Waalauikumsalam wr.wb.
Sanak Ben.
Mungkin respon saya tsb terlalu pendek, jadi tidak jelas.
Yang saya maksud "obat" yang sama itu adalah konsepnya, dan konsep itu
dijalankan. Teknisnya tentu saja berbeda, karena jaman, type pemimpin, jumlah
penduduk dsb. Tentunya juga saya juga tidak akan pernah berpikir setiap orang
akan bisa datang mengadu ke presiden.
Faktor penyebabnya kurang lebih sama. Dari sisi konsep untuk mengatasinya,
sebetulnya, konsep itu sendiri kurang lebih ada di pemerintahan kita. Di bawah
ini saya kutip satu persatu.Cuma masalahnya, apakah konsep itu secara teknis
berjalan (atau lebih tepatnya: dijalankan).
Pertama, pengangguran dan kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah dan
mereka mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah. UUD 45 sudah
mengatur ini. Aturan perundangan dibawahnya juga memungkinkan masayarakat
meminta pertanggungjawaban, baik langsung ke pemerintah, maupun melalui wakil
rakyat.
Kedua, ada kerja sama antara pemerintah dan orang kaya untuk memberantas
pengangguran dan kemiskinan. Konsepsi dasar pajak kan ini. Dulu para begawan
ekonomi pemerintah bicara trickle down effect, sekarang ada yang namanya
community development.
Ketiga,pemerintah tidak cukup hanya sadar akan tanggung jawabnya, namun harus
dibarengi dengan kerja nyata dengan mencari solusi untuk mengeluarkan
rakyatnya dari jeratan pengangguran dan kemiskinan. Program ini sangat-sangat
banyak, baik yang idenya berkesinambungan, maupun yang "kepepet" seperti JPS.
Keempat, cara terbaik untuk keluar dari jerat pengangguran dan
kemiskinan adalah dengan memberikan pendidikan dan pekerjaan, tidak
cukup dengan cara menyantuni rakyatnya dengan uang atau makanan. Programnya
juga banyak, mungkin kita masih ingat dengan SD Inpres dsb, sekarang ada lagi
program BOS
Kelima, Rasulullah sangat mencela orang yang suka minta-minta dan malas
bekerja, terkecuali bagi orang yang benar-benar miskin yang tidak
mempunyai peluang untuk bekerja, orang yang banyak hutang yang tidak
bisa membayarnya dan seorang miskin yang sakit. Mereka menjadi tangung
jawab pemerintah dan masyarakat yang kaya untuk menyantuninya. Nah, ini mungkin
yang belum ada di kita. Kita merasa "nyaman-nyaman" saja melihat pengemis di
jalanan (kalaupun mereka "digaruk", itu dengan alasan mengganggu keindahan
kota), orang miskin terlantar di rumah sakit (walaupun bisa diatasi dengan
surat keterangan tidak mampu, tapi mengurusnya tidak mudah dan makan waktu).
Kita juga sangat baik ke orang yang berhutang dan "tidak mampu membayar",
sayangnya kebaikan kita hanya untuk konglomerat).
Wassalam,
Riri
.
benni inayatullah <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Assalamualaikum
Sepertinya kisah ini kalau di bawakan ke kondisi Indonesia masa kini terlalu
sederhana..kalau diibaratkan Rasulullah dalam posisi yang sama dengan
pemerintah maka secara kuantitas, kualitas dan realitas diluar faktor kenabian
tentunya sangatlah berbeda..
tapi saya sepakat dengan poin pemberdayaan zakat dan wakaf yang terorganisir
dengan baik..kita tinggalkan doktrin lama yang terjebak dengan ritualitas dan
kita ubah dengan pandangan yang lebih sosial..kurban misalnya sudah tidak
jamannya lagi membantai kambing atau sapi kemudian dagingnya dibagi bagikan ke
orang miskin yang hanya megenyangkan lebih kurang 3 hari..selebihnya berbulan
bulan kembali kurang gizi...coba bayangkan jika dana kurban kita kelola dalam
bentuk badan permodalan atau koperasi yang melayani pinjaman modal bagi usaha
kecil dan rumah tangga...saya kira akan lebih baik dan tidak melenceng dari
makna korban sesungguhnya...
Salam
Ben
---------------------------------
Ahhh...imagining that irresistible "new car" smell?
Check outnew cars at Yahoo! Autos.
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
Berhenti (unsubscribe), kirim email ke: [EMAIL PROTECTED]
Konfigurasi dan Webmail Mailing List: http://groups.google.com/group/RantauNet
Tapi harus mendaftar dulu di: https://www.google.com/accounts/NewAccount dengan
email yang terdaftar di mailing list ini.
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
