Pengantar: setelah memperhatikan postings dari para sanak netters tentang
Kerajaan Malaysia, izinkan pula saya menyampaikan pandangan pribadi saya
tentang sikap yang seyogyanya kita ambil terhadap negeri itu. Pendapat saya
ini sudah saya posting dalam website pribadi saya
www.saafroedinbahar.grahacitra.com.
***
Setelah demikian lama menahan diri mungkin karena selama ini secara ekonomi
merasa membutuhkan belas kasihan Malaysia akhirnya Pemerintah Republik
Indonesia kehilangan kesabarannya dan melancarkan protes terbuka terhadap
Pemerintah Kerajaan Malaysia terhadap pelecehan warga negara Republik Indonesia
di negeri itu. Sebelum itu, Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda menyampaikan
kepada publik, bahwa beliau tidak percaya pada konsep negara serumpun Melayu.
Ringkasnya, hubungan antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Malaysia yang
memburuk dan mendingin sejak kasus pulau Sipadan dan Ligitan serta perairan
Ambalat beberapa waktu yang lalu, pada saat ini sudah mendekati titik nadir.
Pemicu langsung dari protes terbuka ini adalah insiden antara anggota RELA
semacam banpol Malaysia yang memang bertugas menguber imigran gelap-- dengan
seorang isteri diplomat Indonesia yang dikira imigran gelap walau sudah
menunjukkan dokumen-dokumennya. Walaupun secara resmi Pemerintah Kerajaan
Malaysia meminta maaf, dan secara formal bisa dianggap masalahnya selesai,
namun terlihat jelas, bahwa insiden tersebut tersebut hanyalah merupakan puncak
kecil dari gunung es yang lebih besar, yaitu ketidakseimbangan kekuatan
ekonomi, politik, dan militer dalam dasawarsa terakhir ini antara Republik
Indonesia dengan Kerajaan Malaysia. Seperti dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri
Hasan Wirayuda, tidak ada soal rumpun-rumpunan dalam hal ini.
Pelecehan dan penghinaan oleh masyarakat dan Pemerintah Kerajaan Malaysia
sesungguhnya merupakan fenomena baru dan berlangsung terus karena tidak adanya
reaksi tegas dari fihak Indonesia. Patok-patok pagar perbatasan di Kalimantan
digeser oleh pengusaha kayu Malaysia, kita diam. Pulau Sipadan dan Ligitan
diduduki dan dieksploitir oleh pengusaha pariwisata Malaysia, kita diam.
TKI-TKW Indonesia digiring, dipukuli, dan diusir sebagai hewan oleh polisi
Malaysia, kita bungkem. Turis Indonesia dirazzia dan dihina, kita tak bereaksi.
Adalah wajar jika dengan penampilan yang lembek demikian, tidak ada yang akan
respek dengan Bangsa dan Negara ini. Adalah logis, bahwa Kerajaan Malaysia yang
merupakan OKB (=Orang Kaya Baru) Asia, yang di dalam negeri secara politik
merasa cukup kuat mungkin karena masih berlakunya Internal Security Act dan
dalam segi militer merupakan bagian dari aliansi pertahanan dengan Singapura,
Australia, New Zealand, dan Inggeris, merasa cukup aman untuk
melecehkan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, without any
risk whatsoever.
Rasa-rasanya penghinaan dan pelecehan terhadap orang Indonesia yang di
Malaysia disebut sebagai Indon memang meningkat sejak berbondong-bondongnya
TKI dan TKW ke negara itu, baik yang legal maupun yang illegal, dan karena
Indonesia tidak pernah menunjukkan sikap keras dan tegas terhadap pelanggaran
hak-hak warganegaranya oleh petugas-petugas kerajaan tersebut. Perhatikan
betapa berbedanya perlakuan negara-negara lain termasuk Malaysia -- terhadap
tenaga kerja Filipina, yang dibela mati-matian oleh Presidennya, Gloria
Macapagal-Arraujo.
Secara pribadi saya berpendapat bahwa kemarahan hampir segala lapisan dan
kalangan di Indonesia terhadap Kerajaan Malaysia dewasa ini adalah sehat, dan
perlu dikonsolidasikan lebih lanjut untuk mengubah keseimbangan kekuatan dengan
negara-negara lain, termasuk dengan Kerajaan Malaysia ini. Sudah terlalu lama
sepuluh tahun kehidupan kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia berjalan
mengambang tanpa arah, dimana yang kaya tambah kaya dan yang miskin tambah
miskin. Bagaimanapun harus diakui, bahwa krisis ekonomi, krisis politik, dan
krisis kepemimpinan di Indonesia sejak tahun 1997, yang kelihatannya belum
dapat diselesaikan secara jelas sampai saat ini, telah menjadikan Republik
Indonesia sebagai the pariah and sick man of Asia, yang tidak lagi
diperhitungkan siapa pun juga di kawasan ini.
Bagaimana mungkin Republik Indonesia ini akan disegani oleh dunia luar,
apalagi dihormati, jika demikian banyak pejabat dan mantan pejabatnya
diberitakan terlibat dalam korupsi dalam jumlah yang naudzubillah besarnya, dan
dengan kepiawaian para pengacaranya hampir seluruhnya mampu lolos dari jeratan
hukum ? Bagaimana mungkin rakyat akan respek terhadap para pemimpin, kalau
yang mereka saksikan hanyalah berita tentang konflik pribadi berkepanjangan,
serta berbagai akal-akalan untuk memperkaya diri, dengan mengabaikan
penderitaan rakyat banyak ? Bagaimana mungkin harga diri bangsa ini akan
dihormati, jika seluruh persenjataan angkatan perangnya sudah kuno dan secara
militer pasti dapat dilumpuhkan dengan mudah ? Bagaimana mungkin angkatan
perang ini akan berwibawa, jika kesejahteraan dan disiplin prajuritnya amat
memperihatinkan dan demikian sering berkelahi sendiri satu sama lain?
Dengan demikian, jika kita tidak ingin lagi dilecehkan secara berkepanjangan,
baik oleh Kerajaan Malaysia atau oleh siapaun juga, cara sehat untuk memberikan
respons adalah memperbaiki citra dan mengubah imbangan kekuatan, sehingga
Bangsa dan Negara ini menjadi bangsa yang bukan saja secara ekonomi kuat,
politik kukuh, dan secara militer juga ditakuti. Untuk itu kita tidak usah
ikut-ikutan membuat bom nuklir, walaupun sekiranya kita mempunyai fasilitas dan
tenaga ahli. Strategi dasarnya adalah lenyapkan segala kelemahan yang terlihat
jelas sejak tahun 1997, dan bangunlah kembali kekuatan nasional dalam segala
bidang: terutama dalam bidang ekonomi, politik, dan militer, dan secara
bertahap tentunya juga dalam bidang sosial budaya.
Kepada siapakah himbauan ini ditujukan ? Dalam sistem pemerintahan
presidensial yang kita anut, sudah barang tentu terlaksana tidaknya strategi
nasional akan terletak di atas pundak kepemimpinan satu orang saja, yaitu
presiden Republik Indonesia, yang saat ini dipangku oleh Jenderal Pur Dr Susilo
Bambang Yudhoyono. Pada saat dipilih secara langsung pada tahun 2004 beliau
memperoleh tingkat legitimasi yang sangat tinggi, dan pada saat ini pun masih
memperoleh dukungan besar dari rakyat Indonesia. Artinya mau tidak mau jenderal
yang santun ini sekarang secara pribadi memegang peran sejarah yang penting
untuk memulihkan citra dan martabat bangsa Indonesia yang telah sangat merosot
ini.
Banyak kritik yang disampaikan publik terhadap gaya kepemimpinan jenderal
ini, yang pada dasarnya berkisar pada satu tema saja, yaitu terlalu lama dalam
mengambil suatu keputusan yang penting. Ada kalanya malah sama sekali tidak
mengambil keputusan apapun seperti misalnya tentang calon anggota Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang sampai sekarang pun tak jelas ujung
pangkalnya. Sudah barang tentu tidaklah diharapkan agar keputusan kepresidenan
dibuat asal-asalan saja, namun faktor waktu dan ketegasan rasanya juga amat
perlu dipertimbangkan, khususnya bagi suatu bangsa yang sedang mengalami proses
transformasi besar dan sistemik seperti Bangsa Indonesia dewasa ini.
Susahnya, sampai tahun 2009 yang akan datang, perhatian beliau jelas akan
terpecah pula sehubungan dengan Pemilihan Presiden tahun 2009, dimana Wakil
Presiden Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar akan mencalonkan diri
atau dicalonkan partainya sebagai rival beliau, dan beberapa menteri mungkin
sekali akan membantu para calon presiden dari partainya masing-masing. Itulah
kerugiannya jika sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh
Undang-Undang Dasar 1945 digabung dengan pertimbangan praksis sistem
pemerintahan parlementer dalam proses penyusunan kabinet. Seyogyanya, calon
presiden dan wakil presiden berasal dari satu partai yang sama, dan seorang
presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat tidak perlu memasukkan
unsur-unsur partai politik lain ke dalam kabinetnya.
Bagaimana pun, dalam momen yang sangat historis ini keputusan tentang langkah
strategis yang harus diambil oleh Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dalam meningkatkan ketahanan nasional pada umumnya dan dalam menghadapi
rangkaian penghinaan dan pelecehan oleh Kerajaan Malaysia atau oleh negara
lain pada khususnya terletak di tangan pribadi Presiden RI Jenderal Pur Dr
Susilo Bambang Yudhoyono, seperti tercantum dalam plaket yang terletak di atas
meja kerja Presiden Harry S Truman: the buck stops here.
Sebagai suatu reminder dalam hubungan kita dengan Kerajaan Malaysia,
bagaimana kalau kita kumandangkan: Remember Sipadan, Ligitan, and Ambalat ?
Secara pribadi saya amat yakin bahwa kita tidak akan selalu berada dalam
keadaan amburadul seperti sekarang. Ada saatnya kita harus menyeimbangkan skor
dengan Kerajaan Malaysia, yang pernah kita sebut sebagai saudara serumpun itu.
---------------------------------
Don't let your dream ride pass you by. Make it a reality with Yahoo! Autos.
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
===============================================================
Website: http://www.rantaunet.org
===============================================================
UNTUK SELALU DIPERHATIKAN:
- Hapus footer dan bagian yang tidak perlu, jika melakukan reply.
- Posting email besar dari >200KB akan di banned, sampai yang bersangkutan
menyampaikan komitmen akan mematuhi Tata Tertib yang berlaku.
- Email attachment, DILARANG! Tawarkan kepada yang berminat dan kirim melalui
jalur pribadi.
===============================================================
Berhenti (unsubscribe), kirim email kosong ke: [EMAIL PROTECTED]
Webmail Mailing List dan Konfigurasi keanggotaan lihat di:
http://groups.google.com/group/RantauNet/subscribe
Dengan terlebih dahulu mendaftarkan email anda pada Google Account di:
https://www.google.com/accounts/NewAccount
===============================================================
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
