http://www.kompas.com/utama/news/0306/07/213727.htm Dukung RUU Sisdiknas Sejuta Umat Akan "Kepung" Gedung DPR 10 Juni
Surabaya, Sabtu Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Prof Dr Dien Syamsudin mengatakan, sekitar sejuta umat dari berbagai yang dimotori ormas-ormas Islam akan "mengepung" Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta pada 10 Juni mendatang untuk memberikan dukungan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). "Sebanyak sejuta umat, bahkan mungkin lebih akan mendatangi Gedung DPR guna memberikan dukungan dan tekanan kepada para wakil rakyat (anggota DRP RI) agar RUU Sisdiknas segera disahkan, tidak ditunda-tunda lagi," katanya saat Tabligh Akbar Mendukung RUU Sisdiknas di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jatim, Sabtu (7/6) petang. Menurut salah satu Ketua PP Muhammadiyah ini, kalau DPR nanti berniat menunda, karena ada salah satu fraksi yang menolak, maka sejuta umat tersebut akan terus bertahan di Gedung DPR, bahkan jika perlu akan menginap. Ia menyatakan bahwa sejuta umat itu akan berkumpul terpusat di Parkir Timur Senayan, selanjutnya melakukan long march menuju Gedung DPR/MPR di Jalan Gatot Subroto. Dukungan umat Islam terhadap RUU Sisdiknas itu, kata Dien, karena muatan dalam RUU Sisdiknas, terutama yang berkaitan dengan pendidikan agama bagi peserta didik sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama, sebenarnya sudah sangat tepat, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia, UUD 1945, Hak Asasi Manusia dan pluralisme. "Agama itu tidak bisa dipisahkan dengan negara. Mereka yang menolak dengan argumen bahwa negara terlalu intervensi ke dalam agama adalah mereka yang a-historis dan bertentangan dengan Pancasila, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama di negara Indonesia ini mendapat tempat terhormat dalam Pancasila," tegasnya. Tabligh Akbar di Sidoarjo itu dihadiri sedikitnya 50 ribu orang dari beberapa elemen masyarakat, khususnya ormas dan organisasi kemahasiswaan Islam di Jatim, seperti Muhammadiyah dan Persis, Al-Irsyad, ICMI, KAHMI, KAMMI, HMI, Aisyiyah Jatim dan puluhan organisasi lainnya. (Ant/ima) -------- http://www.kompas.com/metro/news/0306/10/081259.htm Demo Sisdiknas Memuncak Hari Ini * Sekitar Gedung DPR Rawan Macet Senayan, Warta Kota Hari ini, Selasa 10 Juni 2003, Gedung DPR Senayan akan diserbu massa dari Forum Ukhuwah Islamiyah MUI yang mendukung disahkannya RUU Sisdiknas. Sementara massa penolak Sisdiknas juga akan melakukan hal serupa. Hingga Senin (9/6) pukul 22.00, beberapa lembaga/kelompok massa sudah mendaftarkan diri ke polisi, untuk berunjuk rasa di DPR hari ini. Mereka antara lain MUI, PB HMI, Muhammadiyah, Universitas Islam Yasri, Pelajar Tarakinta Pluit, Pelajar TK Stela Maris, FAM UI, PRD, siswa-siswa Muhamadiyah Jakarta Barat, dan SMK Bina Insan Mandiri. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Prasetyo, menyatakan polisi akan melakukan pengamanan dan pelayanan bagi siapa pun yang berunjuk rasa, asal sebelumnya sudah memberitahu polisi. Berapa jumlah personel yang diturunkan, Prasetyo mengatakan itu tergantung situasi di lapangan. "Kalau yang demo ribuan tapi tertib, jumlah personel kita tidak perlu banyak. Tapi kalau yang demo sedikit tapi urakan, tentu dibutuhkan banyak personel," ujar Prasetyo. Gelombang unjuk rasa yang disponsori oleh MUI ini dikemas dalam aksi sejuta umat guna mendukung disahkannya RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Jalan-jalan di sekitar Gedung DPR akan dipenuhi oleh massa, terutama Jalan Gatot Subroto. "Besok (maksudnya hari ini), kami jadi melakukan aksi. Kami berkumpul di Parkir Timur Senayan pukul 7 pagi," kata Presiden Partai Keadilan (PK) Hidayat Nur Wahid kepada Warta Kota kemarin. Menurut dia, tidak ada alasan rasional untuk menolak pengesahan RUU tersebut. Karena, semua yang tekandung dalam RUU itu sudah sesuai amandemen UUD 1945, Pancasila, prinsip demokrasi, penegakan HAM, pluralisme, dan toleransi beragama. "RUU ini juga memberi pilar kokoh untuk integrasi bangsa, pencerdasan anak didik yang berakhlak dan berbudi luhur," ujarnya. Ia mengatakan, pasal-pasal RUU ini telah selesai dibahas dan disepakati di tingkat panja, komisi dan fraksi, kecuali pada Pasal 3 dan Pasal 4. "Mukadimah dan pasal 31 cenderung disepakati jalan keluarnya. Kalau hanya dua pasal itu yaitu pasal 3 tentang fungsi pendidikan dan pasal 4 tentang tujuan pendidikan, itu artinya membiarkan arah pendidikan tidak menentu. Jadi kami mendesak disahkan RUU tersebut," tegasnya. Meski sudah melapor akan berunjuk rasa, tapi sumber dari kelompok yang menolak RUU Sisdiknas mengatakan, mereka tidak berunjuk rasa hari ini. Kelompok yang selama ini paling gencar menolak RUU ini, yakni Masyarakat Perihatin Pendidikan Nasional, juga tidak akan berunjuk rasa. "Tapi saya tak tahu alasan mereka tidak beraksi. Saya juga tidak tahu sikap kalangan elemen gerakan mahasiswa dan pemuda," kata sumber ini. Kebanjiran tamu Kemarin juga, di DPR berlangsung konsultasi antara DPR dan Depdiknas untuk menyikapi apakah RUU ini disahkan sesuai jadwal 10 Juni atau ditunda lagi. RUU Sisdiknas yang melahirkan pro-kontra di masyarakat ini telah dua kali ditunda, yaitu 2 Mei dan 20 Mei 2003. Ketua DPR Akbar Tandjung kemarin juga kebanjiran tamu yang mewakili pihak-pihak yang pro maupun yang kontra RUU Sisdiknas. Selain delegasi dari PK, juga tampak delegasi dari Komite Musyawarah Ummat Kristiani Indonesia yang dipimpin mantan Menko Ekuin Radius Prawiro dan mantan Menkeu JB Sumarlin. Juga terlihat delegasi dari DPP Generasi Muda Buddhis Indonesia (Gemabudhi) dan Forum Masyarakat Katolik. "RUU Sisdiknas ini kami nilai masih kurang mampu menampung apa yang dikendaki rakyat, bahkan terkesan akan ada masalah di kemudian hari yaitu tidak tertutup kemunginan terjadi desintegrasi bangsa," kata Radius usai bertemu Akbar. Oleh karena itu, Radius berharap ada kearifan dari DPR untuk menunda pengesahan RUU tersebut. "Dan juga perlu ada sosialisasi terhadap butir-butir materi yang sudah disepakati," ujarnya. Sementara Gemabudhi menyatakan dukungannya terhadap RUU tersebut. "Dasar pemikiran yang melandasi RUU ini telah memenuhi asas pluralisme, adil, dan proporsional sesuai amanat UUD 1945, GBHN, HAM, dan antidiskriminasi," kata Ketua Umum Gemabudhi, Ponijan Liaw. (ink/akn/wip) RantauNet http://www.rantaunet.com Isikan data keanggotaan anda di http://www.rantaunet.com/daftar.php ----------------------------------------------- Berhenti menerima RantauNet Mailing List, silahkan ke: http://www.rantaunet.com/unsubscribe.php ===============================================
