PERKISARAN ORIENTASI MASYARAKAT MINANGKABAU DARI MASA KE MASA A.A. Navis Pendahuluan Bila mau membicarakan apa yang jadi kandungan pemikiran masyarakat Minangkabau pada masa setelah perang kemerdekaan Indonesia usai, kiranya perlu lebih dulu meninjau sejarah perobahan yang dialami masyarakat itu sendiri. Semenjak Islam menjadi agama satu-satunya di Minangkabau, sekali 50 tahun terjadi gerakan pembaharuan (reformasi) yang bernuansa idiologis dalam tatanan adat kebudayaan Minangkabau. Tahun 1950 merupakan awal reformasi ke empat. Sedangkan tahun 2000 timbul lagi perobahan pola pemikiran dalam masyarakat. 100 tahun penjajahan Belanda memberi pengaruh yang tidak kurang pentingnya. Sehingga warna budaya Minangkabau berbentuk segi tiga dengan bidang yang tidak sama antara budaya adat, budaya agama, dan budaya barat. Sesuai dengan permintaan panitia, pokok pembicaraan ini dibatasi pada pola pemikiran budaya masyarakat Minangkabau seusai perang kemerdekaan tahun 1950. Namun ada baiknya dikemukakan lebih dahulu perobahan pemikiran sejak gerakan pembaruan ajaran Islam pada awal abad ke-19.
Dari Reformasi ke Reformasi Perobahan atau pembaharuan pemikiran masyarakat Minangkabau terjadi setiap 50 tahun. Pada awal abad ke-19 mulai reformasi pertama dengan pulangnya 3 orang mujtahid dari Mekkah. Yakni Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik membawa gerakan pembaharuan. Terkenal sebagai Gerakan Paderi. Gerakan itu menimbulkan konflik fisik dengan Kerajaan Pagaruyung yang didukung para penghulu adat. Belanda mengambil kesempatan untuk menduduki Minangkabau setelah utusan Kerajaan Pagaruyung minta bantuan untuk mengalahkan Paderi. Perang antara Belanda dengan Paderi berlangsung selama 17 tahun. Walau Paderi telah dikalahkan, namun posisi penghulu di nagarinya masing-masing menurun. Pada mulanya dalam struktur pemerintahan nagari, posisi penghulu adalah pemimpin dalam seluruh aspek kehidupan. Posisi ulama, dalam tambo disebut malin (mualim) hanya jadi perangkat dari penghulu. Sejak Gerakan Paderi posisi ulama tidak lagi menjadi alat perangkat penghulu. Wilayah pengaruh ulama sampai ke luar batas suatu nagari atau masuk ke wilayah banyak nagari. Sedangkan penghulu hanya terbatas pada nagarinya masing-masing. Pada tahun 50-an abad ke-19 terjadi lagi reformasi kedua ketika seorang mujahid pulang dari Mekkah. Yaitu Haji Ismail yang kemudian bergelar Tuanku Simabur, membawa ajaran Naksabandi. Ulama tradisional penganut Syattari melarang ulama Naksabandi jadi imam, bahkan mengajar di mesjid yang ada. Pengikut Tuanku Simabur membuat mesjid baru. Ulama Syattari merasa terganggu kemampanannya. Para penghulu merasa hukum adat terlanggar. Karena menurut aturan adat, hanya boleh ada satu mesjid dalam satu nagari. Terjadilah pembakaran mesjid dan perang batu antara pengikut yang bersiteru. Pemerintah Belanda turun tangan. Pengikut Naqsabandi dibenarkan mendirikan mesjid sendiri. Ketentuan adat yang menetapkan satu satu nagari hanya boleh punya satu mesjid tidak berlaku lagi. Kehidupan dalam nagari tidak lagi sepenuhnya berada di tangan penghulu. Pemerintahan Belanda mengangkat seseorang menjadi pimpinan nagari dengan nama jabatan Penghulu Kepala. Dia itu bukan dipilih dalam rapat para penghulu di balairung dan tidak pula dari salah seorang penghulu. Urusan keagamaan sejak dari berbagai upacara ritual sampai pada pernikahan menjadi urusan ulama. Maka kekuasaan penghulu tinggal pada masalah sosial-budaya. Dalam pada itu kota-kota dibangun. Sumber ekonomi masyarakat lagi hanya pada sektor agraris komunal di bawah kuasa penghulu, melainkan juga sektor jasa dan dagang yang individual. Sekolah-sekolah pun dibangun untuk memenuhi keperluan tenaga kerja kantoran. Semenjak itu orientasi masyarakat bercabang tiga. Beberapa tahun kemudian dalam perjalanan waktu, para penghulu yang mulai merasa kehilangan banyak perannya. Karena disaingi oleh ulama dan kemudian oleh golongan sekolahan, para penghulu membangun institusi baru pada masing-masing nagari, yang terdiri dari ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai. Institusi ini dinamakan 'Tungku tigo sajarangan'. Namun pembagian kerja tidak jelas. Perobahan terhadap hukum agama diputuskan oleh ulama. Perobahan aturan pemerintahan nagari diputuskan oleh pemerintah. Sehingga tugas penghulu seolah jadi bayang-bayang kekuasaan pemerintah. Pada awal abad ke-20 terjadi lagi reformasi ketiga. Yaitu sepulangnya 3 orang mujtahid dari Mekah. Yaitu Inyik Djambek, Inyik Rasul dan Inyik Abdullah Ahmad membawa modernisasi Islam ajaran Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afghani dari Mesir. Gerakan ini tidak hanya dimotivasi oleh gerakan pembaharuan yang sudah berkembang di Mesir tapi juga oleh dorongan rivalitas terhadap golongan berpendidikan Barat yang secara material dan sosial terlihat lebih bergengsi. Maraknya gerakan ini bertepatan dengan Gerakan Turki Muda pimpinan Kemal Attaturk yang tujuannya mengangkat harkat bangsanya setara dengan bangsa Eropa. Penampilan golongan ini seperti membuang yang serba Arab. Mereka memakai pantalon dan berdasi. Tapi tetap berkopiah sebagai identitas muslimnya. Karena jika tanpa kopiah mereka menjuluki golongan sinyo. Belanda tidak, Melayu pun bukan. Mereka tidak lagi menyanyikan kasidah dengan gambus. Melainkan lagu yang lebih menduniawi, baik Mesir mau pun yang bernuansa nasionalisme Indonesia dengan iringan alat musik barat. Namun untuk perempuan, mereka masih berkompromi dengan pola tradisional. Yakni berkain berbaju kurung dan bermudawarah. Sedangkan budaya tradisional adat Minangkabau mereka jauhi. Syekh Akhmad Khatib, ulama Minangkabau di Mekkah mengatakan: 'Orang Minangkabau memakan harta haram karena memakan hak warisan anak yatim'. Sedangkan Hamka mengatakan: "Adat Minangkabau sudah berlumut. Sudah patut di simpan di museum". Pada tahun 1950, setelah Indonesia merdeka kentara lagi gerakan reformasi ke-4. Sebenarnya prosesnya sudah bermula pada masa pendudukan Jepang. Pada akhir kekuasaan Hindia Belanda, orientasi pemikiran elit Minangkabau terpola pada tiga kerangka. Pertama, para penghulu dengan dukungan amtenar berorientas pada budaya tradisional yang disebut adat. Kedua, para elit yang memperoleh pendidikan di sekolah berbahasa Belanda berorientasi pada budaya barat. Ketiga, para elit Islam yang memperoleh pendidikan di perguruan madrasah moderen (istilah untuk membedakan dengan pendidikan surau) berorientasi pada gerakan Turki Muda. Masing-masing menerbitkan buku sampai buletin atau memanfaatkan koran dan majalah yang sudah ada guna memelihara identitasnya. Pada masa pendudukan Jepang golongan elit yang berpendidikan Barat seperti kehilangan. Karena memang golongan ini tidak memiliki idiologi apa pun, namun memuja budaya barat. Ketika ternyata bangsa Belanda yang barat tidak lebih unggul dari Jepang yang timur, mereka seperti tidak dapat menemukan orientasi alternatif selain kembali kepada budaya tradisional. Golongan penghulu sepertinya hendak berkata "Pulangnya anak Hilang". Secara strategis penguasa militer Jepang tidak memusuhi golongan penghulu. malah memanfaatkan mereka untuk mengumpulkan beras rakyat bagi keperluan militer Jepang. Dalam Era Awal Kemerdekaan Mulai masa pendudukan Jepang itu, secara politis golongan Islam seperti mendapat tempat dalam pemerintah militer Jepang. Kolaborasi itu merekan manfaatkan bagi kepentingan idiologi mereka. Seperti halnya di Aceh, Jepang mendekati ulama, dan meninggalkan golongan bangsawan yang selama ini menjadi aparatur pemerintah Belanda. Ketika Jepang merekrut pemuda untuk menjadi perwira tentara bantuan seperti Giyugun, yang diterima ialah yang keluaran madrasah atau yang direkomendasi oleh ulama atau politisi anti Belanda. Sebagaimana diketahui, politisi non partai Islam di Sumatera Barat ialah mereka yang tamatan pada madrasah. Ketika jumlah calon perwira masih tidak cukup, barulah Jepang menerima pemuda tamatan sekolah berbahasa Belanda. Dengan posisi demikian, kekuatan moril politik golongan Islam menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan itu menyatukan tekad perjuangan seluruh warga masyarakat. Tapi golongan Islam bertindak lebih cepat mengisi posisi penting di pemerintahan seperti bupati, camat, ke pala jawatan dan mendominasi keanggotaan lembaga legislatif. Secara terselubung mereka memperkokoh posisi diri dengan membentuk barisan bersenjata dengan dukungan moril dari perwira yang berada di TNI. Golongan penghulu pun membangun barisannya sendiri. Tapi jumlahnya kecil saja, karena kekurangan logistik. Sedangkan golongan bekas amtenar pemerintah Belanda mencari payung pengaman pada partai non Islam, seperti PSI atau PNI. Kedua partai ini secara moril mempunyai pengaruh pada perwira TNI dari non-unsur Islam, yang ternyata lebih banyak jumlahnya. Dengan kekuatan pemilikan barisan tersebut golongan Islam mencobakan manuver pelaksanaan syariat Islam ke tengah masyarakat. Misalnya mewajibkan semua laki-laki agar ke mesjid menunaikan sembahyang Jum'at, meki pada waktu itu lagi hari pasar. Dengan cara melakukan razia oleh barisan perempuan. Beberapa pejabat atau bupati dan tokoh politik non Islam yang menghalangi islamisasi mereka culik. Lalu terjadi baku tembak yang menimbulkan korban jiwa antar barisan peculik dengan TNI. Peristiwa itu terkenal dengan nama 'Peristiwa 3 Maret' pada tahun 1946. Peperangan melawan Belanda yang menyerang sampai menduduki beberapa kota, tidak menghentikan pertarungan antara golongan Islam dengan golongan non islam. Sebetulnya persiteruan yang membangkitkan pertarungan itu bersifat nasional. Di sektor militer golongan Islam menderita kekalahan demi kekalahan, sehingga kekuatannya pada tubuh TNI kikis. Pertama melalui kebijaksanaan pemerintah melakukan rasionalisasi dalam tubuh militer. Di Sumatera Barat pelaksanaannya sebagai berikut. Semua barisan milik partai politik dilebur ke dalam TNI. Komandan berpangkat tinggi tapi barisannya kecil. Akibatnya banyak perwira dari barisan itu mundur. Pasukan yang boleh bergabung ialah dengan perbandingan satu senjata untuk empat prajurit. Sementara itu pada saat serangan tentara Belanda, Markas Besar TNI dibawah pimpinan Kolonel A.H. Nasution, menciutkan Divisi menjadi Resimen. Setelah perang kemerdekaan usai, Kolonel A.H. Nasution mengeluarkan perintah agar semua perwira TNI ikut latihan dibawah pelatih perwira Belanda yang belum kembali ke Belanda, sesuai dengan persetujuan KMB. Perwira yang tidak mau, akan diturunkan pangkatnya dua tingkat. Pilihan lain minta pensiun muda dengan iming-iming memperoleh pesangon dan kredit usaha. Perwira-perwira keluaran madrasah pada keluar dari TNI karena tidak mungkin bisa ikut pelatihan tersebab tidak bisa berbahasa Belanda. Jika di sekotor militer posisi golongan Islam telah kikis, namun di sektor pemerintahan posisinya menguat. Para pemuka Islam yang selama ini menjadi ustadz, mubaligh dan lainnya beralih menjadi pegawai atau pejabat pemerintah. Seluruh tugasnya semula, diserahkan kepada negara atau kepada panitia yang terdiri dari pejabat. Misalnya sekolah agama, dakwah, kotbah dan imam sembayang, urusan ibadah haji sampai pada usrusan perkawinan menjadi urusan negara. Karena segalanya telah dinegarakan, maka ibadah dan kebajikan umat seolah disatukan. Tradisi berijtihad yang menjadi motor reformasi pemikiran Islam selama ini terhenti dengan dalih demi persatuan. Namun perguruan Tinggi Islam Negeri tidak begitu menarik dibandingkan dengan perguruan umum yang terus bertambah jumlahnya. Nampaknya dinamika yang kuat dari golongan Islam sebelumnya seperti kehilangan greget. Diperlukan motivasi yang kuat. Tahun 1953 diadakan konferensi ulama di Bukittinggi yang bertujuan untuk menyemarakan lagi Islam. Hasilnya ialah kesepakatan untuk mendirikan perguruan tinggi Islam. Tidak ada pemikiran atau suatu program yang strategis tentang kehidupan beragama yang dinamik dalam kehidupan masyarakat baru setelah bangsa Indonesia merdeka. Temuan yan semarak ialah mengganti konsensus dari Perjanjian Marapalam antara ulama dan Paderi. Tidak ada pemikiran atau suatu program yang strategis tentang kehidupan beragama yang dinamik dalam kehidupan masyarakat baru setelah bangsa Indonesia merdeka. Temuan yan semarak ialah mengganti konsensus dari Perjanjian Marapalam antara ulama dengan Paderi. Yakni "Adat bersendi syarak, syarak bersendiri adat" dengan jargon "Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah". Masa Dipinggirkan Sejarah Seluruh komponen revolusi merasa bahwa mereka adalah pemenang. Mereka bangga pada Bukittinggi sebagai ibukota RI setelah Yogya dan menjadi pusat pemerintahan di Sumatera. Oleh semangat patriotik penduduk, Belanda tidak mampu menaklukan mereka. Juga Belanda gagal mendirikan Negara Minangkabau, seperti yang berhasil didirikan di seluruh daerah lain yang didudukinya. Tetapi kenyataannya buah kemerdekaan yang dicapai dengan darah dan nyawa itu tidak seindah yang diangankan. Masalahnya sangat kompleks. Kemerdekaan memberi banyak orang mendapat jabatan tinggi di samping fasilitas perumahan dan mobil sedan yang wah untuk ukuran masa itu, pada hal pada masa gerilya mereka banyak yang tidak berbuat apa-apa di pedalaman atau enak-enak tinggal di ota. Di samping itu ada sekian banyak orang yang jadi kaki-tangan musuh ditampung dengan failitas yang sama nilainya dengan para pejuang. Sedangkan ada ribuan rakyat yang rumahnya yang dibakar musuh atau anggota keluarga mereka yang mati atau cacat, tidak mendapat imbalan atau ganti rugi. Ucapan terima kasih pun tidak. Maka rakyat berdemonstarasi menuntut perhatian dan politisi di DPRD mengeluarkan mosi tidak percaya pada gubernur agar turun dari jabatannya. Oleh kekecewaan yang berat pada hasil revolusi yang memakan banyak korban itu, lambat laun permusuhan dengan Belanda seperti menghilang bagai kabut kena sinar matahari. Musuh yang dirasakan masyarakat ialah realitias hidup yang jauh dari harapan yang tumbuh selama gempita revolusi. Sentralisme pemerintah pusat yang jawasentris, dirasakan bahwa negara Idnensia bukan lagi milik mereka. Mereka merasa banyak kehilangan dan dirugikan. Rasa kebanggaan mereka dilecehkan. Antara lain: 1. DPRD Propinsi dibubarkan oleh pemerintah pusat dan mengangkat orang Jawa jadi gubernur pengganti. Faktor campur tangan Hatta yang meredakan ketegangan. 2. Setelah Divisi Banteng yang mereka banggakan di zaman revolusi itu diciutkan menjadi resimen, 2 batalyonnya ditarik keluar daerah untuk membasmi pemberontakan di Ambon dan Jawa Barat. Setelah selesai batalyon itu dibubarkan dan anggotanya dipencar-pencar ke kesatuan lain. 3. Pemerintah pusat memprogram penghentian operasi stasiun RRI Bukittinggi dan jalur kereta api Sumatera Barat. Sebaliknya kondisi perkereta apian di Jawa direhabilitasi dengan mendatangkan lokomotif baru. 4. Tidak diberi peluang bagi pengusaha daerah melakukan perdagangan dengan luar negeri tanpa melalui Jakarta. 5. Di bidang seni-budaya, misalnya misi kesenian atau kebudayaan dan pendidikan ke luar negeri sangat berbau jawasenris. Anggota misi kesenian Minangkabau ke luar negeri pun orang Jakarta yang umumnya orang Jawa. 6. Sekitar 1,5 tahun menjelang Pemilu 1955, Pemerintah Pusat dibawah pimpinan PNI, melakukan manuver politik ke Sumatera Barat dengan menggantikan pimpinan beberapa instansi sejak dari tingkat propinsi sampai kabupaten dan kota. Yaitu instansi yang akan sangat potensi untuk memenangkan Pemilu. Misalnya pada Jawatan Penerangan, Jawatan PPK dan instansi di lingkungan keuangan seperti pajak dan duane. Sedangkan pimpinan Kantor Agama diambil alih oleh NU. Meski Masyumi di Sumatera Barat menang dalam Pemilu, namun secara nasional partai itu dikalahkan oleh PNI. Koalisi PNI dan NU dengan dukungan PKI di parlemen menjadikan Masyumi kalah total. 7. Turunnya Bung Hatta dari kursi Wakil Presiden tanpa diadakan upacara yang pantas oleh parlemen mau pun atau presiden. 8. Penerbitan buku sejarah nasional di bidang politik, pendidikan dan budaya, baik untuk umum mau pun sekolah lebih mengutamakan tokoh-tokoh asal Jawa. Jika dihitung secara prosentase penduduk, tokoh pergerakan nasional asal Minangkabau tiga kali lebih banyak. Sesungguhnya banyak keberatan terhadap sikap sentralisme pemerintah pusat, namuntidak ditemukan pernyataan gagasan atau wacana pemerintahan desentralisasi. Yang dituntut ialah rasa keadilan dalam mendapatkan hak-hak masyarakat. Mungkin jadi pemahaman tuntunan atas perobahan politik yang sentralistis beralih kepada desentralisasi, dianggap tabu. Karena masyarakat pada itu, masih trauma pada bentuk negara federasi seperti yang diciptakan Wakil Pemerintah Belanda, Van Mook untuk memecah belah bangsa. Peran Media Massa Akibat kebijaksanaan sentralisasi pemerintah yang jawasentris, menumbuhkan reaksi psikologis dan politis anti pemerintah. Sebagaimana terlihat hampir setiap hari pada koran daerah seperti Haluan dan Persamaan yang terbit di Padang. Sedangkan koran Nyata yang terbit tahun 1956 di Bukittinggi cenderung berpihak kepada pemerintah pusat. Sekali-sekali bergema santer berita yang berpihak kepada sikap masyarakat daerah pada koran terbitan Jakarta seperti Indonesia Raya, Abadi dan Pedoman. Terutama koran Haluan seperti bersemangat benar memunculkan jati diri. Seolah hendak menyatakan bahwa mereka adalah anak bangsa yang tidak kalah gengsinya dari suku bangsa Jawa. Pernyataan sikap masyarakat pada masa itu nyata terlihat pada sektor sosial-budaya dan seni. Tapi juga tidak kurang semangat ekslusivisme masyarakat pada beberapa nagari karena kecemasan akan perubahan kondisi dan situasi yang tengah berlaku. Misalnya musyawarah penghulu adat nagari Rao Rao Kabupaten Tanah Datar, nagari Silungkang dan Sulit Air di Kabupaten Solok, membuat keputusan melarang pemuda nagari mereka menikah dengan perempuan nagari lain. Sebagaimana diketahui pada masa Hindia Belanda, orientasi elit masyarakat terpola kepada tiga jenis budaya. Pertama, golongan penghulu adat. Kedua, golongan Islam. Ketiga, golongan berpendidikan barat. Pada sektor seni budaya sangat kentara penampilan mereka. Golongan pertama sangat tegar mempertahankan keaslian budaya tradisional. Golongan kedua berpenampilan ala Arab dan Mesir. Sedangkan golongan ketiga betul-betul serba barat. Karena begitu sangat baratnya, dalam perkawinan pun mereka memakai baju penganten Belanda. Marapulai memakai smooking dan anak daromemakai sluier. Tapi mulai semenjak pendudukan Jepang golongan ketiga seperti kehilangan arah. Setelah RI diproklamsikan mereka menoleh kembali kepada pola budaya tradisional dengan mengadaptasikan ke seni budaya Barat. Misalnya di bidang teater mulai digelarkan cerita kaba, seperti 'Sabai nan Aluih', 'Umbuik Mudo', 'Gadih Ranti' dan sebagainya. Di antara babakan ditampilkan lagu dan tarian "Minangkabau" dengan iringan musik barat. Sebaliknya dengan sastra, prosa dan puisi serta senirupa tidak terpengaruh kepada orientasi kembali ke tradisi. Mungkin jadi karena sifatnya yang universal. Sastra tradisional yang lazim disebut kaba memang masih diterbitkan dengan cerita-cerita baru. Namun lambat laun hilang dari peredaran karena temanya tetap sama dengan cerita kaba lama. Ecara tetap koran Haluan menerbitkan cerita pendek berbahasa Minangkabau. Terkenal dengan kisah humoris tokoh 'Si Jibun' dan 'Si Piah'. Tapi kisah itu tidak bertahan lama. Setelah pengarangnya pindah dari Padang kisah itu tidak berlanjut. Sedangkan pengarang lain yang mencoba-coba tidak berhasil menggantikannya. Yang paling menarik, juga fenomental, adalah banyak tokoh terkemuka dalam gerakan nasionalis seperti Adinegoro, Syahbilal Rasyad, Rasyid Manggis dan beberapa orang dokter yang tidak ada hubungan dinasnya dengan kepala pemerintahan bersedia menerima gelar Datuk (gelar adat). Bahkan tokoh Islam terkemuka seperti M. Natsir, Hamka, dan Masyur Daud tidak menolak menyandang gelar adat tersebut. Tapi itu tidak berarti mereka akan berjuang demi Minangkabau, melainkan ingin menyatakan bahwa mereka adalah orang Minangkabau. Identitas daerah yang dtampilkan cenderung bersifat menyemarakan budaya dari pada revitalisasi. Meski pun pemuka golongan Islam mulai menghargai budaya tradisional, tidak berarti mereka menjadi akrab dengan seni budaya tradisional. Kesenian rakyat yang biasa ditampilan di sasaran silek, tetap dijauhi. Randai tidak mereka gunakan untuk berdakwah, seperti ulama masa lalu menggunakan indang. Mereka lebih dekat kepada seni budaya barat seperti yang berlaku di Mesir, Tuki atau Irak. Dua orang ustadz keluaran Mesir dan Turki sama ikut serta dalm orkes simponi di Bukittimggi yang memainkan lagu-lagu Bethoven dan Mozart. Bahkan pawai perayaan qatam Al-Qur'an menggunakan musik gaya tanjidor. Tidak lagi memggunakan rebana. Apalagi talempong. Jati diri Minangkabau yang ditumbuhkan pada masa tahuin 1950 lebih dekat berbaur dengan budaya Barat. Sedangkan kurikulum agama Islam seperti dicantelkan tanpa akar begtu saja. Sehingga nuansa Islami tidak dirasakan. Sama halnya dengan mass media diseluruh Indonesia pada masa itu, koran terbitan Sementara barat sangat memberi arti penting pada perkembangan mental intelektual. Disamping memuat berita-berita aktual, juga memuat polemik tentang berbagai masalah, politi, soal dan budaya. Minimal koran dimanfaatkan oleh para pelajar SMA sebagai tempat berlatih menulis dan menyampaikan pemikiran tentang berbagai hal. Seperti yang dilakukan pada madrasah sebelum Perang Dunia II dengan kurikulum mantiq (logika) dan ijtihad. Beruntung sekali masyarakat pembaca pada masa itu, karena koran tidak digunakan sebagai alat penodongan untuk mendapat fasilitas atau duit. Kesimpulan 1. Dalam sejarah sosial budaya Miangkabau, sejali 50 tahu muncul gerakan reformasi yang berakibat kian berkurangnya peran penghulu adat. 2. Sampai akhir penjajah Belanda, masyarakat berorientasi pada tiga pola sosial budaya. Tradisional adat, Islam dan barat. Namun traidisi adat kian menciut sehubungan golongan Islam modernis lebih menyesuaikan diri pada pola budaya barat seperti yang berlaku di Mesir dan Turki. 3. Mulai pendudukan Jepang golongan orientasi barat kehilangan arah ketika tahu bahwa bangsa timur ternyata tidak kalah hebat dari barat. Sebagai bangsa mereka kembali menoleh ke pusaka nenek moyangnya. 4. Pada awal kemerdekaan, tugas dan kewajiban Islam kepada umumnya diserahkan kepada negara dengan tujuan agar Islam menjadi agama negara. Dengan demikian berakibat pada peran elit golongan ulama yang selama ini sangat penting mengangkat harkat bangsa mulai mengendor. 5. Reaksi terhadap kebijaksaan pemerintah pusat yang sentralistik dan jawa sentris menyadarkan seluruh komponen elit politik Minangkabau di kampung dan di rantau untuk menampilkan identis dirinya yang Minangkabau. 6. Media massa pada awal kemerdekaan berperan kuat dalam membangun mental masyarakat menuju masa depan dengan cara memberi tempat pada generasi muda memuat pikirannya dan menyediakan ruangan berpolemik sehingga intelektualis bangsa berkembang. Untuk kembali ke masa lalu hampir tidak mendapat tempat. RantauNet http://www.rantaunet.com Isikan data keanggotaan anda di http://www.rantaunet.com/daftar.php ----------------------------------------------- Berhenti menerima RantauNet Mailing List, silahkan ke: http://www.rantaunet.com/unsubscribe.php ===============================================
