rahyussalim <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Kenyataannya
bagaimana?? Dimanakah uang itu sekarang berada?? Siapakah yang menikmatinya??
Pemerintah?? Pengusaha?? Praktisi kedokteran??? Saya kira hal ini menarik untuk
ditelusuri.
Saya sangat sepakat dengan rekomendasi sanak Rahyussalim, harus ada suatu
standar yang resmi dan jelas. Tanpa standar yang jelas, tidak jelas pula cara
menelusurinya.
Kalau saya ditanya siapa yang beruntung dari 3 pihak di atas, jawaban saya
hanya kira2 begini. Pemerintah jelas TIDAK, ga tau kalau orang pemerintah.
Praktisi Kedokteran? Bisa - tapi ini terbatas pada praktisi yang lebih berpikir
masalah uang dibandingkan cita-cita profesinya.
Jadi yang pasti sih, saya melihatnya, ya pengusaha. Bakan sering kali
pengusaha "untung 2X". Sebagai contoh, waktu masih menjadi auditor pemerintah
saya sering dijamu makan siang. Katanya ini kan adat kita, kalau ada tamu
datang masa ga dilayani. Nah, saya sering memperhatikan, kalau tim kita yang
ikut makan 3 orang, tuan rumahnya malah 9. Dan kalau "buku pinter"nya diintip,
malah disitu tercatat 15 orang ...
Tidak semua dokter saya kira memiliki rezeki seperti itu.
Agaknya ini merupakan bagian dari ketidakjelasan standar. Harusnya (tapi ini
pemikiran saya) pemerintah selaku regulator membuat suatu standar yang mengatur
"pembagian rezeki".
Tapi sanak Rahayussalim tentunya lebih tahu dibanding saya bahwa pemerintah
(maaf, maksud saya: sebagian orang2 pemerintah) tidak tertarik memikirkan
kesejahteraan dokter. Mereka jauh lebih tertarik untuk "melayani" permintaan
ijin praktek, atau dokter2 baru yang mau pilih2 daerah penempatan, atau dokter2
yang mau pindah ke kota besar.
Diantara mereka juga ada yang tidak terlalu tertarik dengan pengadaan alat2
kesehatan yang - menurut praktisi - lebih dibutuhkan, Tetapi lebih tertarik
dengan yang ditawarkan vendor. Hasilnya (mudah2an ini sangat kasuistis), saya
pernah menemukan beberapa kursi pemeriksaan untuk dokter gigi yang ditumpuk di
gudang. Penyebabnya? kursi itu dirancang khusus untuk dokter gigi yang kidal.
Nah ga tau gimana ceritanya, mungkin di Jerman sana pabriknya salah prediksi
mengenai banyaknya drg yang kidal, lalu kelebihan produksinya dijual murah
(tapi kita belinya tetap dengan harga yang tidak murah)
Saya mendengar beberapa kasus teman2 di Puskesmas yang hidup prihatin, gaji
terlambat, anak-anaknya tidak terurus dan bahkan terancam jiwanya.
Plus "sedikit" tambahan begini (tapi ini jaman dulu, mudah2an sekarang
tidak lagi): Mereka sering diundang rapat ke dokabu, berangkat dan pulang biaya
sendiri. Sesudah rapat tandatangan absen dan blanko honor rapat, tapi "uangnya
nanti".
Sebagai kepala puskesmas mereka juga harus bertanggungjawab atas penerimaan
bantuan dari pemerintah. Misalnya menerima bangunan baru atau rehab puskesmas,
tanpa mereka diberitahu "seharusnya spesifikasinya begini begini"
Mereka dibangunkan tengah malam karena ada kiriman obat dari depkes atau
dinas, diminta tandatangan tanda terima tanpa sempat mencek karena truk
pengantar barang harus segera ke puskesmas lain.
Ada yang lebih hebat, jamannya inpres samijaga dulu. Para pejabat sudah
mempromosikan adanya bantuan samijaga ke masyarakat, dan masyarakat - yang mau
- tentu menunggu. Tak lama kemudian datanglah pompa air dan kloset jongkok.
Tapi kok upah tukang nya belum turun? Jalan keluarnya enteng: "Tolong pak
Dokter saja dulu ..."
===> Kalau kita cermati secara jujur bukankah kebijakan pemerintah dengan
program obat serba rp 1000, mengancam dokter dengan sangsi macam2 bila tidak
menggunakan suatu jenis obat, itu adalah sedang mengintervensi independensi
profesi dokter????
Khusus tentang obat serba rp 1000 ini mungkin - menurut perkiraan saya yang
bukan praktisi kesehatan - kasusnya tidak seperti itu. Ini kan menyangkut obat
yang bebas yang biasa dibeli seseorang bukan berdasarkan pemeriksaan dokter.
Tapi ini bisa juga jadi titik awal dari yang sanak Rahyussalim khawatirkan.
Misalnya, waktu pabrik mengantarkan obat 1000an ini ke puskesmas, dia bilang:
"Pak Dokter, ini sekalian saya bawain obat kita (yang bukan seribuan), tadi
sudah ngomong ke dinas ..."
Yang kedua barangkali adalah masalah independensi yang menurut saya tidak
begitu banyak pengaruhnya terhadap hasil terapi. Masalah ini lebih banyak pada
urusan duit, masalah ekonomi, pertengkaran antar farmasi yang ingin mendapatkan
untung sebesar2nya, dan sedikit masalah etika yang dapat diselesaikan
seharusnya oleh pemerintah, profesi, dan pelaku bisnis farmasi dengan elegan.
Bayangan saya, justru ini yang dimanfaatkan pengusahaa. Misalnya, jika untuk
suatu kasus dimana terdapat berbagai pilihan merk dagang obat, seberapa jauh
seorang dokter bisa mempertahankan independensinya, termasuk "melupakan
perusahaan obat yang sangat baik?" (Sebagai catatan, perusahaan ini tidak
pernah memaksa dokter tersebut menulis resep, ataupun mengimingi2 komisi. Yang
ada adalah: dia sangat baik ...)
Dan saya setuju, ini seharusnya diselesalikan oleh premerintah, profesi, dan
pelaku bisnis farmasi secara elegan.
Riri
---------------------------------
Boardwalk for $500? In 2007? Ha!
Play Monopoly Here and Now (it's updated for today's economy) at Yahoo! Games.
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
Berhenti (unsubscribe), kirim email ke: [EMAIL PROTECTED]
Konfigurasi dan Webmail Mailing List: http://groups.google.com/group/RantauNet
Tapi harus mendaftar dulu di: https://www.google.com/accounts/NewAccount dengan
email yang terdaftar di mailing list ini.
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---