Ass. Wr. Wb.
Sewaktu keputusan 4
universitas dirobah statusnyo jadi BHMN kemana mereka, setelah kejadian seperti
ini baru mereka berteriak.
Apakah keputusan DPR sekarang sudah tepat atau
salah alamat?
Saya dapat email dari milis lain dapat juga
menambah wawasan kita atau dapat menjadi
jawaban
Salam
Is
Rekan-rekan semua,
Tentang
perbandingan pendidikan tinggi di Malaysia dan Indonesia, ada
komentar pendek
saya di detikcom:
http://www.detik.com/peristiwa/index.php?
url=""
href="http://www.detik.com/peristiwa/2003/06/25/20030625-181418.shtml">http://www.detik.com/peristiwa/2003/06/25/20030625-181418.shtml
Kasus
Malaysia adalah kasus menarik. Karena 20 tahun lalu mereka
masih jauh
tertinggal dari Indonesia dalam bidang pendidikan dan sci-
tech, tetapi
sekarang mereka melaju dengan cepat meninggalkan kita
jauh di
belakang.
Apa rahasianya? Dukungan negara.
Saya bukan
negara-sentris. Tetapi hanya negara yang mempunyai
kekuatan finansial (dan
kemauan politik) untuk memajukan sektor
tertentu, atau malah mematikan sektor
tertentu. Negara punya
kemampuan untuk menghimpun dana dalam jumlah besar
melalui pajak atau
transaksi perdagangan internasional, satu kemampuan yang
tidak
dimiliki oleh lembaga swasta manapun.
Negara kita telah lepas
tangan dan melempar tanggung jawabnya dalam
bidang pendidikan kepada rakyat.
Ini tidak bisa dibiarkan. Argumen
bahwa negara tidak punya uang adalah
argumen tak berdasar. APBN 2003
kita sebesar 370 trilyun; jika saja
pemerintah konsisten dengan jatah
minimum 20% untuk sektor pendidikan,
niscaya tak perlulah PTN meminta
duit dari anak-anak orang kaya. Tapi sampai
sekarang jatah Depdiknas
hanya 5%. Tragis!
Dan tadi pagi Komisi VI DPR
meminta para rektor PTN agar membatalkan
rencana "jalur khusus" itu. Ini
ibarat kita memberi uang 50 perak
kepada seseorang, dan minta dia membelikan
nasi bungkus yang sedap
untuk kita. Tdak logis. Bagaimana PTN mau hidup?
Komisi VI salah
sasaran; jewerlah pemerintah supaya angka 20% itu dipenuhi
secara
konsisten *hanya* untuk Depdiknas. Tidak disebar kepada
departemen2
lain dengan dalih biaya pelatihan pegawai. PTN hanya mencoba
bertahan
hidup dan mempertahankan kualitasnya dengan "jalur khusus" itu.
Dan
di pundak pemerintahlah seharusnya tanggung jawab ini terpikul.
Bukan
malah dilempar kepada rakyat. So irresponsible!
Mengenai Biotech
Valley di Malaysia, sekarang telah memasuki tahap
kedua sejak dimulainya
inisiatif pembentukan tujuh koordinator di
bahwah National Biotechnology
Directorate (NBD) pada tahun 1996
dipimpin Prof. Abdul Latiff Ibrahim (beliau
ini sudah tua tapi sangat
enerjik). Saat ini ada sekitar 500 saintis yang
bekerja untuk proyek
ini, dan untuk 5 tahun mendatang dijangka meningkat
menjadi 5000
orang saintis. Khusus hanya untuk bioteknologi!
BioValley
dikucuri dana 4 milyar ringgit (kalikan saja dengan Rp.
2300). Dibangun di
kawasan Multimedia Super Corridor (MSC),
mengintegrasikan bioteknologi dengan
sebuah jaringan teknologi
informasi raksasa. Tiga institut bioteknologi akan
dipusatkan disana,
yaitu biotek pertanian, genomik, dan farmasi. Juga pusat
pengkajian
hak intelektual. Partner kerjasama utama adalah MIT. Lokasinya
mudah
dijangkau dari pusat kota, sekitar 20 menit berkendara lewat
jalan
tol.
Bisakah ini semua didanai oleh swasta atau menarik dana
dari anak-
anak orang kaya seperti yang kita lakukan? No way! Ini bukan
soal
negara-sentris, tetapi soal tanggung jawab
negara.
Salam,
bimo
-----Original
Message-----
From: [EMAIL PROTECTED]
[mailto:[EMAIL PROTECTED]]On
Behalf Of zul amry
Sent: Thursday, June 26, 2003 7:16 AM
To:
[EMAIL PROTECTED]
Subject: [RantauNet.Com] Jalur khusus
ditolak
