TNI Harus Waspadai Konsolidasi PKI Jakarta-RoL--Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus terpanggil untuk meluruskan sejarah pengkhianatan PKI yang dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965 (G 30 S) dengan mengungkapkan fakta sejarah. Untuk itu ada baiknya TNI mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tokoh PKI Nyono di depan sidang Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub), yang digelar pada saat PKI belum dinyatakan sebagai partai terlarang, kata kader Partai Golkar, Ais Anantama Said di Jakarta, Selasa. Nyono adalah anggota MPR/DPR GR yang juga tokoh utama PKI yang pertama diadili dan mengaku secara terbuka, bahwa PKI berada di belakang Peristiwa G 30 S 1965 yang membunuh sejumlah jenderal TNI. Ais menyatakan hal ini sehubungan makin maraknya berbagai isu dan eksploitasi pemberitaan atas para mantan tahanan politik (tapol) ex G 30 S/PKI akhir-akhir ini yang patut mendapat pengawasan lebih tajam dan komprehensif oleh semua pihak, khususnya TNI. Ia berpendapat, bukan tidak mungkin hal itu merupakan bagian upaya dari konsolidasi PKI untuk mengukur kekuatan melalui para kader barunya yang lebih militan, lebih berpendidikan dan lebih tinggi tingkat intelektualitasnya demi kelahiran kembali PKI di Indonesia. Ia mengingatkan, 38 tahun pasca pengkhianatan PKI melalui kudeta yang gagal namun berdarah itu, 'jangan membuat kita terlena dan lengah.' "PKI itu nyata, sama nyatanya dengan fakta yang mencatat demi aspek politik dan ideologi mereka, menghalalkan segala cara demi tujuan termasuk menculik, menyiksa dan membunuh secara keji tujuh Pahlawan Revolusi dan Ade Irma Nasution. Ini bukan fiktif," tegasnya. Ais menyayangkan sikap petinggi TNI yang terkesan terhanyut oleh keinginan para kader PKI baru. Banyaknya fitnah yang ditujukan kepada institusi TNI seolah-olah peristiwa G 30 S/PKI hanya imbas dari rivalitas intern TNI saat itu, merupakan pekerjaan rumah bagi Cilangkap (Mabes TNI) khususnya dalam menjawab kehadiran generasi baru yang skeptis atas kekejaman pengkhianatan PKI di Madiun 1948 dan 1965. "Pimpinan TNI harus lebih terbuka dan mau berdialog untuk bersama-sama generasi baru untuk menciptakan fondasi-fondasi baru yang sesuai dengan zamannya, namun tetap dalam bingkai Pancasila dan Negara Kesatuan RI," katanya. Ini memang persoalan dan tantangan yang tidak ringan bagi TNI. "Masalahnya, apakah Cilangkap terpanggil untuk melakukan semua itu," ujarnya. Kader Golkar yang juga putra mantan Menkeh alm. Ali Said itu membenarkan sinyalemen Presiden, yang menyatakan ketidakadilan adalah sumber penyebab munculnya aksi terorisme. Apalagi, Bappenas mengingatkan kenaikan tingkat pengangguran 10 persen/tahun, yang bertolak-belakang dengan realita bahwa negara-negara Komunis seperti Cina dan Rusia sedang menikmati pertumbuhan ekonomi. "Bagaimana TNI menggabungkan dua titik yang saling berlawanan itu kepada generasi muda. Ini tidaklah semudah membalik telapak tangan," ujarnya. Ais menyatakan ragu, jangan-jangan banyak pimpinan TNI yang tidak tahu kalau Nyono disidangkan di saat PKI belum diputuskan sebagai partai terlarang. "Maka itu jangan heran kalau tiap menjelang 30 September melulu nama Soeharto yang dijadikan kambing-hitam," katanya lagi. Bukan tidak mungkin, kalau semua ini didiamkan akan lahir desakan penggusuran Lubang Buaya, tempat para jenderal dibunuh oleh G 30 S/PKI dan Taman Makam Pahlawan Kalibata demi penghapusan sejarah masa lalu PKI. Dalam kaitan ini, baik TNI maupun keluarga Cendana menurutnya seharusnya tidak tinggal diam. "Saya mengimbau keluarga Cendana menyadari akan hal ini dan dengan caranya sendiri membantu meluruskan sejarah pengkhianatan PKI." Berita ini dikirim melalui Republika Online http://www.republika.co.id Berita bisa dilihat di : http://www.republika.co.id/cetak_detail.asp?id=141384&kat_id=23 |
Title: Republika Online : http://www.republika.co.id
