salam,
bang, bisa awak dipostingan batasan2 yang boleh dilakukan oleh pemda.
selain dari Permendagri 13/2006
makasih bang...
don_jabok
benni inayatullah <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Banyaknya anak jalanan, pengemis, pelacuran dan setumpuk persoalan sosial
ekonomi lainnya adalah ekses dari ketidak mampuan Pemda untuk merumuskan skala
prioritas kebijakan di daerahnya masing2. Tujuan Pemda dalam otonomi daerah
sekarang ini adalah untuk memakmurkan masyarakat dan menegakkan demokrasi di
tingkat2 lokal. Dalam hal demokrasi indonesia adalah negara ke-3 terbesar
didunia. Namun pertanyaannya mengapa tumbuhnya demkrasi tidak ber korelasi
dengan peningkatan kemakmuran masyarakat ?
Tidak adanya skala prioritas dalam menggarap pembangun adalah salah satu
kelemahan pemda pemda yang ada. Dalam menyikapi Permendagri 13/2006 misalnya
sebagian besar Pemda menganggap 25 urusan wajib yang diamanatkan dalam
Permendagri tersebut mutlak dilaksanakan tanpa melihat kebutuhan apa yang
paling penting dan mendasar untuk memakmurkan masyarakat. Akhirnya terjadilah
penggelembungan struktur dengan segala macam kedinasan yang boros dan membuang
buang energi. Lihat saja jakarta yang mempunyai dinas pertambangan (padahal
jakarta tak punya tambang), dinas kehutanan (padahal jakarta tidak punya
hutang).
Untuk kita ketahui bersama rata rata APBD yang dianggarkan oleh Pemda
diseluruh Indonesia 50.7 % itu dihabiskan oleh belanja pegawai negeri. Itu
belum termasuk gaji anggota dewan dan pejabat pejabat. Kalau dijumlahkan akan
mencapai 70 %. Bayangkan..70 % anggaran dihabiskan oleh wakil rakyat di
pemerintahan dan parlemen. Hanya 30 % yang ditujukan demi kemakmuran masyarakat
itu pun jika tidak di korupsi. Jadi tidak lah heran jika semakin banyak orang
miskin yang berkeliaran dan PHK di mana mana.
Yang dibutuhkan masyarakat itu sederhana saja, Otak cerdas, badan sehat dan
saku penuh. Pendidikan, kesehatan dan penghasilan yang layak untuk hidup.
Seandainya pemda menyadari hal ini tidak akan terjadi pemborosan anggaran yang
tidak berkorelasi dengan kemakmuran masyarakat sehingga tak terpikir lagi bagi
anggota dewan juga membeli lap top memakai uang rakyat..
Salam
ben
Gusman <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Batuah tu da, nan awak caliak kini alah
banyak bana anak jalanan atau pengamen, padahal dulu tahun 2000 bisa dibilang
indak ado anak jalanan di Kota Padang, apo iko pangaruah modernisasi, ato
kebijakan yang tidak tepat, atau budaya malas yang semakin kuat di Kota Padang.
Nan awak risaukuan biasonyo anak jalanan jo pengamen yang banyak akan cenderung
meningkatkan tingkat kriminalitas di Jalanan, nan ciek lai da, kalo iko indak
di salasaikan capek mako masalah iko semakin sulit dibendung, dan bisuaknyo
bisa jadi kota Padang menjadi tujuan bagi para pengemis atau anak jalana.
On 4/11/07, M. Syahreza <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Assalamu'alaikum wr.wb.
Ado kebijakan yang sangat kontradiktif yang ambo danga dari beberapa kawan
di Padang waktu ambo pulang kampuang minggu lalu. Sahinggo hal iko mambuek
sebagian masyarakat bingung karena kebijakan Pak Walikota seperti melenceng
dari visi dan misi.
1. Di satu sisi ada kebijakan Pak walikota untuak memperbaiki moral dan
akhlak warganya, dengan menggiatkan pengajian dan dakwah serta menerapkan
kebijakan berbaju kurung bagi siswi di sekolah dan baju lengan panjang bagi
siswa. Ini didukung warga.
2. Di sisi lain ada kasus salah satu cafe di daerah pengendalian banjir di
kawasan muaro (kalau ndak salah) yang berpotensi untuk pencemaran sungai dan
menghalangi aliran sungai. Cafe ini sangat tidak didukung oleh sebagian
masyarakat Padang.
3. Kebijakan memindahkan bongkar muat AKDP ke terminal regional Bengkuang ke
Air Pacah, tapi di sisi lain bus AKDP lebih suka ngetem di terminal bayangan
di Simpang Lubeg dan di depan Minang Plaza, yang menyebabkan kemacetan pada
jam-jam tertentu.
4. Masalah kebiasaan membuang sampah oleh warga yang tidak pada tempatnya
(kadang di buang ke kali, drainase, riol, dll) sehingga punya potensi besar
menyebabkan banjir kalau musim hujan, karena banyak yang tersumbat karena
sampah. Malu kita sama tamu/wisatawan yang datang ke Padang.
5. Penyebaran bantuan untuk keluarga miskin kurang terprogram dan terarah,
sehingga info yang beredar pemkot kehilangan fokus dan cendrung pilih kasih.
6. Mulai banyaknya anak punk, pengamen anak-anak dan dewasa, tukang lap
mobil, dll di tiap persimpangan jalan, sementara masih banyak lahan tidur
yang subur yang belum diolah. Tanda tanya yang cukup besar... disatu sisi
kasihan melihat mereka putus sekolah, di sisi lain mengajar mereka tambah
malas dengan memberi uang recehan dan berpotensi menambah tingkat
kriminalitas....
7. Kebijakan Pak Walikota yang menerapkan gaya Militer dan kurang
sosialisasi, akibatnya masyarakat banyak yang tidak mau tahu atau kurang
mendukung.
8. dll sebagainya...Pak Walikota akan tahu kalau menerapkan "penyamaran"
dalam mencari data, dengan mendatangi langsung mensurvey ke warganya tanpa
membawa pengawal dan perangkat lainnya...
wassalam
Reza
--
Best Regard,
Gusman Dharma P
---------------------------------
It's here! Your new message!
Get new email alerts with the free Yahoo! Toolbar.
---------------------------------
No need to miss a message. Get email on-the-go
with Yahoo! Mail for Mobile. Get started.
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
Berhenti (unsubscribe), kirim email ke: [EMAIL PROTECTED]
Konfigurasi dan Webmail Mailing List: http://groups.google.com/group/RantauNet
Daftar dulu di: https://www.google.com/accounts/NewAccount
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
