Opini - Kompas Cyber Media
Senin, 03 Februari
2003
Serangan Fajar
Payakumbuh
Oleh Emil Salim
PASUKAN Belanda
menyerang Yogyakarta dan Bukittinggi
secara serentak tanggal 19 Desember
1948. Presiden
Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad
Hatta serta
beberapa anggota kabinet lainnya ditawan
Belanda.
Namun, kehadiran negara RI berlanjut di
bawah
Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang
dipimpin Mr Sjafruddin
Prawiranegara (ketua) dan Mr
Teuku Mohammad Hasan (wakil ketua)
dengan susunan
kabinet yang dibentuk dalam pertemuan
para pemimpin
terkemuka RI pada fajar hari 22 Desember
1948 di
Halaban, 15 km dari Payakumbuh.
Untuk melaksanakan
perjuangan gerilya secara lebih
efektif, para pemimpin PDRI menyebarkan
diri ke tiga
jurusan.
Pertama, Sjafruddin
Prawiranegara bersama Teuku
Mohammad Hasan memimpin rombongan,
bergerak melalui
Bangkinang ke Kampar. Namun karena
selalu diincar
serangan pesawat Mustang Belanda dan
membawa korban
penduduk, haluan perjalanan beralih
menuju Bidar Alam,
kabupaten Solok Selatan, 185 km dari
Padang, sebagai
basis perjuangan PDRI. Dari Bidar Alam
inilah
disiarkan Radio Republik Indonesia, dipimpin Dick
Tamimi, perwira AURI,
yang dipancarkan tidak saja ke
Jawa-Sumatera, tetapi juga ke Rangoon,
Burma, dan
Delhi, India.
Kedua, rombongan Mr
Sutan Mohammad Rasjid, selaku
Menteri Keamanan merangkap Menteri
Sosial,
Pembangunan, dan Perburuhan, dan Residen Sumatera
Barat berangkat ke
Kototinggi, Kabupaten Limapuluh
Koto. Di bawah pimpinannya, Badan
Pengawal Nagari dan
Kota (BPNK) yang dibentuk Wakil Presiden
Hatta
beberapa bulan lalu diaktifkan dan dipimpin Chatib
Sulaiman. Dengan
meningkatnya perang gerilya, Kolonel
Hidayat, yang duduk dalam PDRI selaku
Panglima
Teritorial Sumatera, memiliterkan unsur pemerintahan
sipil dengan membentuk
jabatan gubernur militer,
bupati militer, wedana militer, dan
seterusnya.
Sedangkan wali nagari diberi jabatan
wali nagari
perang.
Bila di Pulau Jawa
perwira militer menjabat pekerjaan
sipil, di Sumatera pejabat sipil menjadi
pemimpin
militer. Teuku Daud Beurueh menjadi Gubernur Militer
Karesidenan Aceh,
Langkat dan Tanah Karo dengan Mayor
Akil sebagai Wakil Gubernur Militer. Dr
Ferdinand
Lumban Tobing menjadi Gubernur Militer Sumatera Timur
dan Tapanuli dengan
Letnan Kolonel Kawilarang sebagai
Wakil Gubernur Militer. Mr Sutan Mohamad
Rasjid
menjadi Gubernur Militer Sumatera Barat dengan Letnan
Kolonel Dahlan Ibrahim
sebagai wakilnya. RM Oetojo
menjadi Gubernur Militer Riau dan Letnan
Kolonel Hasan
Basri sebagai wakilnya. Dr AK Gani
menjadi Gubernur
Militer Sumatera Selatan dengan Kolonel
Simbolon
sebagai wakil.
Untuk menghimpun kekuatan rakyat dalam
gerilya
dibentuk Markas Pertahanan Rakyat Daerah (MPRD) di
tingkat keresidenan,
MPR-kecamatan di tingkat
kecamatan dam MPR-N di tingkat
nagari.
Gubernur Militer bertugas
mengoordinasikan perjuangan
tentara, pemuda, dan rakyat di bawah
satu komando.
Perjuangan gerilya secara fisik dibantu
stasiun radio
AURI di Kototinggi dipimpin Perwira M
Yacob, yang
melancarkan perjuangan nonfisik menembus
blokade
Belanda dan menyebarkan kegigihan perlawanan rakyat
Indonesia terhadap
Belanda sampai ke ruang sidang
Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB).
Rombongan ketiga dipimpin Kolonel
Hidayat, Panglima
Teritorial Sumatera dalam kabinet PDRI,
yang berjalan
kaki menempuh 1.500 km melalui Tapanuli
ke Banda Aceh.
Perjalanan itu juga membantu gerilya
sehingga
menyulitkan Belanda menguasai jalan raya dan
pedalaman. Tidak ada
seorang pasukan Belanda yang
berhasil menerobos masuk
Aceh.
Atas prakarsa Kolonel Hidayat, stasiun radio Aceh
menyambungkan hubungan
radio dan telekomunikasi antara
Bidar Alam, Kototinggi dan tempat-tempat
penting
lainnya di Sumatera, Jawa dan juga Burma, India, serta
Australia.
HUBUNGAN telekomunikasi dan radio antara
PDRI dan luar
negeri amat penting sebagai bukti masih
kokoh tegaknya
negara dan Pemerintah Republik
Indonesia. Sebagai alat
komunikasi, maka perang informasi amat
bergantung pada
peristiwa yang nyata terjadi di front
pertempuran.
Dalam kaitan inilah amat penting peran
Serangan Fajar
Payakumbuh pada 3 Pebruari 1949 di bawah
pimpinan PDRI
di Sumatera sehingga memberi senjata
diplomasi bagi
para perunding RI di forum
PBB.
Sejak awal Januari 1949, pasukan Belanda meningkatkan
serangannya di semua
kota-kota, terutama
Sumatera-Jawa, untuk menumpaskan PDRI.
Belanda amat
terganggu siaran radio Kototinggi, Bidar
Alam, Banda
Aceh, dan lain-lain yang berhasil
merebut perhatian
pers luar negeri. Karena itu, pada 10
Januari 1949,
Belanda berhasil masuk Kototinggi, namun
menemukannya
kosong, sungguh pun peralatan siaran
radio tersembunyi
beberapa meter dari jalan yang mereka
lalui.
Gubernur Militer Mohammad Rasyid
mengundang para
pemimpin militer, sipil, dan tokoh
masyarakat untuk
bermusyawarah menyusun strategi melawan
serangan
Belanda. Sidang berlangsung di Negeri Situjuh Batur,
20 km dari Payakumbuh,
Kabupaten Limapuluh Koto pada
14 Januari 1949. Oleh karena Mohammad
Rasjid jatuh
sakit, maka ditugaskan Chatib Sulaiman,
Ketua Markas
Pertahanan Rakyat Daerah, memimpin
pertemuan ini.
Sidang berlangsung di surau dalam lembah
di kaki
Gunung Sago. Setelah sidang sore hari para peserta
kembali ke penginapan
masing-masing. Ketua sidang,
Chatib Sulaiman, bekerja hingga larut
malam menulis
hasil sidang.
Menjelang fajar 15
Januari 1949 tentara Belanda
berhasil masuk Negeri Situjuh Batur.
Pasukan Mobil
Teras dan anggota Badan Pengawal Nagari
dan Kota
memberi perlawanan. Namun, persenjataan Belanda jauh
lebih banyak dan lebih
modern dari senjata kita berupa
beberapa senapan rampasan Jepang. Chatib
Sulaiman
bersama 68 pemimpin sipil, militer, dan rakyat gugur
sebagai pahlawan di
Situjuh Batur itu.
Peristiwa Situjuh Batur ini membakar
semangat
perlawanan pejuang Republik. Gubernur Militer Mohammad
Rasjid akhir Januari
1949 mengeluarkan instruksi
menyesuaikan kebijakan dengan situasi
perang.
Kekuatan tenaga perjuangan di Kabupaten
Limapuluh Kota
dikonsolidasikan dan daerah ini dibagi
dalam empat
sektor pertempuran: Nusa Jantan (utara),
Garuda Mas
(baratdaya), Merapi (selatan), dan Singa
Harau
(timur). Keempat kekuatan tentara yang dibantu pemuda
dan rakyat mengepung
Kota Payakumbuh.
Tanggal 3 Februari 1949 menjelang fajar,
serentak
meletus serangan dari empat sektor menyerbu Kota
Payakumbuh. Pos dan
berbagai tempat penting yang
diduduki Belanda dibakar habis. Untuk
kira-kira enam
jam, Kota Payakumbuh direbut oleh
pemuda, rakyat, dan
tentara Republik
Indonesia.
SERANGAN fajar Payakumbuh membangkitkan
semangat
perlawanan untuk meningkatkan sabotase dan menahan
gerak maju musuh
mengikuti pola bergerilya Letkol
Kawilarang: jika Belanda menyerang, kita
mundur
perlahan bergerilya mengganggu patroli dan konvoi
Belanda serta sarana
perhubungan musuh. Makin jauh
Belanda maju, makin kritis pasukan
terpencil, serta
kritis memelihara garis logistik mereka
sehingga mudah
digempur..
Sebulan kemudian pada 1
Maret 1949 meletus Serangan
Fajar Yogyakarta, Jawa, sehingga dunia
internasional
semakin yakin bahwa bendera Republik
Indonesia masih
berkibar di Indonesia. Kesadaran
internasional ini
memaksa Belanda membebaskan Presiden dan
Wakil
Presiden Soekarno-Hatta dari tawanan.
Pemerintah Pusat
Republik Indonesia bersatu kembali di
Yogyakarta dengan PDRI untuk menghadapi
Belanda di
meja perundingan dengan kesadaran bahwa
kekuatan
rakyat memastikan tegaknya secara utuh Republik
Indonesia dari Sabang
sampai Merauke.
Prof Dr Emil Salim Mantan Menteri
Kependudukan dan
Lingkungan Hidup
***************
DISCLAIMER:
Privileged/Confidential information may be
contained within this message. If you are not the intended recipient, you must
not use, copy, retain, distribute, or disclose any of its content to others.
Instead, please notify the sender immediately and then delete this e-mail
entirely. We have checked this e-mail for any viruses and harmful components
however; we cannot guarantee it to be secured or virus free. PT Perusahaan
Pelayaran EQUINOX does not accept any responsibility for any damages or any
consequences therefrom.
