
Belanja
Tentu yang terpenting adalah parisiwata belanja, membeli barang-barang murah, buatan luar negeri, sekalipun luar negeri itu adalah Singapura atau Malaysia. Dalam pertemuan antara Amien Rais sebagai Ketua MPR dengan usahawan tempatan � Batam, Malaysia dan Singapura � yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi 21 (wartawan-politisi-pengusaha) yang saya ikuti, terlihat betapa bimbangnya usahawan Batam atas benturan antar kebijakan, juga stabilitas politik nasional. Apalagi mendengar Amien Rais yang terkenal kevokalannya, mirip Soekarno muda, untuk tak menjual murah Indonesia kepada pihak asing. Memang Amien Rais tidak khusus bicara soal Batam, melainkan mengungkap dua kata kunci globalisasi (deregulasi dan privatisasi), dengan contoh kasus PT Freeport atau kasus Busang, dua asus usang yang anehnya tetap dibawa Amien ke berbagai forum, termasuk di Amerika, seperti diakuinya. Sudah menjadi pengetahuan umum betapa calon presiden PAN dalam Pemilu
2004 itu sangat kritis atas modal asing. Amien menyebut Indonesia sebagai bangsa
pengemis, dan pengemis di antara bangsa. Sementara investor asing diibaratkan
sebagai para rentenir yang menjajakan utang dari kampus sampai kampung. Amien
menyebut bahwa kekayaan alam Indonesia cukup mampu mencukupi kebutuhan hidup.
Sayang, Amien menjawab secara normatif dan diplomatis ketika ditanya
peran MPR atas pengembangan sumber daya manusia lewat jalur pendidikan oleh
seorang anak muda negeri tetangga. Dan Amien tak menyebut soal keunggulan
komparatif. Bukan hanya investasi asing yang kudu diwaspadai, dengan menggali
investasi dalam negeri, melainkan juga industri dalam negeri.
Kalau Batam hanya menjadi the golden gate bagi barang-barang
industri tetangga, Indonesia bukan hanya menjadi pengemis di antara bangsa,
tetapi menjadi konsumen terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan jumlah penduduk
yang sangat besar. Pengemis yang konsumtif, itulah gambaran tepat untuk
Indonesia, terutama ditunjukkan dengan gaya hidup penyelenggara negara di
berbagai level, baik eksekutif atau yudikatif. Beroperasinya lebih dari 80 perusahaan pertambangan pasir yang diekspor
ke Singapura untuk memperbesar daratannya, sementara jumlah kapal pengeruk pasir
hanya sebelas yang disewa dari perusahaan Belanda, sebagaimana informasi bawah
tangan dari orang yang saya kenal dekat dengan Menteri Kelautan, menunjukkan
betapa tak terjadinya efisiensi penambangan, apalah lagi jiwa �patriotisme�,
�cinta tanah dan air�, karena satu unsur (pasir yang berasal dari butiran batu
dari tanah-tanah di darat, lalu masuk air laut) sudah dijual.
Padahal, alangkah eloknya kalau yang dijual bukan pasir, melainkan hasil
industri dari pasir dengan local content yang tinggi, katakanlah industri
balok-balok bata pembuat rumah, lempengan genteng, atau kerajinan rakyat seperti
guci. Seni, semen, sampai unsur kerja manusia akan turut diekspor, dengan harga
mahal. Bisa dibayangkan bagaimana bingungnya ikan-ikan untuk membangun
sarangnya, karena takut melihat ada benda besi yang membuat polusi bunyi dan
polusi air di laut. Batam, apakah ia akan menjadi contoh dari gagalnya pembangunan? Inilah
proyek pembangunan kawasan perkotaan, industri, juga nilai-nilai moderen pertama
yang dilakukan oleh orang Indonesia dialam kemerdekaan. Kalau kota-kota atau
kawasan-kawasan lain mendapat sentuhan kolonialisme, Batam bebas ditentukan
sendiri.
Inilah kota yang begitu menjadi anak emas Orde Baru, proyek
mercusuar yang menawarkan kelap-kelip modernisme, juga proyek prestisius
yang dibebani mimpi kejeniusan, yang pada akhirnya terjerumus dalam kubangan
kesemrawutan. Tetapi, sebagai kawasan yang masih berusia muda dan remaja, Batam
lebih mudah untuk dibelokkan arahnya. Syaratnya, masing-masing nahkoda berbagi
pekerjaan. Kalau perlu, Batam dibebaskan dari politik dan aktivitas politik.
Politik di Indonesia sudah sedemikian memeranakan alam, penduduk, dan
lingkungan. Alangkah sehatnya mata, apabila memandang satu negeri atau kawasan
yang menawarkan sesuatu yang amat berbeda dengan negeri atau kawasan lain. Orang
akan terpanggil untuk mengorbankan dirinya, untuk menjaga negeri atau kawasan
itu. Bukan sebaliknya, mengorbankan negeri atau kawasan itu untuk kepentingan
orang-orang. Ketika sekumpulan anak-anak membawakan nyanyian-tarian Gurindam ke-XII
dari karya Raja Ali Hadji, saya terpana. Ya, itulah Batam, itulah Melayu, itulah
Indonesia, dengan ketinggian akhlak dan ketulusan budi manusia-manusianya.
Entahlah, apakah Gurindam XII juga berdentam di hati pendengarnya, atau
hentakannya terhapus oleh dentaman musik di banyak diskotik yang menampilkan
penari-penyanyi remaja perempuan �baru�
yang juga menyediakan tubuhnya untuk sarana pemenuhan nafsu.
Jangan-jangan, Batam memang telah menjadi pusat dari dendam masa lalu
atas masa kini yang melibatkan ikan-ikan di lautan. Saya ingat satu cerpen yang
pernah saya baca, sudah lama, berjudul �Batam Dilanda Todak�. Todak adalah ikan
yang bermulut runcing. Mulut runcing itulah yang digunakan untuk melanda Batam.
Itukah yang kini terjadi? Tak pelak lagi, kalau perahu Batam akan tenggelam,
bila terus ditusuk oleh mulut runcing si ikan Todak yang kini mungkin sudah
berubah wujud menjadi manusia. Indra
J. Piliang,
peneliti politik dan perubahan sosial CSIS.
|
